BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
ScoreKecamatanDesaNamaJenis KelaminJabatan/UnsurLembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam:Laporan kinerja BPD disampaikan kepada :Pedoman tentang penetapan dan penegasan batas desa di atur dalam ?Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, Bidang Posyandu 6 SPM Terdiri dari... Tujuan Revitalisasi Posyandu adalah terselenggaranya kegiatan Posyandu secara rutin dan berkesinambungan, tercapainya pemberdayaan tokoh masyarakat dan kader melalui advokasi, orientasi, serta…….
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang
Pembentukan PKK sebagai LKD harus memenuhi persyaratan, kecuali:Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah kepada Desa sebagaimana dimaksud, kecualiPengertian BUM Desa menurut PP nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang idirikan oleh desa dan/atau Bersama desa-desa, guna ?Sebelum mendirikan BUM Desa hendaknya desa mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut, kecuali:Empat strategi pemanfaatan aset desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa, kecualiPenyertaan Modal Pemerintah Desa ke dalam BUM Desa yang paling tepat adalah:Dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di tingkat desa, harus melibatkan peran dari berbagai pihak, diantaranya: Dibawah ini adalah jenis dan penyebab penyalahgunaan dana desa:Aparatur desa perlu memahami seluruh tahapan dan rangkaian penyusunan RPJM Desa. Untuk itu perlu diketahui dan penerapannya tentang persiapan penyusunan RPJM Desa. Hal-hal sangat tepat yang perlu disiapkan, antara lain :Pengkajian keadaan desa adalah hal penting dalam tahapan penyusunan RPJM Desa. Dalam melakukan pengkajian keadaan desa, hal-hal yang harus diketahui dan dilakukan, antara lain: Penguasaan Aparatur Desa terhadap materi Kerangka Dasar RKP dan DU- RKP sangat penting. Untuk itu, harus mampu penjelaskan, antara lain: Hal-hal yang perlu dijelaskan dalam proses penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Pembangunan Desa adalah sebagai berikut, kecuali:Salah satu syarat dilakukannya perubahan RKP Desa adalah:Pokok-pokok kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu, kecuali:APB Desa merupakan perencanaan penganggaran di desa, struktur APB Desa terdiri dari:Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa junto UU Nomor 3 Tahun 2024, terdapat enam lembaga Desa, diantaranya adalah: Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan ?Hal-hal apa saja yang diatur dalam tata tertib Badan Permusyawaratan Desa, Kecuali :Pembiayaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dibebankan pada, kecuali:
2
100 / 100ArjosariJATIMALANGMURYOTOLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
3
100 / 100ArjosariJATIMALANGRini Zuli ArwidqPerempuanAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
4
100 / 100ArjosariKARANGGEDEsulasnoLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
5
100 / 100ArjosariKARANGGEDEsulasnoLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
6
100 / 100ArjosariJATIMALANGMURYOTOLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
7
100 / 100ArjosariJATIMALANGRini Zuli ArwidaPerempuanAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
8
96 / 100ArjosariMLATISujatnoLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanKeanggotaan dan kelembagaan BPDSemua jawaban benar
9
96 / 100ArjosariTREMASLINA FLPerempuanSekretarisPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
10
96 / 100ArjosariPAGUTANPurwantoLaki-lakiSekretarisPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarPengadministrasian laporan keuangan: Mark-up dan Mark-down, double countingKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
11
96 / 100ArjosariMANGUNHARJOBUDI DWI PRATOMOLaki-lakiKetuaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Penelitian, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
12
96 / 100ArjosariKARANGGEDEEka setiyaniPerempuanSekretarisPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salahMengelola usahaSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
13
96 / 100ArjosariKARANGGEDEYoyon TriwahyuriLaki-lakiKetua BidangPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
14
96 / 100ArjosariJATIMALANGJamaluddinLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
15
96 / 100ArjosariARJOSARIM MUADIN Laki-lakiKetuaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanKeanggotaan dan kelembagaan BPDSemua jawaban benar
16
92 / 100ArjosariSEDAYUSUYADILaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemantapan kelembagaan PosyanduGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
17
92 / 100ArjosariMLATIINDAH LISTIA RAHAYUPerempuanSekretarisPermendagri Nomor 111 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
18
88 / 100ArjosariPAGUTANsri rahayuningsihPerempuanAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Memiliki sekretariatJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskanTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanKerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU-RKP DesaTeknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
19
88 / 100ArjosariMLATISUNARWAN Laki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
20
88 / 100ArjosariTEMONRagil saputroLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 109 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaPemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);KeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
21
84 / 100ArjosariJETIS KIDULSITHA DEWI ANDRIANI PerempuanSekretarisPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarTidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaanKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifMemperkenal model analisi masalah dengan metode statistikPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan pengadaan barang/jasaPemasukann Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
22
84 / 100ArjosariGEMBONGPambudiLaki-lakiWakil KetuaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemantapan kelembagaan PosyanduGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDAPBN dan APBD Provinsi
23
84 / 100ArjosariGUNUNGSARIEdi suwarnoLaki-lakiWakil KetuaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikPembinaan kemasyarakatan Desa; dan pemberdayaan masyarakat Desaa,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPembekuan modalSemuanya benarTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanKeanggotaan dan kelembagaan BPDAPB Desa ; dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
24
84 / 100ArjosariKEDUNGBENDONINIK SETYOWATIPerempuanAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salahMengembangkan investasi dan produktivitasSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaBPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawasTidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaanKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan pengadaan barang/jasaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
