PAPERI-URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2021	2022	2023	2024	2025
2	1	3.25.000006	Benih ikan	Paket	Benih Ikan adalah Ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa.	4445750	6009600	6092300	6099500	5917350
3	2	3.25.000007	dan jenis alat tangkap perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Unit	Jumlah dan jenis alat tangkap perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	268	6634	9343	6280	1150
4	3	3.25.000010	Data pengendalian residu	Dokumen	data yang didapatkan setelah dilakukan Pengendalian Residu yaitu upaya yang dilakukan agar Ikan konsumsi hasil pembudidayaan bebas dari residu Obat Ikan dan/atau metabolitnya, bahan kimia dan/atau metabolitnya, dan Kontaminan atau memiliki kandungan residu di bawah ambang batas yang dipersyaratkan.	N/A	NA	N/A	N/A	N/A
5	4	3.25.000012	Data prasarana dan sarana Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Data prasarana dan sarana berdasarkan skala usaha Subsektor Pengolahan Ikan (mikro, kecil, menengah, dan besar) serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	1	1	1	1	1
6	5	3.25.000013	Data prasarana dan sarana pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Data prasarana dan sarana berdasarkan skala usaha Subsektor Pemasaran Ikan (mikro, kecil, menengah, dan besar) serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	1	1	1	1	1
7	6	3.25.000020	Data pengendalian lingkungan budidaya	Dokumen	Data dan informasi pengendalian lingkungan budidaya	NA	1	NA	N/A	N/A
8	7	3.25.000021	Data pengendalian penyakit ikan	Dokumen	Data dan informasi pengendalian penyakit ikan	1	1	1	1	1
9	8	3.25.000023	Data prasarana dan sarana perikanan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyediaan data dan informasi prasarana dan sarana perikanan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2
10	9	3.25.000027	Data prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	Penyediaan data dan informasi Data prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	1	1	1	1	1
11	10	3.25.000028	Data rehabilitasi lingkungan budidaya	Dokumen	Data dan informasi rehabilitasi lingkungan budidaya	NA	NA	NA	NA	N/A
12	11	3.25.000032	Data sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyediaan data dan informasi sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1
13	12	3.25.000036	Data sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	Penyediaan data dan informasi sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	1	1	1	1	1
14	13	3.25.000044	Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	Dokumen	Penyediaan data dan informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	1	1	1	1	1
15	14	3.25.000045	Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	Dokumen	penyediaan data dan informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	1	1	1	1	1
16	15	3.25.000046	Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	Dokumen	Penyediaan data dan informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	1	1	1	1	1
17	16	3.25.000047	Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	Dokumen	penyediaan data dan informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	1	1	1	1	1
18	17	3.25.000050	Data volume dan nilai pemasaran hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Penyediaan data dan informasi volume dan nilai pemasaran hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	1	1	1	1	1
19	18	3.25.000051	Data volume dan nilai pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Penyediaan Data volume dan nilai pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	1	1	1	1	1
20	19	3.25.000058	Data volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	Penyediaan data dan informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	1	1	1	1	1
21	20	3.25.000063	hasil tangkapan yang di daratkan	Ton	Jumlah hasil tangkapan yang di daratkan	185	216,698	202,214	220,87	221,329
22	21	3.25.000064	hasil tangkapan yang dilelang	Ton	Jumlah hasil tangkapan yang dilelang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	22	3.25.000065	ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Ton	Data dan Informasi ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	10424	10770	9529	9682	5299,9
24	23	3.25.000066	ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Ton	Data dan informasi ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	N/A	N/A	N/A	9,47	9,125
25	24	3.25.000072	Informasi prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	Data dan Informasi prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	1	1	1	1	1
26	25	3.25.000076	Informasi sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	Data dan Informasi sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	1	1	1	1	1
27	26	3.25.000079	Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	Dokumen	Data dan Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	1	1	1	1	1
