ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
DISKUSI (QnA)
2
SOSIALISASI MASTERPLAN TAHUN ANGGARAN 2028
3
4
NO.NAMASATUAN KERJAPERTANYAANJAWABANColumn 1
5
1A. Ranuwirawan RahimBPS Kab. KonaweTerkait upload file KAK, RAB dan pricelist, pengalaman pada tahun2 sebelumnya masih muncul file2 tahun sebelumnya sehingga terkendala dalam mengupload file baru. Apakah ada/bisa opsi dalam melakukan upload file? Misalnya lewat link atau lainnya, terima kasihBisa upload ulang, saat memilih file mohon perhatikan nama filenya agar tidak salah pilih. Kalau lewat link lain tidak bisa karena pengalaman senelumnya, linknya bisa expired atau file di link sudah dihapus semua
6
2SuwarnoBPS Kab.Serdang BedagaiSehubungan dengan HSBN Pemkab Membuat SK 2026 tersebut namun sampai pelaksanaan Masterplan selesai SK HSBGN yang tahun 2026 belum selesai juga apak kami nyatkan tidak ada?? dan mengambil dari Satker yg terdekat HSBNnya??Bisa menggunakan HSBGN tahun sebelumnya, misal HSBGN 2025 atau 2024, yang penting masih dalam range 5 tahun. Jika tidak ada, baru bisa menggunakan HSBGN terdekat
7
3SilvaBPS Kabupaten Meraukeapakah boleh admin merangkap jadi operator entri?jika ya, apakah didaftar lagi menjadi operator entri ataukah boleh menggunakan role admin sajaBisa menggunakan role admin
8
4Ayu BPS Kota BlitarMohon maaf apakah bisa akun saya ditambahkan kembali menjadi admin kabupaten/kota? karena saya terlanjur melakukan penambahan akun saya sebagai role operator kabko tetapi sepertinya admin tidak bisa merangkap operator ya, jadi akun saya terubah menjadi operator (NIP lama: 340057007)

saya coba login kembali masih sebagai operator
Screenshot 2026-10-12 at 10.27.18 AM.png
Sudah ditambahkan

Bisa dicek role nya terlebih dahulu di pojok kanan atas
9
5Erni LusianiBPS Kota SubulussalamMohon ditambahkan kembali akun kasubbag umum satker BPS Kota Subulussalam menjadi admin bapak/ibu. NIP lama: 340059071Sudah ditambahkan
10
6M. ArifBPS Kab. Morowali Assalamualaikum, maaf izin tanya mengenai HSBGN, karena HSBGN tahun 2026 belum terbit apakah masih bisa menggunakakan HSBGN Tahun 2025?Bisa
11
7Ricky AbdillahBPS Provinsi Kalimantan SelatanSatuan Kerja BPS Kalsel hanya memiliki 1 rumah dinas tipe c (untuk Kabagum) dengan adanya perubahan numenklatur organisasi dimana ada dua orang Eselon III baru, apakah pengusulan pengadaan rumah dinas tipe c harus menunggu penyusunan SKSS periode berikutnya (setelah 2030)?

jika usulan SKSS tidak bisa dilakukan, apakah nanti akan diberikan anggaran sewa rumah dinas selama belum tersedia rumah dinas ?		Betul, harus menunggu SKSS periode berikutnya. Sebagai informasi masih banyak Kepala Kantor yang belum memiliki rumah dinas.
Anggaran sewa rumah dinas menggunakan optimalisasi belanja operasional masing-masing satker. Prioritas untuk sewa rumah dinas kepala satker. Kebijakan sewa rumah dinas bisa dilihat di surat Plt Sekretaris Utama No B-719/02100/PL.200/2025 tanggal 15 Desember 2025 hal: Kebijakan Pengadaan Kendaraan Roda Empat
dan Sewa Rumah Dinas
12
8Pertiwi Sry Aminy BPS Kota Sibolga
13
9ZulfaBPS Kabupaten Tulang Bawang BaratMohon maaf apakah bisa akun Kasubbag a.n Ari Arnantyo ditambahkan kembali menjadi admin kabupaten/kota? karena sudah terlanjur melakukan penambahan akun Kasubbag sebagai role operator kabko tetapi sepertinya admin tidak bisa merangkap operator ya, jadi akun Kasubbag terubah menjadi operator dan sudah tidak bisa akses akun adminnya (NIP lama: 340016662)Untuk admin bisa menggunakan/merangkap role operator sehingga perlu menambah baru


Sudah kami tambahkan sebagai admin dan operator Masterplan		Saat ini jadi hilang lagi role adminnya.
