RISK REGISTER Triwulan III 2025 KANWIL BPN DIY.xlsx

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK	Kode Probis	Proses Bisnis	Kode Risiko	Nama Risiko	Kategori Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	Area dampak	Uraian Dampak	Pemilik Risiko	Unit Terkait Dibawahnya	Kemungkinan Inheren	Dampak Inheren	Level Risiko Inheren	Pengendalian	Uraian Pengendalian	Kualitas Pengendalian	Implementasi Pengendalian (persentase)	Kemungkinan Residual	Dampak Residual	Level Risiko Residual	Perlakuan Risiko	Uraian Mitigasi Risiko	Target Kemungkinan	Target Dampak	Target Level Risiko

2	1	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	76 Indeks Akuntabilitas	1.1	Penyusunan Dokumen SAKIP	1.1.1	Potensi kualitas laporan kinerja tidak memadai	Risiko reputasi	Ketidaksesuaian penyampaian informasi sebagai dasar penyusunan laporan kinerja	Internal	Penurunan Reputasi	Penilaian SAKIP rendah	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	2	2	6	Ada	Ada - Pedoman SAKIP - Bimtek SAKIP	Memadai	100	2	2	6	Accept/Diterima	Sosialisasi peraturan, bimbingan teknis, rapat koordinasi berkala	2	2	6	1
3				1.2	Pelaporan E-SAKIP	1.2.1	Potensi data kinerja tidak akurat/lengkap	Risiko operasional	- Kesalahan input data (data tidak valid) - Perbedaan pemahaman	Internal	Penurunan Kinerja (sesuai PK)	Laporan tidak akurat	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	2	3	11	Ada	Ada - Pedoman SAKIP - Bimtek SAKIP	Memadai	100	2	3	11	Accept/Diterima	Sosialisasi dan bimtek, validasi data berkala	2	2	6	2
4				1.3	Pengukuran kinerja-E-SAKIP	1.3.1	Potensi penurunan kinerja tidak sesuai dengan target	Risiko operasional	Pelaksanaan kegiatan tidak maksimal dalam penyelesaian pekerjaan	Internal	Penurunan Reputasi	Penurunan tingkat kinerja	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	2	2	6	Ada	Ada - Pedoman SAKIP - Bimtek SAKIP	Memadai	100	2	2	6	Accept/Diterima	Sosialisasi peraturan, bimbingan teknis, rapat koordinasi berkala	2	2	6	3
5	2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98 Indeks Akuntabilitas	2.1	Revisi DIPA	2.1.1	Potensi ketidaksesuaian Revisi DIPA dengan kebijakan	Risiko fraud	Ketidaksesuaian dengan kebijakan yang berlaku	Internal	Penurunan Kinerja (sesuai PK)	Frekuensi dilakukannya revisi dalam 1 tahun anggaran	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	1	5	20	Ada	PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Memadai	100	1	4	15	Reduce/Dikurangi	Adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas	1	4	15	4
6				2.2	Deviasi Halaman III DIPA	2.2.1	Potensi tidak sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun	Risiko operasional	Dalam melaksanakan kegiatan tidak berpedoman pada rencana aksi yang telah dibuat	Internal	Penurunan Kinerja (sesuai PK)	Penilaian IKPA rendah	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	2	3	11	Ada	Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024	Memadai	100	2	3	11	Accept/Diterima	Pemantauan jadwal pelaksanaan kegiatan	2	2	6	5
7				2.3	Layanan Manajemen Keuangan	2.3.1	Potensi adanya kelebihan/kurang bayar	Risiko fraud	Kurangnya koordinasi antara pengelola keuangan dengan Subbagian/Bidang terkait	Internal	Beban Keuangan Negara - Fraud	Terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	2	3	11	Ada	PMK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) TA 2025	Memadai	100	2	2	6	Accept/Diterima	Dilakukan koordinasi dengan Subbagian/Bidang terkait	1	1	1	6
8	3	Persentase Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reform	100%	3.1	Pelaksanaan Bimtek Pemberdayaan Tanah Masyarakat	3.1.1	Potensi pemahaman materi Bimbingan Teknis Penataan Akses Reforma Agraria oleh peserta tidak sesuai yang diharapkan	Risiko operasional	Waktu pelaksanaan Bimtek PTM yang singkat	Internal	Penurunan Kinerja (sesuai PK)	Tidak tercapainya tujuan pelaksanaan Bimtek PTM	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bidang Penataan dan Pemberdayaan	4	3	14	Ada	Juknis Data Penerima Akses Reforma Agraria	Memadai	100	3	3	13	Reduce/Dikurangi	- Materi disesuaikan dengan Juknis Data Penerima Akses Reforma Agraria - Menghadirkan narasumber dari Pusat secara daring untuk sosialisasi Juknis - Menghadirkan stakeholder yang disesuaikan dengan hasil pemetaan sosial seperti pengusaha retil karena hasil pemetaan sosial mayoritas produk UMKM	2	2	6	7
9				3.2	Tabulasi Data Penerima Akses Reform	3.2.1	Potensi data atribut penerima akses tidak lengkap	Risiko operasional	Pelaksanaan pemetaan sosial tidak sesuai dengan format di dalam Juknis dan terdapat atribut yang tidak diisi karena keterbatasan data	Internal	Penurunan Kinerja (sesuai PK)	Data yang dihasilkan kurang berkualitas sehingga mempersulit dalam pengolahan dan muncul data backlog	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bidang Penataan dan Pemberdayaan	5	4	22	Ada	Juknis Data Penerima Akses Reforma Agraria	Memadai	100	4	3	14	Reduce/Dikurangi	- Mengikuti Juknis dari Pusat dan mencermati formulir pemetaan sosial - Melakukan rekap data secara online dan berkala sehingga dapat diketahui kekurangan datanya	3	2	8	8