28	27	3.25.000080	Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	Dokumen	Data dan Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	1	1	1	1	1
29	28	3.25.000081	Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	Dokumen	Data dan Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	1	1	1	1	1
30	29	3.25.000082	Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	Dokumen	Data dan Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	1	1	1	1	1
31	30	3.25.000085	Informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	Data dan Informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	1	1	1	1	1
32	31	3.25.000093	Junlah alat pengangkut hasil produksi pembudidayaan ikan	Unit	Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/ atau mengawetkan ikan.	N/A	NA	NA	NA	N/A
33	32	3.25.000098	kapal perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Unit	&Jumlah kapal perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota&	N/A	NA	N/A	N/A	N/A
34	33	3.25.000109	kelompok nelayan kecil	Kelompok	Jumlah kelompok nelayan kecil yang berada pada Kabupaten/Kota	50	51	61	68	58
35	34	3.25.000110	kelompok nelayan yang mendapatkan akses permodalan melalui perbankan atau non perbankan	Nelayan/KUB/Koperasi	Kelompok Nelayan di Daerah yang mendapatkan mendapatkan akses permodalan dari perbankan bagi pengembangan usahanya	N/A	N/A	NA	N/A	N/A
36	35	3.25.000112	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pembentukan dan pengembangan kelembagaan	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pembentukan dan pengembangan kelembagaan seperti pembentukan koperasi	4	NA	NA	NA	8
37	36	3.25.000113	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan atau non perbankan	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan atau non perbankan	N/A	NA	NA	NA	N/A
38	37	3.25.000114	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas berupa pelatihan teknis dan manajerial usaha budidaya	26	30	27	31	8
39	38	3.25.000115	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi	Kelompok	&Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi&	26	30	27	27	8
40	39	3.25.000116	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK berupa diseminasi teknologi terapan untuk peningkatan produktivitas usaha	26	30	27	27	8
41	40	3.25.000117	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Kelompok	&Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan&	30	30	27	27	8
42	41	3.25.000118	kelompok pembudidaya ikan kecil yang terfasilitasi kemitraan usahanya	Kelompok	&Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang terfasilitasi kemitraan usahanya di bidang pemasaran, pengolahan dan kerjasama operasional untuk pengembangan kapasitas usaha&	N/A	NA	NA	NA	N/A
43	42	3.25.000119	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	KUB	Kelompok Usaha Bersama Nelayan Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh nelayan kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggung jawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.	N/A	NA	NA	N/A	N/A
44	43	3.25.000121	Koperasi Perikanan (Bidang Penangkapan Ikan)	Koperasi	Jumlah Koperasi Perikanan Pada Bidang Penangkapan Ikan	N/A	NA	Na	N/A	N/A
45	44	3.25.000123	Laporan hasil pengujian sampel	Dokumen	1. pemeriksaan kualitas air, kualitas tanah, penyakit ikan, pakan ikan, dan obat 2. pengujian kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa dan 3. diagnosa penyakit secara klinis dan Kegiatan diatas yang dilakukan dilaporkan dalam laporan hasil pengujian sampel	N/A	1	N/A	N/A	N/A
46	45	3.25.000127	Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	Ha	Luas lahan yang telah direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk pembudidayaan ikan di darat.	11560	11560	11560	11560	11560
47	46	3.25.000133	nelayan kecil	Orang	Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.	241	4906	4735	4700	4691
48	47	3.25.000134	Obat Ikan	Unit	Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh Ikan.	N/A	1	N/A	N/A	1
49	48	3.25.000136	Pakan Ikan	Unit	Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa Pakan Ikan Alami atau Pakan Ikan Buatan	2	2	2	2	2
50	49	3.25.000139	Panjang saluran air	Meter	Saluran untuk Pembudidayaan Ikan dibuat untuk menyediakan Air yang memenuhi kuantitas dan kualitas Air sesuai dengan standar dan mengalirkan Air buangan dari wadah Pembudidayaan Ikan.	37	11	N/A	N/A	N/A
51	50	3.25.000143	pelabuhan perikanan yang melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan umum daratan	Pelabuhan	Jumlah Pelabuhan Perikanan sesuai kewenangan Kab/Kota di perairan umum daratan	N/A	NA	N/A	N/A	N/A
52	51	3.25.000144	pelaksanaan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan untuk nelayan kecil	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan untuk nelayan kecil		NA			N/A
53	52	3.25.000146	pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	1	1		1	1
54	53	3.25.000147	pelaku usaha pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	1	1	1	1	1
