ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
KUNCI JAWABAN PAS PPKn KELAS IX
2
TAHUN PELAJARAN 20../20..
3
4
A
PILIHAN GANDA
5
6
1A11D21C31B
7
2D12C22A32B
8
3D13A23B33C
9
4D14B24A34A
10
5B15B25B35B
11
6A16C26B36C
12
7D17C27D37A
13
8B18A28A38A
14
9C19A29B39C
15
10C20D30D40A
16
17
18
BURAIAN
19
20
41a.melaksanakan pemilihan ketua OSIS
21
b.melaksanakan pemilihan ketua Kelas
22
c.mengikuti upacara bendera hari senin pagi dengan tertib
23
d.melaksanakan piket kelas dengan penuh tanggung jawab
24
e.dan lain lain
25
26
42Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasark atas persatuan (pokok Pikiran Persatuan). Negara mengatasi segala macam faham golongan dan faham individualistik. Penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan atau individu. pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila.
27
(hal 39-40 Buku PPKn Siswa Kelas IX, edisi revisi 2018)
28
29
43Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjelasan dari inti alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. atau dengan kata lain keempat pokok pikiran tersebut tidak lain adalah merupakan penjabaran dari dasar negara, yaitu Pancasila
30
(hal 43-44 Buku PPKn Siswa Kelas IX, edisi revisi 2018)
31
32
44a.Permanen, artinya kedaulatan itu bersifat tetap dan akan ada selama suatu negara masih berdiri
33
b.Asli, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
34
c.Bulat, artinya kedaulatan itu tidak dapat terbagi-bagi. Kedaulatan itu merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara
35
d.Tidak Terbatas, artinya kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapapun. Sebab, apabla kedaulatan itu terbatas, tentu saja sifat kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi akan lenyap
36
(hal 55 Buku PPKn Siswa Kelas IX, edisi revisi 2018)
37
38
45a.mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah
39
b.membahas rancangan undang undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. selain itu, juga DPD berwenng memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan dan agama
40
c.melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut di atas, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR
41
d.berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas RUU yang berkaitan dengan daerah. DPD juga berhak memberikan pertimbangan tentang rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
42
(hal 81-82 Buku PPKn Siswa Kelas IX, edisi revisi 2018)
43
44
Diunduh dari www.mariyadi.com
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100