FGHIJKLMPQRSTUVWXYZAA
1
NoNama Dosen PengujiWaktuNoNPMNama MahasiswaJudul ProposalRumusan MasalahPranala ZOOM
2
11. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.

2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

3. Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum.
1. Sabtu, 13 Februari 2021, 10.00 WIB118310030KHARISUDINCYBER BULLYING DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA1. BAGAIMANA PERBUATAN HUKUM BULLYING CYBER CRIME MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA? 2. BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU ATAS TERJADINYA CYBER BULLYING DI INDONESIA?Join Zoom Meeting https://s.id/xPJeJ
Meeting ID: 829 0768 6919
Passcode: 603003
3
219310001IR. PETER SOSILOANALISIS HUKUM KASUS PT. PRIMA LIMA TIGA DALAM PUTUSAN PAILIT PENGADILAN NIAGA SURABAYA1. BAGAIMANA ANALISIS HUKUM TENTANG SUATU PERUSAHAAN YANG DIPAILITKAN?
2. BAGAIMANA ANALISIS HUKUM APABILA PERUSAHAAN YANG SUDAH DIPAILITKAN NAMUN PENGURUSNYA JUGA DIPIDANAKAN?
4
319310002MOCHAMAD MUHSINASAS KEADILAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019 DI MASA PANDEMI COVID-19"
(STUDI: PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA CABANG SURABAYA R2 PERIODE JANUARI - DESEMBER 2020)
1. BAGAIMANA PENERAPAN PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019 DI MASA PANDEMI COVID-19 KHUSUSNYA DI WILAYAH KERJA OJK REGIONAL IV JAWA TIMUR ?
2. BAGAIMANA NILAI KEADILAN PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP KINERJA KREDITUR KHUSUSNYA PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA CABANG SURABAYA R2 ?
3. BAGAIMANA KONDISI PIUTANG DEBITUR DI MASA PANDEMI COVID 19 PADA PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA CABANG SURABAYA R2 DAN PENANGANAN GAGAL BAYAR / WANPRESTASI MENGACU PADA PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019 ?
5
419310003LESTYAWATY.N.,SH.PERISTIWA HUKUM DALAM KASUS PERSEROAN TERBATAS CITRA PUTRA SURYA (PT.CPS) MELAWAN KOORDINATOR SERIKAT BURUH (ALMARHUM MARSINAH)1. UPAYA APA YG DILAKUKAN ALM. MARSINAH MEMPERJUANGKAN HAK ATAS BURUH DALAM SUATU PELAYANAN PUBLIK ? 2. CAMPUR TANGAN APARATUR NEGARA DALAM PERISTIWA ALMARHUM MARSINAH (TERANIAYA)
6
2. Minggu, 14 Februari 2021, 09.00 WIB519310004YATI VITRIAANALISIS KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN PERUSAKAN SECARA BERLANJUT (PUTUSAN NO 237/PID.B/2020/PN.GSK)BAGAIMANAKAH PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NOMOR 237/PID.B/2020/PN.GSKJoin Zoom Meeting https://s.id/xPJOs
Meeting ID: 841 0134 6115
Passcode: 779138
7
619310005ACHMAD RONIPERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN RAZIA VALENTINE YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINISP PEMBATASAN HAM (OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA)
1. BAGAIMANA TINDAKAN RAZIA OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP PRINSIP PEMBATASAN HAM?

2. BAGAIMANA UPAYA HUKUM BAGI KORBAN RAZIA VALENTINE OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP PRINSIP PEMBATASAN HAM?
8
719310008SUNARKOKAJIAN HUKUM PENERAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK SERTA PERAN LEMBAGA PENGAWAS TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PEPRES NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG LPSE1. BAGAIMANA EFEKTIVITAS HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (ELECTRONIC PROCUREMENT) DIBANDINGKAN DENGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG MASIH MENGGUNAKAN METODE KONVENSIONAL DITINJAU DARI EFEKTIFITAS PERUNDANG-UNDANGAN ?.
2. BAGAIMANA PERANAN LEMBAGA PENGAWAS TERHADAP PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM MENGANTISIPASI KECURANGAN PADA PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH YANG DAPAT MENYEBABKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ?
9
21. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.

2. Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum.

