ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Indikator Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
2
Aspek :Kesejahteraan Masyarakat
3
Bidang Urusan :Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana
4
SKPD Penanggung Jawab :Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5
6
No.Indikator KinerjaTAHUN 2026REALISASIKETERANGANREALISASI ANGGARANFAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN
7
TRIWULAN ITRIWULAN IITRIWULAN IIITRIWULAN IVPENDORONGPENGHAMBATTINDAK LANJUT
8
1Laju Pertumbuhan Penduduk-0,16
9
2Total fertility Rate2,01
10
3Keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera
(1.1/1.2 x 100)		#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
11
3,1Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
12
3,2Jumlah Keluarga
13
4Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB
(5.1/5.2 x 100)		75,00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!75,00
14
4,1Jumlah Perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB3939
15
4,2Jumlah semua perangkat Daerah5252
16
5Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan menanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
(6.1/6.2 x 100)		75#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!75
17
5,1Jumlah Perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengedalian Penduduk3939
18
5,2Jumlah semua perangkat Daerah5252
19
6Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk11
20
7Jumlah sektor yang meyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan3434
21
8Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan pendidikan Formal, non Formal dan Informal yang melakukan pendidikan kependudukan88
22
9Rata-rata Jumlah anak perkeluarga
(9.1/9.2 x 100)		1,34#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1,34
23
9,1Jumlah anak390021390021
24
9,2Jumlah Keluarga290139290139
25
10Rasio Akseptor
(10.1/10.2 x 100)		66,20#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
26
10,1Jumlah Akseptor KB94720
27
10,2Jumlah pasangan usia subur143088
28
11Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 thn
(11.1/11.2 x 100)		66,20#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
29
11,1Jumlah peserta KB Aktif94720
30
11,2Jumlah pasangan usia subur143088
31
12Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 -19) per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)
(12.1/12.2 x 1000)		26,1#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!26,1
32
12,1Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-1912001200
33
12,2Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-194597445974
34
13Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 Tahun13,68#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!13,68
35
13,1Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 tahun1957019570
36
13,2Jumlah pasangan usia subur143088143088
37
14Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
(13.1/13.2 x 100)		4,25#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
38
14,1Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani6082
39
14,2Jumlah pasangan usia subur143088
40
15Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
(14.1/14.2 x 100)		34,93#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
41
15,1Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP33086
42
15,2Jumlah akseptor KB94720
43
16Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
(15.1/15.2 x 100)		51,06#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
44
16,1Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi48368
45
16,2Jumlah akseptor KB94.720
46
17Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB (16.1/16.2X100)65,85#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!pendorongpenghambattindak lanjut
47
17,1Jumlah Anggota Kelompok BKB Yang Ber-KB15.4341. tersedianya alat Edukasi berupa BKB KIT stunting pada kelompok poktan BKB. 2. adanya pelatihan pada penyuluh tentang penggunaan alat edukasi, 3. terlaksananya koordinasi dan dukungan antara penyuluh dengan pemerintah tingkat kelurahan dan jajarannya1. kurangnya partisifasi masyarakat tentang adanya kelompok bkb di wilayahnya, 2. masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang dampak baiknya kegiatan BKB pada Masyarakat, 3.terjadinya beberapa kegiatan yang tidak di laksanakan di karenakan adanya rasionalisasi anggaran, 4. tidak ada alokasi anggaran untuk pembinaan kelompok.1. melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman tentang apa manfaat jika mengikuti kegiatan BKB, 2. memaksimalkan jadwal pertemuan dengan kader BKB dan menambah alat Edukasi kepada kelompok BKB, 3. penyusunan anggaran berdasarakan skala prioritas program kegiatan.
48
17,2Jumlah Anggota Kelompok BKB23.438
49
18Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB (17.1/17.2X100)37,67#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1. tersedianya alat edukasi berupa buku KIT Siap Nika yang di peruntukan ke kelompok BKR, 2. terlaksannya kegiatan pembinaan pada kelompok BKR 3, terlaksananya koordinasi dan dukungan antara penyuluh dengan pemerintah tingkat kelurahan dan jajarannya1, masih kurangnya alat edukasi pada kelompok BKR, 2. kurangnya partisifasi masyarakat tentang adanya kelompok bkR di wilayahnya, 2. masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang dampak baiknya kegiatan BKR pada Masyarakat, 3.terjadinya beberapa kegiatan yang tidak di laksanakan di karenakan adanya rasionalisasi anggaran, 4. tidak ada alokasi anggaran untuk pembinaan kelompok.1. melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman tentang apa manfaat jika mengikuti kegiatan BKR, 2. memaksimalkan jadwal pertemuan dengan kader BKR dan menambah alat Edukasi kepada kelompok BKR, 3. penyusunan anggaran berdasarakan skala prioritas program kegiatan.
