ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
PENDAFTAR PROGRAM TESIS
2
SEMESTER GENAP 2020/2021
3
4
NONPMNama MahasiswaJudul ProposalRumusan MasalahEmail AddressDosen Pembimbing
5
118310030KHARISUDINUPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH DAN MENYELESAIKAN PERUNDUNGAN SIBER DI INDONESIA1. Bagaimana perkembangan perundungan siber di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam pencegahan dan penyelesaiannya dikaitkan dengan konsep keadilan ?
kharisudin1979@gmail.comDr. Dwi Tatak/ Dr. Agam Sulaksono
6
219310001PETER SOSILOIMPLIKASI HUKUM PERDATA DAN PIDANA DALAM PERISTIWA PUTUSAN PAILIT DI MASA PANDEMI COVID 191. BILAMANA TERJADI KEPAILITAN APAKAH DAMPAK HUKUMNYA TERHADAP PIDANA DAN PERDATA
2. DAMPAK PUTUSAN PAILIT DI MASA PANDEMI COVID 19
peters.rekan@gmail.com Prof Isnaeni / Dr. Umi Enggarsasi
7
319310002MOCHAMAD MUHSINImplementasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap eksekusi objek jaminan fidusia melalui proses Pengadilan.1.Dalam penerapan putusan Mahkamah Konstitusi No 18 / PUU -XVII / 2019 terhadap objek jaminan fidusia melalu proses pengadilan langkah apa yang lakukan dalam penanganan debitur wanprestasi?

2.Kendala hukum serta dampak apa saja yang di hadapi kreditur dalam pelaksanan putusan mahkamah konstitusi No 18 / PUU -XVII / 2019 bagi kinerja perusahaan pembiayaan ?
boxer_0380@yahoo.co.idProf. Isnaeni/ Dr. Dwi Tatak S
8
419310004YATI VITRIAclaim atas keterlambatan registrasi uji tipe kendaraan modifikasiMengapa uji tipe kendaraan modifikasi dapat dilakukan lebih dari satu kali?yativitria31@gmail.comDr. Endang Retnowati/ Dr. Dwi Tatak S
9
519310005ACHMAD RONIPerlindungan Hukum Bagi Korban Razia Valentine dalam Perspektif Prinisip-Prinsip HAM1. Apakah tindakan razia valentine oleh pemkot surabaya bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM?
2. Apakah tindakan hukum yang dapat dilakukan bagi korban razia valentine pemkot surabaya?
roniadot@gmail.comDr. Agam Sulaksono/ Dr. Dwi Tatak S
10
619310006AZALIA PURBAYANTI SABANAKonstruksi perlindungan hukum peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam pelayanan kesehatan ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen1. Bagaimana konstruksi perlindungan hukum peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam pelayanan kesehatan ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam pelayanan kesehatan ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen ?
azaliasabananew100@gmail.comDr. Ari Purwadi /Dr. Joko Mur S
11
719310007EVIDIANNITA CANDRAWATIPerlindungan hukum bagi konsumen akhir sorgum pada transaksi e commerce1. Bagaimana kedudukan hukum konsumen dalam transaksi secara online?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen sorgum apabila terjadi wanprestasi?
evidiannita19@gmail.comDr. Ari Purwadi / Dr Agam Sulaksono
12
819310008SUNARKOKONTRUKSI HUKUM DALAM KONTRAK KERJA KONTRUKSI MENGHIDARI SENGKETABAGAIMANA KONTRUKSI HUKUM DALAM PENYESUNAN SUATU KONTRAK KERJA KONTRUKSI ?
APA RASIO LEGIS DALAM KONTRAK KERJA JASA KONTRUKSI MENGHIDARI SENGKETA HUKUM ?
sony.shafira@gmail.comDr. Ari Purwadi/ Dr. Edi Krisharyanto
13
919310009RINI WULANDARI KUSNARIKEKUATAN HUKUM WAJIB PAJAK ATAS PROSEDUR PENAGIHAN AKTIF PADA PENGAJUAN KEBERRATAN DAN BANDING1.Bagaimana kekuatan hukum yang diterima wajib pajak atas penagihan aktif dalam hal pengajuan keberatan dan banding?
2. Bagaimana akibat hukum proses pengajuan keberatan dan banding menurut UU KUP NO.16 TAHUN 2009, dan UU PENAGIHAN NO.19 TAHUN 2000?
Rinywulan89@gmail.comDr. Dwi Tatak/ Dr Edi Krisharyanto
14
1019310011ARIYANTOANALISA POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK1. Bagaimana implementasi politik hukum pidana terhadap kejahatan seksual pada anak?
