PEMETAAN MCSP AREA PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2026.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N
1	NO	TUJUAN PENCEGAHAN KORUPSI	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN	NILAI MAKSIMAL (JIKA TERPENUHI DENGAN MAKSIMAL)	NILAI YANG TELAH DI VERIFIKASI	NILAI FINAL SETELAH QUALITY ASSURANCE	LINK EVIDENCE (GOOGLE DRIVE)	KENDALA PEMENUHAN DOKUMEN / STATUS PEMENUHAN

2
3	1	Pemda menetapkan regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang digunakan sebagai dasar dalam pemberian izin.	Kebijakan dan Regulasi Tata Ruang	DTRB	Perda RTRW	RDTR sudah selesai dibandingkan dengan jumlah kewajiban pembuatan RDTR sesuai yang diamanatkan dalam RTRW, penilaian proporsional.	70.00	0.00				Catatan:
4					Perda/Perkada RDTR		70.00	0.00				Jika hanya sebagian RDTR yang telah selesai dipublikasikan di website pemda maka dinilai proporsional (contoh: 5 RDTR telah selesai, dengan 2 RDTR yang sudah dipublikasikan di website pemda, maka dinilai 2/5 x 15)
5					Data (shortlist) jumlah kewajiban pembuatan RDTR yang diamanatkan dalam RTRW	RDTR dalam proses penyusunan dibandingkan dengan jumlah kewajiban pembuatan RDTR sesuai yang diamanatkan dalam RTRW (RDTR dalam proses penyusunan dibuktikan dengan dokumen Materi Teknis RDTR, KLHS, Ranperkada RDTR), Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021, penilaian proporsional.	20.00	0.00				- Ada di link format dokumennya. - Jika RDTR sudah selesai, harus dipublikasikan di web pemda. - Jika sedang proses, maka lampirkan dokumen Materi Teknis RDTR, KLHS, dan Ranperkada RDTR
6					Tautan (link) website pemda yang memuat Perda RDTR (termasuk lampiran) sudah dipublikasikan;	RDTR (termasuk lampiran) yang telah selesai sudah dipublikasikan di website pemda, penilaian proporsional	15.00	0.00
7					Screenshot pada OSS bahwa RDTR telah terintegrasi OSS.	RDTR yang telah selesai sudah terintegrasi dengan OSS, penilaian proporsional	15.00	0.00
8	2	Kecukupan regulasi agar dapat melaksanakan pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan baik dan terhindar dari prkatek korupsi	Kecukupan dan kepatuhan regulasi pada pelayanan perizinan	DPMPTSP	1. Dokumen SOP rekomendasi teknis terkait: a. Persetujauan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	SOP terkait PKKPR, PBG, AMDAL, UKL-UPL, dan SLF	50.00	0.00
9				DPMPTSP	SOP terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
10				DLHK	SOP terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)					3. SOP KA AMDAL Tahun 2025.pdf
11				DLHK	SOP terkait Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)					1. SOP UKL-UPL Tahun 2025.pdf
12				DTRB	SOP terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
13				DPMPTSP	SOP Terintegrasi antara DPMPTSP dengan OPD Teknis untuk memastikan ketepatan waktu penerbitan perizinan dan nonperizinan (minimal 5 SOP terintegrasi antara DPMPTSP dan OPD Teknis yang jumlah permohonan paling banyak)	SOP penerbitan rekomendasi teknis yang sudah terintegrasi dengan penerbitan perizinan (minimal 5 SOP)	50.00	0.00		SOP TERINTEGRASI TTD PAK BUPATI 2025.pdf		KPK akan mengcapture kesesuaian antara SOP dengan alur perizinan yang terjadi
14										1. SOP UKL-UPL Tahun 2025.pdf
15										3. SOP KA AMDAL Tahun 2025.pdf
16										2. SOP ANDAL & RKL RPL Tahun 2025.pdf
17										SOP_MAL dan GERAI PELAYANAN PUBLIK-1-4.pdf
18	3	Pelaksanaan penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	Pelaksanaan dan Proses Pelayanan Perizinan	DPMPTSP	Tangkap layar (screen capture) Status Perizinan pada dashboard aplikasi OSS (1 Januari – 30 Sept 2026)		0.00	0.00		Tangkap layar (screen capture) Status Perizinan pada dashboard aplikasi OSS (1 Januari – 30 Sept 2026)
19					Tabel Excel Detail Perizinan Berusaha yang di-download dari menu “Detail Perizinan Berusaha” di dashboard OSS (1 Januari - 30 Sept 2026)	Perhitungan penilaian proporsional berdasarkan jumlah izin terbit dibandingkan dengan jumlah permohonan yang masuk	50.00	0.00		Rekap Perizinan Berusaha yang di-download dari menu Detail Perizinan Berusaha di dashboard OSS_1 Januari -28 Agustus 2026 (1).xlsx
20					Tabel Excel rekapitulasi permohonan perizinan yang memerlukan rekomendasi teknis (terkait: PKKPR, PBG, AMDAL, UKL-UPL, SLF) pada tahun 2025 & 2026	Tabel Excel daftar perizinan yang membutuhkan rekomendasi teknis dilengkapi status penyelesaian pada tahun 2025 dan 2026	50.00	0.00		DATA PERIZINAN
21	4	Adanya saluran pengaduan dan publikasi penanganan pengaduan masyarakat oleh Pemda	Layanan Pengaduan	DPMPTSP	Link website Kanal Pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat secara online/offline	Kanal Pengaduan pelayanan masyarakat online/offline yang dapat diakses masyarakat.	15.00	0.00		LINK PENGADUAN DPMPTSP		Kanal pengaduan selain SP4N lapor ataupun kanal pengaduan secara offline dapat dilampirkan. Laporan pengaduan Januari 2025 sampai Juni 2026.
