Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?

Tim Telah dibentuk dalam Unit Kerja dengan data dukung sebagai berikut : a) Undangan b) Berita Acara Pelaksanaan Rapat / Notulen & Daftar Hadir c) Pembentukan Tim / SK Ketua Pengadilan Negeri d) Riwayat Hidup Ketua Tim e) Foto dokumentasi https://drive.google.com/file/d/1GLc7SUCdBoUzUvZP38hPzgDXWRwgu9BD/view?usp=sharing

Memadai. Unit kerja telah melampirkan: 1. Undangan rapat pembentukan Tim ZI; 2. Daftar hadir rapat pembentukan Tim ZI; 3. BA pembentukan Tim ZI; 4. Laporan pembentukan Tim ZI, dan 5. DRH.

Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ?

Dengan Prosedur/Mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja dengan data dukung sebagai berikut : a) Undangan b) Berita Acara Pelaksanaan Rapat / Notulen & Daftar Hadir c) Pembentukan Tim / SK Ketua Pengadilan Negeri d) Riwayat Hidup Anggota Tim e) Foto dokumentasi https://drive.google.com/file/d/1MuIZf_92HoqjkMFtvi9UonQUeHV3ZEiZ/view?usp=sharing

Cukup memadai. Evidance yang dilampirkan lengkap namun perlu diperjelas terkait prosedur/mekanisme dalam penentuan anggota Tim yang setidaknya terdapat pertimbangan berupa: a. Kompetensi; b. Memahami tugas dan fungsi; c. Berdedikasi; d. Tidak bermasalah; e.Tidak pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan disiplin. ;

Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?

Memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas dengan data dukung sebagai berikut : a) Undangan b) Berita Acara Pelaksanaan Rapat / Notulen & Daftar Hadir c) Dokumen Rencana Kerja d) Keputusan Tentang Rencana Kerja e) Foto dokumentasi f) Laporan Pelaksanaan

Memadai. Unit kerja telah melampirkan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Intgeritas menuju WBK/WBBM Tahun 2021 masing-masing area dan telah menjelaskan kapan dimulai, berapa lama, target yang akan dicapai beserta dokumentasi penyusunan rencana kerja.

Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?

Semua Target-target prioritas relevan dengan tujuan pembanguan WBK/WBBM dengan data dukung sebagai berikut : a) Undangan b) Berita Acara Pelaksanaan Rapat / Notulen & Daftar Hadir c) Dokumen Target Prioritas d) Keputusan Tentang Target Prioritas e) Foto dokumentasi f) Laporan Pelaksanaan

Cukup memadai. Agar dapat ditambahkan penjelasan pada dokumen rencana aksi terkait Program dan Inovasi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses perubahan serta membawa dampak menuju kearah yang lebih baik serta analisa dan evaluasi pada rencana Aksi yang terlaksana maupun tidak.

Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?

Telah dilakukan Pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada Internal dan Stakeholder secara berkala dengan data dukung sebagai berikut : a) Berita Acara Sosialisasi, Foto Apel, Notulen, Dokumentasi Pembinaan, Pemasangan spanduk b) Foto website, Foto Media Sosial, Foto Banner / Spanduk, Foto Audio Visual, Foto Kerja Sama dengan Universitas, Foto Mobil Dinas terpasang ZI, Foto Pemasangan Iklan, Foto Sosialisasi dan dukungan masyarakat c) Laporan Pelaksanaan

Memadai. Sosialisasi pembangunan ZI telah dilakukan pada lingkup internal dan eksternal serta pemanfaatan sosial media dalam mensosialisasikan pembangunan WBK telah dilakukan.

Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?

Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan data dukung sebagai berikut : a) Undangan Laporan Pelaksanaan b) Notulen & Daftar Hadir c) Laporan Pelaksanaan d) Foto Dokumentasi https://drive.google.com/file/d/17ISPWKyi9yXL0lzlYEh6nFZa5Mtpjq7A/view?usp=sharing

Memadai. Unit kerja telah melampirkan Laporan pelaksanaan rencana aksi Tahun 2021 masing-masing area dan Dokumentasi/foto kegiatan pembangunan ZI Tahun 2021 masing-masing area.

Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas

Monitoring dan Evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala dengan data dukung sebagai berikut : a) Undangan Laporan Pelaksanaan b) Notulen & Daftar Hadir c) Monev setiap bulan masing-masing area d) Foto Dokumentasi https://drive.google.com/file/d/1zJdaWC8H7Prn8hlnmK1Yk-s5JKb_rYIZ/view?usp=sharing

Memadai. Unit kerja telah melampirkan Laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan ZI Tahun 2021 masing-masing area secara bulanan serta dokumentasi rapat monitoring dan evaluasi pembangunan ZI.

Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?

Semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti dengan data dukung sebagai berikut : Dokumen Tindak Lanjut https://drive.google.com/file/d/1VAryv5g-iHQdymSeoWOlheJQGGLc2wVL/view?usp=sharing

Memadai. Unit kerja telah menindaklanjuti semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pembangunan ZI Tahun 2021 masing-masing area.

Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?

Pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi dengan data dukung sebagai berikut : a) Pimpinan sebagai role model b) SK Tim Penilai Role Model c) Undangan Penilaian d) Berita Acara Pelaksanaan e) Laporan Pelaksanaan f) Foto dokumentasi role model dan kegiatan pengadilan dengan pimpinan sebagai role model g) SK Penetapan Role Model dan Foto Role Model Terpilih, Reward

Cukup memadai. Agar dapat ditambahkan rekapitulasi daftar hadir pimpinan.

Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?

Agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi dengan data dukung sebagai berikut : a) SK Tim Penilai Agen Perubahan b) Undangan Penilaian c) Berita Acara Pelaksanaan d) Laporan Pelaksanaan e) Foto dokumentasi f) SK Penetapan Agen Perubahandan Foto Agen Perubahan Terpilih, Reward g) Rencana Kerja Agen Perubahan h) Riwayat Hidup Agen Perubahan https://drive.google.com/file/d/1zgLEzEh_hbAVXxwRfHR9nHK49fifNahV/view?usp=sharing

Memadai. Unit kerja telah melampirkan Laporan pelaksanaan penetapan agen perubahan Tahun 2021, DRH dan dokumen rencana aksi dan laporan kegiatan agen perubahan Tahun 2021

Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?

Telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resintensi atas perubahan dengan data dukung sebagai berikut : a) Laporan Pelaksanaan b) Dokumentasi Rekap Absen c) Pelaksanaan apel, briefing pagi, rapat bulanan & kegiatan kantor d) Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas e) Foto pemberian reward & punishment

Cukup memadai. Agar dapat ditambahkan dokumentasi program reward dan punishment (selain penetapan role model dan agen perubahan).

Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?

Semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan data dukung sebagai berikut : a) Dokumentasi Penandatanganan Pakta b) Laporan Kegiatan Pembangunan ZI c) Dokumentasi Kegiatan Pengadilan, Apel, Rapat, Briefing, Pemberian Reward,Kegiatan Jumat pagi https://drive.google.com/file/d/1wEUmD_gmw2jd_XhgIUwiXqH9_En4T2G-/view?usp=sharing

Cukup memadai. Agar dapat dimaksimalkan dengan menambahkan Video yel-yel, slogan /motto terkait pembangunan Zona Integritas menuju WBK, Selain itu jika ada usulan-usulan dari anggota agar dapat diakomodasikan dalam bentuk keputusan dari pimpinan unit kerja.

Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi

Semua SOP unit kerja telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras dengan data dukung sebagai berikut : a) Mapping Bisnis b) Daftar SOP semua bidang c) pengawasan bidang oleh hakim pengawas yang telah ditindaklanjuti d) alur-alur perkara perdata, Pidana

Evidance berupa dokumen SOP Tahun 2017 dan 2019. Agar dapat melampirkan SOP Satuan Kerja yang terbaru dan relevan dengan kondisi terkini dan juga melampirkan dokumen SOP Inovasi yang ditandatangani Pimpinan Satuan Kerja.

Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan

Unit Kerja menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan dengan data dukung sebagai berikut : a) Daftar SOP seluruh unit b) SOP PTSP c) lembar mutu baku percepatan penyelesaian layanan PTSP https://drive.google.com/file/d/1D7KizsmtVCfIK4-QRT2ZWZixNl6ao4wk/view?usp=sharing

Agar dapat menambahkan Foto pemasangan/informasi tentang alur atau prosedur pelayanan dan Foto kegiatan layanan. Apabila unit kerja telah membuat Inovasi terkait penerapan SOP agar dapat dijelaskan inovasinya apa, latar belakang inovasi dan penetapan berupa SK Pimpinan Satuan kerja terkait inovasi tersebut.

Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi

Seluruh SOP utama telah di evaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP dengan data dukung sebagai berikut : a) Monitoring SOP b) Laporan Evaluasi Pelaksanaan SOP c) Perbaikan SOP

Kegiatan evaluasi SOP telah dilakukan, namun perlu ditambahkan langkah tindak lanjut beserta data dukungnya atas hasil rekomendasi dari kegiatan evaluasi SOP yang telah dilakukan.

Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?