25
84 / 100ArjosariSEDAYULATIFAHPerempuanAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Pemahaman peserta dalam proses penetapan RKP Desa dan penyusunan BA Penyusunan Rancangan RKP DesaPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanKeanggotaan dan kelembagaan BPDAPBN dan APBD Provinsi
26
84 / 100ArjosariSEDAYUErniy Tri RahayuPerempuanAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Pemahaman peserta dalam proses penetapan RKP Desa dan penyusunan BA Penyusunan Rancangan RKP DesaPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanKeanggotaan dan kelembagaan BPDAPBN dan APBD Provinsi
27
84 / 100ArjosariSEDAYULina KamaliaPerempuanAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Pemahaman peserta dalam proses penetapan RKP Desa dan penyusunan BA Penyusunan Rancangan RKP DesaPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanKeanggotaan dan kelembagaan BPDAPBN dan APBD Provinsi
28
80 / 100ArjosariSEDAYUEni Wilayani PerempuanAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Penelitian, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemantapan kelembagaan PosyanduGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifMencari data ke kantor statistik kabupatenKerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU-RKP DesaTeknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
29
80 / 100ArjosariJATIMALANGBAMBANG PURNOMOLaki-lakiWakil KetuaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat DesaPembinaan kemasyarakatan Desa; dan pemberdayaan masyarakat DesaMemanfaatkan asetSumberdaya alam di desa,Kerjasama pemanfaatanPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
30
80 / 100ArjosariGEMBONGSETYOWATI ENIPerempuanAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemantapan kelembagaan PosyanduGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan pengadaan barang/jasaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDAPB Desa ; dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
31
80 / 100ArjosariARJOSARIA Fahrur RozyLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemantapan kelembagaan PosyanduGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifMencari data ke kantor statistik kabupatenPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaBadan Permusyawaratan Desa (BPD);KeterwakilanKeanggotaan dan kelembagaan BPDSemua jawaban benar
32
80 / 100ArjosariKEDUNGBENDOcatur budiLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPenambahan modalSemuanya benarTidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaanKerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskanTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Pemahaman peserta dalam membahas rancangan RKP Desa dan DU RKP DesaPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan pengadaan barang/jasaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
33
80 / 100ArjosariTEMONKHOIRUL ANWARLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemantapan kelembagaan PosyanduGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaTugas dan tanggung jawab pelaku dalam pelaksanaan keuangan desaPendapatan Desa, Pembayaran Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDAPBN dan APBD Provinsi
34
80 / 100ArjosariJATIMALANGAgus Tri Atmojo Laki-lakiSekretarisPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 44 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemantapan kelembagaan PosyanduGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaBadan Permusyawaratan Desa (BPD);KeterwakilanBiaya Operasional BPDAPBN dan APBD Provinsi
35
76 / 100ArjosariMANGUNHARJOJoko priyantoLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pelaku Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaHutang dari pihak ketigaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanRKP dan DUR-KP Desa disusun oleh Kepala DesaPemahaman peserta dalam membahas rancangan RKP Desa dan DU RKP DesaPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanWaktu musyawarah BPDSemua jawaban benar
36
76 / 100ArjosariGUNUNGSARIDafit SaputroLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Penelitian, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemantapan kelembagaan PosyanduGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifMencari data ke kantor statistik kabupatenKerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU-RKP DesaTeknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDAPB Desa ; dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
37
76 / 100ArjosariGUNUNGSARIAhmad, S.PdLaki-lakiKetuaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Penelitian, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemantapan kelembagaan PosyanduGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifMencari data ke kantor statistik kabupatenKerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU-RKP DesaTeknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDAPB Desa ; dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
38
76 / 100ArjosariGUNUNGSARIPUPUT DWI CAHYANIPerempuanSekretarisPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Penelitian, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemantapan kelembagaan PosyanduGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifMencari data ke kantor statistik kabupatenKerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU-RKP DesaTeknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDAPB Desa ; dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
39
76 / 100ArjosariKEDUNGBENDOAugwng riadiLaki-lakiKetuaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Penelitian, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikPenyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pembangunan Desaa,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskanTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Peran Kepala Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.Usulan masyarakat yang tidak termuat dalam perencanaan pembangunan desaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDAPBN dan APBD Provinsi
40
76 / 100ArjosariBORANGRizki Liana Ernasari PerempuanAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM DesaDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Pemahaman peserta dalam proses penetapan RKP Desa dan penyusunan BA Penyusunan Rancangan RKP DesaPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan pengadaan barang/jasaPendapatan Desa, Pembayaran Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
41
76 / 100ArjosariKARANGGEDEsuyatniLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPemendagri Nomor 55 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikKewenangan penugasan sebagaimana dimaksud diurus oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangana,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Peran Kepala Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanWaktu musyawarah BPDSemua jawaban benar
42