55	54	3.25.000148	pelaku usaha perikanan skala kecil yang difasilitasi	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha perikanan skala kecil yang difasilitasi	N/A	NA	N/A	N/A	1
56	55	3.25.000149	pelaku usaha perikanan skala mikro yang difasilitasi	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro yang difasilitasi	5	60	100	150	60
57	56	3.25.000154	pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Orang	pembudidaya ikan yang menerapkan usaha budidaya sesuai dengan standar CBIB dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) agar semakin meningkatkan keamanan pangan bagi konsumen.		52	60	45	12
58	57	3.25.000161	permohonan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang masuk	Dokumen	Jumlah permohonan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang masuk		NA			N/A
59	58	3.25.000164	permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diproses	Dokumen	Jumlah permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diproses		3			3
60	59	3.25.000165	permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang masuk	Rekomendasi	Jumlah permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diusulkan oleh pelaku usaha budidaya		3			3
61	60	3.25.000176	permohonan Persetujuan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diproses	Dokumen	Jumlah permohonan Persetujuan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diproses	N/A	NA			N/A
62	61	3.25.000177	Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diProses	Dokumen	&Jumlah permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diproses sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	NA			N/A
63	62	3.25.000178	Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang masuk	Dokumen	Jumlah permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang masuk		NA			N/A
64	63	3.25.000179	permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diproses	Dokumen	Jumlah permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diusulkan		NA	8		N/A
65	64	3.25.000180	permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang masuk	Rekomendasi	Jumlah permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diusulkan		NA	8		N/A
66	65	3.25.000182	permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diproses	Dokumen	&Jumlah permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diproses&		NA			N/A
67	66	3.25.000183	permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang masuk	Dokumen	Jumlah permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang masuk		NA			N/A
68	67	3.25.000186	Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan kab/kota	Dokumen	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan kab/kota		NA			N/A
69	68	3.25.000187	persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan Kab/Kota	Dokumen	Jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan Kab/Kota		NA			N/A
70	69	3.25.000188	Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi kewenangan Kab/Kota	Dokumen	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi kewenangan Kab/Kota		NA			N/A
71	70	3.25.000189	Prasarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	Unit	Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah laboratorium yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan diagnosa kesehatan ikan dan lingkungan.					N/A
72	71	3.25.000207	pupuk ikan	Paket	Pupuk yang digunakan dalam Pembudidayaan Ikan dapat berupa dan n harus memenuhi standar persyaratan keamanan pangan dan lingkungan.: a. pupuk dan/atau b. pupuk anorganik.	1	1	2		2
73	72	3.25.000208	rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diterbitkan	Rekomendasi	Jumlah rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diterbitkan		NA			N/A
74	73	3.25.000212	rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diterbitkan	Rekomendasi	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diterbitkan					N/A
75	74	3.25.000215	rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diterbitkan	Rekomendasi	&Jumlah rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diterbitkan&		NA			N/A
76	75	3.25.000216	Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang diproses dan diterbitkan		NA	NA		N/A
77	76	3.25.000217	Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		NA	NA		N/A
78	77	3.25.000218	rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan	Rekomendasi	&Jumlah rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan&		NA	NA		N/A
79	78	3.25.000219	rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diterbitkan	Dokumen	&Jumlah rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diterbitkan&		NA			N/A
80	79	3.25.000226	sampel yang diuji	Sampel	Sampel yang diambil dari lapangan untuk mengetahui kesehatan ikan dan lingkungan budidaya yang telah diuji pada laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan					N/A