Unit kerja memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance / e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi dengan data dukung sebagai berikut : a) SKP b) E-LLK c) Monitoring SIPP d) Information desk e) layar kontrol monitoring pekerjaan hakim f) layar kontrol monitoring pekerjaan PP g) Monitor monitoring dibidang perdata h) Monitor monitoring dibidang Pidana i) Monitor monitoring dibidang Hukum j) Monitoring Minutasi SIPP

"Evidance telah diperbaiki, inovasi terkait pengukuran kinerja seperti monitoring SIPP melalui Whatsapp telah dilampirkan" Agar dapat memperbaharui (evidance berupa SIPP Tahun 2019) screenshot Statistik Perkara Tahun 2020 dan Tahun 2021 pada Aplikasi SIPP dan menambahkan screenshot e-Sakip pada Komdanas. Apabila unit kerja telah membuat Inovasi terkait pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi, agar dapat dijelaskan inovasinya apa, latar belakang inovasi dan penetapan berupa SK Pimpinan Satuan kerja terkait inovasi tersebut.

Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?

Unit kerja memiliki operasionalisasi manjemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi dengan data dukung sebagai berikut : a) Aplikasi SIKEP b) Komdanas c) Aplikasi SIPP d) monitoring SIPP e) Aplikasi Delegasi Juru Sita f) Aplikasi PTSP g) SIMAK BMN h) SAIBA i) SIMARI j) SILABI k) SAS l) E-LLK m) Aplikasi Span n) Aplikasi Siman o) Aplikasi Simantap p) Aplikasi Persediaan q) Aplikasi E-Rekon r) Papan kepegawaian DUK, DUS, Bezeting s) monitoring minutasi SIPP

"Evidance telah diperbaiki, inovasi terkait operasionalisasi manajemen SDM seperti aplikasi e-Sikuk, e-Lawas (penjelasan inovasi pada evidance point 1) telah dilampirkan" Agar dapat menambahkan screenshot Laporan Lembar Kerja (LLK) pada laman LLK Mahkamah Agung RI, screenshot riwayat SKP pada aplikasi SIKEP. Apabila unit kerja telah membuat Inovasi terkait operasionalisasi manajemen SDM berbasis teknologi informasi, agar dapat dijelaskan inovasinya apa, latar belakang inovasi dan penetapan berupa SK Pimpinan Satuan kerja terkait inovasi tersebut.

Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?

Unit kerja memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat /unit sendiri dan terdapat inovasi dengan data dukung sebagai berikut : a) Web PNAMT b) Foto PTSP c) information desk d) e-skum e) Directory Putusan f) SIWAS g) mesin antrian PTSP h) Mesin Survey kepuasan pelayanan i) E-Arsip j) E-Perpustakaan k) Meja Informasi l) Evaluasi Implementasi SIPP

"Evidance telah diperbaiki, inovasi terkait pelayanan publik seperti aplikasi panggilan sidang melalui WA, e-survey (penjelasan inovasi pada evidance point 1) telah dilampirkan" Cukup memadai. Unit kerja telah melampirkan screenshot Website, Capture e-court, e-skum,ptsp dsb. Agar dapat dijelaskan apabila unit kerja telah membuat Inovasi terkait pemberian pelayanan kepada publik berbasis teknologi informasi. Dalam pembuatan inovasi terkait pemberian pelayanan kepada publik berbasis teknologi informasi, agar dapat dijelaskan inovasinya apa, latar belakang inovasi dan penetapan berupa SK Pimpinan Satuan kerja terkait inovasi tersebut.

Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?

Laporan monitoring dan evaluasi teradapat pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit,operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala dengan data dukung sebagai berikut : Monitoring Kinerja Pegawai

Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala

a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan

Sudah terdapat pejabat pengelola informasi publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap dengan data dukung sebagai berikut : a) Jadwal sidang pidana dan perdata b) Jadwal perawatan perangkat IT c) Informasi E-Tilang d) Informasi sms center perkara e) Rapat tentang SIPP f) Rapat RKKL g) Pengelolaan surat masuk dan keluar h) Banner layanan tanpa suap

Memadai. PPID telah dibentuk dan telah menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses. Agar dapat dimaksimalkan dengan menambahkan informasi Biaya Perkara dan penanganan pengaduan.

b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti dengan data dukung sebagai berikut : a) laporan Bulanan PPID b) Rencana aksi/rencana kerja zona integritas pengadilan negeri amuntai Kelas II c) Temuan terkait SOP d) Rapat Area II

"Evidance telah diperbaiki" Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan namun baru dilakukan pada lingkup PTSP. Agar dapat menambahkan aspek pembahasan pada monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik seperti evaluasi pada informasi Biaya Perkara dan aspek lainnya terkait kebijakan keterbukaan informasi publik beserta tindak lanjut atas rekomendasi dari monev yang telah dilakukan.

a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?