10				3.3	Diseminasi Penataan Akses	3.3.1	Potensi diseminasi penataan akses kurang optimal	Risiko operasional	Pemanfaatan media publikasi yang minim dan tidak melibatkan stakeholder/Pemerintah Daerah	Internal	Penurunan Kinerja (sesuai PK)	Publik tidak mengetahui mengenai program Reforma Agraria dan potensi kolaborasi dan penyelarasan kegiatan dengan Pemerintah Daerah menjadi tidak efektif	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bidang Penataan dan Pemberdayaan	3	3	13	Ada	1. Juknis Data Penerima Akses Reforma Agraria 2. Panduan Diseminasi Penataan Akses Reforma Agraria	Memadai	100	2	2	6	Reduce/Dikurangi	- Optimalisasi penggunaan media sosial untuk publikasi program Reforma Agraria terutama kegiatan penataan akses - Melakukan penyebarluasan informasi melalui Rapat Koordinasi GTRA sehingga diharapkan stakeholder/pemerintah daerah dapat memperoleh informasi mengenai potensi yang akan dikolaborasikan di tingkat daerah.	1	1	1	9
11	4	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN)	64 Indeks Profesionalitas ASN	4.1	Penghimpunan data Capaian Kinerja Pegawai	4.1.1	Potensi pegawai terlambat melakukan penyusunan SKP dan penilaian kinerja	Risiko kepatuhan	Ketidakpatuhan pegawai	Internal	Penurunan Kinerja (sesuai PK)	Terhambatnya layanan administrasi kepegawaian	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	4	3	14	Ada	PerMenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Memadai	100	4	3	14	Reduce/Dikurangi	Melakukan evaluasi secara periodik	3	2	8	10
12				4.1	Penghimpunan data Capaian Kinerja Pegawai	4.1.2	Potensi susah diaksesnya aplikasi SMaKin	Risiko operasional	Banyaknya pegawai yang mengakses aplikasi pada saat bersamaan	Internal	Penurunan Kinerja (sesuai PK)	Terhambatnya layanan administrasi kepegawaian	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	4	3	14	Ada	PerMenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Memadai	100	4	3	14	Reduce/Dikurangi	Menerbitkan Nota Dinas tentang himbauan untuk mengisi realisasi periodik dan penilaian perilaku lebih awal	3	2	8	11
13				4.2	Penghimpunan data pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai (diklat, seminar, dll)	4.2.1	Potensi pegawai enggan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi	Risiko kepatuhan	Kurangnya motivasi pegawai	Internal	Penurunan Kinerja (sesuai PK)	Terhambatnya pengembangan karir pegawai	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	3	2	8	Ada	- PerMenPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang IPASN - PerBKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN	Memadai	100	3	2	8	Accept/Diterima					12
14				4.2		4.2.2	Potensi kelalaian pegawai dalam updating data pengembangan kompetensi pada aplikasi SIMPEG dan SIASN	Risiko kepatuhan	Kurangnya kepedulian pegawai	Internal	Penurunan Kinerja (sesuai PK)	Terhambatnya pengembangan karir pegawai	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	4	2	9	Ada	- PerMenPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang IPASN - PerBKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN	Memadai	100	4	2	9	Accept/Diterima					13
15				4.3	Tingkat kedisiplinan pegawai	4.3.1	Potensi pelanggaran kedisiplinan oleh pegawai	Risiko kepatuhan	Rendahnya integritas pegawai	Internal	Penurunan Kinerja (sesuai PK)	Menurunnya nilai IPASN	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	2	2	6	Ada	PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Memadai	100	2	2	6	Accept/Diterima					14
16				4.3	Tingkat kedisiplinan pegawai	4.3.2	Potensi pegawai melakukan pungutan liar	Risiko fraud	Rendahnya integritas pegawai	Internal	Sanksi pidana, perdata, administratif	Menurunnya kepercayaan masyarakat	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	4	3	14	Ada	- UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Memadai	100	4	3	14	Reduce/Dikurangi	Melakukan internalisasi anti korupsi	3	3	13	15
17	5	Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Ruang	100%	5.1	Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sistematis lengkap berkelanjutan	5.1.1	Potensi kurangnya komitmen seluruh pegawai	Risiko reputasi	Pegawai merasa pelaksanaan pembangunan ZI tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraannya	Internal	Penurunan Kinerja (sesuai PK)	Kegagalan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	4	3	14	Ada	PerMenPANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PerMenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah	Memadai	100	4	3	14	Reduce/Dikurangi	- Melakukan penandatanganan Pakta Integritas pembangunan ZI - Keteladanan pimpinan sebagai role model	2	3	11	16
