ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
CATATAN EVALUASI RB Per 8 AREA PERUBAHAN
2
NOCATATAN EVALUASIKETERANGANDOKUMEN
3
1Area Manajemen Perubahan
4
aPelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Internal terhadap program kegiatan agen perubahan di lingkungan KKPMonitoring dan Evaluasi Internal terhadap program kegiatan para agen perubahan telah dilakukan melalui rapat Monev dan juga dimintakan melalui surat dan didapatkan bahan monev internal kegiatan para agen perubahan lingkup KKP data monev dapat dilihat pada: https://drive.google.com/drive/folders/1a2F79AyqiZ11e78HjGdSAfwgOT2i9JOr
5
bDampak pelaksanaan Forum Agen Perubahan yang dilakukan pada bulan September 2021 terhadap peningkatan kualitas agen perubahan dan lingkungan Pengukuran dampak Forum Agen Perubahan telah dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para Agen Perubahan dan berdasarkan isian dari kuesioner tersebut diketahui bahwa Forum Agen Perubahan mendapatkan tanggapan positif karena Forum Bimtek AP tersebut telah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka terhadap hal-hal yang dapat dilakukan oleh para Agen Perubahan di unit kerja masing-masing.Hasil Kuesioner dapat dilihat pada: https://drive.google.com/drive/folders/1eENdPAOdjM7NR1tNC8LI8pC7T7X3bLIq
6
2Area Deregulasi Kebijakan
7
Progres penerapan, analisis, dan pemetaan penggunaan tools 7 kriteria Regulatory Impact Analysis (RIA) terhadap semua regulasi kebijakan yang diusulkan oleh Eselon IPermen KP dan Kepmen KP yang diusulkan masuk dalam program penyusunan tahun 2022 sudah harus disertai kajian teknisinya. Terdapat 2 (dua) R.Permen KP yang kajiannya menggunakan metode RIA, yaitu
1. R. Permen KP ttg Perubahan Permen KP Nomor 30/PERMEN-KP/2020 ttg Rekomendasi Pemasukan Calon Induk
2. R. Permen KP ttg Tata Cara Rehabilitasi Lingkungan Budidaya
Kajian teknis Permen KP dan Kepmen KP yang masuk program penyusunan tahun 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1Hg-I3kHYNLGjuGHV_h7ESvn6flXJ-vI5?usp=sharing
8
3Area Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
9
penerapan dan dukungan aplikasi SIKEPO dari vitur mana yang menunjang Pimpinan untuk mengambil keputusan (kebijakan manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur)
Pemberian reward dan punisment berpedoman Permen KP Nomor 13 Tahun 2022 mengenai Tunjangan Kinerja dengan pertimbangan kinerja dan disiplin jam kerja
Fitur yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan/kebijakan pimpinan pada aplikasi SIKEPO (e-presensi) sebagai salah satu komponen dalam pemberian tunjangan kinerja berdasarkan Permen KP nomor 13 tahun 2022 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan KKP yaitu pada fitur hukuman disiplin, dan kehadiran pegawai.1. Permen KP nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Print Screen Aplikasi SIKEPO (e-presensi) fitur kehadiran pegawai
3. Print Screen Aplikasi SIKEPO (e-presensi) fitur hukuman disiplin
4. Dokumen perhitungan penambahan/pengurangan tunjangan kinerja
10
4Area Penguatan Pengawasan
11
aImplementasi dan monitoring dan evaluasi kegiatan penanganan benturan kepentingan terhadap semua unit kerja, pegawai dan stake holder di lingkungan KKPTelah dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penanganan benturan kepentingan terhadap 9 (sembilan) Unit Eselon I di lingkungan KKP pada bulan Juli s.d. AgustusLink:
1. Link TL:
https://bit.ly/TlCatatRBAreaWas22
2. Link workshop:
https://linktr.ee/inspektorat4kkp
12
bProgres dan dampak kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas terhadap 104 unit kerja pada tahun 2022Unit kerja yang telah dibangun s.d. Tahun 2022:
1. Dibangun ZI: 104
2. WBK MKP: 59
3. WBK MenPAN: 10
Aplikasi dan username + password telah disampaikan pada Tim KemenPAN RB
Dampak pada Unit Kerja yang telah dibangun ZI, yaitu:
1. Perbaikan tata kelola di lingkungan kerjanya;
2. Peningkatan dan pemahaman pelayanan publik di lingkungan kerja;
3. Peningkatan, pemahaman, dan pengelolaan penanganan pengaduan, pengendalian gratifikasi, dan benturan kepentingan
Link:
1. https://bit.ly/TlCatatRBAreaWas22
2. Link e-zi:
https://ezi.kkp.go.id/homepage
3. Aplikasi e-ZI KKP
Akun ID: TPN_1@kkp.go.id
Password: 123456
13
5Area Pelayanan Publik
14