76 / 100ArjosariJETIS KIDULDidik hariantoLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 44 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara rutinGerakan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan pengadaan barang/jasaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
43
72 / 100ArjosariGEMBONGJUMINENLaki-lakiKetuaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaBPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawasSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifMemperkenal model analisi masalah dengan metode statistikPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanWaktu musyawarah BPDAPBD Kabupaten/Kota
44
72 / 100ArjosariMANGUNHARJOTatang prayogiLaki-lakiWakil KetuaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainSewa dan pinjam pakaiHutang dari pihak ketigaPemerintah Desa sebagai EksekutifSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanRKP dan DUR-KP Desa disusun oleh Kepala DesaPemahaman peserta dalam membahas rancangan RKP Desa dan DU RKP DesaPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanWaktu musyawarah BPDSemua jawaban benar
45
72 / 100ArjosariGEMBONGAnwar yusupLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemantapan kelembagaan PosyanduGerakan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Memiliki sekretariatJawaban a,b,c salahMengelola usahaSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDAPB Desa ; dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
46
72 / 100ArjosariGEMBONGDebbi Widya nofyanaLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemantapan kelembagaan PosyanduGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berasaskan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 dan Berkedudukan di Desa setempatPenyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pembangunan Desaa,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaHutang dari pihak ketigaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDAPBN dan APBD Provinsi
47
72 / 100ArjosariPAGUTANBambang SuwarniLaki-lakiKetuaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 54 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemantapan kelembagaan PosyanduGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Peran Kepala Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan pengadaan barang/jasaPendapatan Desa, Pembayaran Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
48
68 / 100ArjosariJATIMALANGRini Zuli ArwidaPerempuanAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Memiliki sekretariatJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKerangka dasar penyusunan keuangan DesaTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanKerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU-RKP DesaTeknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan pengadaan barang/jasaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaKerjasama Antar DesaKeterwakilanWaktu musyawarah BPDAPB Desa ; dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
49
68 / 100ArjosariJATIMALANGMuryotoLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Memiliki sekretariatJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKerangka dasar penyusunan keuangan DesaTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanKerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU-RKP DesaTeknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan pengadaan barang/jasaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaKerjasama Antar DesaKeterwakilanWaktu musyawarah BPDAPB Desa ; dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
50
68 / 100ArjosariKARANGGEDESULARDILaki-lakiKetuaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berasaskan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 dan Berkedudukan di Desa setempatJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaBPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawasSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifMemperkenal model analisi masalah dengan metode statistikPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanWaktu musyawarah BPDAPBD Kabupaten/Kota
51
68 / 100ArjosariMANGUNHARJODwi purwantoLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Memiliki sekretariatJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM DesaDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Pemahaman peserta dalam membahas rancangan RKP Desa dan DU RKP DesaUsulan masyarakat yang tidak termuat dalam perencanaan pembangunan desaKetentuan pengadaan barang/jasaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembayaran DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
52
68 / 100ArjosariKARANGGEDEMisnantoLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskanMempelajari RPJM Desa desa lainPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Peran Kepala Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaTugas dan tanggung jawab pelaku dalam pelaksanaan keuangan desaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaBadan Permusyawaratan Desa (BPD);KeterwakilanFungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPDAPBD Kabupaten/Kota
53
68 / 100ArjosariKEDUNGBENDOAbdah AliLaki-lakiWakil KetuaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Penelitian, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemberdayaan tokoh masyarakatGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPenambahan modalSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan pengadaan barang/jasaPemasukann Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaBadan Permusyawaratan Desa (BPD);KeterwakilanFungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPDSemua jawaban benar
54
60 / 100ArjosariARJOSARIZerry wisnu ardiyantoLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 44 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemberdayaan tokoh masyarakatGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikKewenangan penugasan sebagaimana dimaksud diurus oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangana,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanKerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU-RKP DesaPeran Kepala Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPemasukann Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanFungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPDSemua jawaban benar
55
60 / 100ArjosariBORANGLilik mutrofinPerempuanSekretarisPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 54 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemantapan kelembagaan PosyanduGerakan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaBPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawasSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan pengadaan barang/jasaPemasukann Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKesamaan pendapatFungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPDSemua jawaban benar
56
