ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
DAFTAR ALUMNI PRODI DOKTOR S3 ILMU HUKUM USU
2
No. AlumniNama MahasiswaNIMJudul DisertasiTahun Tamat
3
1Edywarman S.H., M.Hum973301003PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KASUS PERTANAHAN DI SUMATERA UTARA2001
4
2Alvi Syahrin983101001PENGATURAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN2001
5
3Oloan Sitorus983301003KETERBATASAN HUKUM KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PERTANAHAN PARTISIPATIF DALAM PEMANFAATAN RUANG DI INDONESIA2001
6
4Darwinsyah Minim993301003PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN BERDASARKAN KESEPAKATAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH BESAR & ACEH UTARA)2001
7
5Suhaidi993301008PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN LAUT DARI PENCEMARAN YANG BERSUMBER DARI KAPAL: KONSEKUENSI PENERAPAN HAK PELAYANAN INTERNASIONAL MELALUI PERAIRAN INDONESIA2002
8
6Runtung993301007KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF: STUDI MENGENAI MASYARAKAT PERKOTAAN BATAK KARO DI KABANJAHE DAN BERASTAGI2002
9
7Tan Kamelo993301010PERKEMBANGAN LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA SUATU TINJAUAN PERJANJIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN DI SUMATERA UTARA2002
10
8Muhammad Yamin993301005PERKEMBANGAN HUKUM ADAT DI INDONESIA: STUDI MENGENAI GADAI TANAH DI KABUPATEN MANDAILING NATAL (SUMATERA UTARA)2001
11
9Yulia Mirwati973301007KONFLIK - KONFLIK MENGENAI TANAH ULAYAT DALAM ERA REFORMASI DI DAERAH SUMATERA BARAT2002
12
10Herawan973301004KAJIAN HUKUM ATAS LANDREFORM SEBAGAI ANTISIPASI TERHADAP PEMBANGUNGAN EKONOMI INDONESIA2003
13
11Syafrudin Kalo993301009MASYARAKAT DAN PERKEBUNAN: STUDI SENGKETA PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT PERSUS PTPN II DAN III DI SUMATERA UTARA2003
14
12Ningrum Natasya Sirait993301006ASOSIASI PELAKU USAHA DAN ANALISA PERILAKUNYA BERDASARKAN PRINSIP - PRINSIP HUKUM PERSAINGAN2003
15
13T. Keizerina Devi Azwar18101031GLOBALISASI EKONOMI DAN PERUBAHAN HUKUM: STUDI MENGENAI PENGHAPUSAN POENALE SANCTIE DI SUMATERA TIMUR2004
16
14Idham28101003KAJIAN KRITIS PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI SUMATERA UTARA2004
17
15Mantayborbir Soleman18101009KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGURUSAN PIUTANG NEGARA & PELAKSANAANNYA (STUDI KASUS PADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DAN KANTOR PELAYANAN PIUTANG & LELANG NEGARA MEDAN)2004
18
16Abdul Manan18101002PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM: STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN - PUTUSAN DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA2004
19
17Djafar Albram28101002PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT (STUDI KASUS DI PELABUHAN BELAWAN)2004
20
18Triono Eddy28101008ASPEK HUKUM PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM LEUSER2004
21
19Iman Jauhari18101007KAJIAN JURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK - HAK ANAK DAN PENERAPANNYA DI SUMATERA UTARA2005
22
20Mahmul Siregar18101023HAMBATAN DIBIDANG PERDAGANGAN DALAM TINDAKAN YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI ASING: STUDI TENTANG TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES DI INDONESIA2005
23
21Budiman Ginting993301002PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERUSAHAAN JOINT VENTURE: STUDI PENANAMAN MODAL ASING DI SUMATERA UTARA2005
24
22Pendastaren Tarigan973301005PENDELEGASIAN KEKUASAAN PENGATURAN KEPADA EKSEKUTIF IZIN PEMILIKAN ATAU PENGUASAAN TANAH BAGI PETANI SUMATERA UTARA2005
25
23Sunarmi18101012HUKUM KEPAILITAN MELINDUNGI KREDITOR: STUDI TENTANG PUTUSAN - PUTUSAN PENGADILAN SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UU NO.4 THN 19982005
26
24Supandi18101013KEPATUHAN HUKUM PEJABAT DALAM MENTAATI PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI MEDAN2005