2. Bagaimana regulasi politik hukum dalam menanggulangi kejahatan seksual pada anak?
ariearie1704@gmail.comDr. Titik Suharti/ Dr. Umi Enggarsasi
15
1119310012HERMIKepastian Hukum dan Filosofis Pidana Kebiri Kimia1.Bagaimana Kepastian Hukum Dalam Pidana Kebiri Kimia?
2.Bagaimana Munculnya Peraturan Terkait Pidana Kebiri Kimia?
hermiromadhon@gmail.comDr. Umi Enggarsasi/ Dr Joko Nur
16
1219310013DWIKI FAHRUL HIDAYATANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PECANDU NARKOTIKA (KAJIAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 TAHUN 2010)1. Bagaimana karakteristik pecandu narkotika menurut ketentuan hukum pidana?
2. Bagaimana analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang pecandu narkotika?
dwiki9111@gmail.comDr. Edi Krisharyanto/ Dr. Suhandi
17
1319310014SUTRISNO PUJI UTOMOPERAN BAWASLU DALAM SETIAP TAHAPAN TINDAK PIDANA PEMILU1.Bagaimana Karakteristik sebuah tindak pidana pemilu?
2.Bagaimana peran bawaslu dalam penyelesaian setiap pelanggaran tindak pidana pemilu?
sutrisnopuji24@gmail.comDr. Umi Enggarsasi/ Dr.Titik Suharti
18
1419310015LUJIANTOHukum sebagai alat rekayasa sosial dalam tindak pidana korupsi1. Bagaimana penerapan social engginering dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas social engginering dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ?
luth.hat@gmail.comDr. Titik Suharti/ Dr Suhandi
19
1519310017TASBIT AL JAUHARIPenyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer Dalam Ijin Perkawinan,Perceraian dan Rujuk Prajurit TNI1. Bagaimana tata cara atau aturan perkawinan dan cerai bagi prajurit tentara nasional indonesia
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa tata usaha militer dalam ijin perkawinan dan perceraian prajutit tentara nasional indonesia
tasbitjauhari@yahoo.comProf Isnaeni / Dr Ari Purwadi
20
1619310018ACHMAD FERYLIYANKEDUDUKAN MAKLUMAT KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR MAK/2/III/2020 TENTANG KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA1. Apakah kedudukan Maklumat Kapolri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah Maklumat Kapolri mempunyai kekuatan hukum untuk penanganan COVID-19 di Indonesia?
achmadferyliyan@gmail.comDr. Edi Krisharyanto/ Dr. Endang Retnowati
21
1719310019DANU ADI PRATOMOPenegakan hukum pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dikawasan militer angkatan udara republik Indonesia (AURI) Raci, kabupaten Pasuruan - jawatimur1.bagaimana dampak yg ditimbulkan terhadap lingkungan khususnya masyarakat yg tinggal disekitar kawasan militer dr kegiatan ilegal ini?
2.bagaimana sanksi pidana maupun sanksi administrasi terkait limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di kawasan militer?
danuistiningsih@gmail.comDr. Edi Krisharyanto / Dr. Endang Retnowati
22
1819310023ANIS SADAHPerlindungan Hukum Atas Hak Anak Yang Berkonflik Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas hak anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana dasar filosofi perlindungan hukum atas hak anak yang berkonflik dengan hukum?
anismahesa_ayu@yahoo.co.idDr. Titik Suharti/ Dr Suhandi
23
1919310025SARI DEWIPELINDUNGAN HUKUM KETERBUKAN DATA MEDIS PASIEN PENGIDAP COVID 19 PADA SISTEM TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK1.Bagaimana Eksistensi Aspek Hukum Dalam Perspektif Memandang Rekam Medis Pasien Dokumen Data Kesehatan Sebagai Bentuk Transparansi Informasi Rumah Sakit Ke Pasien Untuk Kasus Covid 19
2.Bagaiman Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Dikaitkan Dengan Pelindungan Hukum keterbukan Data Medis Pasien Pengidap Covid 19 Pada Sistem Transparansi Informasi Publik
syaried@gmail.comDr. Joko Nur / Dr Ari Purwadi
24
2019310027NUR SODIKINPeranan asas kepentingan militer dalam penjatuhan hukum disiplin prajurit atas unggahan istri di media sosial.1.Apakah Hukuman disilpin militer bisa diterapkan kepada prajurit atas kesalahan istri?
2.Bagaimana dengan hak menyatakan dan mengajukan keberatan bagi prajurit terhukum yang merasa tidak puas dengan hukuman tersebut?
nursodikin658@gmail.comDr. Umi Enggarsasi / Dr Titik Suharti
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100