ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
KISI-KISI BAHAN PEMERIKSAAN REGULER KESEKRETARIATAN
2
PADA PENGADILAN AGAMA CIAMIS
3
TANGGAL : 16 JUNI SD 16 JULI 2021
4
5
NO.OBJEK PEMERIKSAANPARAMETER / KRITERIAT E M U A N
6
A.SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
7
 · PERENCANAAN
8
1Dokumen Usulan RKAKL 2021-Penyusunan RKAKL disusun dengan melibatkan seluruh stakeholder
9
aUndangan, Daftar Hadir, Notulen dan Foto Rapat Penyusunan RKA-K/L, (2019)
10
bDokumen Usulan RKA-K/L 2020
11
2Dokumen Revisi DIPA 2021-PMK Nomor : 208/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021
12
-Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-2 / PB / 2021 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Dirjen Perbendaharaan Pada Tahun Anggaran 2021
13
-PMK Nomor : 39/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 (covid)
14
-Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-10 / PB / 2020 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Dirjen Perbendaharaan Pada Tahun Anggaran 2020
15
aDokumen Usulan Revisi DIPA 2021
16
bDokumen DIPA Revisi
17
cDokumen Kertas Kerja (POK) Revisi yang sudah ditandatangani KPA dan di cap
18
3SOP Sub Bagian PTIP-Persekma no 2 Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP.
19
a.SOP sudah disusun dengan menggunakan flowchart dan terdapat limit waktu yang rasional
20
bSosialisasi SOP
21
cSOP direviu sesuai keparluan
22
4SIRUP Tahun 2021-Per LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman SIRUP.
23
-Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 18 ayat 8 menyatakan menyatakan bahwa, "Hasil Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP)"
24
aKegiatan / Anggaran Dalam DIPA 2021 telah dimuat dalam Aplikasi SIRUP
25
bUpdate kegiatan / anggaran dalam Aplikasi SIRUP jika terdapat revisi DIPA 2021
26
 · PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
27
1Ruang Webmaster/Server -Ruang server tersendiri, tertata rapi dan bersih
28
aDilengkapi layar monitor
29
bDilengkapi Pengatur suhu ruangan, ber AC
30
cRuangan tersendiri
31
2Jaringan Internet-Surat Sekma Nomor 724/SEK/OT.01.1/5/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan SP-SABA Spek Benwith Pengadilan Tingkat Pertama sesuai anggaran tambahan BA-BUn minimal menggunakan 50 Mbps
32
aSemua pegawai dapat mengakses internet
33
bFasilitas pendukung kinerja yang menggunakan internet berjalan dengan lancar
34
cInstalasi jaringan internet tertata rapi di setiap ruangan
35
3Petugas Website/IT-Memiliki petugas khusus yang menangani website
36
aSK Tim Pengelola Website Satker
37
bJob masing-masing pengelola website efektif dilaksanakan
38
cPengelola website memiliki kompetensi untuk mengelola website.
39
4SK Penunjukan Pengelola TI-Agar lebih terarah dan terprogram dalam pelaksanaanya harus diterbitkan SK Tim Pengelola IT
40
aSK Tim IT
41
bJob masing-masing anggota tim efektif dilaksanakan
42
5Updating Data Web-KMA 1-144 Tahun 2011 Tentang Keterbukaaan Informasi Publik Pengadilan.
43
1.Informasi yang wajib diumumkan secara berkala :
44
a.Informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan.
45
b. Informasi program kerja, kegiatan, keuangan dan kinerja Pengadilan
46
c.Informasi yang berkaitan dengan hak masyarakat
47
d.Informasi laporan akses informasi
48
e.Informasi lain-lain.
49
2.Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik antara lain :
50
a.Informasi sebagaimana point a di atas
51
b.Informasi tentang perkara dan persidangan
52
c.Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan
53
d. Informasi tentang peraturan, kebijakan dan hasil penelitian.
54
 · PELAPORAN
55
1Dokumen IKU 2021-Perpres 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP.
56
-Permenpan Nomor : Per/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instamsi Pemerintah.
57
aDokumen Penetapan IKU 2021 sudah dibuat sesuai IKU dari MA-RI
58
2Dokumen Renstra 2020 s.d 2024-Permen Bappenas no. 5 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Renstra 2020 - 2024
59
aDokumen Renstra 2020 - 2024
60
bSistematika Penyusunan Renstra sbb :
61
Bab I : Pendahuluan
62
Bab II : Visi, Misi dan Tujuan Kementerian dan Lembaga
63
Bab III : Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.
64
Bab IV : Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
65
Bab V : Penutup Dan Lampiran
66
3Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 dan 2022-Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. .
67
aDokumen RKT Tahun 2021 dan 2022
68
bRencana Kinerja Tahunan disusun sebagai berikut :
69
-Dokumen RKT disusun sebelum satker menyusun usulan anggaran untuk tahun yang akan datang, seperti RKT Tahun 2021 tertanggal akhir dan bulan Tahun 2019 atau awal tahun 2020
70
-Dokumen RKT menyajikan IKU dan indikator kinerja lain yang relevan.
71
-Dokumen RKT memuat Rencana dan matrik RKT
72
4Dokumen Perjanjian Kinerja 2021-Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. .
73
aDokumen PKT Tahun 2021
74
bPerjanjian Kinerja disusun sebagai berikut :
75
-Dokumen PK disusun setelah instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat satu bulan setelah penerimaan dokumen DIPA.
76
-Dokumen PK menyajikan IKU dan indikator kinerja lain yang relevan.
77
-Dokumen PK memuat 2 dokumen yaitu dokumen pernyataan perjanjian kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.
78
-Dokumen PK dapat dirubah dalam hal : Adanya pergantian atau mutasi pejabat, Perubahan Program, kegiatan atau anggaran, Perubahan prioritas, asumsi yang berakibat signifikan terhadap tujuan dan sasaran.
79
5Dokumen LKjIP Tahun 2020-Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. .
80
1.Dokumen LKjIP Tahun 2020
81
2.LKjIP menyajikan informasi tentang :
82
a.Uraian singkat organisasi
83
b.Rencana dan target kinerja yang ditetapkan
84
c.Pengukuran kinerja
85
d.Evaluasi dan analisis kinerja setiap sasaran strategis.
86
3.Sistematika pelaporan :
87
a.Bab I : Pendahuluan
88
b.Bab II : Perencanaan Kinerja,
89
c.Bab. III : Akuntabilitas Kinerja meliputi Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran
90
d.Bab IV : Penutup dan Lampiran.
91
6Laporan Tahunan 2020-KMA 143 Tahun 2007 telah di ubah dengan KMA 137 Tahun 2012
92
a.Dokumen Laporan Tahunan Tahun 2020
93
b.Telah dikirim Ke PTA Jawa Barat
94
7Monev Bappenas-Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
95
-PP 39 Tahun 2006 Tentang Monev Kinerja tentangTata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
96
-Permen PPN 5/2018 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah
97
a.Aplikasi Monev Kinerja Bappenas sudah diisi sampai dengan triwulan II (Bulan Juni 2021)
98
B.SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
99
 · PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
100
1Penerapan Absensi Pegawai-KMA 71 tahun 2008 dan perubahannya KMA 69 Tahun 2009 tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja. SEMA 5 Tahun 2020