Dokumen kebutuhan pegawai berdasarkan pemetaan jabatan dan analisis beban kerja yang terdiri dari : Peta Jabatan, Analisis Jabatan, SK Tim penghitungan kebutuhan pegawai, SK Tim Pelaksana Analisis Beban Kerja, SK Tim Analisis Jabatan, Rapat ABK dan Anjab, Surat Usulan Kebutuhan Pegawai https://drive.google.com/file/d/1Lfqiy3QtGLyejKIg9jLs7cqcJ07ZQa2y/view?usp=sharing

Agar evidance yang diupload lebih spesifik hanya terkait pembahasan kebutuhan pegawai yang disusun mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Adapun evidance yang seharusnya diupload pada sub area ini adalah: 1. Dokumen kebutuhan pegawai berdasarkan pemetaan jabatan dan analisis beban kerja Tahun 2021; 2. Surat usulan kebutuhan pegawai Tahun 2021 3. Dokumentasi rapat analisa beban kerja Tahun 2021 seperti Undangan, notula, daftar hadir dan foto rapat.

b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?

SK Pegawai baru, SK Kolektif Pegawai tidak tetap (Honorer), SK Penempatan pegawai tidak tetap (Honorer), Surat Perintah melaksanakan tugas dari kepala Satker, Struktur Organisasi https://drive.google.com/file/d/1fAKDO3eics4VqG1mfeq1-3DeE2woJ697/view?usp=sharing

Cukup memadai. Unit kerja telah melampirkan Dokumen SK Promosi, SK Penempatan CPNS, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), Surat perintah melaksanakan tugas dari kepala Satuan Kerja. Agar dapat dimaksimalkan dengan menambahkan Daftar kebutuhan pegawai per jabatan Tahun 2021 dan analisa apakah dengan adanya rekrutmen telah sesuai dengan daftar kebutuhan pegawai per jabatan.

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?

Dokumen monitoring dan evaluasi mengenai kebutuhan penambahan pegawai baru https://drive.google.com/file/d/1dEMYq3wiBBaNFdynz7K-JHOgpVpDmn7b/view?usp=sharing

Agar evidance yang diupload lebih spesifik hanya terkait monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja. Adapun evidance yang seharusnya diupload pada sub area ini adalah Dokumen monitoring dan evaluasi kinerja pegawai baru/CPNS/PPNPN terhadap kinerja unit.

a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?

SK mutasi/ rolling antar bagian, Daftar Riwayat Hidup

Agar dapat ditambahkan dokumentasi rapat rotasi internal berikut dengan SK rotasi internal.

b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?

Rapat Mutasi Internal, SK Mutasi Internal, Daftar Riwayat Hidup https://drive.google.com/file/d/1nPmMy_fBeT3g-HtbP_VBJLfRsmEW_5To/view?usp=sharing

Memadai. Unit kerja telah melampirkan penetapan atas Pembentukan Tim Baperjakat dan Usulan/rekomendasi tim Baperjakat dalam mutasi pegawai antar jabatan.

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?

Dokumen monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja https://drive.google.com/file/d/1Ln30d5vLoJScRGFFf74tbEj2aFH8bBJA/view?usp=sharing

Memadai. Unit kerja telah melampirkan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi untuk perbaikan kinerja.

a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ?

Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat (Training Need Analysis), Rapat Mutasi Internal, SK Jabatan dan Sertifikat Diklat

Memadai. Unit kerja telah melampirkan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi Tahun 2020. Agar dapat dilampirkan juga Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi untuk Tahun 2021.

b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?

Sosialisasi SKP dan Sasaran Kinerja Pegawai https://drive.google.com/file/d/1tJaRve3jEMk8k_zjPHLFg0d-BSXNozna/view?usp=sharing

Evidance hanya memuat SKP. Agar dapat ditambahkan Dokumen rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai berdasarkan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai).

c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan

Data Kesenjangan Kompetensi

Agar dapat memperbaiki resolusi dokumen yang discan pada evidance yang diupload karena sulit terbaca. Dan juga agar dapat menambahkan analisa kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan.

d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

Surat kepada pegawai perihal kesempatan mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi lainnya

Agar dapat melampirkan Surat Tugas kepada pegawai perihal kesempatan mengikuti Diklat/pengembangan kompetensi lainnya.

e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?

Surat usulan pegawai yang akan mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi lainnya https://drive.google.com/file/d/1D4tLYNJX3iq0IbpCBGZb-1hbQiS9zvoh/view?usp=sharing

Evidance ini lebih tepat untuk pertanyaan pada sub area 4.d karena sub area ini ingin melihat upaya unit kerja dalam pengembangan kompetensi kepada pegawai. Agar dilengkapi evidance berupa: 1. Surat usulan pegawai yang akan mengikuti Diklat/pengembangan kompetensi lainnya; 2. Daftar pegawai yang telah mengikuti Diklat/pengembangan kompetensi lainnya; 3. Laporan beserta dokumentasi kegiatan in house training, coaching/mentoring.

f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?

Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja https://drive.google.com/file/d/1Sso1C9AaJNszhWhVeRjC7XWeipxdHvvn/view?usp=sharing

Memadai. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi telah dilakukan secara berkala.

a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

Dokumen Perjanjian Kinerja Awal Tahun dan SKP Awal Tahun yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsungnya. https://drive.google.com/file/d/1pQ-HAAbAjDcKYGsNjKTapPXvxk3nd9Cm/view?usp=sharing

Memadai. Unit kerja telah melampirkan Perjanjian Kinerja dan SKP yang mana Perjanjian Kerja juga dengan SKP.

b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya

Sasaran Kinerja Pegawai berjenjang https://drive.google.com/file/d/1wFeYO-tP-gWMB2DZ48ZSWmEGRa-IO4IM/view?usp=sharing

Agar dapat menambahkan SKP dari ketua pengadilan yang dinilai oleh ketua pengadilan tingkat banding.

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik

Dokumen Pengukuran Kinerja berupa E-LLK, SKP dan Data MIS

Memadai. Unit kerja telah melampirkan LLK, PKP Januari 2021 dan SKP.

d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).

Rapat Pemberian Reward dan SK Pemberian Reward Pegawai Teladan https://drive.google.com/file/d/1wFeYO-tP-gWMB2DZ48ZSWmEGRa-IO4IM/view?usp=sharing

Unit kerja telah mempunyai mekanisme reward dan punishment berupa penetapan atas pedoman pemberian reward dan punishment. Agar dapat dilampirkan juga Surat Keputusan pemberian reward (penghargaan pegawai teladan) berdasarkan hasil penilaian kinerja individu.

a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan

a) Melakukan Sosialisasi Perma 7,8 dan 9 Tahun 2016 b) SK Ketua Pengadilan Negeri Amuntai mengenai Pakaian Dinas, Jam Kerja dan Apel pagi dan Sore c) Dokumen Sosialisasi mengenai pembinaan dan Tindakan Hukuman Disiplin, Ditetapkannya hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar, Rekap Absen dan Rekapitulasi Daftar Hadir,SK Petugas Absensi SK Penegakan Disiplin Kerja https://drive.google.com/file/d/1M0e8FmRCnhFVJ_f01t9AK5EMMmRrrJQA/view?usp=sharing

Agar dapat dimaksimalkan dengan membuat Inovasi terkait penerapan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku. Dalam pembuatan inovasi terkait penerapan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku agar dapat dijelaskan inovasinya apa, latar belakang inovasi dan penetapan berupa SK Pimpinan Satuan kerja terkait inovasi tersebut.

a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.

SK Operator SIKEP, Sosialisasi SIKEP, Update Data SIKEP secara Mandiri berupa Pangkat, Jabatan, dan Pendiidikan, Dan Update Pemuktahiran Data SIKEP mengenai kelengkapan E-Doc dan Kelengkapan Data

Memadai. Data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses dan telah dimutakhirkan.

a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan

Seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan dengan data dukung sebagai berikut : a) Rapat penyusunan anggaran (Undangan,Daftar Hadir,Notulen,Foto Dokumentasi),RKAKL 2021 Dipa 01,RKAKL Dipa 03 ; Dokumen Rapat IKU,Renstra,RKT,PKT dan LKJIP Tahun 2020 (Undangan,Daftar Hadir,Notulen,Foto Dokumentasi) ; Dokumen Rapat Penyusunan Target e-Sakip Sasaran Stategis dan Indikator Kinerja Tahun 2021 (Undangan,Daftar Hadir,Notulen,Foto Dokumentasi) https://drive.google.com/file/d/1Hi_iQc3W97OZGhTxTJfjeMDvM0tMc8jG/view?usp=sharing

Memadai. Unit kerja telah melampirkan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2021 serta dokumentasi rapat perencanaan kegiatan dan anggaran

b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja

Seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja dengan data dukung sebagai berikut : a) Dokumen Rapat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Undangan,Daftar Hadir,Notulen,Foto Dokumentasi) ; Dokumen Rapat IKU,Renstra,RKT,PKT dan LKJIP Tahun 2020 (Undangan,Daftar Hadir,Notulen,Foto Dokumentasi) ; Dokumen Sakip (LKJIP,Reviu IKU Tahun 2020,IKU Tahun 2021,Reviu Renstra 2020-2024,Renstra 2020-2024,Reviu RKT 2020,RKT 2021, RKT 2022,PKT 2020, PKT 2021,Rencana Aksi,Pengukura Kinerja) https://drive.google.com/file/d/1pjUkqJ8DPUaUCB50bhP0b-E05xn5uuQ4/view?usp=sharing

Memadai. Unit kerja telah melampirkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 serta dokumentasi rapat penyusunan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Tahun 2021 yang dipimpin oleh Kepala satuan kerja seperti Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat.