18	5		100%	5.2	Penilaian kepuasan masyarakat	5.2.1	Potensi masyarakat memberikan penilaian rendah	Risiko reputasi	Pegawai belum memberikan pelayanan terbaik	Internal	Penurunan Reputasi	Kegagalan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	3	3	13	Ada	PerMenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Memadai	100	3	3	13	Reduce/Dikurangi	Monitoring dan evaluasi	2	3	11	17
19	6	Indeks Penilaian Mandiri SPIP Indikator Struktur dan Proses	3,5	6.1	Indeks Pengelolaan Aset	6.1.1	Potensi adanya BMN tercatat namun tidak/belum diketahui keberadaannya	Risiko keuangan negara dan kekayaan negara	- Kurangnya ketelitian petugas dalam mencatat BMN - Penyimpanan dokumen kepemilikan yang tidak tertib	Internal	Beban Keuangan Negara - Non Fraud	Tidak tercapainya nilai IPA sesuai target	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	1	3	10	Ada	- PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) - PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN	Memadai	100	1	3	10	Reduce/Dikurangi	- Inventarisasi dan pencatatan BMN secara rutin - Penyimpanan dokumen kepemilikan dilakukan secara tertib dan aman - Untuk aset yang mempunyai dokumen kepemilikan dilakukan crosscheck secara berkala	1	2	5	18
20	6	Indeks Penilaian Mandiri SPIP Indikator Struktur dan Proses	3,5	6.2	Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab	6.2.1	Potensi Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang tidak seimbang	Risiko operasional	Adanya ambiguas dalam pembagian tugas dan wewenang.	Internal	Penurunan Kinerja (sesuai PK)	Ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya.	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	2	3	11	Ada	Pembagian tugas dan wewenang yang jelas yang tertuang dalam SKP. Sosialisasi peraturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan	Memadai	100	1	2	5	Accept/Diterima					19
21	7	Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan	100%	7.1	Pelaporan e-LHKPN dan LHKAN	7.1.1	Potensi kekurangan kelengkapan pelaporan	Risiko kepatuhan	Kelalaian pegawai	Internal	Penurunan Kinerja (sesuai PK)	Pegawai dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	2	2	6	Ada	Monitoring dan evaluasi terhadap wajib lapor	Memadai	100	1	1	1	Accept/Diterima					20
22				7.2	Penyusunan Laporan Keuangan	7.2.1	Potensi kegagalan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) dari BPK	Risiko keuangan negara dan kekayaan negara	Petugas kurang cermat dalam menyusun Laporan Keuangan	Internal	Beban Keuangan Negara - Non Fraud	Kegagalan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	3	3	13	Ada	Menyusun Laporan Keuangan secara akurat sesuai ketentuan yang berlaku dan melaksanakan koreksi secara berjenjang	Memadai	100	2	2	6	Reduce/Dikurangi	Mengikuti sosialisasi kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Keuangan	2	2	6	21
23				7.3	Tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pengawasan	7.3.1	Potensi keterlambatan tindak lanjut atas rekomendasi	Risiko reputasi	Pelaksana kegiatan tidak segera melaksanakan/ belum memenuhi rekomendasi dari Tim Pengawas	Internal	Penurunan Reputasi	Penurunan tingkat akuntabilitas	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	2	3	11	Ada	Melakukan koordinasi dengan pihak yang harus melaksanakan rekomendasi untuk segera memenuhi rekomendasi yang diminta	Memadai	100	1	3	10	Reduce/Dikurangi	Pemantauan dan sinkronisasi secara berkala terhadap tindak lanjut	1	2	5	22
24	8	Indeks Kepuasan Masyarakat	4	8.1	Survei Kepuasan Masyarakat melalui CSMS	8.1.1	Potensi rendahnya jumlah responden	Risiko reputasi	Penyampaian pengisian survei oleh petugas belum maksimal	Internal	Penurunan Reputasi	Tidak terpenuhinya jumlah minimal responden	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	3	3	13	Ada	PerMenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Memadai	100	3	3	13	Reduce/Dikurangi	Pemberian souvenir bagi responden	2	3	11	23
25	8	Indeks Kepuasan Masyarakat	4	8.1	Survei Kepuasan Masyarakat melalui CSMS	8.1.2	Potensi nilai CSMS tidak mencerminkan nilai yang sesungguhnya	Risiko reputasi	Petugas hanya memilih responden yang berpotensi memberikan nilai baik	Internal	Penurunan Reputasi	Satuan kerja sulit melakukan perbaikan layanan	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	3	3	13	Ada	PerMenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Memadai	100	3	3	13	Reduce/Dikurangi	Meningkatkan layanan agar pemohon memberikan respon terbaik	2	3	11	24
26	9	Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik	100%	9.1	Layanan Permohonan Informasi Publik melalui surat, datang langsung atau website PPID	9.1.1	Potensi Keterlambatan Penyelesaian Permohonan Informasi Publik	Risiko kepatuhan	- Pemilik data atau narasumber lama dalam merespon permohonan - Permohonan informasi membutuhkan verifikasi khusus dari bidang teknis - Permohonan memerlukan koordinasi lintas bidang	Internal	Penurunan Kinerja (sesuai PK)	Nilai Rendah	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	2	3	11	Ada	- Ditetapkan SK PPID di lingkungan Kanwil BPN DIY, SK Nomor 2.1/SK-34.UP.04/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 - Penyusunan SOP layanan informasi publik pada seluruh kanal	Memadai	100	2	2	6	Accept/Diterima	- Menetapkan batas waktu maksimal dalam merespon pada setiap bidang (maksimal 1–3 hari kerja) - Penunjukan PIC PPID untuk masing-masing bidang	1	1	1	25
27				9.2	Pengelolaan pengaduan melalui kanal : Hotline Pengaduan (OCA) 0811 1068 0000, SP4N LAPOR, media sosial/surat/telepon	9.2.1	Potensi pengaduan tidak dijawab, diselesaikan atau melebihi batas waktu yang ditentukan	Risiko kepatuhan	- Sumber data yang dimiliki organisasi tidak lengkap - Beban kerja unit teknis tinggi - Proses klarifikasi memerlukan waktu tambahan	Internal	Penurunan Reputasi	Berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada organisasi	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	2	3	11	Ada	- Ditetapkan SK pengelola pengaduan di lingkungan Kanwil BPN DIY, SK Nomor 128/SK-34.UP.04/XII/2024 Tanggal 31 Desember 2024 - Penyusunan SOP penanganan pengaduan - Monitoring harian oleh admin pengaduan	Memadai	100	2	2	6	Accept/Diterima	- Perbaikan pengelolaan arsip berkelanjutan untuk memudahkan memperoleh data dan informasi - Penetapan batas waktu maksimal dalam merespon pengaduan untuk setiap bidang (maksimal 1–3 hari) - Prosedur klarifikasi awal oleh admin	1	1	1	26
28				9.3	Penanganan Pengaduan Langsung/Unjuk Rasa	9.3.1	Potensi Pengaduan langsung tidak tertangani dengan baik	Risiko operasional	Ketidakpuasan masyarakat terhadap tanggapan/tindak lanjut dari organisasi	Eksternal	Gangguan Layanan	Gangguan keamanan dan pelayanan, kerusakan fasilitas dan gedung kantor serta keselamatan pegawai	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	1	5	20	Ada	- Penetapan SOP unjuk rasa dan Koordinasi keamanan dengan pihak kepolisian - Peningkatan kompetensi SDM dalam komunikasi publik dan pengetahuan teknis	Memadai	100	1	3	10	Reduce/Dikurangi	- Peningkatan koordinasi keamanan dengan pihak kepolisian - Peningkatan kompetensi SDM dalam komunikasi publik dan pengetahuan teknis	1	2	5	27
29	10	Persentase Pelaksanaan 4 Metode Strategi Komunikasi Publik	100%	10.1	Publikasi melalui metode shared media dan owned media	10.1.1	Potensi konten organisasi kurang menarik perhatian masyarakat	Risiko reputasi	Minimnya kreatifitas dan SDM yang kurang memadai dalam pengelolaan media dan produksi konten	Internal	Penurunan Kinerja (sesuai PK)	- Kegagalan menyampaikan informasi pertanahan yang dibutuhkan masyarakat - Engagement rendah	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	2	2	6	Ada	- KepMenATR/KBPN Nomor 1912/SK-HM.02/X/2024 tentang Juknis Pelaksanaan Strakom di Lingkungan ATR/BPN - SOP publikasi internal dan monitoring	Memadai	100	1	2	5	Reduce/Dikurangi	- Mengikuti diklat kehumasan, - Mengingatkan secara berkala untuk update berkala konten edukatif di media yang dimiliki kanwil - Menyusun agenda setting publikasi konten edukatif di media yang dimiliki Kanwil BPN DIY	1	1	1	28
30				10.2	Publikasi melalui metode paid media	10.2.1	Potensi siaran pers organisasi tidak dimuat oleh media	Risiko reputasi	Keterbatasan anggaran publikasi di media online jaringan nasional	Internal	Penurunan Kinerja (sesuai PK)	- Minimnya informasi positif pertanahan yang dipublikasi kepada masyarakat - Indeks strakom tidak tercapai optimal	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	3	2	8	Ada	KepMenATR/KBPN Nomor 1912/SK-HM.02/X/2024 tentang Juknis Pelaksanaan Strakom di Lingkungan ATR/BPN	Memadai	100	2	2	6	Reduce/Dikurangi	- Mengalokasikan anggaran paid media di perencanaan T-1 - Fokus dengan platform nasional dengan historis performa tebaik	1	2	5	29
31				10.3	Publikasi melalui metode earn media	10.3.1	Potensi tidak ada media yang mempublikasikan berita positif Kanwil BPN DIY	Risiko reputasi	Minimnya jalinan komunikasi dengan organisasi pers	Internal	Penurunan Kinerja (sesuai PK)	Minimnya informasi positif pertanahan yang dipublikasi kepada masyarakat	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bagian Tata Usaha	3	2	8	Ada	KepMenATR/KBPN Nomor 1912/SK-HM.02/X/2024 tentang Juknis Pelaksanaan Strakom di Lingkungan ATR/BPN	Memadai	100	2	2	6	Reduce/Dikurangi	- Mengikuti forum Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) di wilayah DIY	1	2	5	30