27
25Laily Washliati983301002KAJIAN HUKUM PENCERAIAN DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA MEDAN2005
28
26Utary Maharany Barus18101028PERSENTUHAN HUKUM PERJANJIAN ISLAM DAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA): STUDI TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN NASABAHNYA DI INDONESIA2005
29
27Dayat Limbong28101001PENATAAN PENGUASAAN TANAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN TERHADAP EKONOMI LEMAH PADA SEKTOR INFORMAL (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN)2005
30
28Januari Siregar28101004PENEBAKAN HUKUM PELAKSANAAN KONVERSI MANGROVE DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR PANTAI TIMUR SUMATERA UTARA2005
31
29Jelly Leviza18101021TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK DUNIA DAN IMF ATAS DAMPAK NEGATIF KONDISIONALITAS PINJAMANNYA (STUDI KASUS INDONESIA)2006
32
30Marlina18101024PENGEMBANGAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DAN DIVENSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA (SUATU STUDI DI KOTA MEDAN)2006
33
31Mahmud Mulyadi18101022KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN KEKERASAN (STUDI DI KOTA PALEMBANG)2006
34
32Idha Aprilyana18101020DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHIDUPAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MUSLIM (STUDI KASUS MEDAN, BINJAI, LANGKAT DAN DELI SERDANG)2007
35
33Agusmidah18101018POLITIK HUKUM DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN KETENAGAKERJAAN2007
36
34Haposan Siallagan18101005PENERAPAN ASAS - ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH2007
37
35Suwarto38101007PENGEMBANGAN INDIVIDUALISASI DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA (STUDI PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS II A TANJUNG GUSTA MEDAN)2007
38
36Faisal Akbar Nasution993301004SUMBER - SUMBER PEMBIAYAAN DAERAH OTONOM DALAM RANGKA MENUNJANG KEBERHASILAN OTONOMI DAERAH2007
39
37Purnama T. Sianturi18101006PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BARANG JAMINAN TIDAK BERGERAK MELALUI LELANG2007
40
38Dedi Harianto18101019PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PERIKLANAN YANG MENYESATKAN2007
41
39Marzuki18101010PENGARUH SISTEM PEMILIHAN UMUM TERHADAP KETERWAKILAN POLITIK MASYARAKAT PADA DPRD - DPRD DI PROPINSI SUMATERA UTARA (STUDI KONSTITUSIONAL PERAN DPRD PADA ERA REFORMASI PASCA PEMILU 1999)2007
42
40Surya Perdana28101007MEDIASI MERUPAKAN SALAH SATU FORUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN SWASTA (STUDI DI SUMATERA UTARA)2007
43
41Jamaluddin18101008ANALISIS HUKUM PERKAWINAN TERHADAP PENCERAIAN DALAM MASYARAKAT KOTA LHOKSEUMAWE DAN KABUPATEN ACEH UTARA2008
44
42A. Hamid Sarong18101001KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: STUDI PADA MASYARAKAT NAGGROE ACEH DARUSSALAM2008
45
43Manahan MP. Sitompul28101005PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG PERUSAHAAN DENGAN PERDAMAIAN MELALUI PROSES KEPAILITAN (STUDI MENGENAI LEMBAGA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG2008
46
44Mirza Nasution18101025PERUBAHAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UUD 19452008
47
45Jaminuddin Marbun38101002ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PROVINSI SUMATERA UTARA2009
48
46Parluhutan Sagala068101001PENYELESAIAN KEPEMILIKAN SAHAM PEMERINTAH PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) UNTUK KEPENTINGAN HAJAT HIDUP ORANG BANYAK2009
49
47Binsar Gultom68101002PELANGGARAN HAM DALAM HUKUM KEADAAN DARURAT DI INDONESIA (STUDI TENTANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN PELAKSANAANNYA DI MASA ORDE BARU DAN REFORMASI)2010
50
48M. Hamdan38101004ALASAN PENGHAPUS PIDANA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN PENERAPANNYA MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA2010
51