c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

Seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan dengan data dukung sebagai berikut : Dokumentasi rapat pemantauan pencapaian kinerja tahun 2021 yang dipimpin oleh kepala satuan kerja seperti: Undangan, notula, daftar hadir,foto rapat, Laporan pemantauan kinerja secara berkala beserta tindak lanjut atas hasil pemantauan yang memuat: Data E-Sakip pada aplikasi komdanas, data realisasi belanja per bulan tahun 2021, statistik perkara perbulan tahun 2021 pada aplikasi sipp Dokumen Rapat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Undangan,Daftar Hadir,Notulen,Foto Dokumentasi) ; Dokumen Monev Ketua (Rapat Bulanan Bulan Januari Tahun 2021 dan Februari 2021) https://drive.google.com/file/d/1GJOa9LyoIGBETBgkgd5St01oi5nwBcF6/view?usp=sharing

"Evidance telah diperbaiki namun belum melampirkan tindak lanjut atas hasil pemantauan pencapaian kinerja oleh pimpinan." Agar evidance yang diupload lebih spesifik hanya terkait pemantauan pencapaian kinerja oleh pimpinan secara berkala. Adapun evidance pada sub area ini adalah: 1. Dokumentasi rapatpemantauan pencapaian kinerja Tahun 2021 yang dipimpin oleh Kepala satuan kerja seperti Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat; 2. Laporan pemantauan kinerja secara berkala beserta tindak lanjut atas hasil pemantauan yang memuat: a. Data E-SAKIP pada aplikasi KOMDANAS; b. Data realisasi belanja per bulan Tahun 2021 (dapat menggunakan data realisasi dari OM-SPAN); c. Statistik perkara per bulan Tahun 2021 pada aplikasi SIPP.

a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada

Unit kerja memiliki dokumen perencanaan lengkap dengan data dukung sebagai berikut : Dokumen Reviu Renstra Tahun 2020-2024,Rentra Tahun 2020-2024,Reviu RKT 2020,RKT 2021,RKT 2022 ,PKT 2020, PKT 2021,Rencana Aksi,Pengukuran Kinerja https://drive.google.com/file/d/1ksohfigEQ6ZGGGVGrj5-7WRx-bcfEcTm/view?usp=sharing

Memadai. Unit kerja telah melampirkan Dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra), Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja).

b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil

Perencanaan telah berorientasi hasil dengan data dukung sebagai berikut : Dokumen Reviu Renstra Tahun 2020-2024,Rentra Tahun 2020-2024,Reviu RKT 2020,RKT 2021,RKT 2022 ,PKT 2020, PKT 2021,Rencana Aksi,Pengukuran Kinerja https://drive.google.com/file/d/1LTo2JwByJlRBkM62t_ysDLfCJ8_siZyq/view?usp=sharing

Agar unit kerja memuat rumusan turunan dari perencanaan kerja jangka pendek (Renja) berupa program-program yang memuat: a. Program peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat); b. Program pengendalian gratifikasi; c. Program penerapan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), d. Program pengaduan masyarakat, dan Whistleblowing System (WBS).

c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)

Unit kerja memiliki IKU dengan data dukung sebagai berikut : Reviu IKU Tahun 2020,IKU Tahun 2021 dan IKU Tambahan

Memadai. Unit kerja telah melampirkan Dokumen IKU Tahun 2020 dan Tahun 2021.

d. Apakah indikator kinerja telah SMART (Specifik, Measureable, Achievable, Relevant and Time)

Seluruh Indikator Kinerja unit kerja telah SMART dengan data dukung sebagai berikut : Dokumen Reviu IKU Tahun 2020,IKU Tahun 2021,dan LKjIP Tahun 2020. Note: Laporan hasil e-sakip 2020 baru dikirim tgl 24 Februari 2021 dan belum mendapatkan balasan laporan dari pengadilan tingkat banding.

"Evidance telah diperbaiki, nilai LHE AKIP 2019 dari unit tingkat banding adalah 76,04 (BB)" Agar menambahkan Laporan Hasil Evaluasi LKjIP oleh Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2019 dan Tahun 2020.

e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu

Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu dengan data dukung sebagai berikut : Dokumen LKjIP Tahun 2020 ,Screenshot Bukti Kirim e-Sakip ke PT Banjarmasin,Aplikasi Komdanas dan Aplikasi Kementrian PANRB sebelum tanggal 28 Pebruari 2021

Memadai. Unit kerja telah melampirkan bukti Pengiriman LKjIP tanggal 24 Februari 2021.

f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja

Seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja dengan data dukung sebagai berikut : Dokumen LKjIP Tahun 2020 Note: Laporan hasil e-sakip 2020 baru dikirim tgl 24 Februari 2021 dan belum mendapatkan balasan laporan dari pengadilan tingkat banding.

