ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Indikator Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
2
Aspek :Kesejahteraan Masyarakat
3
Bidang Urusan :Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana
4
SKPD Penanggung Jawab :Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5
6
No.Indikator KinerjaTAHUN 2026REALISASIKETERANGANREALISASI ANGGARANFAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN
7
TRIWULAN ITRIWULAN IITRIWULAN IIITRIWULAN IVPENDORONGPENGHAMBATTINDAK LANJUT
8
1Laju Pertumbuhan Penduduk-0,16-0,16
9
2Total fertility Rate2,012,01
10
3Keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera
(1.1/1.2 x 100)		#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
11
3,1Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
12
3,2Jumlah Keluarga
13
4Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB
(5.1/5.2 x 100)		75,0075,00#DIV/0!#DIV/0!75,00
14
4,1Jumlah Perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB393939
15
4,2Jumlah semua perangkat Daerah525252
16
5Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan menanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
(6.1/6.2 x 100)		7575#DIV/0!#DIV/0!75
17
5,1Jumlah Perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengedalian Penduduk393939
18
5,2Jumlah semua perangkat Daerah525252
19
6Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk111
20
7Jumlah sektor yang meyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan343434
21
8Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan pendidikan Formal, non Formal dan Informal yang melakukan pendidikan kependudukan8108Sumber: Web simonevpenduk (jumlah SSK yg disetujui)
22
9Rata-rata Jumlah anak perkeluarga
(9.1/9.2 x 100)		1,341,34#DIV/0!#DIV/0!1,34
23
9,1Jumlah anak390021390021390021
24
9,2Jumlah Keluarga290139290139290139
25
10Rasio Akseptor
(10.1/10.2 x 100)		66,2069,21#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
26
10,1Jumlah Akseptor KB94720102523
27
10,2Jumlah pasangan usia subur143088148142
28
11Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 thn
(11.1/11.2 x 100)		66,2069,21#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
29
11,1Jumlah peserta KB Aktif94720102523
30
11,2Jumlah pasangan usia subur143088148142
31
12Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 -19) per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)
(12.1/12.2 x 1000)		26,126,1#DIV/0!#DIV/0!26,1
32
12,1Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19120012001200
33
12,2Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19459744597445974
34
13Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 Tahun13,6813,21#DIV/0!#DIV/0!13,68
35
13,1Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 tahun195701957019570
36
13,2Jumlah pasangan usia subur143088148142143088
37
14Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
(13.1/13.2 x 100)		4,253,78#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
38
14,1Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani60825593
39
14,2Jumlah pasangan usia subur143088148142
40
15Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
(14.1/14.2 x 100)		34,9333,67#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
41
15,1Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP3308634516
42
15,2Jumlah akseptor KB94720102523
43
16Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
(15.1/15.2 x 100)		51,0647,18#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
44
16,1Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi4836848368
45
16,2Jumlah akseptor KB94.720102523
46
17Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB (16.1/16.2X100)65,8569,86#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!pendorongpenghambattindak lanjut
47
17,1Jumlah Anggota Kelompok BKB Yang Ber-KB15.43419.3811. tersedianya alat Edukasi berupa BKB KIT stunting pada kelompok poktan BKB. 2. adanya pelatihan pada penyuluh tentang penggunaan alat edukasi, 3. terlaksananya koordinasi dan dukungan antara penyuluh dengan pemerintah tingkat kelurahan dan jajarannya1. kurangnya partisifasi masyarakat tentang adanya kelompok bkb di wilayahnya, 2. masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang dampak baiknya kegiatan BKB pada Masyarakat, 3.terjadinya beberapa kegiatan yang tidak di laksanakan di karenakan adanya rasionalisasi anggaran, 4. tidak ada alokasi anggaran untuk pembinaan kelompok.1. melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman tentang apa manfaat jika mengikuti kegiatan BKB, 2. memaksimalkan jadwal pertemuan dengan kader BKB dan menambah alat Edukasi kepada kelompok BKB, 3. penyusunan anggaran berdasarakan skala prioritas program kegiatan.