49Syahril Sofyan38101010STANDAR PERJANJIAN MISREPRESENTASI DALAM TRANSAKSI BISNIS2011
52
50Taqwaddin18101014PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN ADAT OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT (MUKIM) DI PROVINSI ACEH2010
53
51Mangasa Manurung38101003TANGGUNG JAWAB PENGURUS BANK DEBITUR DALAM KREDIT BERMASALAH2009
54
52Hasim Purba68101007TANGGUNG JAWAB PERDATA PRODUSEN PESAWAT UDARA TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG DALAM KECELAKAAN PENERBANGAN (ANALISIS BERDASARKAN TEORI PRODUCT LIABILITY)2010
55
53Data tidak tersedia
56
54Data tidak tersedia
57
55Juni Sjafrien Jahja88101013IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI - HATIAN DALAM PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI INDONESIA (STUDI PADA PERUM BULOG DAN PT. ANTAM TBK)2010
58
56Madiasa Ablisar68101009PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA: STUDI HUKUMAN CAMBUK DI ACEH2010
59
57Data tidak tersedia
60
58Mohammad Ekaputra88101003PIDANA HUDUD SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAHARUAN SANKSI PIDANA HUDUD DI INDONESIA2013
61
59Edy Ikhsan88101001ANTAN PATAH LESUNGPUN HILANG: PERGESERAN HAK TANAH KOMUNAL DALAM PLURALISME HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIO-LEGAL (STUDI PADA ETNIS MELAYU DELI DI SUMATERA UTARA2013
62
60Chairul Bariah68101003PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN KE LUAR NEGERI2013
63
61Rosnidar Sembiring88101005PANDANGAN KRITIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH ADAT DALAM SISTEM HUKUM PERTANAHAN NASIONAL (STUDI DI KABUPATEN SIMALUNGUN)2013
64
62Suhaimi98101012HUKUM TIDAK TERTULIS SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM UNTUK PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA2013
65
63Yefrizawati18101029EKSISTENSI KERAPATAN ADAT NEGERI (KAN) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WARIS PADA MASYARAKAT MINANGKABAU2013
66
64Saidin98101006TRANSPLANTASI HUKUM ASING KE DALAM UNDANG - UNDANG HAK CIPTA NASIONAL DAN PENERAPANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN KARYA SINEMATOGRAFI (STUDI KRITIS TERHADAP DINAMIKA POLITIK HUKUM DARI AUTERSWET 1912 KE TRIPS AGREEMENT 1994)2013
67
65Abdul Hakim98101009PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA MELALUI KONTRAK BAKU DAN ASAS KEPATUHAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN: STUDI HUBUNGAN HUKUM ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN PERUMAHAN2013
68
66Tarmizi98101001PENGESAHAN HAK ATAS TANAH - TANAH KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 86 TAHUN 1958 TENTANG NASIONALISASI PERUSAHAAN BELANDA (STUDI TERHADAP TANAH - TANAH EKS KONSESI KESULTANAN DELI DI AREAL PTPN II (PERSERO) TANJUNG MORAWA)2013
69
67Sulaiman38101006EKSISTENSI UNSUR - UNSUR HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PERJANJIAN JUAL BELI: STUDI ANALISIS BUDAYA HUKUM MASYARAKAT ACEH2014
70
68Edi Yunara68101004PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERSEROAN TERBATAS (PT) DI INDONESIA2014
71
69Mareanne Magda Ketaren88101008PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN UNTUK KEPENTINGAN STAKEHOLDERS2014
72
70Muhammad Arifin98101022PRINSIP ARBITRASE BERBASIS SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH2014
73
71Sutiarnoto88101011KEPENTINGAN NEGARA BERKEMBANG DALAM SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA WTO (STUDI KASUS: INDONESIA)2014
74
72Mazwar118101007REKONTRUKSI PERTANAHAN PASCA TSUNAMI DI PROVINSI ACEH2015
75
73Megarita88101006PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PEMBERI DAN KREDITUR PEMEGANG GADAI SAHAM DALAM KREDIT2015
76
74Ahmad Ferry Tanjung118101003PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DENGAN PENYEDIA BARANG DAN JASASERTA PRAKTIKNYA DALAM PERADILAN DI INDONESIA2015
77
75Mhd. Rahmani Dayan128101008SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIME DI INDONESIA2015
78