"Evidance telah diperbaiki, nilai LHE AKIP 2019 dari unit tingkat banding adalah 76,04 (BB)" Agar menambahkan Laporan Hasil Evaluasi LKjIP oleh Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2019 dan Tahun 2020.

g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani Akuntabilitas Kinerja dengan data dukung sebagai berikut : Undangan sosialisai Penyusunan Dokumen SAKIP dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Bahan Sosialisasi dan Daftar Hadir Peserta Sosialisasi.

Memadai. Unit kerja telah berupaya dalam peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikutsertakan personelnya pada pelatihan/sosialisasi penyusunan SAKIP.

h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten

Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten dengan data dukung sebagai berikut : a) SK Penunjukan Tim Penyusunan LKJIP ; SK Penunjukan Tim Penyusunan Reviu IKU ; SK Penetapan Reviu Renstra ; Undangan sosialisai Penyusunan Dokumen SAKIP dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Bahan Sosialisasi dan Daftar Hadir Peserta Sosialisasi. Kasubag perencanaan telah mengikuti bimtek dan sertifikat bimtek penyusunan LKJIP

"Evidance telah diperbaiki" Agar menambahkan daftar anggota bidang perencanaan yang telah mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi penyusunan LKjIP dan Sertifikat telah mengikuti bimtek/diklat/sosialisasi penyusunan LKjIP.

a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

a) Foto spanduk dan banner larangan merima gratifikasi aksi simpatik anti gratifikasi. b) SK Pencanangan kerja zona integritas. c) Dokumen sosialiasi gratifikasi (undangan, daftar hadir, notulen, foto dokumentasi). d) Capture penanyangan Berita pencanangan Z.I via televisi dan koran. e) Stiker anti gratifikasi, capture foto PTSP.

"Evidance telah diperbaiki" Agar dapat menambahkan Pemanfaatan media sosial seperti postingan berkala pada instagram, youtube, facebook, twitter dll dalam public campaign tentang pengendalian gratifikasi.

b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

a). SK Tim Pengendali Gratifikasi dan tata caranya. b). Capture CCTV. c). Ruang tamu terbuka. d). Drop box pelaporan gratifikasi. e). Bukti pengisian LHKPN, f). Zona steril. g). Banner Perma anti gratifikasi. h). Banner slogan anti gratifikasi. i). Surat Edaran No. 17 Tahun 2019 tentang Pembuatan Audio Peringatan Gratifikasi di Ruang Tunggu. j). Banner anti gratiifikasi di halaman Pengadilan Negeri Amuntai. k). Pemasangan stiker antigratifikasi di mobil dinas. l). Poster antigratifikasi. m). Konten media sosial antikorupsi https://drive.google.com/file/d/1GMl-Ssv0ABg_Gp72G4LBeg6pga2XesAV/view?usp=sharing

Unit kerja telah melampirkan penetapan pembentukan UPG, Capture kamera pengawas (CCTV) dan tampilannya dan Foto Ruang Tamu Terbuka.

a. Telah dibangun lingkungan pengendalian

a). Dokumen sosialisasi SPIP (undangan,daftar hadir,notulen foto dokumentasi). b). SK SATGAS SPIP dan tata caranya. c). SK SATGAS SIPP. d). SOP PTSP. e). SK Petugas PTSP. f). SP Piket Pengawas PTSP, MONEV PTSP. g). MONEV Anggaran DIPA 01 dan 03. h). Dokumen rapat langkah-langkah anggaran Tahun 2020 (Undangan, Daftar hadir,Notulen, Foto) Dokumen Rapat Pembinaan KPN. https://drive.google.com/file/d/1sVI0FO3CZBwRgbfe4qFJlbg9iYGU5skf/view?usp=sharing

Cukup memadai. Unit kerja telah membentuk Satgas SPIP. Agar dapat menambahkan dokumen laporan pengawasan dan monitoring pada layanan seperti laporan pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang yang terbaru. Apabila unit kerja telah membuat Inovasi terkait pembangunan lingkungan pengendalian, agar dapat dijelaskan inovasinya apa, latar belakang inovasi dan penetapan berupa SK Pimpinan Satuan kerja terkait inovasi tersebut.

b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

a) Dokumen rapat Manajemen Resiko (undangan, Daftar hadidr, Notulen, Foto). b) Dokummen matrik identifikasi risiko, analisis ririko, dan level risiko.