Progres penerapan inovasi KOMPAK (Kelompok Penggerak Konservasi) terhadap dampak masyarakat Kawasan pesisir dan replikasi inovasi ke unit kerja eselon I lainnyaBPSPL Padang
1. Proposal sinovik KOMPAK LPPL Ampiang Parak
2. Video KOMPAK
https://heylink.me/SAKIP_RBKKP/
15
16
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
17
1Co-working dari kegiatan prioritas Ditjen Perikanan Tangkap, terutama Kegiatan Penataan Kampung Nelayan Maju melibatkan baik K/L dan instansi di luar KKP maupun internal KKP, namun penetapan deregulasi kurang tepat sasaran karena hanya berlandaskan setingkat Keputusan Direktur Jenderal.Kepdirjen no 19 tahun 2021_Juknis Kalaju 2022https://heylink.me/SAKIP_RBKKP/
18
2Progres implementasi terhadap kegiatan sistem pengawasan atas implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT), yang sangat rentan penyalahgunaan kewenangan pada proses-proses penerapannya di pelabuhan perikananDokumentasi simulasi penangkapan ikan (PIT).PDF
19
3Implementasi terhadap integrasi aplikasi ke OSS yang dibuat oleh BKPM untuk jenis perizinan bidang perikanan tangkap terutama SIMKADAPerizinan subsektor perikanan tangkap terintegrasi OSS. PDF
20
4Progres dan penerapan terhadap beberapa inovasi yaitu Selow, super kakap, aplikasi Silat, dari pembangunan aplikasi yang berdampak terhadap capaian kegiatan pelayanan publikidentifikasi area rawan gratifikasi PPS kendari, identifikasi area rawan gratifikasi kwandang, dll
21
22
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
23
1Inovasi yang telah mendapat penghargaan nasional atau direplikasi di Instansi lainInovasi DJPBhttps://heylink.me/SAKIP_RBKKP/
24
2Progres dan implementasi pemetaan manajemen risiko yang telah dilakukan di DJPBpemetaan manajemen risiko DJPB dan UPT
25
3Progres kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Zona Integritas untuk memperoleh predikat WBK dan pemberian penghargaan/rewardLaporan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
26
4Assessment pegawai lingkup DJPBLaporan assessment pegawai DJPB
27
5Implementasi pemetaan pegawai untuk kebutuhan pelatihan dan Pendidikan di lingkup DJPBPemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai DJPB
28
6Implementasi pedoman pola pengembangan karir pegawai atas penilaian kinerja untuk pemberian reward dan punishmentReward and Punishment kinerja individu
29
7Integrasi Progres aplikasi ke OSS untuk pelayanan perizinan seperti penerbitan SKP, Pendaftaran Pakan Ikan dan Obat Ikan
Pelayanan DJPB terintegrasi ke OSS
30
31
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
32
1Progres kolaborasi antar K/L untuk mengelola Kawasan pesisir karena pengelolaan Kawasan hutan mangrove terhadap nilai tambah perikanan Kawasan peisisirVideo Bulan cinta laut_gerakan bersih pantai dan laut parang- kusumohttps://heylink.me/SAKIP_RBKKP/
33
2Progres pola koordinasi dengan Badan Konservasi Manggrove terkait banyaknya tambak daerah pesisir dengan mengorbankan Kawasan Manggrovevideo ICRG di Bali
34
3Pemanfaatan Kawasan konservasi mangrove apakah masyarakat di Kawasan pesisir perlu mendaftar atau tidak mendaftarPenanaman mangrove singkawang tahun 2020
35
4Implementasi capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja terbaru dengan memasukan 2 indikator yaitu peningkatan PNBP dan keterlibatan tenaga kerja di lokasi video Gili Matra_marine protected area dan video penanaman mangrove singkawang tahun 2020
36
37
Direktorat Jenderal PDSPKP
38
1Berkaitan dengan peningkatan konsumsi ikan dan kesejahteraan nelayan
1) upaya yg bersentuhan lngsung ke masyarakat agar capaian konsumsi ikan merata di seluruh Indonesia
2) peran dan upaya KKP terkait investasi bidang Kelautan dan Perikanan terhadap daerah yg potensial dikembangkan menjadi daerah perikanan
3) Kontribusi jabatan fungsional dari internal eselon II atau lintas jenjang dan eselon I untuk peningkatan kinerja
video capaian kinerja DJPDSPKPhttps://heylink.me/SAKIP_RBKKP/
39
2Progres pelaksanaan Monitoring dan evaluasi yang sesuai standar layanan waktu atau tidakLaporan Quickwins 2021
40
3Kompensasi terhadap jangka waktu pelayanan yang terlewatkanLayanan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan
41
4Penyaluran bantuan tentang usaha perikanan dikategorikan pada bidang usaha nelayan atau pengolah perikananvideo RB DJPDSKP
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100