3.Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H.
1. Sabtu, 13 Fabruari 2021, 10.00 WIB119310006AZALIA PURBAYANTI SABANAANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA BPJS KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN1. BAGAIMANA DASAR HUKUM PESERTA BPJS KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN ?
2. BAGAIMANA ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA BPJS KESEHATAN ?
10
219310007EVIDIANNITA CANDRAWATIPERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI SORGUM MELALUI MEDIA ONLINE1. APAKAH TERMASUK PELANGGARAN HAK KONSUMEN APABILA PRODUK SORGUM YANG DITERIMA TIDAK SAMA DENGAN YANG DILIHAT DIFOTO PADA IKLAN YANG DIPASANG
2. APAKAH KONSUMEN DAPAT MENUNTUT PENJUAL UNTUK MENGEMBALIKAN UANG ATAU MENGGANTI BARANG YANG DIBELI TERSEBUT
11
319310009RINI WULANDARI KUSNARIKEKUATAN HUKUM WAJIB PAJAK ATAS PROSEDUR PENAGIHAN AKTIF PADA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING1. BAGAIMANA PROSES PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING MENURUT UU KUP NO. 16 TAHUN 2009 DAN MENURUT UU PENAGIHAN NO. 19 TAHUN 2000?
2. BAGAIMANA KEKUATAN HUKUM YANG DITERIMA WAJIB PAJAK ATAS PENAGIHAN AKTIF DALAM HAL PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING?
12
419310011ARIYANTOANALISA POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN1 APAKAH YG DIMAKSUD POLITIK HUKUM PIDANA?
2 BAGAIMANAKAH ANALISA PELAKSANAAN POLITIK HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN?
13
2. Minggu, 14 Fabruari 2021, 09.00 WIB519310012HERMIHUKUMAN KEBIRI KIMIA PERSPEKTIF YURIDIS, MEDIS, DAN HAM (STUDI PUTUSAN NO. 69/PID.SUS/2019/PN MJK)1.BAGAIMANA PERTIMBANGAN DAN DASAR HAKIM MEMUTUSKAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA DI PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO?

2.BAGAIMANA PERSPEKTIF YURIDIS, MEDIS DAN HAM ATAS PUTUSAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA DI PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO?
14
619310013DWIKI FAHRUL HIDAYATANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERNATE NO. 213/PID.SUS/2020/PN TTE)1. BAGAIMANA DASAR HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA?
2. BAGAIMANA ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 213/PID.SUS/2020/PN TTE TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA?
15
719310014SUTRISNO PUJI UTOMOANALISA HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU DI MOJOKERTO ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO ATAS TINDAK PIDANA NETRALITAS KEPALA DESA DI KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018)1. KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PEMILU DI KABUPATEN MOJOKERTO?
2. BAGAIMANA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU BERDASARKAN PUTUSAN PN MOJOKERTO NOMOR : 599/PID.SUS/2018/PN.MJK?
16
31. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.Hum.

2. Dr. Suhandi, S.H., M.Hum.

3. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.
1. Sabtu, 13 Februari 2021, 10.00 WIB119310015LUJIANTO, SHHUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA1. BAGAIMANA PERAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL ?
2. BAGAIMANA PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN?
Join Zoom Meeting https://s.id/xPHcz
Meeting ID: 823 8562 2542
Passcode: 836122
17
219310017TASBIT AL JAUHARIDINAMIKA NIKAH NIKAH TALAK RUJUK PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA1. BAGAIMANA TATA CARA ATAU ATURAN PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK BAGI PRAJURIT TNI
2. APAKAH KENDALA YANG DI HADAPI DALAM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PRAJURIT TNI
3. APA SOLUSI JIKA TERJADI HAMBATAN
18
319310018ACHMAD FERYLIYANKEDUDUKAN MAKLUMAT KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR MAK/2/III/2020 TENTANG KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA1. APAKAH KEDUDUKAN MAKLUMAT KAPOLRI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA?
2. APAKAH MAKLUMAT KAPOLRI MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA?
19
419310019DANU ADI PRATOMOPENEGAKAN HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI KAWASAN MILITER1. BAGAIMANA DAMPAK YANG DITIMBULKAN TERHADAP LINGKUNGAN KHUSUSNYA MASYARAKAT YG TINGGAL DI SEKITAR KAWASAN MILITER DARI KEGIATAN ILEGAL INI??

2. BAGAIMANA SANKSI HUKUM PIDANA MAUPUN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI KAWASAN MILITER?
20
2. Minggu, 14 Februari 2021, 09.00 WIB519310023ANIS SADAHPERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN UNTUK ANAK BERKONFLIK HUKUM (ABH) DI KOTA SURABAYA1. BAGAIMANA IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN UNTUK ANAK YANG BERKONFLIK HUKUM DI KOTA SURABAYA ?
2. BAGAIMANA TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH JIKA TERJADI KELALAIAN DALAM HAL PEMENUHAN HAK ANAK BERKONFLIK HUKUM DI BIDANG PENDIDIKAN ?
Join Zoom Meeting https://s.id/xPHsQ
Meeting ID: 817 6638 1452
Passcode: 258405
21
619310025SARI DEWIIMPLEMENTASI HAK PASIEN TERHADAP REKAM MEDIS DALAM PELAYANAN KESEHATAN1. BAGAIMANA EKSITENSI REKAM MEDIS DALAM PERTANGGUNG JAWABAN PELAYAN KESEHATAN.
2. BAGAIMANA ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN REKAM MEDIS DIKAITAN DENGQN KETENTUAN HUKUM KEBENDAAN DI INDONESIA.
22
719310027NUR SODIKINANALISIS HAK PENGAJUAN KEBERATAN BAGI PRAJURIT TERHUKUM DALAM HUKUM DISIPLIN MILITER1.APAKAH HAK MENYATAKAN DAN MENGAJUKAN KEBERATAN BAGI PRAJURIT TERHUKUM TERAKOMODASI?
2.BAGAIMANA KEDUDUKAN PERWIRA HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM DISIPLIN MILITER?
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100