50
18,1Jumlah Anggota BKR yang Ber-KB4067
51
18,2Jumlah Anggota Kelompok BKR10796
52
19Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB (18.1/18.2X100)8,89#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1.Terbentuknya sekolah Lansia di 15 kecamatan, 1 sekolah/kecamatan, 2. terlaksannya kegiatan pembinaan pada kelompok BKL 3, terlaksananya koordinasi dan dukungan antara penyuluh dengan pemerintah tingkat kelurahan dan jajarannya1, tidak adanya alat edukasi pada kelompok BKL, 2. kurangnya partisifasi masyarakat tentang adanya kelompok bkl di wilayahnya, 2. masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang dampak baiknya kegiatan BKL pada Masyarakat, 3.terjadinya beberapa kegiatan yang tidak di laksanakan di karenakan adanya rasionalisasi anggaran, 4. tidak ada alokasi anggaran untuk pembinaan kelompok.1. perlu adanya pengadaan alat Edukasi untuk Kelopok BKL dan berada pada tiap sekolah lansia, 2. di perlukan adanya sosialisasi tentang pentingnya pemahaman tentang perawatan terhadap lansia dan pembentukan sekolah lansia perlu di kembangkan, 3. penyusunan anggaran berdasarakan skala prioritas program kegiatan.
53
19,1Jumlah Anggota BKL yang Ber-KB1160
54
19,2Jumlah Anggota Kelompok BKL13047
55
20Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (19.1/19.2X100)86,67#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1. Adanya peran aktif mitra kerja
2. telah terbentuknya PPKS di 12 Kecamatan di Kota Makassar
3. terbitnya SK PPKS di 12 Kecamatan.		1. belum ada pembinaan langsung terkait PPKS di balai, 2. kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan PPKS ( Pusat Pelayanan Keluarga sejahtera) di balai UPT kecamatan. 3. tidak ada alokasi anggaran untuk pembinaan PPKS1. perlu adanya pembinaan dan pelatihan terhadap kader PPKS di 12 kecamatan, 2. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa itu PPKS. 3. dalam penyusunan anggaran perlu dukungan anggaran sesuai dengan skala prioritas program PPKS
56
20,1Jumlah PPKS13
57
20,2Jumlah Kecamatan15
58
21Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (20.1/20.2X100)1080#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1. terbentuknya PIK-R pada jalur pendidikan dan masyarakat, 2. adanya dukungan para pembina yang berada di sekolah tentang pentingnya kelompok PIK R di tiap sekolah. 3. meningkatnya pengetahuan remaja tentang pentingnya pengetahuan tentang gizi remaja, seks di luar nikah dll, 4. sudah adanya dukungan anggaran untuk pembinaan PIK-R1. pembinaan PIK R masih terbatas belum tersasar semua kelompok baik PIK R jalur Pendidikan Maupun jalur Masyarakat. 2. anggaran operasional kelompok belum mencukupi1. perlu adanya pembinaan dan sosialisasi ke semua kelompok PIK R. 2. dalam penyusunan anggaran perlu dukungan anggaran sesuai dengan skala prioritas program Kegiatan Kelompok PIK R.
59
21,1Jumlah PIK R/M162
60
21,2Jumlah Kecamatan15
61
22Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk (21.1/21.2X100)100#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
62
22,1Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan991. beberapa PKB/PLKB Membina Kelurahan Lebih Dari Satu1. Peningkatan Kapasitas Penyuluh KB dalam pelaksanaan Penyuluhan Program Bangga Kencana
63
22,2Jumlah PKB/PLKB99
64
23Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahterah (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri (22.1/22.2*100)33,23#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!a.Melakukan pembinaan kader kelompok UPPKA yang ber-KB Mandiri
ditingkat lini lapangan
43
b. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor
c. Memberikan Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan
kesejahteraan keluarga bagi kader UPPKA yang ber-KB Mandiri.		1. belum adanya bantuan alat guna menunjang usaha pada kelompok UPPKA. 2. modal masih memakai modal sendiri 3, berkurangnya kegiatan sosialisasi tentang pentingnya peningkatan UPPKA dalam mencegah terjadinya Stunting 4. pada triwulan ke 2 belum ada kegiatan berjalan karena menyesuaikan jadwal anggaran kas pada BIdang KS dan selanjutnya terjadinanya rasionalisasi anggaran.
a. Meningkatkan pembinaan kader kelompok UPPKA yang ber-KB Mandiri
ditingkat lini lapangan.
b. Meningkatkan dukungan mitra kerja dalam pelaksanaan kegiatan kelompok
UPPKA yang ber-KB Mandiri.
c. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keikut sertaan keluarga
sasaran dalam kelompok kegiatan UPPKA. d. dalam penyusunan anggaran perlu dukungan anggaran sesuai dengan skala prioritas program Kegiatan Kelompok UPPKA
65
23,1Jumlah Anggota Kelompok UPPKS yang Ber-KB Mandiri1659
66
23,2Jumlah Anggota Kelompok UPPKS4992
67
24Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan (23.1/23.2X100)755,56#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!100
68
24,1Jumlah Petugas Pembantu Pembina KB Desa1156Jumlah Petugas Pembantu Pembina KB ada setiap Kelurahan dan dan Setiap RT RWBanyaknya Petugas Pembantu Pembina KB yang baru sehingga masih kurang paham terhadap program Bangga Kencana 1. Peningkatan Kapasitas Petugas Pembantu Pembina KB, secara langsung Oleh Masing masing Penyuluh KB setiap kelurahan. 2. Peningkatan Kapasitas kader oleh DPPKB
69
24,2Jumlah Desa/Kelurahan153
70
25Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (24.1/24.2X100)48,47#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Kesadaran masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi semakin meningkatKeterbatasan alokon dikarenakan keterlambatan penyediaan, ketidaksesuaian antara usulan kebutuhan dan realisasi, tidak semua faskes aktif melaporkan kebutuhan dan pemakaianSosialisasi dan edukasi masyarakat tentang KB, Koordinasi intensif dengan BKKBN Provinsi, Penyusunan perencanaan kebutuhan yang lebih akurat, Peningkatan sistem pelaporan logistik, Pengaturan distribusi berkala ke faskes, Penguatan manajemen gudang Alokon peningkatan kapasitas SDM pengelolaan logistik, monitoring dan evaluasi berkala
71
25,1Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota37517
72
25,2Perkiraan Permintaan Masyarakat77405
73
26Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (24.1/24.2X100)76,43#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Jumlah pesrta JKN di suatu wilayah, kepadatan penduduk dan kepastian pembayaran dari BJS KesehatanKetersediaan tenaga medis, kelengkapan alat dan fasilitas, proses kredensialing dan akreditasi, kemampuan mengelola klaim BJS, Sistem IT dan PelaporanSosialisasi dan advokasi contohnya edukasi manfaat kerjasama, Fasilitasi proses kredensialing dan kerjasama yang berkaitan dengan pelayan KB, peningkatan kapasitas SDM misal Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi, Dukungan pemenuhan sarana dan prasarana seperti IUD KIT dan Implant KIT, Penguatan sistem IT dan pelaporan, Penguatan koordinasi lintas sektor, monitoring dan evaluasi berkala
74
26,1Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS120
75
26,2Jumlah Faskes dan Jejaring157
76
27Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Daerah (27.1/27.2X100)100#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!100
77
27,1Jumlah Informasi Data Mikro Keluarga yang Tersedia290.139290.139
78
27,2Jumlah Seluruh Informasi Data Mikro Keluarga290.139290.139
79
28Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (29.1/29.2x100)100#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
80
28,1Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga1229
81
28,2Jumlah kelompok kegiatan1229
82
29Cakupan Keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (30.1/30.2x100)47,04#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
83
29,1Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang24972
84
29,2Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak53091
85
30Rata-rata usia kawin pertama wanita (31.1 / 31.2)21#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!21
86
30,1Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurut usia kawin pertama)29462162946216
87
30,2Jumlah wanita menurut usia kawin pertama140296140296
88
31Persentase pembiayaan program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga melalui APBD (32.1/32.2x100)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
89
31,1Jumlah anggaran untuk urusan PPKB
90
31,2Jumlah APBD
91
32Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 aspek
92
33Persentase Remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)#DIV/0!
93
33,1Jumlah Remaja yang terkena infeksi menular Seksual (IMS)
94
33,2Jumlah Remaja
95
34persentase sektor yang tersosialisasi konsep pembagunan berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/Indeks Pembagunan Berwawasan Kependudukan)100#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
96
34,1Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang terpapar52
97
34,2Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang ada52
98
35Cakupan Ketersediaan dan didistribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota17,69#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!Minat masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi semakin meningkat, bertambahnya faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan DPPKB untuk permintaan Alokon Keterlambatan penyediaan Alat kontrasepsi dari gudang BKKBN provinsi ke gudang alokon Kota Koordinasi intensif dengan BKKBN Provinsi, Penyusunan perencanaan kebutuhan yang lebih akurat, Peningkatan sistem pelaporan logistik, Pengaturan distribusi berkala ke faskes, Penguatan manajemen gudang Alokon peningkatan kapasitas SDM pengelolaan logistik, monitoring dan evaluasi berkala
99
35,1Persediaan alat dan obat Kontrasepsi9875
100
35,2Rata-rata Pemakaian alat dan obat Kontrasepsi per bulan1747