BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
LEMBAR KERJA EVALUASI
ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB
2
PenilaianBobotPenjelasanPilihan JawabanJawabanNilai %Catatan/Keterangan/PenjelasanLink Evidence
3
4
A.PENGUNGKIT60,0051,2285,37%
23
2.PENATAAN TATALAKSANA3,502,5673,05%
24
i.Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama 1,000,8180,67%
25
a.SOP mengacu pada peta proses bisnis instansia. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras
b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis
c. Jika sebagian SOP unit telah mengacu peta proses bisnis
d. Jika belum terdapat SOP unit yang mengacu peta proses bisnis
A/B/C/DB0,671-6. Daftar Induk SOP Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
7-11. Papan Uraian Tugas Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
12. Peta Proses Bisnis PN Pekalongan
13, SK WKPN tentang penunjukan tim pelaksana aplikasi kembang desa;
14. SOP Pengelolaaan Aplikasi APIKA;
15. SOP Pengelolaan Aplikasi Kembang Desa; 16. SOP PTSP On Call;
17. Daftar Induk SOP Hakim;
18. Daftar Induk SOP Panitera;
19. Datar Induk SOP Sekretaris;
20. Daftar Induk SOP Panitera Pengganti;
21. Daftar Induk SOP Jurusita;
LIHAT EVIDENCE
26
b.Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkana. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan
b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi
c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi
d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi
e. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan organisasi
A/B/C/D/EB0,751. SOP Hakim;
2. SOP Panitera;
3. SOP Kepaniteraan Perdata;
4. SOP Kepaniteraan Pidana;
5. SOP Kepaniteraan Hukum;
6. SOP Panitera Pengganti;
7. SOP Jurusita; 8. SOP Sekretaris;
9. SOP Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
10. SOP Bagian Umum dan Keuangan;
11. SOP Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
LIHAT EVIDENCE
27
c.Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasia. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP
b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP
c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti
d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi
e. Jika SOP belum pernah dievaluasi
A/B/C/D/EA1,001. Daftar Hadir Evaluasi SOP 2022;
2. Laporan Evaluasi SOP 2021;
3. SK Kompensasi;
4. SK Pemberlakuan Penatapan standar Operasional Prosedur;
5. SK Tim Revisi SOP;
6. SOP Pelayanan Penyandang Disabilitas;
7. SOP PTSP;
8. SOP Perdata GS;
9. SOP Pidana;
10. SOP Perdata Umum;
11. Surat Pengantar Evaluasi SOP;
LIHAT EVIDENCE
28
ii.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)2,001,5075,00%
29
a.Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasia. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi
b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (
e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi
c. Jika belum memiliki sistem pengukuran kinerja (
e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi
A/B/CB0,501. Capture SIKEP MA RI
2. Capture e-LLK
3. Capture SKP dan PKP
4. Capture Aplikasi SIPP
5. Capture Aplikasi MIS
6. Capture Capaian Kinerja Bulanan e-SAKIP KOMDANAS MA RI
LIHAT EVIDENCE
30
b.Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasia. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi
b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat
c. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam operasionalisasi manajemen SDM
A/B/CB0,501. Capture Aplikasi KOMDANAS
2. Capture Aplikasi SIKEP MA RI
3. Capture Aplikasi SIWAS
4. Capture Website PN Pekalongan
LIHAT EVIDENCE
31
c.Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasia. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi
b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat
c. Jika belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi
A/B/CA1,001. Aplikasi APIKA
2. Buku Standar Layanan Eksternal;
3. SK Standar Pelayanan Peradilan;
4. Capture Siwas, PTSP, SIPP, Sipp, Sisuper, ecourt, eraterang, kembang desa, Simak BMN, Aplikasi Persediaan;
5. SK Maklumat Pelayanan;
LIHAT EVIDENCE
32
dTelah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publika. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan tetapi tidak secara berkala
c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
A/B/CA1,001. Evaluasi Pelayanan PTSP;
2. Evaluasi SIPP;
3. Laporan Monev Pemanfaatan TI;
4. Rapat Kinerja Bulanan
LIHAT EVIDENCE
33
iii.Keterbukaan Informasi Publik 0,500,2550,00%
34
a.Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkana. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap
b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap
c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran informasi publik
A/B/CB0,501. SK Penunjukan dan Pengangkatan atas pejabat pengelola informasi;
2. Dokumen-Dokumen Keterbukaan Informasi;
3. Tim Pengelola Meja Pengaduan(WBS);
4. Jadwal Piket WBS; 5. SK Tim Pengelola Website;
LIHAT EVIDENCE
35