60 / 100ArjosariGAYUHANMohammad Imron HamzahLaki-lakiWakil KetuaPermendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 44 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikPenyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pembangunan Desaa,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskanMemperkenal model analisi masalah dengan metode statistikPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakUsulan masyarakat yang tidak termuat dalam perencanaan pembangunan desaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembayaran DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
57
60 / 100ArjosariBORANGTri Astutik Mulyani PerempuanWakil KetuaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 44 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaBPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawasSemuanya benarKerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskanTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Peran Kepala Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.Usulan masyarakat yang tidak termuat dalam perencanaan pembangunan desaKetentuan pengadaan barang/jasaPemasukann Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanFungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPDSemua jawaban benar
58
56 / 100ArjosariKEDUNGBENDOKaryatiPerempuanAnggotaPermendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 54 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikPenyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pembangunan Desaa,b,c BenarSumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM DesaDikelola oleh keluarga kepala desaHutang dari pihak ketigaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakHasil diskusi reses anggota DPRDTugas dan tanggung jawab pelaku dalam pelaksanaan keuangan desaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarPerintah BupatiFungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPDSemua jawaban benar
59
56 / 100ArjosariKEDUNGBENDODENY APRILIA VENTIPerempuanSekretarisPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemantapan kelembagaan PosyanduGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikKewenangan penugasan sebagaimana dimaksud diurus oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangana,b,c BenarSumber daya milik desa lainBangun guna serah atau bangun serah guna (BGS/BSG)Pemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Pemahaman peserta dalam proses penetapan RKP Desa dan penyusunan BA Penyusunan Rancangan RKP DesaPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan pengadaan barang/jasaPemasukann Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaBadan Permusyawaratan Desa (BPD);Kesamaan pendapatWaktu musyawarah BPDAPB Desa ; dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
60
56 / 100ArjosariTREMASSunyonoLaki-lakiKetuaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara rutinGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarPotensi usaha ekonomi desaDikelola oleh keluarga kepala desaPenambahan modalSemuanya benarSemuanya benarKerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskanMemperkenal model analisi masalah dengan metode statistikPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan pengadaan barang/jasaPemasukann Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaKerjasama Antar DesaKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
61
56 / 100ArjosariSEDAYUBadrul amaliLaki-lakiKetuaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemantapan kelembagaan PosyanduGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPenambahan modalPemerintah Desa sebagai EksekutifSemuanya benarKerangka dasar penyusunan keuangan DesaTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanKerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU-RKP DesaTeknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaTugas dan tanggung jawab pelaku dalam pelaksanaan keuangan desaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanWaktu musyawarah BPDAPB Desa ; dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
62
56 / 100ArjosariGAYUHANSUSIYANTO Laki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 44 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemantapan kelembagaan PosyanduGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPenambahan modalSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifMempelajari RPJM Desa desa lainKerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU-RKP DesaTeknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakHasil diskusi reses anggota DPRDKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaBadan Permusyawaratan Desa (BPD);KeterwakilanFungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPDSemua jawaban benar
63
52 / 100ArjosariARJOSARIHeru SetyokoLaki-lakiWakil KetuaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Penelitian, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikKewenangan penugasan sebagaimana dimaksud diurus oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangana,b,c BenarSumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM DesaDikelola oleh keluarga kepala desaPenambahan modalBPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawasSemuanya benarKerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskanMempelajari RPJM Desa desa lainRKP dan DUR-KP Desa disusun oleh Kepala DesaTeknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakAda gagasan baru dari kepala desa dan BPDKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDAPB Desa ; dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
64
52 / 100ArjosariBORANGSarniLaki-lakiKetuaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPemendagri Nomor 55 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM DesaKerjasama pemanfaatanPenambahan modalSemuanya benarSemuanya benarKerangka dasar penyusunan keuangan DesaTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanKerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU-RKP DesaTeknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakUsulan masyarakat yang tidak termuat dalam perencanaan pembangunan desaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarPerintah BupatiWaktu musyawarah BPDAPBN dan APBD Provinsi
65
52 / 100ArjosariKARANGREJONasrobinLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemantapan kelembagaan PosyanduGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPenambahan modalSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanKerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU-RKP DesaPemahaman peserta dalam proses penetapan RKP Desa dan penyusunan BA Penyusunan Rancangan RKP DesaAda gagasan baru dari kepala desa dan BPDKetentuan pengadaan barang/jasaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembayaran DesaBadan Permusyawaratan Desa (BPD);Kesamaan pendapatBiaya Operasional BPDAPB Desa ; dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
66