76Cakra Arbas128101004KEDUDUKAN NOTA KESEPAHAMAN (MoU HELSINKI) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN GERAKAN ACEH MERDEKA DALAM HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA2015
79
77Nurnaningsih Amriani118101001PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE ICSID DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN DENGAN BEBERAPA NEGARA DI DUNIA2015
80
78Sutrisno88101007PENERAPAN PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLES DALAM TRANSAKSI FOREIGN EXCHANGE DERIVATIVE (STUDI KASUS: STRUCTURED PRODUCT FOREIGN EXCHANGE DERIVATIVE)2015
81
79Robets Kennedy98101020PENGEMBALIAN ASET HASIL KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF REZIM ANTI MONEY LAUNDERING2015
82
80Martono Anggusti98101014PENGATURAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN UNTUK KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA2015
83
81Fuadi118101009PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DIKAITKAN DENGAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI ACEH2015
84
82Bahtiar Marpaung88101002IMPLIKASI KERJASAMA KELEMBAGAAN ASEAN TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA2015
85
83Rudy Haposan Siahaan118101002PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DIKAITKAN DENGAN KEADAAN MEMAKSA AKIBAT BENCANA ALAM DAN KEPASTIAN HUKUM HAK KREDITUR2015
86
84Marisi128101018PERANAN OTORITAS DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN BUMN YANG SUDAH DI PRIVATISASI MELALUI PASAR MODAL2016
87
85Rizkan Zulyadi118101002PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING) SEBAGAI SUATU KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI INDONESIA2016
88
86Didik Miroharjo138101015DILEMA TRANSPLANTASI STANDAR INTERNASIONAL TERKAIT MONEY LAUNDERING KE DALAM UNDANG - UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG2016
89
87Solistis P.O. Dachi118101005PENYELESAIAN SENGKETA PEMBEBASAN TANAH ULAYAT UNTUK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA SILAMBO KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA2016
90
88Yuspar138101016KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN MELALUI PENEGAKAN HUKUM RESPONSIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA2016
91
89Herlina Manullang108101004PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN USAHA COMMANDITAIRE VENOOTSCHOAP (CV) DALAM PENCEMARAN DAN / ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP2016
92
90Japansen Sinaga138101002KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PENDEKATAN NON PENAL DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN2016
93
91M. Jafar118101010PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH DENGAN KARAKTER KONVERGENSI ANTARA HUKUM PUBLIK DENGAN HUKUM PRIVAT DAN PERKEMBANGANNYA2016
94
92Amrizal118101008KONSULTASI DAN PERTIMBANGAN GUBERNUR TERHADAP KEBIJAKAN ADMINISTRATIF PEMERINTAH PUSAT DI PROVINSI2016
95
93Firdaus Syafaat108101008PENETAPAN SEMENTARA SENGKETA MEREK DAGANG TERDAFTAR DI PENGADILAN NIAGA PASCA KELUARNYA PERATURAN NO.5 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN SEMENTARA2016
96
94Manfarisyah98101007POLA PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF PADA MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH UTARA2016
97
95EMK Alidar98101011PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HARTA TAK BERWARIS PENINGGALAN KORBAN TSUNAMI DI PROVINSI ACEH2016
98
96Darmawan128101009PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN PADA MASYARAKAT GAYO DI KABUPATEN ACEH TENGAH2016
99
97Kusbianto108101010PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERKEBUNAN PADA AREAL PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERKEBUNAN DI SUMATERA UTARA2016
100
98Ali Yusran Gea128101011IMPLIKASI HUKUM PENGALIHAN KEWENANGAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PERTANAHAN PADA ERA OTONOMI DAERAH2017