PUPR-PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2021	2022	2023	2024	2025
2	1	1.03.000005	Bangunan dan Lingkungan	Bangunan dan Lingkungan	Jumlah yang mendapatkan Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	150	83	191	109
3	2	1.03.000006	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah	Bangunan dan Lingkungan	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	0	0	0	0
4	3	1.03.000007	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata	Bangunan dan Lingkungan	Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.	N/A	1	1	1
5	4	1.03.000008	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional	Bangunan dan Lingkungan	Sistem Perkotaan Nasional meliputi pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, maupun pusat kegiatan strategis nasional.	N/A	1	1	1
6	5	1.03.000009	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis	Bangunan dan Lingkungan	Kawasan Strategis Lainnya adalah kawasan selain Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional	N/A	1	1	1
7	6	1.03.000010	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan dan kegiatan usaha	2
8	7	1.03.000011	Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	0
9	8	1.03.000013	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	1	0	1	1
10	9	1.03.000015	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	N/A	1	1	1
11	10	1.03.000018	Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara	N/A
12	11	1.03.000019	Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara	N/A	154,44	154,44	154,44
13	12	1.03.000021	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara	N/A	154,44	154,44	154,44
14	13	1.03.000024	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis	&Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.&	59	59	59	59
15	14	1.03.000026	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis	&Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.&	0	0	0	0
16	15	1.03.000031	Bentuk Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	Surat/rekomendasi/laporan hasil dari kegiatan penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang.	0	0	0	0
17	16	1.03.000032	Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain)	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan perbatasan antar wilayah kabupaten/kota di dalam/luar provinsi yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing daerah yang hadir.	0	0	0	0
18	17	1.03.000033	Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain)	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dengan kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah di dalam/luar provinsi yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing daerah yang hadir.	N/A	1	1	1
19	18	1.03.000035	Berita acara hasil forum evaluasi pemerintah daerah provinsi	Dokumen	Keputusan Gubernur yang diterbitkan dari hasil forum evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota.	1	1	1	1
20	19	1.03.000037	Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan bersama hasil pembahasan antar daerah berbatasan yang ditanda tangani oleh perwakilan yang hadir dari setiap pemerintah daerah.	1	1	1	1
21	20	1.03.000038	Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas hasil kesepakatan substansi antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisasi dengan cap basah.	0	0	0	0
22	21	1.03.000040	Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil dari kegiatan konsultasi publik yang di tandatangani oleh perwakilan peserta yang hadir.	N/A
23	22	1.03.000043	Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang ditandatangani secara langsung atau tanda tangan elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir.	N/A
24	23	1.03.000044	Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dalam Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota yang ditandatangani secara langsung atau secara elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir.	1	1	1	1
25	24	1.03.000051	Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang di Kabupaten/Kota	0	0	0	0
26	25	1.03.000055	Dokumen dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Dokumen	Keputusan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup tentang persetujuan Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten/Kota, dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi di perangkat daerah tersebut.	0	0	0	0
27	26	1.03.000067	Dokumen Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen hasil fasilitasi Raperkada RDTR Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.	1	1	1	1
28	27	1.03.000069	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan	Dokumen	Dokumen data kondisi jaringan jalan dan jembatan yang meliputi: 1) Survei Deskripsi Ruas Jalan, Titik Referensi Lokasi, Survei Inventori Penampang Jalan dan Survei Inventori Konstruksi/Pemeliharaan jalan 2) Survei Profil Memanjang 3) Survei Kondisi Perkerasan Jalan 4) Survei kekuatan struktur Perkerasan Jalan 5) Survei Lalu Lintas 6) Survei Lereng Jalan 7) Survei Kondisi Drainase Jalan 8) Survei Lokasi Titik Rawan Kecelakaan	0	0	0	0
29	28	1.03.000070	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan	Dokumen	Dokumen data kondisi jembatan untuk memastikan aset jembatan yang berada di jaringan jalan berada dalam keadaan aman terhadap pengguna jalan dan juga untuk mengamankan nilai investaasi jembatan	0
30	29	1.03.000071	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum	Dokumen	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum Provinsi adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.	1	1	1	1
31	30	1.03.000075	Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selaian RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perda/pergub selain RTRW Kabupaten/Kota.	59	59	59	59
32	31	1.03.000076	Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan	Dokumen	Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan. Perencanaan teknis jalan minimal memenuhi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup.	295	295	295	295
33	32	1.03.000079	Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Dokumen	Jumlah unit yang diadakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang	N/A	N/A	0	0