32	11	Persentase kepastian dan perlindungan hak atas tanah	80,50%	11.1	Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Badan Hukum dan Perorangan secara sistematis, akuntabel dan transparan	11.1.1	Potensi pencapaian target tidak tercapai	Risiko operasional	Pemberian Hak Atas Tanah yang menjadi Kewenangan Kantor Wilayah jarang ada. Jika ada, pemohon lama untuk melengkapi kekurangan berkasnya	Eksternal	Penurunan Reputasi	Penyelesaian SK Penetapan HAT tersebut akan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SPOPP	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran	3	3	13	Ada	- PMATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah - PMATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PerMenATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah	Memadai	100	3	3	13	Reduce/Dikurangi	- Menginformasikan persyaratan dan bisnis proses permohonan SK sebelum permohonan masuk - Membuat SPS ketika berkas benar-benar sudah memenuhi syarat secara - Menyelesaikan permohonan SK Hak Atas Tanah sesuai dengan SPOPP	2	1	2	31
33				11.2	Monitoring dan evaluasi kinerja PPAT	11.2.1	Potensi PPAT tidak melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan	Risiko kepatuhan	Lemahnya pengawasan karena belum ada penetapan pelantikan PPAW	Internal	Sanksi pidana, perdata, administratif	Produk yang dihasilkan mengalami cacat hukum	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran	3	3	13	Ada	- PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT - PMATR/KBPN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT - Monitoring dan evaluasi kinerja oleh PPAW	Memadai	100	2	3	11	Accept/Diterima					32
34				11.3	Penanganan kasus pertanahan	11.3.1	Potensi tidak terselesaikannya kasus pertanahan	Risiko legal	adanya tumpang tinding kepemilikan bidang tanah, administrasi desa yang kurang tertib, belum dilakukan pemetaan bidang tanah dan data pendukung/warkah objek kasus belum diketemukan	Eksternal	Sanksi pidana, perdata, administratif	Penanganan kasus yang tidak tuntas dan masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap bidang tanahnya	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa	4	5	24	Ada	PMATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan	Memadai	100	4	5	24	Reduce/Dikurangi	- Melaksanakaan pemetaan pada bidang tanah (ploting) dan perbaikan kualitas data pemetaan bidang tanah; - Sosialisasi secara aktif kepada masyarakat dalam pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah; - Melakukan perbaikan atau penertiban administrasi data pertanahan baik manual maupun digital.	1	3	10	33
35				11.4	Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah	11.4.1	Potensi Pemegang Hak tidak melaksanakan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai peruntukannya yang mengakibatkan tanah tidak produktif.	Risiko kepatuhan	'- Alamat pemegang hak tidak diketemukan. - Pemegang hak tidak memahami kewajibannya. - Pemegang Hak tidak maksimal dalam mengusahakan, memanfaatkan dan menggunakan tanah yang menjadi obyek penertiban. - Pemegang Hak hanya memanfaatkan bidang tanah sebagai agunan di Bank. - Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan pemantauan belum dapat mengendalikan atau mengurangi banyaknya bidang tanah yang tidak produktif.	Eksternal	Penurunan Reputasi	Ketidakfahaman dan ketidakpatuhan Pemegang Hak terhadap kewajiban yang harus dipenuhi terhadap tanahnya mengindikasikan bahwa kegiatan Pengendalian dan pemantauan yang dilaksanakan belum mampu mengendalikan atau mengurangi banyaknya bidang tanah yang tidak produktif serta tidak dapat meningkatkan perekonomian di daerah	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa	3	2	8	Ada	- PMATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar - PMATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah - Juknis	Memadai	100	2	2	6	Reduce/Dikurangi	- Melaksanakan inventarisasi terhadap tanah-tanah yang terindikasi tidak dimanfaatkan baik melalui citra satelit maupun data yuridis. - Mengupayakan perbaikan penataan arsip di satker untuk mendukung kelengkapan - Memberikan pemahaman kepada pemegang hak agar setiap hak atas tanah yang dimiliki harus dipelihara, dipergunakan dan dimanfaatkan dan mempunyai nilai produktifitas. - Memerintahkan kepada Pemegang hak untuk melaporkan perkembangan pemanfaatan tanah secara berkala.	1	1	1	34
36				11.5	Pemantauan dan Evaluasi Alih Fungsi Lahan Sawah Pertanahan	11.5.1	Potensi Pemegang Hak tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam SK Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah Dilindungi sehingga menjadi tanah yang tidak produktif dan berdampak pada ketahanan pangan nasional.	Risiko kepatuhan	- Pemegang hak tidak memahami bahwa terdapat kewajiban terhadap tanah yang telah mendapat rekomendasi untuk dapat dikeluarkan dari Lahan Sawah yang Dilindungi.	Eksternal	Sanksi pidana, perdata, administratif	- Tidak terkendalinya alih fungsi lahan sawah menjadi pekarangan namun tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan yang dimohonkan serta sudah tidak dimanfaatkan sebagai sawah lagi sehingga berdampak pada menurunnya luasan LP2B dan LSD yang berdampak pada ketahanan pangan nasional. - Sangsi administratif berupa pencabutan Rekomendai Perubahan Penggunaan Tanah dan apabila tetap melanggar ketentuan maka dapat ditertibkan sesuai peraturan yang berlaku.	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa	3	2	8	Ada	PMATR/KBPN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi	Memadai	100	2	2	6	Reduce/Dikurangi	- Melaksanakan inventarisasi terhadap tanah-tanah yang telah mendapat SK Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah dari Kementerian. - Melaporkan kepada Kementerian sebagai bahan evaluasi Pencabutan Rekomendasi apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun tidak diusahakan tanahnya sesuai yang dimohonkan.	1	1	1	35
