RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZI MATARAM-2025.xlsx

SASARAN REFORMASI BIROKRASI

AREA PERUBAHAN

PROGRAM

HASIL YANG DIHARAPKAN

UKURAN KEBERHASILAN

KEGIATAN

2025

2026

2027

2028

2029

A. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

1. Penerapan sistem nilai
dan integritas birokrasi yang efektif.

Mental Aparatur

Manajemen
Perubahan

Meningkatnya kepuasan masyarakat/ publik atas pelayanan pegawai ASN

1.1

Survey Kepuasan Pelanggan/ indeks kepuasan masyarakat

Pembentukan Tim Kerja/Tim Manajemen Perubahan

2. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.

Meningkatnya kinerja seluruh karyawan Balai Besar POM di Mataram

2.1

Capaian indikator pegawai ASN yang berkinerja baik

Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas

3. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja.

Meningkatnya profesionalitas pegawai ASN Badan POM

3.1

Survei Integritas Sektor Pelayanan Publik yang dinilai oleh KPK

Penyusunan Road Map RB 2025 - 2029

4. Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan Jasa

Penandatangan Pakta Integritas seluruh ASN dalam implementasi RB

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM

Melakukan Survey Kepuasan Pelanggan/ indeks kepuasan masyarakat

Penguatan peran serta asosiasi/organisasi profesi/pelaku usaha dalam melakukan pengawasan pelaksanaan revolusi mental

, dr zakir naik r, 2

u 3en we. 2 dr wf

Penganugrahan reward kepada pegawai, pengguna layanan dan asosiasi/organisasi profesi/pelaku usaha

Pengembangan kompetensi pegawai minimal 20 JP

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Pengawasan

Penguatan pelaksanaan kebijakan Sistem Pengawasan Intern pemerintah

Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di Unit Kerja

1.1.

Pengendalian gratifikasi

SK Tim Pengendali Gratifikasi sesuai SE Ka Badan POM

Pembaruan SK Tim Pengendali Gratifikasi sesuai SE Ka Badan POM

Sosialisasi (Internal dan Eksternal) Pengendalian Gratifikasi

Pelaporan (Bulanan dan Triwulan) Pengendalian Gratifikasi

Meningkatnya efektivitas Pengelolaan Keuangan Negara di BBPOM di Mataram

2.1. Penerapan SPIP 2 , c2e

Sosialisasi SPIP

Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara BBPOM di Mataram

3.1.

Pemantauan Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE) Unit Kerja

Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di Unit Kerja BBPOM di Mataram

4.1.

Pengaduan Masyarakat

Reviu SOP Pengaduan Masyarakat terkait Kinerja Unit Kerja BBPOM di Mataram

Penyusunan SOP Mekanisme TL Pengaduan Masyarakat

Reviu SOP Mekanisme TL Pengaduan Masyarakat

wn d4bw. ? 5 ? 2-

Pelaporan (Bulanan) Pengaduan Masyarakat

4.2

Implementasi Whistle Blowing System

SK Tim WBS BBPOM di Mataram

Reviu SK Tim WBS BBPOM di Mataram

Fasilitas Laporan WBS (email/HP)

Pelaporan Bulanan WBS

2 . e. we

4.3

Penanganan Benturan Kepentingan

Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan

s2g, f?

Pelaporan Evaluasi dan TL Penanganan Benturan Kepentingan

Akuntabilitas

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya kualitas
penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi

1.1

Renstra unit kerja
(Pusat dan Balai Besar/Balai POM) sejalan dengan Renstra BPOM

Pedoman penyusunan
Renstra unit kerja

Pendampingan penyusunan Renstra unit kerja

Melakukan evaluasi kesesuaian Renstra unit kerja dengan Renstra BPOM

1.2

Renstra BPOM menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan tahunan

Review kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan dengan Renstra BPOM dan Renstra Unit Kerja

