ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
KOMPONEN DAN METODE PENILAIAN ASPEK KEUANGAN DAN BMN WTA 2025
3
4
5
6
NOINDIKATORBOBOTKETERANGANPENILAIANDATA DUKUNG
7
PILIHANJAWABANNILAISKORNAMA DOKUMENLINK DOKUMENCATATAN/KETERANGAN/PENJELASAN
8
A.Kinerja Pelaksanaan Anggaran (25%)25
9
1Nilai Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran5%a. Nilai IKPA ≥ 95
b. 89 ≤ nilai IKPA < 95
c. 70 ≤ nilai IKPA < 89
d. Nilai IKPA < 70		A/B/C/DA1,005
10
2Nilai Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran10%a. Nilai IKPA ≥ 95
b. 89 ≤ nilai IKPA < 95
c. 70 ≤ nilai IKPA < 89
d. Nilai IKPA < 70		A/B/C/DA1,0010
11
3Nilai Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran5%a. Nilai IKPA ≥ 95
b. 89 ≤ nilai IKPA < 95
c. 70 ≤ nilai IKPA < 89
d. Nilai IKPA < 70		A/B/C/DA1,005
12
4Komponen anggaran menggambarkan output yang dapat dimanfaatkan dan mendukung pencapaian sasaran program Eselon I.5%a. 100% anggaran menggambarkan output yang dapat dimanfaatkan dan mendukung sasaran program.
b. Anggaran yang menggambarkan output yang dapat dimanfaatkan dan mendukung sasaran program lebih dari 90% s.d. 99% dari total anggaran.
c. Anggaran yang menggambarkan output yang dapat dimanfaatkan dan mendukung sasaran program lebih dari 80% s.d 90% dari total anggaran.
d. Anggaran yang menggambarkan output yang dapat dimanfaatkan dan mendukung sasaran program sebesar 70% s.d 80% dari total anggaran.
e. Anggaran yang menggambarkan output yang dapat dimanfaatkan dan mendukung sasaran program kurang dari 70% dari total anggaran.		A/B/C/D/EA1,005
13
B.Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) (40%)40
14
1Ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBP-E1)2%a. Penyampaian LBP-E1 Semester I dan Semester II/Tahunan pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPPB-E1) ke Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) Tepat Waktu;
b. Penyampaian LBP-E1 Semester I atau Semester II/Tahunan pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPPB-E1) ke Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) Tepat Waktu;
c.Penyampaian LBP-E1 Semester I dan Semester II/Tahunan pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPPB-E1) ke Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) Tidak Tepat Waktu.		A/B/CA1,002
15
2Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN oleh Eselon I 2%a. Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Eselon I Semester I dan Semester II/Tahunan Tepat Waktu;
b. Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Eselon I Semester I atau Semester II/Tahunan Tepat Waktu; c. Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Eselon I Semester I dan Semester II/Tahunan Tidak Tepat Waktu. 		A/B/CA1,002
16
3Telah dilakukan penggolongan dan kodefikasi pada seluruh Barang Milik Negara (BMN) hasil pengadaan tahun berjalan.5%a. Apabila > 80% Barang Milik Negara (BMN) pengadaan tahun berjalan sudah ditempel kode registrasi Barang Milik Negara (BMN);
b. Apabila > 60% - 80% Barang Milik Negara (BMN) pengadaan tahun berjalan sudah ditempel kode registrasi Barang Milik Negara (BMN);
c. Apabila > 40% - 60% Barang Milik Negara (BMN) pengadaan tahun berjalan sudah ditempel kode registrasi Barang Milik Negara (BMN);
d. Apabila 20% - 40% Barang Milik Negara (BMN) pengadaan tahun berjalan sudah ditempel kode registrasi Barang Milik Negara (BMN);
e. Apabila < 20% Barang Milik Negara (BMN) pengadaan tahun berjalan sudah ditempel kode registrasi Barang Milik Negara (BMN).		A/B/C/D/EA1,005
17
4Tersedianya Daftar Barang Ruang (DBR), Daftar Barang Lainnya (DBL), Kartu Identitas Barang (KIB) yang dimutakhirkan. 5%a. Apabila > 80 % Barang Milik Negara (BMN) pada ruangan yang disampel telah dicatat pada Daftar Barang Ruang (DBR), Daftar Barang Lainnya (DBL), Kartu Identitas Barang (KIB);
b. Apabila > 60% - 80% Barang Milik Negara (BMN) pada ruangan yang disampel telah dicatat pada Daftar Barang Ruang (DBR), Daftar Barang Lainnya (DBL), Kartu Identitas Barang (KIB);
c. Apabila 40% - 50% Barang Milik Negara (BMN) pada ruangan yang disampel telah dicatat pada Daftar Barang Ruang (DBR), Daftar Barang Lainnya (DBL), Kartu Identitas Barang (KIB);
d. Apabila < 40% Barang Milik Negara (BMN) pada ruangan yang disampel telah dicatat pada Daftar Barang Ruang (DBR), Daftar Barang Lainnya (DBL), Kartu Identitas Barang (KIB).		A/B/C/DA1,005
18
5Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) yang telah diterbitkan dibanding dengan BMN yang tercatat di SIMAN5%a. Apabila Unit Eselon I telah memproses PSP BMN > 90% - 100% dari total BMN yang diperoleh;
b. Apabila Unit Eselon I telah memproses PSP BMN > 80% - 90% dari total BMN yang diperoleh;
c. Apabila Unit Eselon I telah memproses PSP BMN > 60% - 80% dari total BMN yang diperoleh.
d. Apabila Unit Eselon I telah memproses PSP BMN 40% - 60% dari total BMN yang diperoleh.