52 / 100ArjosariMANGUNHARJORina sumarwiyatiPerempuanAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara rutinGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM DesaDikelola oleh keluarga kepala desaHutang dari pihak ketigaSemuanya benarSemuanya benarKerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskanTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Pemahaman peserta dalam proses penetapan RKP Desa dan penyusunan BA Penyusunan Rancangan RKP DesaUsulan masyarakat yang tidak termuat dalam perencanaan pembangunan desaKetentuan RPJM DesaPemasukann Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarPerintah BupatiWaktu musyawarah BPDSemua jawaban benar
67
48 / 100ArjosariTEMONWiwikPerempuanSekretarisPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 44 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemantapan kelembagaan PosyanduGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berasaskan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 dan Berkedudukan di Desa setempatJawaban a,b,c salaha,b,c BenarPotensi usaha ekonomi desaSewa dan pinjam pakaiPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskanMencari data ke kantor statistik kabupatenKerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU-RKP DesaPeran Kepala Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaAlur proses pelaksanaan kegiatan dan anggaranPendapatan Desa, Pembayaran Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarPerintah BupatiBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
68
44 / 100ArjosariTEMONMiserin Laki-lakiKetuaPermendagri Nomor 109 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berasaskan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 dan Berkedudukan di Desa setempatKewenangan penugasan sebagaimana dimaksud diurus oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganMengembangkan investasi dan produktivitasSumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM DesaKerjasama pemanfaatanPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaBPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawasPengadministrasian laporan keuangan: Mark-up dan Mark-down, double countingKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Peran Kepala Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaAlur proses pelaksanaan kegiatan dan anggaranPemasukann Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaPemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);KeterwakilanFungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPDSemua jawaban benar
69
44 / 100ArjosariGEGERANSuyantoLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara rutinGerakan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikKewenangan penugasan sebagaimana dimaksud diurus oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganMengembangkan investasi dan produktivitasSumber daya milik desa lainKerjasama pemanfaatanHutang dari pihak ketigaBPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawasTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKerangka dan konsep akomodasi dan fasilitas kegiatanMempelajari RPJM Desa desa lainKerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU-RKP DesaPemahaman peserta dalam proses penetapan RKP Desa dan penyusunan BA Penyusunan Rancangan RKP DesaUsulan masyarakat yang tidak termuat dalam perencanaan pembangunan desaKetentuan pengadaan barang/jasaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembayaran DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
70
44 / 100ArjosariTEMONAnang Arifianto Laki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDKepala DesaPermendagri Nomor 54 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikPenyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pembangunan DesaMengembangkan investasi dan produktivitasSumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM DesaKerjasama pemanfaatanPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarPengadministrasian laporan keuangan: Mark-up dan Mark-down, double countingKerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskanMemperkenal model analisi masalah dengan metode statistikAnggaran penyusunan RKP DesaPeran Kepala Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.Ada gagasan baru dari kepala desa dan BPDAlur proses pelaksanaan kegiatan dan anggaranPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDAPBD Kabupaten/Kota
71
40 / 100ArjosariJETIS KIDULImam syah roniLaki-lakiKetuaPermendagri Nomor 109 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 54 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemberdayaan tokoh masyarakatGerakan Pelaku Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPenambahan modalPemerintah Desa sebagai EksekutifSemuanya benarKerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskanTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Pemahaman peserta dalam membahas rancangan RKP Desa dan DU RKP DesaPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan pengadaan barang/jasaPemasukann Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaPemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);KeterwakilanWaktu musyawarah BPDAPBN dan APBD Provinsi
72
40 / 100ArjosariMLATISuryawanLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPemendagri Nomor 55 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemantapan kelembagaan PosyanduGerakan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPenambahan modalBPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawasSemuanya benarKerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskanMemperkenal model analisi masalah dengan metode statistikRKP dan DUR-KP Desa disusun oleh Kepala DesaPemahaman peserta dalam membahas rancangan RKP Desa dan DU RKP DesaPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan pengadaan barang/jasaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarPerintah BupatiFungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPDSemua jawaban benar
73
40 / 100ArjosariBORANGAsrofiLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 54 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemantapan kelembagaan PosyanduGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berasaskan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 dan Berkedudukan di Desa setempatJawaban a,b,c salahMengembangkan investasi dan produktivitasSumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM DesaDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskanTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Pemahaman peserta dalam membahas rancangan RKP Desa dan DU RKP DesaPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaTugas dan tanggung jawab pelaku dalam pelaksanaan keuangan desaPemasukann Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaBadan Permusyawaratan Desa (BPD);Kesamaan pendapatFungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPDAPB Desa ; dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
74