81	80	3.25.000227	Sarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	Unit	Sarana yang dimiliki oleh Laboratorium Kesehetan Ikan dan Lingkungan sesuai dengan tingkatan level laboratorium. peralatan uji kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), histopatologi, residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa b. peralatan uji konfirmatori kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), histopatologi, residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa peralatan penyimpan sampel, bahan uji, vaksin, isolat, primer DNA, dan kontrol d. peralatan keselamatan kerja yaitu jas laboratorium, kaca mata goggle, sarung tangan, alas kaki, antiseptik, masker, dan alat pemadam api e. peralatan administrasi dan f. bahan uji kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa dan g. bahan uji konfirmatori kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa genetik.					N/A
82	81	3.25.000229	SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					N/A
83	82	3.25.000233	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terkeloladan terselenggara	TPI	Jumlah TPI sesuai kewenangan Kab/Kota					N/A
84	83	3.25.000238	unit penyimpanan hasil produksi pembudidayaan ikan	Unit	Unit penyimpanan hasil produksi Pembudidayaan Ikan berupa bangunan yang memenuhi: a. persyaratan dan b. persyaratan dan standar sarana penyimpanan.		NA	NA		N/A
85	84	3.25.000241	unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko	Unit Usaha	Jumlah pelaku usaha pemsaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko	13	13	11	11	7
86	85	3.25.000242	unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai Skala Usaha	Unit Usaha	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha	13	13	11	11	7
87	86	3.25.000245	unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko	Unit Usaha	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko	14	13	13	13	7
88	87	3.25.000246	unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha	Unit Usaha	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha	14	13	13	13	7
89	88	3.25.000258	wadah pembudidayaan ikan	Unit	wadah budidaya merupakan tempat atau sarana untuk memelihara dan mengembangkan suatu komoditas perairan seperti ikan, rumput laut, dan lainnya untuk di budidaya				1	2
90	89	3.25.000391	Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk nelayan kecil	Kegiatan	&Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk nelayan kecil&					N/A
91	90	3.25.000401	Hari Operasi Kapal Pengawas Perikanan	Hari Operasi	Operasi kapal pengawas perikanan adalah operasi pengawasan menggunakan kapal pengawas perikanan di daerah operasinya baik dalam bentuk operasi mandiri, bersama, terkoordinasi dan operasi lainnya untuk menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di bidang Perikanan		NA			N/A
92	91	3.25.000402	Kapal Pengawas Perikanan Yang Dirawat	Unit	1) Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang 2) Operasi kapal pengawas perikanan kab/kota dapat menggunakan kapal pengawas perikanan kelas VI (& 15 meter); 3) Perawatan kapal pengawas Perikanan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjamin kesiapan dan kelaikan operasi kapal pengawas perikanan. Perawatan kapal pengawas perikanan meliputi: perawatan pencegahan, prediktif, dan darurat dilakukan terhadap kapal pengawas perikanan berbagai ukuran yang tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) kab/ 4) Perawatan pencegahan adalah perawatan kapal pengawas perikanan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: perawatan rutin, pengedokan/pelimbungan, servis, analisa teknis, dan 5) Perawatan prediktif adalah perewatan kapal pengawas perikanan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: perbaikan mesin pada bagian atas (top overhaul), perbaikan setengah bagian mesin (in frame overhaul), perbaikan keseluruhan mesin (general overhaul), kalibrasi perlengkapan keselamatan, navigasi, dan komunikasi, pergantian plat kapal (replating), dan suku 6) Perawatan darurat meliputi kegiatan perbaikan Kapal Pengawas yang mengalami kerusakan tidak terduga sehingga peralatan, perlengkapan, dan/atau konstruksi Kapal Pengawas tidak dapat berfungsi dengan baik saat berlayar atau saat sandar.		NA			N/A
93	92	3.25.000403	Sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani	Perkara	1) Sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten/kota diterapkan terhadap pelanggaran kesesuaian kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dan perizinan berusaha sektor pemanfaatan sumber daya perikanan yang memiliki izin dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 2) Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan adalah setiap badan usaha dan/atau perorangan dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya perikanan yang meliputi: usaha perikanan tangkap, usaha pembudidayaan ikan, unit usaha pengolahan ikan dan unit usaha yang melakukan distribusi hasil 3) Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten/kota dilakukan dengan tahapan/cara pemeriksaan lapangan, analisis pelanggaran, dan pengenaan sanksi administratif. Sanksi administratif terdiri dari: a. peringatan/teguran b. paksaan c. denda d. pembekuan Perizinan dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha.		NA			N/A