1.3

Renstra BPOM dipantau capainnya

mid term review

Evaluasi akhir periode renstra

1.4

Perjanjian Kinerja
dipantau capaiannya

Pemantauan per triwulan

1.5

Terdapat mekanismen Pemantauan dan Evaluasi kinerja

Pemutakhiran pedoman pemantauan dan evaluasi kinerja

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja

Penyusunan laporan kinerja triwulanan

1.6

Penyusunan/ pengembangan sistem manajemen kinerja
yang terintegrasi

Penyusunan e-performance BPOM (perencanaan, implementasi, pengukuran,
pelaporan)

Implementasi e-performance BPOM

Penyusunan Pedoman implementasi e-performance
BPOM

Evaluasi implementasi e- performance BPOM

Penyempurnaan e- performance BadanPOM

Pelatihan e-performance
BPOM

Evaluasi implementasi e-
performance BPOM

Penyusunan data spasial
pengawasan Obat dan Makanan

Implementasi data spasial
pengawasan Obat dan Makanan

Evaluasi implementasi data
spasial pengawasan Obat dan Makanan

1.7

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPOM bernilai minimal Baik

Pemutakhiran pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan BPOM

Review pedoman penyusunan LAKIP di lingkungan BPOM

Evaluasi akuntabilitas
kinerja unit kerja BPOM

Evaluasi akuntabilitas kinerja
unit kerja BPOM

Evaluasi akuntabilitas
kinerja unit kerja BPOM

Penyusunan Pedoman penyusunan LAKIP di lingkungan BPOM

1.8

Laporan keuangan sesuai dengan standar
akuntansi pemerintah

Pendampingan penyusunan laporan keuangan Satker

Bimtek penyusunan laporan
keuangan

Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional

Meningkatnya akuntabilitas aparatur

2.1

Evaluasi akuntabilitas dilakukan oleh SDM yang berkompeten

Pelatihan evaluator

2.2

Pelaksana SAKIP memiliki kompetensi
yang dibutuhkan

Sosialisasi dan Bimtek SAKIP

B. Birokrasi yang efektif dan efisien

1. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas implementasinya.

Tatalaksana

Penguatan Tatalaksana

Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis eGovernment

1.1

Seluruh Organisasi BBPOM di Mataram menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten

Pemutakhiran serta memastikan SOP Mikro sesuai dengan peta proses bisnis Balai Besar POM di Mataram dan SOP Makro Badan POM

Penerapan SOP Makro dan Mikro dan pemantauan penerapannya di BBPOM di Mataram

Integrasi ISO 9001:2015 dengan ISO 17025:2017

Penerapan SOP Makro dan Mikro dan pemantauan penerapannya di BBPOM di Mataram

Tinjau ulang dan evaluasi SOP Makro dan SOP Mikro

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Unit Kerja

2.1

Sistem pengukuran kinerja (SKP), Pelaporan dan evaluasi kinerja, operasional SDM/kepegawaian dan pemberian pelayanan publik menggunakan teknologi informasi

Pemantauan dan memastikan pengukuran kinerja dan anggaran telah menggunakan aplikasi SIASN, e-performance, e-monev bappenas, e-monev DJA, dan e-monev TEPRA, dan SMART BPOM

Pemantauan dan memastikan operasionalisasi SDM/kepegawaian dilaksanakan melalui aplikasi SIASN

Pemantauan dan memastikan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk pemberian pelayanan publik yang dimiliki telah diimplementasikan dengan baik

Monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian pelayanan publik

Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik

3.1

Ditindaklanjutinya permintaan informasi publik sesuai timeline

Kebijakan keterbukaan informasi publik dilaksanakan sesuai peraturan perundang - undangan

Monitoring dan evaluasi serta pelaporan dari setiap tahapan kerja PPID

Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip Unit Kerja

4.1

Pengelolaan arsip telah sesuai dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan

Pemantauan arsip aktif dan inaktif berdasarkan klasifikasi arsip Badan POM sesuai SOP dan melakukan pendataan serta rekapan arsip inaktif dan pemusnahan arsip