Cukup memadai. Unit kerja telah melampirkan matrik identifikasi dan analisa risiko. Apabila unit kerja telah membuat Inovasi terkait implementasi manajemen risiko, agar dapat dijelaskan inovasinya apa, latar belakang inovasi dan penetapan berupa SK Pimpinan Satuan kerja terkait inovasi tersebut.

c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

a). Dokumen Internal Audit. b). Tindak Lanjut temuan Internal Audit. c). Foto dan Berita Acara Inspeksi mendadak oleh Pimpinan terhadap pelayanan PTSP. d). Foto kegiatan apel pagi dan sore. https://drive.google.com/file/d/1PHJTCbUFxBUdWPQcs9wZijoF3fnNn_6L/view?usp=sharing

"Evidance telah diperbaiki" Agar evidance lebih spesifik pada kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi (berdasarkan pertanyaan sub area 2,b di atas) berupa dokumen laporan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi. Apabila unit kerja telah membuat Inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko, agar dapat dijelaskan inovasinya apa, latar belakang inovasi dan penetapan berupa SK Pimpinan Satuan kerja terkait inovasi tersebut.

d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

a). Dokumen SOSIALISAI PERMA 7, 8, 9 Tahun 2016

Memadai. Unit kerja telah melampirkan dokumentasi sosialisasi SPI pada seluruh personelnya.

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

a). SK Penunjukan penerima Pengaduan Masyarakat. b). Foto form Pengaduan, kotak pengaduan & Petugas meja Pengaduan. c). Foto brosur sarana informasi pengaduan. d). Foto alur penanganan pengaduan. e). Banner SIWAS. f). Capture aplikasi SIWAS dan E-LAPOR. g). e-ACIL untuk pengaduan menggunakan WA. h). Pembuatan stiker pengaduan seperti kartu nama.

Cukup memadai. Unit kerja telah melampirkan SK petugas Meja Pengaduan, Capture petugas/ ruang khusus sebagai pengaduan, Capture spanduk/ banner/ brosur informasi sarana penyampaian pengaduan. Agar ditambahkan Capture sarana pengaduan melalui aplikasi E-Lapor. Apabila unit kerja telah membuat Inovasi terkait Kebijakan Pengaduan masyarakat, agar dapat dijelaskan inovasinya apa, latar belakang inovasi dan penetapan berupa SK Pimpinan Satuan kerja terkait inovasi tersebut.

b. Penanganan Pengaduan Masyarakat

a). Capture register pengaduan dari aplikasi SIWAS. b). Laporan Pengaduan.

Agar unit kerja menginput informasi penanganan masyarakat pada aplikasi PMPZI Mahkamah Agung berupa: a. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti; b. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses; c. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti.

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

a). Laporan MONEV Pengaduan & Whistle blowing SYSTEM https://drive.google.com/file/d/1a9BU-fEG3yX37hZtJZ2hvdJL-MupTcYr/view?usp=sharing

Memadai. Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah dilakukan secara berkala.

d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

a). Laporan Tindak Lanjut MONEV Pengaduan & whistleblowing system

Cukup memadai. Sebagian besar hasil monev penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?

a). Screen shoot login petugas meja pengaduan pada aplikasi SIWAS. b). Sosialisasi whistleblowing system

Agar ditambahkan Laporan kegiatan internalisasi Whistleblowing System (WBS) pada aplikasi SIWAS melalui kegiatan apel pagi/sore atau Bimtek atau sosialisasi beserta dokumentasinya.

b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan

a) SK Tim SIWAS.

Agar ditambahkan Capture Whistleblowing System pada aplikasi SIWAS. Apabila unit kerja telah membuat Inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System, agar dapat dijelaskan inovasinya apa, latar belakang inovasi dan penetapan berupa SK Pimpinan Satuan kerja terkait inovasi tersebut.

c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

a) Monev Pengaduan &Whistleblowing system https://drive.google.com/file/d/1QetyjZMl-1GFbN001djuLPOJtLHiPhIn/view?usp=sharing

Monev atas penerapan Whistle Blowing System telah dilakukan secara berkala.

d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

a) Laporan Tindak Lanjut MONEV Pengaduan &whistleblowing system

Cukup memadai. Sebagian besar hasil monev penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti.

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

a). Sk Tim Penanganan benturan kepentingan & SK Tata cara penanganan benturan kepentingan.

Cukup memadai. Unit kerja telah membuat penetapan Tim Penanganan benturan kepentingan. Agar menambahkan langkah identifikasi/pemetaan benturan kepentingan yang akan diterapkan di unit kerja (referensi dasar hukum: Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya).

b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

a). Sosialisai benturan kepentingan (undangan, daftar hadir, notulen, foto dokumentasi).

Evidance berupa sosialiasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2020. Agar dapat memperbaharui evidance.

c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

a). Form benturan kepentingan, surat pernyataan bebas benturan kepentingan oleh 4 pilar.

Agar menambahkan formulir penanganan benturan kepentingan dan dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan.

d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

a). Laporan Monev Benturan Kepntingan https://drive.google.com/file/d/16IwFppDXNLO_t_yaSp6hTlzst11KUr3a/view?usp=sharing

Monev atas Penanganan Benturan Kepentingan telah dilakukan secara berkala.

e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

a) Laporan Tindak Lanjut MONEV penanganan benturan kepentingan

Cukup memadai. sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti