CASCADING 2026-2030 ok.xlsx

	D	E	K	N	S	Z	AG	AJ	AM	AV	AY	BB	BF	BH	BI	BO	BP	BU	CA	CH	CN	CT
1
2
3		POHON KINERJA
4		KECAMATAN BERUNTUNG BARU											ULTIMATE
5		* CATATAN : Tambahkan Cross Cutting di Kondisi yang berhubungan											Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
6													Indeks Pelayanan Publik
7
8
9														ULTIMATE			SASARAN
10														Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
11														Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
12
13
14	INTERMEDIATE			INTERMEDIATE		INTERMEDIATE		INTERMEDIATE											INTERMEDIATE
15	Meningkatnya Pengaduan yang ditindaklanjuti			Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan		Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pelayanan Kecamatan		Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana											Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
16	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti			Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses		Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik											Nilai Evaluasi Kecamatan
17
18
19	IMMEDIATE		IMMEDIATE		IMMEDIATE	IMMEDIATE	IMMEDIATE		IMMEDIATE		IMMEDIATE					IMMEDIATE					IMMEDIATE
20	Meningkatnya Kualitas Media Pengaduan		Meningkatnya Jenis Layanan Kecamatan Berbasis Teknologi Informasi		Meningkatnya Transparasi Informasi Pelayanan	Meningkatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan yang diterapkan	Perencanaan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan		Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang Memadai		Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum					Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat					Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
21	Persentase Jenis Media Pengaduan		Persentase Jenis Layanan Kecamatan yang menggunakan Teknologi Informasi		Persentase Data atau Informasi Pelayanan yang update	Persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan		Persentase Sarana dan Prasarana yang Terpelihara		Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti					Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana					Persentase Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum yang dilaksanakan
22
23
24	OUTPUT		OUTPUT		OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT		OUTPUT	IMMEDIATE		IMMEDIATE			IMMEDIATE	IMMEDIATE		IMMEDIATE	IMMEDIATE	IMMEDIATE	IMMEDIATE	IMMEDIATE
25	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengaduan		Tersedianya Prasarana Teknologi Informasi		Tersedianya Data yang dikelola	Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tersusunnya Perencanaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
26	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan		Jumlah Prasarana Teknologi Informasi yang tersedia		Jumlah Data yang dikelola	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpelihara	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
27
28
29	OUTPUT		OUTPUT		OUTPUT					OUTPUT		OUTPUT			OUTPUT	OUTPUT		OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT
30	Tersedianya Laporan Pengaduan		Tersedianya Pengelola Teknologi Informasi		Terbukanya Akses Informasi Pelayanan					Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
31	Jumlah Laporan Pengaduan		Jumlah Pengelola Teknologi Informasi		Jumlah Pengunjung yang Mengakses Informasi Pelayanan					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
32
33										OUTPUT					OUTPUT	OUTPUT		OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT
34										Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta
35										Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta
36
37															OUTPUT	OUTPUT			OUTPUT		OUTPUT
38															Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
39															Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
40
41															OUTPUT				OUTPUT
42															Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
43															Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah dokumen Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
44
45															OUTPUT				OUTPUT
46															Terlaksananya Evaluasi Kelurahan				Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
47															Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100