e. Apabila Unit Eselon I telah memproses PSP BMN < 40% dari total BMN yang diperoleh.		A/B/C/D/EA1,005
19
6Persentase BMN pengadaan tahun berjalan yang dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi organisasi4%a. Apabila > 80% Barang Milik Negara (BMN) dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas fungsi;
b. Apabila > 65 - 80% Barang Milik Negara (BMN) dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas fungsi;
c. Apabila 50% - 65% Barang Milik Negara (BMN) dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas fungsi;
d. Apabila BMN yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas fungsi <50%.		A/B/C/DA1,004
20
7Persentase Aset Tetap dalam kondisi Rusak Berat berdasarkan SIMAN yang telah diusulkan untuk dihapuskan.4%a. Apabila > 85% Aset Tetap dalam kondisi Rusak Berat telah diusulkan untuk dihapuskan.
b. Apabila > 70 - 85% Aset Tetap dalam kondisi Rusak Berat telah diusulkan untuk dihapuskan;
c.  Apabila 55% - 70% Aset Tetap dalam kondisi Rusak Berat telah diusulkan untuk dihapuskan;
d. Apabila Aset Tetap dalam kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan untuk dihapuskan < 55%.		A/B/C/DA1,004
21
8Persentase pemanfaatan Aset Tak Berwujud untuk pelaksanaan tugas dan fungsi4%a. Seluruh ATB pada Unit Eselon I telah dimanfaatkan.
b. Apabila > 80% s.d. 99% ATB pada Unit Eselon I telah dimanfaatkan.
c. Apabila > 60% s.d. 80% ATB pada Unit Eselon I telah dimanfaatkan.
d. Apabila 40% s.d. 60% ATB pada Unit Eselon I telah dimanfaatkan.
e. Apabila < 40% ATB pada Unit Eselon I telah dimanfaatkan.		A/B/C/D/EA1,004
22
9Persentase Aset Tak Berwujud (ATB) berdasarkan hasil inventarisasi evaluator tidak digunakan untuk operasional yang telah diusulkan penghapusannya ke Biro Keuangan5%a.    Bila > 85% Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan telah diusulkan untuk dihapuskan.
b.   Bila > 70 - 85% Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan telah diusulkan untuk dihapuskan;
c.    Bila 55% - 70% Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan telah diusulkan untuk dihapuskan;
d.   Bila Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan telah diusulkan untuk dihapuskan < 55%.		A/B/C/DA1,005
23
10Kesesuaian realisasi pengadaan kendaraan dinas jabatan dan operasional berdasarkan penelaahan RKBMN oleh DJKN.2%a. Apabila realisasi telah sesuai dengan Laporan penelaahan RKBMN oleh DJKN
b. Apabila realisasi belum sesuai dengan Laporan penelaahan RKBMN oleh DJKN		A/BA1,002
24
11Ketepatan Waktu penyampaian usulan RKBMN dari Eselon I ke Pengguna Barang2%a. Penyampaian Usulan RKBMN Eselon I kepada Pengguna Barang Tepat Waktu;
b. Penyampaian Usulan RKBMN Eselon I kepada Pengguna Barang Tidak Tepat Waktu.		A/BA1,002
25
C.Pengadaan Barang dan Jasa (35%)35
26
1Persentase Nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah diumumkan pada aplikasi SIRUP terhadap anggaran pengadaan di DIPA.10%a. Nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah diumumkan pada aplikasi SIRUP dibanding total anggaran pengadaan barang dan modal lebih dari 80%;
b. Nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah diumumkan pada aplikasi SIRUP dibanding total anggaran pengadaan barang dan modal > 60% s.d. 80%;
c. Nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah diumumkan pada aplikasi SIRUP dibanding total anggaran pengadaan barang dan modal 40% s.d. 60%;
d. Nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah diumumkan pada aplikasi SIRUP dibanding total anggaran pengadaan barang dan modal < 40% 		A/B/C/DA1,0010
27
2Pejabat Pengadaan yang mempunyai sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa5%a. Seluruh Pejabat Pengadaan mempunyai sertifikat pengadaan barang/jasa
b. Hanya sebagian Pejabat Pengadaan yang mempunyai sertifikat pengadaan barang/jasa
c. Tidak ada Pejabat Pengadaan yang mempunyai sertifikat pengadaan barang/jasa		A/B/CA1,005
28
3Persentase Alokasi produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.5%a. Apabila unit Eselon I telah mengalokasikan lebih dari 80% anggaran untuk penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri
b. Apabila unit Eselon I telah mengalokasikan >60 s.d. 80% anggaran untuk penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri
c. Apabila unit Eselon I telah mengalokasikan 40% s.d. 60% anggaran untuk penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri
d. Apabila unit Eselon I mengalokasikan kurang dari 40% anggaran untuk penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.		A/B/C/DA1,005
29
4Persentase capaian komitmen e-purchasing pada unit Eselon I10%a. Apabila pelaksanaan e-purchasing lebih dari 60% dari total komitmen/perencanaan e-purchasing
b. Apabila pelaksanaan e-purchasing 40% s.d. 60% dari total komitmen/perencanaan e-purchasing
c. Apabila pelaksanaan e-purchasing kurang dari 40% dari total komitmen/perencanaan e-purchasing		A/B/CA1,0010
30
5Tingkat penggunaan katalog sektoral oleh unit Eselon I.5%a. Seluruh Unit di Eselon I telah memanfaatkan Katalog Sektoral untuk pengadaan barang.
b. Sebagian Besar Unit di Eselon I telah memanfaatkan Katalog Sektoral untuk pengadaan barang.
c. Sebagian Kecil Unit di Eselon I telah memanfaatkan Katalog Sektoral untuk pengadaan barang.
d. Unit belum memanfaatkan Katalog Sektoral untuk pengadaan barang.		A/B/C/DA1,005
31
100%
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100