14
10M Pambudi PutraBPS Manggarai BaratKantor kami biasanya melakukan pembelian token listrik dalam jumlah besar yang digunakan sekaligus untuk operasional selama 3 bulan. Bagaimana pengisian di daftar operasional listrik, apakah diisikan di bulan dimana kami membeli token listik saja atau di-prorata-kan tiap bulannya sesuai dengan pembelian listrik di periode tsb?Bisa di bulan-bulan tiap beli token
15
11BPS Kabupaten NagekeoPada menu Rate Transport, pada isian Kab/Kota ke Kecamatan, tidak muncul daftar kecamatan ataupun import excelnyasaat ini input Rate Transport masih sedang disiapkan data wilayahnya. Jadi memang kondisi saat ini (saat sosialisasi) belum bisa input rate tahun 2027.
16
12Eka Dayanaizin bertanya, jika tidak termasuk dalam roadmap skss 2028 tapi pada RKBMN 2028 pengadaanya kami ajukan apakah di masterplan 2028 tetap tidak bisa ditambahkan?Tidak bisa karena pusat menggunakan roadmap skss 2028 untuk RKBMN dan Masterplan 2028
17
13
18
14-BPS Kabupaten BoyolaliUntuk Rate Transport, jika memang ada alternatif pilihan transportasi, maka yang disikan apakah rate tertinggi atau rate yang sering digunakan? misal untukada plihan Bus, Kereta Api, Pesawat.sebaiknya dipilih yang biasa digunakan oleh BPS atau petugas BPS karena nanti rate transport tersebut menjadi SK KPA.
19
15
20
16HadiwonoBPS Kab. SamosirMohon maaf apakah bisa akun saya ditambahkan kembali menjadi admin kabupaten/kota? sepertinya admin tidak bisa merangkap operator ya, jadi akun saya masih operator sehingga tdk bisa menambah operator (NIP lama: 340016839)Sudah ditambahkan
21
17Ijin, berhubung gedung kantor 1217 selalu bocor setiap datang hujan, dan sering diajukan tapi tdk terealisasi, apakah masih layak refitalisasi atap atau bangunan saja secara keseluruhanUntuk usulan revitalisasi, syarat tingkat kerusakan di atas 60 persen, dimana mencakup bagian lantai, tembok, atap, dan bagian bangunan lain. Unsur yang paling besar adalah tembok dan pondasi. Jika masih sebatas atap, sebaiknya diusulkan rehab kantor, trutama rehab atap
22
18MuharofahBPS Kabupaten Lampung BaratUntuk Rate Transport dalam Kota (Kabupaten ke Kecamatan/Desa), Mohon penegasannya, apakah diperbolehkan melebihi SBM? krn kondisinya secara jarak memang jauh, sehingga selama ini biayanya lebih besar dari SBM.diperbolehkan melebihi SBM. Justru Adanya SK KPA terkait Rate Transport ini karena rate-nya melebihi SBM (Transport Lokal)
23
19MarsudiBPS Kabupaten Indragiri HuluKami satker BPS Indragiri Hulu Perda HSBGN pada Dinas PUPR hanya 2014, apakah jika tidak tersedia yang terbaru kami harus mengacu pada Kabupaten/Kota lain atau tetap menggunakan yang tahun 2014 sajaJika perda hsbgn 2014 masih bisa digunakan sbg dasar rate pembangunan saat ini, maka masih bisa digunakan. Tapi jika sudah berubah jauh dari harga saat ini, sebaiknya menggunakan hsbgn satker lain yang nilai harganya mirip. Untuk menggunakan hsbgn satker lain, satker tersebut harus sudah upload dokumen hsbgn di masterplan