37				11.6	Evaluasi dan Pemberitahuan Penertiban Tanah Terindikasi Telantar	11.6.1	- Potensi Pemegang Hak tidak melaksanakan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai peruntukannya yang mengakibatkan tanah menjadi nganggur/tidak produktif dan tidak memberikan kontribusi terhadap kemajuan suatu Daerah. - Potensi Pemegang Hak melakukan gugatan /upaya hukum jika tanahnya menjadi obyek penertiban.	Risiko legal	- Alamat pemegang hak tidak diketemukan. - Pemegang hak tidak memahami kewajibannya. - Adanya Unsur kesengajaan oleh Pemegang Hak yang tidak maksimal dalam mengusahakan, memanfaatkan dan menggunakan tanah yang menjadi obyek penertiban dan hanya memanfaatkan bidang tanah sebagai agunan di Bank.	Eksternal	Sanksi pidana, perdata, administratif	- Ketidakfahaman dan ketidakpatuhan Pemegang Hak terhadap kewajiban yang harus dipenuhi terhadap tanahnya mengindikasikan bahwa kegiatan Penertiban yang dilaksanakan belum mampu mengendalikan atau mengurangi banyaknya bidang tanah yang tidak produktif serta tidak dapat meningkatkan perekonomian di daerah. - Adanya resiko gugatan dari Pemegang Hak apabila tanah miliknya menjadi obyek penertiban.	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa	2	5	21	Ada	- PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar jo PP 48 Tahun 2025 - Juknis	Memadai	100	2	2	6	Reduce/Dikurangi	- Mengupayakan perbaikan penataan arsip di satker untuk mendukung kelengkapan data yuridis maupun alamat pemegang hak. - Memberikan pemahaman kepada pemegang hak agar setiap hak atas tanah yang dimiliki harus dipelihara, dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai perutukan dan harus mempunyai nilai produktifitas. - Memerintahkan kepada Pemegang hak untuk melaporkan perkembangan pemanfaatan tanah secara berkala. - Melaksanakan kegiatan sesuai tahapan.	1	1	1	36
38	12	Persentase cakupan informasi nilai tanah dan ekonomi pertanahan	18,62%	12.1	Penyusunan Data Pengadaan Tanah	12.1.1	Potensi tidak lengkapnya data lokasi indikatif pengadaan tanah dan data pelaksanaan pengadaan tanah	Risiko operasional	- Minimnya ketersediaan data dan informasi rencana pengadaan tanah pada instansi yang memerlukan tanah, serta adanya perubahan rencana pembangunan daerah	Eksternal	Penurunan Kinerja (sesuai PK)	Pengembangan kebijakan pengadaan tanah di masa mendatang menjadi kurang optimal	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan	3	3	13	Ada	- Juklak Inventarisasi Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah - Juklak Basis Data Pengadaan Tanah	Memadai	100	3	3	13	Reduce/Dikurangi	- Melaksanakan konsultasi dengan Direktorat terkait, sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait secara berkala - Dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala	3	2	8	37
39				12.1	Penyusunan Data Pengadaan Tanah	12.1.2	Potensi data hasil entri data pengadaan tanah keliru atau tidak sesuai	Risiko operasional	Kurang cermatnya petugas pengolah data	Internal	Penurunan Kinerja (sesuai PK)	Data pengadaan tanah yang kurang berkualitas	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan	2	3	11	Ada	- Juklak Inventarisasi Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah - Juklak Basis Data Pengadaan Tanah - Kendali Mutu oleh Kepala Bidang Pengadaan Tanah	Memadai	100	2	2	6	Reduce/Dikurangi	Melakukan pemantauan, evaluasi dan kendali mutu terhadap tahapan kegiatan	1	2	5	38
40				12.2	Pelaksanaan Fasilitasi Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	12.2.1	Potensi kualitas output kegiatan penilaian tanah dan ekonomi pertanahan (peta nilai tanah) kurang optimal	Risiko operasional	Sampel pembaruan peta zona nilai tanah tidak bisa diperoleh secara lengkap (menyeluruh pada semua zona)	Internal	Gangguan Layanan	Adanya keberatan dari masyarakat terkait nilai tanah	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan	2	3	11	Ada	- Petunjuk Teknis Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan - Petunjuk Pelaksanaan Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	Memadai	100	2	3	11	Reduce/Dikurangi	Melaksanakan pemantauan dan koordinasi pada Kantor Pertanahan untuk pemilihan titik sampel didasarkan pada analisa keterwakilan zona yang mempunyai karakteristik sama; menggunakan data transaksi 1 tahun terakhir dan penawaran, pengambilan data fisik dan data lingkungan secara lengkap dan digunakan sebagai analisis nilai tanah	2	2	6	39
