ABCJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
24/5/2026
2
INVENTARISASI NOTA KESEPAHAMAN
3
4
TA 2025
5
No.JUDUL NKTINDAK LANJUT
6
1NK antara Kementerian Hak Asasi Manusia dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK tentang Kerja Sama di Bidang Hak Asasi Manusia dan Penyediaan Layanan Perbankan1. Sistem pembayaran gaji (Biro Keuangan dan BMN)
2. Sponsor kegiatan (Wamen)		1
7
2NK antara Kementerian Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Disabilitas tentang Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Penyandang Disabilitas
8
3NK antara Kementerian Hak Asasi Manusia RI dan Jogja Disability Arts tentang Kerja Sama di Bidang Hak Asasi Manusia
9
4NK antara Kementerian Hukum RI dan Kementerian Hak Asasi Manusia RI tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia1. PKS Kepala BPSDM Kemenkum dengan Setjen KemenHAM tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang HAM (Penguatan HAM aparatur oleh Dit. Penguatan Kapasitas HAM Aparatur)

2. PKS Setjen Kemenkum dengan Setjen KemenHAM tentang Penggunaan Sementara Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Hukum (sebagai kementerian pengampu) pada masa transisi (Biro Keuangan dan BMN)
10
5NK antara Kementerian Hak Asasi Manusia RI dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Kerja Sama di Bidang Hak Asasi Manusia1. PKS Ditjen Instrumen dan Penguatan HAM dengan PBNU tentang Penguatan Kapasitas HAM bagi Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha;

2. PKS antara Sekretaris Jenderal KemenHAM dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM bagi Lembaga Pendidikan di Lingkungan Nahdlatul Ulama
11
6NK antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Kementerian Hak Asasi Manusia RI tentang Sinergi Penguatan Hak Asasi Manusia dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia1. Penguatan kapasitas HAM aparatur negara KP2MI (Penguatan HAM aparatur oleh Dit. Penguatan Kapasitas HAM Aparatur)1
12
7NK antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Hak Asasi Manusia tentang Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan di Desa dan Daerah Tertinggal1. Penguatan masyarakat (bagi pendamping desa di 2 provinsi - Dit. Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha)1
13
8NK antara Universitas Nusa Putra dengan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Sinergi Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi
14
9NK antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kementerian Hak Asasi Manusia tentang Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia di Provinsi Sulawesi Tengah
15
10NK antara Kementerian Hak Asasi Manusia dengan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia tentang Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Program di Bidang Hak Asasi ManusiaPKS Pusdatin HAM dengan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSRE) tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan KemenHAM
16
11NK antara Kantor Wilayah Kemenham Sumatera Utara dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Provinsi Sumatera Utara tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
17
12NK antara Kantor Wilayah Kemenham Sumatera Utara dengan Sentra Perlindungan Hak Asasi (SPASI) Provinsi Sumatera Utara tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
18
13NK antara Kementerian Hak Asasi Manusia dengan Yayasan Indonesia Respon Cepat tentang Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia1. Penguatan HAM masyarakat NTB (Dit. Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha)