94	93	3.25.000404	Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Unit	1) Prasarana pengawasan sumber daya perikanan yang selanjutnya disebut Prasarana Pengawasan adalah fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengawasan yang terdiri dari lahan, pos pengawas, bangunan operator, bangunan penampungan sementara, gudang, tempat penyimpanan benda sitaan negara, gedung serbaguna, dan 2) Pos Pengawas adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, pelayanan, dan dijalankan secara rutin untuk menunjang operasional pengawasan sumber daya 3) Bangunan Operator adalah adalah tempat tinggal untuk Pengawas 4) Rumah penampungan sementara adalah ruang yang berfungsi sebagai hunian sementara untuk mengamankan para pelaku pelanggaran perikanan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dan 5) Gudang adalah bangunan tertutup untuk menyimpan barang-barang yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan selain benda sitaan 6) Tempat penyimpanan benda sitaan negara adalah ruang terbuka dan/atau tertutup yang digunakan untuk menyimpan benda sitaan pada tahap 7) Gedung Serba Guna adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pertemuan, rapat atau hal lain yang berskala besar dan berkaitan dengan kegiatan pengawasan sumber daya 8) Dermaga adalah tempat yang digunakan untuk menambatkan kapal pengawas perikanan, dan kapal ikan illegal hasil tangkapan.		NA			N/A
95	94	3.25.000406	Kapal Pengawas Perikanan Yang Diadakan	Unit	) Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang 2) Operasi kapal pengawas perikanan adalah operasi pengawasan menggunakan kapal pengawas perikanan di daerah operasinya baik dalam bentuk operasi mandiri, bersama, terkoordinasi dan operasi lainnya untuk menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di bidang 3) Daerah operasi kapal pengawas perikanan kabupaten/kota adalah di WPPNRI perairan darat dalam wilayah kewenangan kabupaten/ 4) Pengadaan kapal pengawas perikanan bagi Pemda kab/kota ditujukan untuk melaksanakan kewenangan dalam Operasi kapal pengawas perikanan kab/kota yang dapat menggunakan kapal pengawas perikanan kelas V (Kurang Dari 12meter)		NA			N/A
96	95	3.25.000407	Kapal perikanan yang diawasi dalam kegiatan penangkapan ikan	Unit	Data kapal perikanan yang diawasi dalam kegiatan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota.		NA			N/A
97	96	3.25.000408	Kasus pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota.	Perkara	Data kasus pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota.		NA			N/A
98	97	3.25.000409	Peta rawan pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	Peta rawan pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota.	N/A	NA			N/A
99	98	3.25.000410	Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang tersedia dan terbentuk	Orang	1) SDM Pengawasan Sumber daya perikanan terdiri dari Pengawas Perikanan dan Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Perikanan. 2) Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan meliputi: a. pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/ b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan dan c. sehat jasmani dan rohani 3) PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil perikanan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Persyaratan untuk diangkat sebagai PPNS Perikanan meliputi: a. pegawai negeri sipil masa kerja paling singkat 2 tahun b. pangkat paling rendah Penata Muda/golongan III.a c. pendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum	N/A	NA			N/A
100	99	3.25.000411	Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	1. Pengawasan ekstraksi garam adalah pengawasan kesesuaian standar perizinan berusaha terhadap kegiatan usaha produksi garam dengan penguapan air garam lainnya di tambak/empang/media lainnya dan/atau penghancuran, pemisahan, dan penyulingan garam. 2. Pengawasan Umum dilaksanakan di kabupaten/kota yang terdapat aktifitas usaha produksi/ekstraksi garam skala usaha mikro dengan luas lahan di bawah 15 hektar. 3. Ruang lingkup dan tata cara pengawasan produksi/ekstraksi garam sebagaimana dimuat di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. 4. cakupan pengawasan kegiatan usaha ekstraksi garam yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan pengawasan terhadap kegiatan usaha ekstraksi garam dilaksanakan di lokasi ekstraksi garam 5. Batasan pelaku/unit usaha sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021 yaitu KBLI 08930 terkait Ekstraksi Garam	N/A	NA	N/A		N/A