1. Ketaatan dalam implementasi sistem merit dalam manajemen SDM aparatur Unit Kerja sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

SDM Aparatur

Penguatan Sistem
Manajemen SDM
ASN

Tersusunnya Kebutuhan Pegawai unit kerja sesuai dengan analisis ABK

1.1

Capaian penyusunan ABK tepat waktu

Penyusunan ABK 2025

Penyusunan ABK 2026

Penyusunan ABK 2027

Penyusunan ABK 2028

2. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur Unit Kerja

Terlaksananya pola mutasi internal dan transparansi pola rekrutmen SDM baru yang mengacu kepada kebijakan manajemen karier BPOM

2.1

Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

Penyusunan Informasi Jabatan Fungsional

3. Disiplin SDM aparatur Unit Kerja

Meningkatnya tingkat kedisiplinan Pegawai Unit Kerja

3.1

Prosentase tingkat kedisiplinan pegawai

Melakukan pemutakhiran data terkait disiplin pegawai

4. Efektivitas manajemen SDM Aparatur Unit Kerja

Tercapainya Sasaran Kinerja Pegawai yang memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja pegawai di level atasnya

4.1

Capaian Sasaran Kinerja Pegawai yang berkinerja baik

Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai yang sesuai dengan perjanjian kerja dengan level diatasnya

Tercapainya 20 JP pengembangan kompetensi pegawai unit kerja

5.1

Prosentase pemenuhan 20 JP pengembangan kompetensi untuk masing-masing pegawai

Monitoring dan evaluasi Pemenuhan 20 JP Pengembangan Kompetensi Pegawai

C. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

1. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan:
a. implementasi UU Pelayanan Publik
b. Pemanfaatan Teknologi Informasi
c. Integritas dan kualitas SDM d. Budaya pelayananPelayanan
e. Quick Wins

Pelayanan Publik

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Standar Pelayanan
- Budaya Pelayanan Prima
- Pengelolaan pengaduan
- Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
- Pemanfaatan Teknologi Informasi

1.1

Hasil survey kepuasan masyarakat :
- Jumlah inovasi pelayanan
- Hasil evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan public
- Indeks integritas pelayanan publik - Persentase tingkat kepatuhan K/L/P dalam pelaksanaan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik
- Tindak lanjut pengaduan pelayanan publik
- Public Service Index

Melaksanakan kebijakan survey kepuasan masyarakat secara berkala

2. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik
a. Penguatan Monev Kinerja
b. Efektivitas Pengawasan
c. Sistem Pengaduan
d. Penerapan reward and punishment

Meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik.

2.1

Survey Kepuasan Pelanggan/ indeks kepuasan masyarakat

Memberikan masukan terhadap kebijakan survey masyarakat secara berkala

Tindak lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat secara berkala

Hasil survey kepuasan masyarakat diupload website/ subsite Balai POM, Medsos BBPOM.

Penyempurnaan Media pengaduan pelayanan

Pengembangan subsite sebagai salah satu media pengaduan pelayanan publik

Melaksanakan konsultasi publik terkait regulasi atau kebijakan dan SOP pelayanan publik

Tindak lanjut keseluruhan pengaduan pelayanan publik

Evaluasi pengelolaan pengaduan

Peningkatan kecepatan merespon pengaduan masyarakat

Peningkatan soft competency dalam upaya penerapan pelayanan prima

Peningkatan kemudahan akses informasi terkait pelayanan

Inovasi pelayanan : Pembuatan aplikasi katalog elektronik informasi Obat dan Makanan dan Inovasi lainnya

Inovasi pelayanan: Pembuatan aplikasi katalog elektronik informasi Obat dan Makanan dan Inovasi lainnya

Pengembangan sistem reward and punishment bagi petugas pelayanan

Pengembangan sistem kompensasi bagi penerima layanan

15. Pengembangan sistem kompensasi bagi penerima layanan

100