34	33	1.03.000080	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah yang berjangka waktu 1 tahun untuk jangka pendek dan 5 tahun untuk jangka menengah	N/A	N/A	0	0
35	34	1.03.000081	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen	Rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang dari hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti dengan penetapan penerima melalui Peraturan Kepala Daerah	0	0	0	0
36	35	1.03.000083	Dokumen Leger Jalan	Dokumen	Leger Jalan adalah dokumen yang memuat antara lain peta lokasi ruas jalan, data jalan dan jembatan, data utilitas dan reklame dan data ruang milik jalan	338	1002	1474	867
37	36	1.03.000084	Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapanya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)	0	0	0	0
38	37	1.03.000086	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPL	3	3	3	3
39	38	1.03.000087	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPL	315	315	315	315
40	39	1.03.000088	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun	59	59	59	59
41	40	1.03.000089	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan UKL/UPL, AMDAL, dan/atau SPPL	0	0	0	0
42	41	1.03.000107	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air minum serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah Provinsi	59	59	59	59
43	42	1.03.000108	Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-SermoWates	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten	59	59	59	59
44	43	1.03.000109	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Kawasan Strategis Karst Gunung Sewu yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten	357	500	115	64
45	44	1.03.000110	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten	59	59	59	59
46	45	1.03.000111	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten	0	0	0	0
47	46	1.03.000112	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kota Gede yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten	0	0	0	0
48	47	1.03.000115	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotabaru yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten	N/A	8685	8685	8685
49	48	1.03.000116	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Girindo yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten	N/A	8685	8685	8685
50	49	1.03.000117	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Merapi yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten	0	0	0	0
51	50	1.03.000118	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten	N/A	154,4	154,4	154,4
52	51	1.03.000119	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten				N/A
53	52	1.03.000120	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunung Kidul yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten
54	53	1.03.000121	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten
55	54	1.03.000122	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten
56	55	1.03.000123	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Manoreh yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten
57	56	1.03.000124	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten
58	57	1.03.000125	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten
59	58	1.03.000126	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Dokumen	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten
60	59	1.03.000127	Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	Laporan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang yang terdiri dari hasil Peniliaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang), serta Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat.	0
61	60	1.03.000130	Dokumen Pengelolaan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kualitas air WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun	0
62	61	1.03.000132	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia					1
63	62	1.03.000133	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia					1
64	63	1.03.000134	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia					1
65	64	1.03.000135	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen pengumpulan data SPM air minum disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air minum yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air minum dan jumlah akses air minum yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia
66	65	1.03.000136	Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	Dokumen dan laporan hasil bantuan penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten Dasar Hukum: Perdais No. 2 Tahun 2017
67	66	1.03.000137	Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Dokumen	Laporan Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang
68	67	1.03.000139	Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	dihapus sesuai PP 21/2021	N/A
69	68	1.03.000140	Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Surat Persetujuan Substansi yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah tentang RTRW telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki (sumber : Permen ATR/BPN 11/2021). Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten/Kota hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016). Penetapan RTRW Kabpaten/Kota adalah penetapan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali Kota (PP 21/2021).	N/A
70	69	1.03.000141	Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	- Dokumen pola pengelolaan SDA Wilayah Sungai adalah hasil perencanaan tata pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungai yang bersifat makro, dimuat dalam suatu dokumen pola pengelolaan sumber daya air - Dokumen rencana pengelolaan SDA Wilayah Sungai adalah hasil perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan pada setiap wilayah sungaiyang dimuat dalam suatu dokumen rencana pengelolaan sumber daya air	0