b.Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publika. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti
b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti
c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum dilakukan
A/B/CB0,501. Laporan Pengaduan;
2. Laporan Monev Keterbukaan Informasi;
3. Laporan Pelaksanaaan Kegiatan 2020;
4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021;
LIHAT EVIDENCE
125
II.REFORM30,0024,7782,58%
138
2.PENATAAN TATALAKSANA3,503,0085,71%
139
i.Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan0,500,50100,00%
140
-Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan
a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan
b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan
c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari 50%) jabatan
d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan jabatan
A/B/C/DA1,001. Peta Jabatan;
2. Peta Proses Bisnis;
3. Papan Uraian Tugas;
LIHAT EVIDENCE
141
ii.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi1,001,00100,00%
142
aImplementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisiena. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien
b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)
c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien
A/B/CA1,001. Capture Aplikasi Kembangdesa;
2. Capture Aplikasi e-Court;
3. Capture Aplikasi Eraterang;
4. Capture e-Survey;
5. Capture SIPP;
LIHAT EVIDENCE
143
bImplementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisiena. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien
b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)
c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien
A/B/CA1,001. Capture Aplikasi Persediaan;
2. Capture Laporan Lembar Kerja pada SIMARI;
3. Capture PTSP;
4. Capture e-SAKIP;
5. Capture SIMAK BMN;
6. Capture SIMAN;
7. Capture SIKEP;
LIHAT EVIDENCE
144
iii.Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat2,001,5075,00%
145
a.Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama
e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan
A/B/C/D/EB0,751. Rencana KInerja Tahunan Tahun 2020;
2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021;
3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022;
4. Laporan SKM Triwulan 4 Tahun 2021;
5. Dokumentasi Rapat Evaluasi Kinerja;
6. Dokumentasi Rapat Pimpinan;
7. SOP Pengelolaan data APlikasi Kembangdesa;
LIHAT EVIDENCE
146
b.Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimala. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan
e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan
A/B/C/D/EB0,751. Rencana KInerja Tahunan Tahun 2020;
2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021;
3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022;
4. Capture PTSP PN Pekalongan;
5. Dokumentasi Rapat Dinas;
6. Dokumentasi Rapat Pimpinan;
LIHAT EVIDENCE
147
c.Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimala. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik
e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan
A/B/C/D/EB0,751. Dokumentasi Sosialisasi Pelayanan Prima;
2. Dokumentasi Pelayanan Prima dengan BRI Cabang Pekalongan;
3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020;
4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021;
5. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022;
6. SOP Pengelolaan Aplikasi "APIKA";
7. SOP Pengelolaan PTSP On CALL;
LIHAT EVIDENCE
199
200
B.HASIL40,0037,4893,70%
201
I.BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL22,5020,1189,39%
202
aNilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)17,50Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Anti Korupsi (Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK)Nilai
(0-4)
3,7416,36Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi TW IVLink Evidence
203
bCapaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya5,00a. Target kinerja utama tercapai lebih dari 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya serta lebih baik dari capaian kinerja nasional/rata-rata capaian kinerja unit yang sejenis;
b.Target kinerja utama tercapai 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya;
c.Target kinerja utama tercapai 100% atau lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya;
d. Kinerja utama sudah orientasi hasil akan tetapi masih terdapat target kinerja utama yang tidak tercapai;
e. Kinerja utama tidak berorientasi hasil
A/B/C/D/EB3,751. LKJiP TA 2020;
2. LKJiP TA 2021;
Link Evidence
204
II.PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA17,5017,3799,25%
205
aNilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)17,50Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)Nilai
(0-4)
3,9717,37Laporan Survei IKM TW IVLink Evidence
206
TOTAL HASIL37,48
207
208
NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS88,71
209
210
211
212
213
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
214
215
216
217
218
219
ttd
220
221
222
TJAHJO KUMOLO
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270