48
17,2Jumlah Anggota Kelompok BKB23.43827.742
49
18Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB (17.1/17.2X100)37,6744,35#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1. tersedianya alat edukasi berupa buku KIT Siap Nika yang di peruntukan ke kelompok BKR, 2. terlaksannya kegiatan pembinaan pada kelompok BKR 3, terlaksananya koordinasi dan dukungan antara penyuluh dengan pemerintah tingkat kelurahan dan jajarannya1, masih kurangnya alat edukasi pada kelompok BKR, 2. kurangnya partisifasi masyarakat tentang adanya kelompok bkR di wilayahnya, 2. masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang dampak baiknya kegiatan BKR pada Masyarakat, 3.terjadinya beberapa kegiatan yang tidak di laksanakan di karenakan adanya rasionalisasi anggaran, 4. tidak ada alokasi anggaran untuk pembinaan kelompok.1. melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman tentang apa manfaat jika mengikuti kegiatan BKR, 2. memaksimalkan jadwal pertemuan dengan kader BKR dan menambah alat Edukasi kepada kelompok BKR, 3. penyusunan anggaran berdasarakan skala prioritas program kegiatan.
50
18,1Jumlah Anggota BKR yang Ber-KB406711709
51
18,2Jumlah Anggota Kelompok BKR1079626401
52
19Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB (18.1/18.2X100)8,899,39#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1.Terbentuknya sekolah Lansia di 15 kecamatan, 1 sekolah/kecamatan, 2. terlaksannya kegiatan pembinaan pada kelompok BKL 3, terlaksananya koordinasi dan dukungan antara penyuluh dengan pemerintah tingkat kelurahan dan jajarannya1, tidak adanya alat edukasi pada kelompok BKL, 2. kurangnya partisifasi masyarakat tentang adanya kelompok bkl di wilayahnya, 2. masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang dampak baiknya kegiatan BKL pada Masyarakat, 3.terjadinya beberapa kegiatan yang tidak di laksanakan di karenakan adanya rasionalisasi anggaran, 4. tidak ada alokasi anggaran untuk pembinaan kelompok.1. perlu adanya pengadaan alat Edukasi untuk Kelopok BKL dan berada pada tiap sekolah lansia, 2. di perlukan adanya sosialisasi tentang pentingnya pemahaman tentang perawatan terhadap lansia dan pembentukan sekolah lansia perlu di kembangkan, 3. penyusunan anggaran berdasarakan skala prioritas program kegiatan.
53
19,1Jumlah Anggota BKL yang Ber-KB11601408
54
19,2Jumlah Anggota Kelompok BKL1304715002
55
20Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (19.1/19.2X100)86,6793,33#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1. Adanya peran aktif mitra kerja
2. telah terbentuknya PPKS di 12 Kecamatan di Kota Makassar
3. terbitnya SK PPKS di 12 Kecamatan.		1. belum ada pembinaan langsung terkait PPKS di balai, 2. kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan PPKS ( Pusat Pelayanan Keluarga sejahtera) di balai UPT kecamatan. 3. tidak ada alokasi anggaran untuk pembinaan PPKS1. perlu adanya pembinaan dan pelatihan terhadap kader PPKS di 12 kecamatan, 2. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa itu PPKS. 3. dalam penyusunan anggaran perlu dukungan anggaran sesuai dengan skala prioritas program PPKS
56
20,1Jumlah PPKS1314
57
20,2Jumlah Kecamatan1515
58
21Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (20.1/20.2X100)10801127#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1. terbentuknya PIK-R pada jalur pendidikan dan masyarakat, 2. adanya dukungan para pembina yang berada di sekolah tentang pentingnya kelompok PIK R di tiap sekolah. 3. meningkatnya pengetahuan remaja tentang pentingnya pengetahuan tentang gizi remaja, seks di luar nikah dll, 4. sudah adanya dukungan anggaran untuk pembinaan PIK-R1. pembinaan PIK R masih terbatas belum tersasar semua kelompok baik PIK R jalur Pendidikan Maupun jalur Masyarakat. 2. anggaran operasional kelompok belum mencukupi1. perlu adanya pembinaan dan sosialisasi ke semua kelompok PIK R. 2. dalam penyusunan anggaran perlu dukungan anggaran sesuai dengan skala prioritas program Kegiatan Kelompok PIK R.