41				12.3	Penyusunan Basis Data Konsolidasi Tanah	12.3.1	Potensi data konsolidasi tanah multi tahun yang tersedia tidak lengkap	Risiko operasional	Arsip dokumen pelaksanaan konsolidasi tanah pada Kantor Pertanahan tidak terorganisir dengan baik, adanya perubahan struktur organisasi	Internal	Penurunan Kinerja (sesuai PK)	Data pada SIDA KTPP tidak lengkap	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan	4	3	14	Ada	Melaksanakan koordinasi dengan kantor pertanahan sesuai dengan Petunjuk Teknis Kegiatan dan koordinasi dengan Bidang Penataan dan Pemberdayaan	Memadai	100	3	3	13	Reduce/Dikurangi	- Melakukan koordinasi secara berkala - Dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala	2	2	6	40
42	13	Persentase kelengkapan cakupan dan informasi serta reliabilitas peta kadastral	81%	13.1	Pelantikan dan pengambilan sumpah Surveyor Berlisensi	13.1.1	Potensi keterlambatan penyampaian Surat Keputusan Pengangkatan SK/ASK dari Ditjen SPPR	Risiko operasional	Upload Surat Keputusan (pada web Ditjen SPPR) dan penyampaian petikan Surat Keputusan kolektif secara nasional terlambat diterima oleh Kanwil.	Eksternal	Gangguan Layanan	Jadwal pelantikan yang telah direncanakan berpotensi mundur/tertunda	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bidang Survei dan Pemetaan	3	3	13	Ada	Koordinasi berkala dengan Ditjen SPPR Kementerian ATR/BPN	Memadai	100	2	3	11	Accept/Diterima	Koordinasi berkala dengan Ditjen SPPR Kementerian ATR/BPN	1	2	5	41
43						13.1.2	Potensi ketidakhadiran peserta saat pelantikan surveyor berlisensi	Risiko kepatuhan	Alasan kesehatan/ musibah/ alasan lain	Eksternal	Penurunan Kinerja (sesuai PK)	Target kinerja tidak terpenuhi	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bidang Survei dan Pemetaan	1	3	10	Ada	Koordinasi dengan calon Surveyor Berlisensi yang akan dilantik	Memadai	100	1	2	5	Reduce/Dikurangi	Membuat Berita Acara/Surat Keterangan Ketidakhadiran	1	1	1	42
44						13.1.3	Potensi data contact person dan domisili SK/ASK tidak lengkap atau telah berganti	Risiko operasional	Terdapat perbedaan data diri pada lampiran daftar surveyor berlisensi yang dikirim dari Pusat dan/atau data sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini	Eksternal	Gangguan Layanan	Jadwal pelantikan yang telah direncanakan berpotensi mundur/tertunda	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bidang Survei dan Pemetaan	2	3	11	Ada	Koordinasi dengan Ditjen SPPR Kementerian ATR/BPN	Memadai	100	1	2	5	Reduce/Dikurangi	Mencari kontak person melalui berbagai sumber	1	1	1	43
45				13.2	Pengukuran bidang tanah luas 25 sampai 1000 Ha	13.2.1	Potensi berkas permohonan tidak lengkap	Risiko operasional	Ketidakpahaman pemohon/ kurangnya sosialisasi tentang syarat-syarat permohonan	Eksternal	Gangguan Layanan	Tunggakan pelayanan bertambah	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bidang Survei dan Pemetaan	3	3	13	Ada	Pengguna layanan pengukuran >25 Ha umumnya adalah instansi pemerintah, sehingga dilakukan koordinasi sebelum berkas didaftarkan	Memadai	100	2	3	11	Reduce/Dikurangi	Memberikan penjelasan dan list kelengkapan dokumen permohonan kepada pemohon sebelum melakukan pendaftaran	1	3	10	44
46						13.2.2	Potensi tanda batas belum terpasang sebagian atau seluruhnya	Risiko operasional	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memasang dan menjaga tanda batas tanah	Eksternal	Gangguan Layanan	- Pengukuran tertunda atau bahkan dibatalkan; - Jangka waktu sesuai SOP tidak tercapai.	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bidang Survei dan Pemetaan	3	4	18	Ada	Surat pernyataan memasang tanda batas yang dilengkapi dengan foto geotagging patok tanda batas	Memadai	100	3	3	13	Reduce/Dikurangi	Memberikan penjelasan terkait pentingnya patok batas tanah dan memastikan surat pernyataan memasang tanda batas harus lengkap sebelum didaftarkan	2	3	11	45
47						13.2.3	Potensi terdapat tumpang-tindih bidang pada saat pemetaan	Risiko operasional	Terdapat bidang tanah yang salah plotting dan belum ter-plotting (K4)	Internal	Gangguan Layanan	Perlu tambahan waktu untuk penataan bidang agar sesuai posisi sebenarnya	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bidang Survei dan Pemetaan	3	4	18	Ada	Plotting bidang tanah sebelum didaftarkan	Memadai	100	3	3	13	Reduce/Dikurangi	Menyiapkan data bidang tanah disekitar lokasi pengukuran untuk mengetahui ada atau tidaknya tumpang tindih pada saat di lapangan	2	3	11	46