24
20SismarniBPS Kota PariamanUntuk TOR apakah bisa di download dari aplikasi Master plan?Tidak, dibuat manual oleh satker. DI masterplan tinggal upload
25
21fendiBPS Kab.Tasikmalayauntuk usulan non SKSS seperti barang IT (proyektor &printer) apakah tidak di akomodir di masterplan, kemudian akan di usulkan dimanaUntuk barang-barang IT biasanya dianggarkan dari anggaran PPIS yang mendukung pengolahan survei/sensus. Jika urgent, bisa menggunakan usulan barang lain misal meubeler tapi kak, rab, dll ttp menggunakan usulan asli yaotu proyektor/printer
26
22AlifhBPS Provinsi Sulawesi UtaraPermisi. Minta tolong, boleh ditambahkan sebagai Admin di BPS Kab. Bolaang Mongondow Utara yaitu PPK (NIP Lama: 340060769) berhubung belum ada Kasubbag Umum. Terima kasih.Sudah ditambahkan
27
23
28
24
29
25BPS Kabupaten NagekeoHSBGN yang dimiliki terakhir terbit tahun 2022, apakah bisa digunakan? Atau mengacu pada Kab/Kota rujukan?Jika perda hsbgn 2022 masih bisa digunakan sbg dasar rate/acuan pembangunan pembangunan saat ini, maka masih bisa digunakan. Tapi jika sudah berubah jauh dari harga saat ini, sebaiknya menggunakan hsbgn satker lain yang nilai harganya mirip. Untuk menggunakan hsbgn satker lain, satker tersebut harus sudah upload dokumen hsbgn di masterplan
30
26
31
27SigitBPS Provinsi Jambiijin tanya, kondisi vasade kami sudah mulai ringkih dan atap bocor, sementara usul revitalisasi kami belum terealisasi, apakah kami bisa mengajukan perbaikan melalui NON SKSS?ijin, bisa diusulkan di SKSS, input volume dan dokumen pendukung.
32
28PutriBPS Kabupaten SigiBagaimana mekanisme untuk pengajuan penambahan daya listrik di Aplikasi Masterplan?Penambahan daya tidak masuk ke usulan skss, dilakukan dengan menggunakan optimalisasi anggaran operasional yang ada.
33
29Riska Wati MuinBPS Provinsi MalukuIzin mas hendri, Jika satker tidak memiliki KDB dan ambil dari satker lain (terdekat) yang sdh mengupload, apakah nilai KDBnya langsung muncul dan gak perlu diedit lagi?Ijin bu, nilainya tetap diinput/diedit karna belum bisa otomatis
34
30Syahrul Gufron UsmanBPS Kabupaten Kepulauan SulaHarga kursi kantor di Maluku Utara sudah diatas 1 juta, meubelair di kantor kami sudah tambal sulam gak karuan..Informasi akan catat, mohon disesuaikan juga dengan data bmn siman
35
31M. ArifBPS Kabupaten Morowali UtaraKabupaten Morowali Utara Sudah ada Tanah dan Bangunan Kantornya tapi satkernya belum mekar, apakah boleh menggunakan biaya pemeliharaan halaman dan bangunan kantor morowali?