22				Disdik						KANAL PENGADUAN
23				Dinkes						Link Website Kanal Pengaduan
24				Disdukcapil
25				DPMPTSP	Link, dan/atau screenshot Publikasi secara online (link website, media sosial, dll.), dan/atau offline (papan informasi, media cetak, dll.) terkait layanan perizinan, pendidikan, kesehatan, dan dukcapil yang memuat hal-hal berikut: a. Data statistik jumlah dan jenis pengaduan yang masuk b. Status tindak lanjut pengaduan (proses, selesai, tidak dapat ditindaklanjuti), dan c. Jumlah dan/atau persentase penanganan pengaduan.	Publikasi secara online (link website, media sosial, dll.), dan/atau offline (papan informasi, media cetak, dll.) terkait layanan perizinan, pendidikan, kesehatan, dan dukcapil yang memuat hal-hal berikut: (1) Data statistik jumlah dan jenis pengaduan yang masuk, (2) Status tindak lanjut pengaduan (proses, selesai, tidak dapat ditindaklanjuti), dan (3) Jumlah dan persentase penanganan pengaduan. Jika data dapat diakses masyarakat dan memuat 3 poin publikasi	45.00	0.00		EVIDEN PENGADUAN DPMPTSP		Publikasi bentuknya bebas, yang penting memuat minimal informasi yang diminta di pedoman.
26				Disdik						PUBLIKASI PENGADUAN
27				Dinkes						Publikasi Pengaduan
28				Disdukcapil
29				DPMPTSP	Laporan tindak lanjut aduan oleh DPMPTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dukcapil	Laporan tindak lanjut aduan oleh DPMPTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dukcapil	40.00	0.00		DATA PENGADUAN		Untuk rekap tindak lanjut, sheetnya bisa disesuaikan untuk setiap tahunnya, atau dibuat 1 sheet untuk tahun 2025-2026.
30				Disdik						LAPORAN TL PENGADUAN
31				Dinkes						Tindak Lnjut Pengaduan Masyarakat
32				Disdukcapil
33	5	Adanya kebijakan dan regulasi dalam rangka pencegahan korupsi di layanan publik (perizinan, pendidikan, kesehatan, dan dukcapil)	Larangan gratifikasi/suap/ pemerasan pada Layanan Publik	DPMPTSP	Surat Edaran Kepala Daerah/Sekretaris Daerah terkait dengan larangan gratifikasi/suap/ pemerasan pungli di area pelayanan publik sektor perizinan, pendidikan, kesehatan, dan dukcapil pada tahun berjalan	Dinilai dari Surat Edaran Kepala Daerah/Sekretaris Daerah terkait dengan larangan gratifikasi/suap/pemerasan di area pelayanan publik sektor perizinan, pendidikan, kesehatan, dan dukcapil pada tahun berjalan	100.00	0.00		SURAT EDARAN		Ketika kanal pengaduannya sudah ada, Pemda seharusnya membuat surat edaran.
34				Disdik						SURAT EDARAN		Tahun ini harus buat lagi. Kenapa? karena surat edaran yang dibuat hanya berakhir di meja-meja pimpinan. Selain itu mengingatkan agar pelayanan publik berkesinambungan secara terus menerus.
35				Dinkes							Surat Edaran Larangan Gratifikasi
36				Disdukcapil
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100