59
21,1Jumlah PIK R/M162169
60
21,2Jumlah Kecamatan1515
61
22Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk (21.1/21.2X100)100100#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
62
22,1Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan99981. Adanya komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana serta dukungan lintas sektor hingga tingkat kelurahan.
2. pemanfaatan teknologi informasi turut mendukung koordinasi dan pelaporan program
3. Tersedianya kader KB pada seluruh kelurahan serta kader di tingkat RW yang mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana.
4. Sinergi antara PLKB/PKB, kader KB, pemerintah kelurahan, dan lintas sektor menjadi kekuatan dalam pelaksanaan penyuluhan, pendataan, serta pembinaan sasaran. 		1. Jumlah PLKB/PKB belum sebanding dengan jumlah 153 kelurahan. Minimal Jumlah Ideal penyuluh mencapai sekitar 80% dari jumlah kelurahan (±122 orang), dan untuk kondisi saat ini ada beberapa PLKB/PKB yang membina lebih dari dua kelurahan pada wilayah dengan jumlah penduduk dan pasangan Usia Subur yang besar. Kondisi tersebut menyebabkan beban kerja tinggi, frekuensi pembinaan dan penyuluhan kurang optimal, serta pendampingan kelompok kegiatan dan Kampung KB belum dapat dilakukan secara maksimal.
2. Kapasitas kader KB belum merata karena sekitar 35% merupakan kader baru yang masih memerlukan peningkatan pemahaman mengenai Program Bangga Kencana, sehingga peran kader dalam mendukung penyuluhan dan pembinaan belum optimal. 		1. Memaksimalkan peran ASN, PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan PJLP yang ditempatkan di Balai Penyuluhan KB untuk membantu pelaksanaan kegiatan PKB/PLKB,khususnya pada penyuluh yang menangani lebih dari satu kelurahan
2. Optimalisasi pembagian wilayah binaan, berdasarkan Tingkatan Jabatan Fungsional Penyuluh KB.
3. Pembinaan dan pendampingan kepada kader KB,
4. peningkatan kapasitas PKB/PLKB melalui pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis agar kompetensinya semakin baik dan selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Koordinasi kepada Kementerian untuk meminta Penambahan Tenaga PKB/PLKB
63
22,2Jumlah PKB/PLKB9998
64
23Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahterah (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri (22.1/22.2*100)33,2333,39#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!a.Melakukan pembinaan kader kelompok UPPKA yang ber-KB Mandiri
ditingkat lini lapangan
43
b. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor
c. Memberikan Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan
kesejahteraan keluarga bagi kader UPPKA yang ber-KB Mandiri.		1. belum adanya bantuan alat guna menunjang usaha pada kelompok UPPKA. 2. modal masih memakai modal sendiri 3, berkurangnya kegiatan sosialisasi tentang pentingnya peningkatan UPPKA dalam mencegah terjadinya Stunting 4. pada triwulan ke 2 belum ada kegiatan berjalan karena menyesuaikan jadwal anggaran kas pada BIdang KS dan selanjutnya terjadinanya rasionalisasi anggaran.
a. Meningkatkan pembinaan kader kelompok UPPKA yang ber-KB Mandiri
ditingkat lini lapangan.
b. Meningkatkan dukungan mitra kerja dalam pelaksanaan kegiatan kelompok
UPPKA yang ber-KB Mandiri.
c. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keikut sertaan keluarga
sasaran dalam kelompok kegiatan UPPKA. d. dalam penyusunan anggaran perlu dukungan anggaran sesuai dengan skala prioritas program Kegiatan Kelompok UPPKA
65
23,1Jumlah Anggota Kelompok UPPKS yang Ber-KB Mandiri16591709
66
23,2Jumlah Anggota Kelompok UPPKS49925118
67
24Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan (23.1/23.2X100)753,59753,59#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
68
24,1Jumlah Petugas Pembantu Pembina KB Desa11531153Kota Makassar memiliki jaringan kader Institusi Masyarakat Pembantu Pembina Keluarga Berencana (IMP) yang tersebar di seluruh wilayah, terdiri atas 153 orang PPKBD sebagai koordinator kader di tingkat kelurahan dan sekitar 1.000 orang Sub PPKBD yang bertugas di tingkat RW. Keberadaan kader tersebut menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana melalui kegiatan pendataan keluarga, penyuluhan, edukasi, dan pendampingan masyarakat. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas PPKB juga memberikan honorarium kepada kader KB sesuai Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2022 sebagai bentuk apresiasi atas kinerja kader. Selain itu, Dinas PPKB telah mengembangkan inovasi SIKEDE (Sistem Kinerja Kader) sebagai media pemantauan dan pengukuran kinerja kader secara objektif, sehingga pelaksanaan tugas kader lebih terukur, terdokumentasi, dan menjadi dasar evaluasi serta pembinaan kader secara berkelanjutan.Sekitar 40% kader KB pada Tahun 2026 merupakan kader baru, sehingga masih memerlukan proses adaptasi dan peningkatan pemahaman terhadap Program Bangga Kencana serta tugas dan fungsi kader. Selain itu, masih terdapat beberapa kader baru yang belum mampu melaksanakan tugas secara optimal sehingga terjadi pergantian kader hampir setiap bulan. Kondisi tersebut berdampak pada kesinambungan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan memerlukan pembinaan yang lebih intensif dari PKB/PLKB.Dinas PPKB Kota Makassar melaksanakan orientasi, pelatihan, bimbingan teknis, serta pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada PPKBD dan Sub PPKBD, khususnya kader baru, agar mampu melaksanakan tugas sesuai standar Program Bangga Kencana. Pemanfaatan SIKEDE (Sistem Kinerja Kader) terus dioptimalkan sebagai instrumen monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja kader secara berkala. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap kinerja kader serta mengusulkan perubahan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2022 agar pengaturan mengenai kader IMP lebih sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan penyelenggaraan Program Bangga Kencana, termasuk penyesuaian mekanisme pembinaan, penilaian kinerja, dan pemberian honorarium
69
24,2Jumlah Desa/Kelurahan153153
70
25Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (24.1/24.2X100)48,47#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Kesadaran masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi semakin meningkatKeterbatasan alokon dikarenakan keterlambatan penyediaan, ketidaksesuaian antara usulan kebutuhan dan realisasi, tidak semua faskes aktif melaporkan kebutuhan dan pemakaianSosialisasi dan edukasi masyarakat tentang KB, Koordinasi intensif dengan BKKBN Provinsi, Penyusunan perencanaan kebutuhan yang lebih akurat, Peningkatan sistem pelaporan logistik, Pengaturan distribusi berkala ke faskes, Penguatan manajemen gudang Alokon peningkatan kapasitas SDM pengelolaan logistik, monitoring dan evaluasi berkala
71
25,1Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota3751737814
72
25,2Perkiraan Permintaan Masyarakat7740577405
73
26Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (24.1/24.2X100)76,43#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Jumlah pesrta JKN di suatu wilayah, kepadatan penduduk dan kepastian pembayaran dari BJS KesehatanKetersediaan tenaga medis, kelengkapan alat dan fasilitas, proses kredensialing dan akreditasi, kemampuan mengelola klaim BJS, Sistem IT dan PelaporanSosialisasi dan advokasi contohnya edukasi manfaat kerjasama, Fasilitasi proses kredensialing dan kerjasama yang berkaitan dengan pelayan KB, peningkatan kapasitas SDM misal Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi, Dukungan pemenuhan sarana dan prasarana seperti IUD KIT dan Implant KIT, Penguatan sistem IT dan pelaporan, Penguatan koordinasi lintas sektor, monitoring dan evaluasi berkala
74
26,1Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS120158