36
32Evika ArianiBPS Kabupaten Musi Rawas Utaraijin tanya, kami satker baru pada tahun 2025, 2026 ini kami mendapat pengadaan sewa gedung kantor, pada akhir tahun 2025 satker kami telah mendapat hibah tanah dari Pemda Musi Rawas Utara dan sdh di register di aplikasi Sehati Kemenkeu. Apakah kami di 2028 bisa diprioritaskan untuk pembangunan gedung kantornya?perlu diketahui juga, untuk rumah dinas eselon III, kami tidak mempunyai anggaran untuk sewa rumah dinas baik di 2025 dan tahun 2026 ini.Ijin, untyk saat ini di pusat akan prioritas untuk satker baru 2023 dulu karena sudah lebih dulu ada. Apresisasi untuk BPS Musi Rawas Utara yang sudah dapat tanah pemda, jadi pusat tinggal mengusulkan pembangunan kantor, tapi bukan di 2028 krn hal tadi. Untuk sewa rumah dinas memang selama ini berasal dari optimalisasi anggaran yang ada karna keterbatasa anggaran. Hal ini juga pernah disampaikan di Surat Plt Sekretaris Utama No B-719/02100/PL.200/2025 tanggal 15 Desember 2025 hal: Kebijakan Pengadaan Kendaraan Roda Empat dan Sewa Rumah Dinas
37
33KasimnurBPS Kabupaten Buton SelatanAssalamu Alaikum
Kami dari BPS Kab. BUTON SELATAN merupakan satker baru tahun 2023 belum punya gedung kantor sementara tanah hibah dari pemda belum jelas... apakah bisa kami usulkan pengadaan tanah untuk bangunan kantor..?		Buton selatan sudah masuk di skss 2028, jadi bisa diusulkan di masterplan dan rkbmn 2028. namun perlu diinfokan jika memang jadi dapat hibah, agar pusat membatalkan usulan tanah. jgn sampai nanti timbul masalah, satker mengusulkan tanah baru padahal pemda sudah kasi.
38
34Anggit JatiBPS Kabupaten KepahiangAtap kantor kami sudah banyak bocor dan perlu direnovasi secara keseluruhan, tidak bisa ditambal/perbaikan sebagian bertahap karena sudah dilakukan beberapa kali tetapi kembali bocor. Saat dikonsultasikan perlu dirombak atapnya secara keseluruhan. Sudah bertanya kepada pihak PU juga masih belum bisa memenuhi syarat penilaian untuk revitalisasi. Apakah bisa diajukan rehabilitasi gedung kantor melalui pengajuan masterplan? jika bisa bagaimana cara pengajuannya dan dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan?Rehabilitasi kantor mengikuti roadmap skss 2028, dimana listnya sudah ditetapkan. Untuk saat ini saran kami bisa memperbaiki atap dari optimalisasi anggaran yang ada dulu. Tahun depan pusat akan koordinasi tkait prioritas skss 2029
39
35Eliaman ZebuaBPS Kabupaten NiasSaat ini kami masih berkantor di Kota Gunungsitoli, dan proses Hibah Tanah di Kabupaten Nias sedang dalam proses. Kira-kira langkah/strategi apa yang bisa kami tempuh supaya biaya pembangunan gedung baru bisa diaprove bersamaan dengan penyerahan aset tanah oleh Pemkab ? Direncanakan proses serah terima selambatnya akhir tahun 2028.Pembangunan kantor mengikuti roadmap skss yang sudah ditetapkan. Tim pusat akan berkoordinasi dengan BPS Provinsi meminta masukkan roadmap SKSS 2029. Jadi BPS Kabupaten Nias perlu berkoordinasi dengan BPS Provinsi dalam penentuan prioritas provinsi.
40
36Data 2025 gak bisa diakses lagi ya di rencana?Ya Pak
41
37Imam HidayatBPS Kabupaten Bangka SelatanAssalamu Alaikum Wr Wb
Kami dari BPS Kab. Bangka Selatan merupakan satker yang mendapat revitalisasi gedung kantor pada tahun 2023 dan terhenti pembangunannya sejak April 2024, hingga saat ini berstatus KDP. Apakah bisa kami usulkan kelanjutan pembangunan kantor BPS Kabupaten Bangka Selatan di tahun 2028?		Walaikumsalam Wr Wb
Usulan lanjutan pembangunan Bangka Selatan masih dibahas di pusat dan direncanakan menjadi prioritas pembangunan kantor nanti. Karena itu pusat akan menginfokan terkait lanjutan pembangunan kantor
42
38Mohammad TaufikurrahmanBPS Kabupaten LahatAssalamu Alaikum Wr Wb Bapak/Ibu, Kami dari BPS Kab. Lahat. izin bertanya di web rencana Masterplan kenapa di menu Operasional (Internet, Listrik, dll) belum bisa di entry ya Bapak/Ibu, atau harus upload file KDB dahulu
43
39
44
40
45
41
46
42
47
43
48
44
49
45
50
46
51
47
52
48
53
49
54
50
55
51
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100