71	70	1.03.000145	Dokumen Ranperda (Raperda, Ranperkada, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	Dokumen	Raperda RTRW Provinsi/Kab/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama), serta Raperkada RDTR Kabupaten/Kota (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama).	0
72	71	1.03.000150	Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.	0
73	72	1.03.000154	Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Dokumen Rencana induk SPALD Regional Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun dengan paling sedikit memuat rencana umum, standar dan kriteria pelayananan, rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T, indikasi sumber pembiayaan, rencana kelambagaan dan SDM, rencana legislasi dan rencana pemberdayaan masyarakat
74	73	1.03.000157	Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Dokumen	RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) merupakan dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya					1
75	74	1.03.000158	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah	Dokumen	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					1
76	75	1.03.000159	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum	Dokumen	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Provinsi sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
77	76	1.03.000162	Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	Dokumen Rencana Teknis berisi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup.	N/A
78	77	1.03.000163	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP	0
79	78	1.03.000164	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun. Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP	0
80	79	1.03.000165	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun	N/A
81	80	1.03.000166	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Dokumen	Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP	0
82	81	1.03.000178	Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Dokumen	Laporan RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten yang memuat materi pokok RTBL sebagai hasil proses identifikasi, perencanaan dan perancangan suatu lingkungan/kawasan, termasuk di dalamnya adalah identifikasi dan apresiasi konteks lingkungan, program peran masyarakat dan pengelolaan serta pemanfaatan aset properti kawasan. (Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2020) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dalam mewujudkan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten bertujuan untuk memberikan bantuan dalam hal Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten (Perdais No. 2 Tahun 2017	0
83	82	1.03.000182	Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	Laporan hasil kegiatan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang berupa perda/perkada.	N/A
84	83	1.03.000186	Draft SK Gubernur tentang hasil evaluasi	Dokumen	Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten/Kota hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016).	N/A
85	84	1.03.000189	Fasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang	Dokumen	Laporan hasil Fasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang di kabupaten/kota.	0
86	85	1.03.000191	Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Unit	Flood Forecasting and Warning System (FFWS) atau sistem peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Kegiatan ini dapat meliputi pembangunan instrumen yang dapat digunakan untuk peramalan debit banjir secara real time sehingga dapat dilakukan peringatan dini untuk meminimalisir kerugian dan korban jiwa. Instrumen FFWS yang dibangun meliputi pembangunan pos hidrologi, pos pemantauan debit air, termasuk pembangunan pusat kendali. Jumlah FFWS yang dibangun
87	86	1.03.000192	Flyover	Flyover	Jalan tidak sebidang melayang yang melintasi bagian atas jalan lain untuk menghindari daerah/kawasan dengan kemacetan lalu lintas atau lokasi yang dilewati jalan rel sehingga meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi, mengatasi hambatan karena konflik di persimpangan, dll
88	87	1.03.000193	Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Forum Penataan Ruang	Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Forum Penataan Ruang kabupaten/kota	0
89	88	1.03.000196	Jembatan	Jembatan	bangunan penghubung guna mengatasi rintangan antarruas jalan	5	11.1	330	330
90	89	1.03.000198	Jumlah Dokumen Rencana Induk pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Dokumen	Dokumen dan laporan hasil bantuan penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten. Dasar Hukum: Perdais No. 2 Tahun 2017	0
91	90	1.03.000203	Kajian kebijakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	Laporan hasil kajian kebijakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah terkait penataan ruang	0
92	91	1.03.000212	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter/Detik	Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L/detik					155,44
93	92	1.03.000213	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L/detik					154,44
94	93	1.03.000214	Kasus Pelanggaran Bidang Penataan Ruang	Kasus	Laporan kasus pelanggaran bidang penataan ruang hasil Audit Tata Ruang di Kabupaten/Kota
95	94	1.03.000215	Kasus Penataan Ruang yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kasus	Laporan Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota	0
96	95	1.03.000216	Kasus yang diselesaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kasus	Laporan Kasus yang diselesaikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota	0
97	96	1.03.000219	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kegiatan	Laporan Hasil Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota	0
98	97	1.03.000220	Kelengkapan dokumen Raperda RTRW (Raperda, Dokumen Rencana, Album Peta, Indikasi program)	Dokumen	Dokumen Raperda RTRW Kabupaten/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	0
99	98	1.03.000226	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah yang berjangka waktu 1 tahun untuk jangka pendek dan 5 tahun untuk jangka menengah di Kabupaten/Kota.	N/A
100	99	1.03.000227	koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RDTR Kabupaten/Kota