75
26,2Jumlah Faskes dan Jejaring157158
76
27Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Daerah (27.1/27.2X100)100100#DIV/0!#DIV/0!100
77
27,1Jumlah Informasi Data Mikro Keluarga yang Tersedia290.139290.139290.139
78
27,2Jumlah Seluruh Informasi Data Mikro Keluarga290.139290.139290.139
79
28Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (29.1/29.2x100)10099,76#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
80
28,1Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga12291226
81
28,2Jumlah kelompok kegiatan12291229
82
29Cakupan Keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (30.1/30.2x100)47,0455,22#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
83
29,1Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang2497227742
84
29,2Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak5309150243
85
30Rata-rata usia kawin pertama wanita (31.1 / 31.2)2121#DIV/0!#DIV/0!21
86
30,1Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurut usia kawin pertama)294621629462162946216
87
30,2Jumlah wanita menurut usia kawin pertama140296140296140296
88
31Persentase pembiayaan program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga melalui APBD (32.1/32.2x100)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
89
31,1Jumlah anggaran untuk urusan PPKB
90
31,2Jumlah APBD
91
32Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 aspek
92
33Persentase Remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)#DIV/0!
93
33,1Jumlah Remaja yang terkena infeksi menular Seksual (IMS)
94
33,2Jumlah Remaja
95
34persentase sektor yang tersosialisasi konsep pembagunan berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/Indeks Pembagunan Berwawasan Kependudukan)100100#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Adanya komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung implementasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Dukungan pimpinan OPD, koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan sosialisasi dan advokasi oleh DPPKB mendorong meningkatnya pemahaman perangkat daerah terhadap konsep PBK dan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK). Selain itu, tersedianya data kependudukan dan forum koordinasi antar-OPD menjadi pendukung dalam pengintegrasian isu kependudukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.Pemahaman mengenai konsep PBK dan metode pengukuran IPBK masih belum merata di seluruh OPD. Pergantian pejabat maupun pengelola program menyebabkan perlunya sosialisasi secara berulang. Selain itu, sebagian perangkat daerah masih menganggap isu kependudukan sebagai tanggung jawab DPPKB sehingga integrasi perspektif kependudukan dalam penyusunan program dan kegiatan belum optimal. Keterbatasan pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perencanaan juga masih menjadi tantangan.DPPKB akan terus melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan bimbingan teknis mengenai konsep PBK dan IPBK kepada seluruh OPD secara berkelanjutan. Pendampingan akan dilakukan dalam mengintegrasikan indikator kependudukan ke dalam dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Selain itu, koordinasi lintas sektor akan diperkuat melalui forum perangkat daerah, monitoring dan evaluasi penerapan PBK akan dilaksanakan secara berkala, serta mendorong setiap OPD memanfaatkan data kependudukan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan sehingga target 100% OPD memahami dan menerapkan konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dapat tercapai.
96
34,1Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang terpapar5252
97
34,2Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang ada5252
98
35Cakupan Ketersediaan dan didistribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota17,69#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Minat masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi semakin meningkat, bertambahnya faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan DPPKB untuk permintaan Alokon Keterlambatan penyediaan Alat kontrasepsi dari gudang BKKBN provinsi ke gudang alokon Kota Koordinasi intensif dengan BKKBN Provinsi, Penyusunan perencanaan kebutuhan yang lebih akurat, Peningkatan sistem pelaporan logistik, Pengaturan distribusi berkala ke faskes, Penguatan manajemen gudang Alokon peningkatan kapasitas SDM pengelolaan logistik, monitoring dan evaluasi berkala
99
35,1Persediaan alat dan obat Kontrasepsi98756120
100
35,2Rata-rata Pemakaian alat dan obat Kontrasepsi per bulan17473550