36 / 100ArjosariTEMONBambang PurwokoLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Penelitian, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara rutinGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berasaskan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 dan Berkedudukan di Desa setempatPembinaan kemasyarakatan Desa; dan pemberdayaan masyarakat DesaMengelola usahaPotensi usaha ekonomi desaKerjasama pemanfaatanPenambahan modalSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanKerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU-RKP DesaTeknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakUsulan masyarakat yang tidak termuat dalam perencanaan pembangunan desaKetentuan pengadaan barang/jasaPemasukann Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKesamaan pendapatKeanggotaan dan kelembagaan BPDSemua jawaban benar
75
36 / 100ArjosariKARANGGEDEsulasno Laki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang BPDKepala DesaPermendagri Nomor 54 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara rutinGerakan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat DesaJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM DesaDikelola oleh keluarga kepala desaPenambahan modalSemuanya benarSemuanya benarKerangka dasar penyusunan keuangan DesaMempelajari RPJM Desa desa lainPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Pemahaman peserta dalam proses penetapan RKP Desa dan penyusunan BA Penyusunan Rancangan RKP DesaAda gagasan baru dari kepala desa dan BPDKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembayaran DesaSemua jawaban benarPerintah BupatiFungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPDSemua jawaban benar
76
36 / 100ArjosariKARANGGEDEMislanLaki-lakiWakil KetuaPermendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikKewenangan penugasan sebagaimana dimaksud diurus oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangana,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPenambahan modalBPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawasSemuanya benarKerangka dasar penyusunan keuangan DesaMencari data ke kantor statistik kabupatenAnggaran penyusunan RKP DesaPeran Kepala Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.Ada gagasan baru dari kepala desa dan BPDKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Pembayaran Desa dan Pembiayaan DesaBadan Permusyawaratan Desa (BPD);KeterwakilanWaktu musyawarah BPDAPB Desa ; dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
77
36 / 100ArjosariTEMONkatwantoLaki-lakiWakil KetuaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 44 Tahun 2016Bidang Penelitian, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara rutinGerakan Pelaku Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikKewenangan penugasan sebagaimana dimaksud diurus oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangana,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaBPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawasTidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaanKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifMemperkenal model analisi masalah dengan metode statistikKerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU-RKP DesaPeran Kepala Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.Ada gagasan baru dari kepala desa dan BPDAlur proses pelaksanaan kegiatan dan anggaranPendapatan Desa, Pembayaran Desa dan Pembiayaan DesaBadan Permusyawaratan Desa (BPD);KeterwakilanBiaya Operasional BPDAPBN dan APBD Provinsi
78
36 / 100ArjosariJETIS KIDULBejo Supriadi Laki-lakiWakil KetuaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPemendagri Nomor 55 Tahun 2016Bidang Penelitian, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara rutinGerakan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikKewenangan penugasan sebagaimana dimaksud diurus oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganMengembangkan investasi dan produktivitasPotensi usaha ekonomi desaSewa dan pinjam pakaiPenambahan modalBPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawasTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifMencari data ke kantor statistik kabupatenPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Peran Kepala Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaTugas dan tanggung jawab pelaku dalam pelaksanaan keuangan desaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaPemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);KeterwakilanFungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPDSemua jawaban benar
79
32 / 100ArjosariKEDUNGBENDOSuwarsoLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 54 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berasaskan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 dan Berkedudukan di Desa setempatPenyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pembangunan Desaa,b,c BenarPotensi usaha ekonomi desaKerjasama pemanfaatanPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaBPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawasSemuanya benarKerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskanMempelajari RPJM Desa desa lainPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Pemahaman peserta dalam membahas rancangan RKP Desa dan DU RKP DesaUsulan masyarakat yang tidak termuat dalam perencanaan pembangunan desaTugas dan tanggung jawab pelaku dalam pelaksanaan keuangan desaPemasukann Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaPemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);KeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
80
32 / 100ArjosariKARANGGEDEedi nursahidLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 44 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara rutinGerakan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat DesaKewenangan penugasan sebagaimana dimaksud diurus oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganMengelola usahaPotensi usaha ekonomi desaSewa dan pinjam pakaiPenambahan modalSemuanya benarTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKerangka dan konsep akomodasi dan fasilitas kegiatanMemperkenal model analisi masalah dengan metode statistikKerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU-RKP DesaTeknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakUsulan masyarakat yang tidak termuat dalam perencanaan pembangunan desaKetentuan RPJM DesaPemasukann Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaBadan Permusyawaratan Desa (BPD);Perintah BupatiBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
81
24 / 100ArjosariBORANGJumawanLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 44 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara rutinGerakan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumberdaya alam di desa,Sewa dan pinjam pakaiPenambahan modalBPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawasSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifMempelajari RPJM Desa desa lainAnggaran penyusunan RKP DesaPemahaman peserta dalam proses penetapan RKP Desa dan penyusunan BA Penyusunan Rancangan RKP DesaHasil diskusi reses anggota DPRDAlur proses pelaksanaan kegiatan dan anggaranPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaBadan Permusyawaratan Desa (BPD);KeberpihakanKeanggotaan dan kelembagaan BPDAPB Desa ; dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