2. Penguatan HAM masyarakat Mandailing Natal (Dit. Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha) 		1
19
14NK antara Kementerian Hak Asasi Manusia dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Sinergi Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Keimigrasian dan Pemasyarakatan1. Penguatan HAM aparatur Poltekip Poltekim (Penguatan HAM aparatur oleh Dit. Penguatan Kapasitas HAM Aparatur)1
20
15NK antara Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng dengan Kementerian Hak Asasi Manusia tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pendidikan Hak Asasi Manusia1. Pembangunan/ Revitalisasi PUSHAM1
21
16NK antara Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Bidang Hak Asasi Manusia dengan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
22
17NK antara Kementerian Hak Asasi Manusia dengan Universitas Dr. Soetomo tentang Sinergi Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi
23
18NK antara Kementerian HAM dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Sinergi Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi
24
19NK antara Kementerian HAM dengan PT. Garuda Indonesia tentang Sinergitas dalam Pelayanan Jasa Angkutan Udara dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Hak Asasi Manusia1. Pembuatan Garuda Miles bagi pimti;
2. Fasilitasi pemesanan tiket penerbangan untuk perjadin pegawai KemenHAM. 		1
25
20NK antara Kantor Wilayah Kemenham Sumatera Barat dengan Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia
26
21NK antara Kementerian HAM dengan Badan Pusat Statistik tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Bidang Hak Asasi ManusiaPelaksanaan kegiatan Dit. Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAM1
27
22NK antara Kementerian HAM dengan Bank Rakyat Indonesia tentang Kerja Sama di Bidang Hak Asasi Manusia dan Penyediaan Layanan Perbankan
28
23NK antara Kementerian HAM dengan Universitas Indonesia tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi di Bidang Hak Asasi Manusia
29
24NK antara Kementerian HAM dengan Yayasan PeaceGeneration Indonesia tentang Pengarusutamaan dan Penguatan HAM
30
25NK antara Kementerian HAM dengan Pemerintah Aceh tentang Kerja Sama Bidang Hak Asasi Manusia
31
26NK antara Kementerian HAM dengan Kementerian Agama tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Agama dan Bidang Hak Asasi Manusia1. Pelibatan KemenHAM dalam Uji Publik Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama pada BMBPSDM
Kementerian Agama 2025-2029 (Biro Perencanaan dan Kerja Sama HAM) 		1
32
27NK antara Kementerian HAM dengan Kepolisian RI tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Bidang Hak Asasi Manusia
33
28Programme Document antara Kementerian Hak Asasi Manusia dan United Nations Children's Fund (UNICEF)Pelaksanaan kegiatan oleh Dit. Instrumen dan Penguatan
- Penguatan HAM bagi KOPPETA HAM
- Penguatan pelaku usaha dengan tema hak anak
- Fasilitasi penyusunan pedoman hak anak		3
34
29Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian HAM RI dan Friedrich Naumann Stiftung (FNS) tentang Program Penguatan Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Supremasi Hukum, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik1, Penyusunan Draf Pedoman Pelaksanaan Uji Tuntas HAM bagi Pelaku Usaha - Dit. Instrumen dan Penguatan HAM;

2. Pelibatan KemenHAM sebagai observer dalam setiap kegiatan FNS dan mitra lokal		2
35
30NK antara Kementerian HAM dan Kementerian Komunikasi dan Digital tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Bidang Hak Asasi Manusia dengan Bidang Komunikasi dan InformasiPelaksanaan kegiatan Dit. Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAM dalam pembahasan isi Rperpres RANHAM1
36
31NK antara Kementerian HAM dan Badan Gizi Nasional tentang Sinergitas Pengarusutamaan HAM dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Nasional
37
32NK antara Kementerian Hak Asasi Manusia dan Universitas Diponegoro tentang Sinergi Pengarusutamaan HAM dalam Tridharma Perguruan Tinggi
38
33NK antara Universitas Padjadjaran dengan Kementerian Hak Asasi Manusia RI tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Bidang HAM
39
34NK antara Kementerian Hak Asasi Manusia dan Tentara Nasional Indonesia
40
35NK antara Kementerian Hak Asasi Manusia dan Lembaga Administrasi Negara tentang Kerja Sama di Bidang HAM, Pengembangan Kapasitas Pembelajaran Aparatur Sipil Negara
41
10015
42
TA 2026
43
No.JUDUL NKTINDAK LANJUT
44
1NK antara Kementerian Hak Asasi Manusia RI dengan Universitas Cendrawasih tentang Sinergi Pengarusutamaan HAM dalam Tridharma Perguruan Tinggi
45
3NK antara Kementerian Hak Asasi Manusia RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi pada Bidang HAM di Provinsi Jawa BaratRealisasi kegiatan TL KS :
> NK yg sudah di TL (ada kegiatan)

Target Kegiatan TL KS :
> Jmlh NK di th berjalan (target = 9 NK)
46
4NK antara Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
47
5NK antara Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kejaksaan RI
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100