48						13.2.4	Potensi perbedaan luas antara luas permohonan dengan luas hasil pengukuran	Risiko operasional	- Luas bidang tanah pada berkas permohonan bukan hasil pengukuran kadastral; - Adanya perubahan batas di lapangan; - Perbedaan ketelian alat ukur dan peta yang digunakan	Internal	Gangguan Layanan	- Pemenuhan waktu sesuai SOP tidak tercapai. - Potensi pembatalan berkas permohonan.	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bidang Survei dan Pemetaan	4	4	19	Ada	Disiapkan Berita Acara menerima perbedaan luas hasil pengukuran	Memadai	100	3	4	18	Reduce/Dikurangi	Membuat berita acara menerima perbedaan luas hasil pengukuran dan memberikan batas waktu pengisian agar berkas dapat segera dilanjutkan prosesnya	3	3	13	47
49				13.3	Pembuatan PBT BMN luas kurang dari 25.000 m2 kategori 5	13.3.1	Potensi tanda batas belum terpasang sebagian atau seluruhnya	Risiko operasional	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memasang dan menjaga tanda batas tanah	Eksternal	Gangguan Layanan	- Pengukuran tertunda atau bahkan dibatalkan; - Jangka waktu sesuai SOP tidak tercapai.	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bidang Survei dan Pemetaan	3	4	18	Ada	Surat pernyataan memasang tanda batas yang dilengkapi dengan foto geotagging patok tanda batas	Memadai	100	3	4	18	Reduce/Dikurangi	Memberikan penjelasan terkait pentingnya patok batas tanah dan memastikan surat pernyataan memasang tanda batas harus lengkap sebelum didaftarkan	2	3	11	48
50	14	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah	100%	14.1	Pelaksanaan fasilitasi Bimtek KKPR	14.1.1	Potensi pemahaman materi Bimtek KKPR oleh peserta tidak sesuai yang diharapkan	Risiko operasional	Waktu pelaksanaan Bimtek KKPR yang singkat	Eksternal	Penurunan Kinerja (sesuai PK)	Tidak tercapainya tujuan pelaksanaan Bimbingan Teknis KKPR	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bidang Penataan dan Pemberdayaan	4	3	14	Ada	Tata Cara Kerja Fasilitasi Bimbingan Teknis Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Memadai	100	3	3	13	Reduce/Dikurangi	- Materi disesuaikan dengan isu-isu strategis mengenai pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan disampaikan oleh narasumber yang kompeten sehingga mudah dipahami - Paparan narasumber dibagikan ke peserta Bimtek sebagai bahan bacaan kembali atau pengayaan materi	2	2	6	49
51	14		100%	14.2	Pembinaan PPNS Penataan Ruang	14.2.1	Potensi PPNS Penataan Ruang belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan serta belum maksimal mendapatkan target pelanggaran tata ruang	Risiko kepatuhan	Keterbatasan jumlah PPNS Penataan Ruang yang hanya berada di lingkup Kabupaten, kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan tugas serta adanya hambatan penertiban kepada pihak-pihak tertentu	Eksternal	Sanksi pidana, perdata, administratif	PPNS Penataan Ruang belum maksimal dalam mendapatkan target pelanggaran tata ruang	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa	4	4	19	Ada	- PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang - PMATR/KBPN No. 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang - PMATR/KBPN Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PMATR/KBPN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang	Memadai	100	2	3	11	Reduce/Dikurangi	- Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait Penataan Ruang serta memberikan bimbingan dan memfasilitasi kegiatan Penataan Ruang di Daerah. - Melaporkan kepada Pusat tentang kondisi keterbatan jumlah PPNS serta melaksanakan pembinaan PPNS Penataan Ruang	1	1	1	50
52	15	Jumlah data dan informasi spasial yang berbasis wilayah dalam rangka menunjang penyelenggaraan reforma agraria	1 Data	15.1	Pengumpulan Data Potensi WP3WT	15.1.1	Potensi data lapangan kurang representatif	Risiko operasional	Ruang lingkup kegiatan yang terlalu luas dengan waktu pelaksanaan yang singkat serta topografi lokasi kegiatan yang sulit dijangkau	Internal	Penurunan Kinerja (sesuai PK)	Proses pengolahan dan analisa hanya menggunakan data yang ada sehingga hasil kurang optimal	Kepala Kantor Wilayah BPN DIY	Bidang Penataan dan Pemberdayaan	4	4	19	Ada	Tata Cara Kerja Penyusunan Data Potensi WP3WT 5/JUKNIS-500.PS.02.01/I/2025 2 Januari 2025	Memadai	100	4	3	14	Reduce/Dikurangi	- Pemilihan titik sampel difokuskan pada lokasi yang terjadi perubahan penggunaan - Menggunakan dan mengelaborasikan data primer dan data sekunder dari OPD terkait - Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Desa (Jagabaya/Kepala Dukuh) yang mengetahui lokasi kegiatan	3	2	8	51
53
54																				Diverifikasi oleh						Disetujui oleh
55																				Yogyakarta, 1 Desember 2025						Yogyakarta, 1 Desember 2025
56																				Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta						Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta
57
58
59
60
61																				..................................						Sepyo Achanto, S.H., M.H.
62																				NIP. ............................						NIP 196710121990031003
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100