82
20 / 100ArjosariMLATIRiyantoLaki-lakiKetuaPermendagri Nomor 109 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 54 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara rutinGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Memiliki sekretariatPembinaan kemasyarakatan Desa; dan pemberdayaan masyarakat DesaMemanfaatkan asetPotensi usaha ekonomi desaKerjasama pemanfaatanPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaBPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawasPengadministrasian laporan keuangan: Mark-up dan Mark-down, double countingKerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskanTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Pemahaman peserta dalam membahas rancangan RKP Desa dan DU RKP DesaAda gagasan baru dari kepala desa dan BPDAlur proses pelaksanaan kegiatan dan anggaranPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaBadan Permusyawaratan Desa (BPD);Kesamaan pendapatFungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPDAPBD Kabupaten/Kota
83
20 / 100ArjosariTEMONBambangpurwokoLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPemendagri Nomor 55 Tahun 2016Bidang Penelitian, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemberdayaan tokoh masyarakatGerakan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berasaskan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 dan Berkedudukan di Desa setempatPembinaan kemasyarakatan Desa; dan pemberdayaan masyarakat DesaMengelola usahaSumberdaya alam di desa,Kerjasama pemanfaatanPembekuan modalBPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawasPengadministrasian laporan keuangan: Mark-up dan Mark-down, double countingKerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskanTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanKerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU-RKP DesaTeknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakUsulan masyarakat yang tidak termuat dalam perencanaan pembangunan desaAlur proses pelaksanaan kegiatan dan anggaranPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaBadan Permusyawaratan Desa (BPD);Kesamaan pendapatFungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPDAPBD Kabupaten/Kota
84
20 / 100ArjosariTEMONBambangpurwokoLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPemendagri Nomor 55 Tahun 2016Bidang Penelitian, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemberdayaan tokoh masyarakatGerakan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berasaskan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 dan Berkedudukan di Desa setempatPembinaan kemasyarakatan Desa; dan pemberdayaan masyarakat DesaMengelola usahaSumberdaya alam di desa,Kerjasama pemanfaatanPembekuan modalBPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawasPengadministrasian laporan keuangan: Mark-up dan Mark-down, double countingKerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskanTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanKerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU-RKP DesaTeknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakUsulan masyarakat yang tidak termuat dalam perencanaan pembangunan desaAlur proses pelaksanaan kegiatan dan anggaranPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaBadan Permusyawaratan Desa (BPD);Kesamaan pendapatFungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPDAPBD Kabupaten/Kota
85
32 / 100ArjosariTREMASMarhabananggotaLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang BPDKepala DesaPermendagri Nomor 44 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara rutinGerakan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikPenyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pembangunan DesaMengelola usahaSumber daya milik desa lainSewa dan pinjam pakaiHutang dari pihak ketigaBPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawasTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanRKP dan DUR-KP Desa disusun oleh Kepala DesaPeran Kepala Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.Ada gagasan baru dari kepala desa dan BPDTugas dan tanggung jawab pelaku dalam pelaksanaan keuangan desaPendapatan Desa, Pembayaran Desa dan Pembiayaan DesaBadan Permusyawaratan Desa (BPD);KeterwakilanKeanggotaan dan kelembagaan BPDSemua jawaban benar
86
68 / 100ArjosariARJOSARIDidik SupriyantoLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 111 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 44 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifMemperkenal model analisi masalah dengan metode statistikAnggaran penyusunan RKP DesaTeknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan pengadaan barang/jasaPendapatan Desa, Pembayaran Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
87
68 / 100ArjosariTREMASMas'udiLaki-lakiWakil KetuaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 54 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemantapan kelembagaan PosyanduGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifMencari data ke kantor statistik kabupatenPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan pengadaan barang/jasaPendapatan Desa, Pembayaran Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanWaktu musyawarah BPDSemua jawaban benar
88
60 / 100ArjosariKARANGREJOIkinLaki-lakiKetuaPermendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 44 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemberdayaan tokoh masyarakatGerakan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanKerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU-RKP DesaPemahaman peserta dalam membahas rancangan RKP Desa dan DU RKP DesaUsulan masyarakat yang tidak termuat dalam perencanaan pembangunan desaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanKeanggotaan dan kelembagaan BPDSemua jawaban benar
89
72 / 100ArjosariKARANGREJOAchmad RidlowiLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemantapan kelembagaan PosyanduGerakan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskanTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Peran Kepala Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaTugas dan tanggung jawab pelaku dalam pelaksanaan keuangan desaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanWaktu musyawarah BPDSemua jawaban benar
90
20 / 100ArjosariTREMASJudiLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPemendagri Nomor 55 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikKewenangan penugasan sebagaimana dimaksud diurus oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganMengembangkan investasi dan produktivitasPotensi usaha ekonomi desaBangun guna serah atau bangun serah guna (BGS/BSG)Penambahan modalMasyarakat DesaPengadministrasian laporan keuangan: Mark-up dan Mark-down, double countingKerangka dan konsep akomodasi dan fasilitas kegiatanMencari data ke kantor statistik kabupatenKerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU-RKP DesaPemahaman peserta dalam proses penetapan RKP Desa dan penyusunan BA Penyusunan Rancangan RKP DesaUsulan masyarakat yang tidak termuat dalam perencanaan pembangunan desaKetentuan pengadaan barang/jasaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembayaran DesaBadan Permusyawaratan Desa (BPD);KeterwakilanWaktu musyawarah BPDAPBN dan APBD Provinsi
91
56 / 100ArjosariBORANGSamaun bakriLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 44 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Memiliki sekretariatPenyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pembangunan Desaa,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaBPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawasSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifMemperkenal model analisi masalah dengan metode statistikPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Pemahaman peserta dalam membahas rancangan RKP Desa dan DU RKP DesaAda gagasan baru dari kepala desa dan BPDTugas dan tanggung jawab pelaku dalam pelaksanaan keuangan desaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembayaran DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
92
52 / 100ArjosariTEMONJeni trinadaLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara rutinGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainBangun guna serah atau bangun serah guna (BGS/BSG)Pemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaPemerintah Desa sebagai EksekutifTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskanMemperkenal model analisi masalah dengan metode statistikKerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU-RKP DesaTeknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakAda gagasan baru dari kepala desa dan BPDKetentuan pengadaan barang/jasaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaPemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);KeterwakilanWaktu musyawarah BPDSemua jawaban benar
93
36 / 100ArjosariKARANGREJOSlamet riyadiLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 44 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara rutinGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Memiliki sekretariatJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumberdaya alam di desa,Dikelola oleh keluarga kepala desaPembekuan modalPemerintah Desa sebagai EksekutifPengadministrasian laporan keuangan: Mark-up dan Mark-down, double countingKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifMemperkenal model analisi masalah dengan metode statistikRKP dan DUR-KP Desa disusun oleh Kepala DesaPemahaman peserta dalam proses penetapan RKP Desa dan penyusunan BA Penyusunan Rancangan RKP DesaUsulan masyarakat yang tidak termuat dalam perencanaan pembangunan desaTugas dan tanggung jawab pelaku dalam pelaksanaan keuangan desaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaPemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);Kesamaan pendapatFungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPDSemua jawaban benar
94
92 / 100ArjosariKEDUNGBENDOcaturLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarTidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasiKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanKerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU-RKP DesaTeknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan pengadaan barang/jasaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
95
44 / 100ArjosariTEMONBambang PurwokoLaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 111 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara rutinGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikPembinaan kemasyarakatan Desa; dan pemberdayaan masyarakat Desaa,b,c BenarSumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM DesaKerjasama pemanfaatanPenambahan modalSemuanya benarSemuanya benarKerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskanTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanKerangka RKP tidak perlu dijelaskan dalam penyusunan RKP dan DU-RKP DesaTeknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakUsulan masyarakat yang tidak termuat dalam perencanaan pembangunan desaKetentuan RPJM DesaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKesamaan pendapatBiaya Operasional BPDAPB Desa ; dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
96
44 / 100ArjosariMLATIAlimustakim Laki-lakiWakil KetuaPermendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang BPDBupati/Walikota melalui CamatPermendagri Nomor 44 Tahun 2016Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara berkesinambunganGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat DesaJawaban a,b,c salahMengembangkan investasi dan produktivitasSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPenambahan modalBPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawasSemuanya benarKerangka dasar penyusunan APBDES desa dijelaskanTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaTugas dan tanggung jawab pelaku dalam pelaksanaan keuangan desaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembayaran DesaBadan Permusyawaratan Desa (BPD);KeterwakilanFungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPDSemua jawaban benar
97
76 / 100ArjosariSEDAYUKhoeronLaki-lakiSekretarisPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Penelitian, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialKegiatan Posyandu secara rutinGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPenambahan modalSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanAnggaran penyusunan RKP DesaTeknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan pengadaan barang/jasaPendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
98
84 / 100ArjosariSEDAYUSUYADILaki-lakiAnggotaPermendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPDJawaban a,b,c benarPermendagri Nomor 45 Tahun 2016Bidang Penelitian, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Trantibum Linmas, dan Bidang SosialTercapainya pemantapan kelembagaan PosyanduGerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)Berafiliasi kepada partai politikJawaban a,b,c salaha,b,c BenarSumber daya milik desa lainDikelola oleh keluarga kepala desaPemindah tanganan aset Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM DesaSemuanya benarSemuanya benarKonsep dasar perencanaan partispatif dijelaskan untuk memberikan pemahaman pokok pokok perencanaan partsipatifTeknik mengenal karakteristik masyarakat disimulasikan agar terbentuk pemahaman praktis yang mudah diterapkanPeran RKP dalam keberhasilan pembagian desa dan kualitas pemerintahan desa;Teknik penulisan RKP dan DU RKP Desa didemonstrasikan untuk kesepakatan para pihakPerubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemda provinsi, dan/atau pemda kabupaten/kotaKetentuan RPJM DesaPemasukann Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan DesaSemua jawaban benarKeterwakilanBiaya Operasional BPDSemua jawaban benar
99
100