ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
KODE AKUN DHA REVISI 6 - 2023
2
DIMENSI 1: SUMBER PEMBIAYAAN (FS)
3
DigitKode FS & Deskripsi
4
1FS.1 Dana Publik
5
2FS.1.1 Dana Kementerian/Lembaga (APBN)
6
3FS.1.1.1 APBN Kementerian kesehatan
7
4FS.1.1.1.1 Dana Dekonsentrasi
8
4FS.1.1.1.2 Dana Tanggap Bencana
9
4FS.1.1.1.3 Dana SDM Kesehatan
10
4FS.1.1.1.4 Innatura
11
4FS.1.1.1.5 Dana Program Prioritas seperti Jamperal
12
3FS.1.1.2 APBN Kementerian/Lembaga lain
13
4FS.1.1.2.3 BKKBN
14
4FS.1.1.2.7 BPOM
15
4FS.1.1.2.5 Kemenhan
16
4FS.1.1.2.4 Polri
17
4FS.1.1.2.2 Kemenkumham
18
4FS.1.1.2.6 BNN
19
4FS.1.1.2.8 BNPB
20
4FS.1.1.2.9 Kementerian/Lembaga Lainnya
21
2FS.1.2 Dana Pemerintah Kabupaten/Kota (APBD)
22
3FS.1.2.1 Dana APBD bersumber Transfer Pemerintah (Pusat)
23
4FS.1.2.1.1 Dana APBD bersumber Dana Bagi Hasil (DBH)
24
5FS.1.2.1.1.1 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
25
5FS.1.2.1.1.2 DBH lainnya
26
4FS.1.2.1.2 Dana APBD bersumber Dana Alokasi Umum (DAU)
27
5FS.1.2.1.2.1 DAU earmarked
28
5FS.1.2.1.2.2 DAU unearmarked
29
4FS.1.2.1.3 Dana APBD bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK)
30
5FS.1.2.1.3.1 Dana APBD bersumber DAK Fisik
31
6FS.1.2.1.3.1.1 DAK Fisik Reguler
32
6FS.1.2.1.3.1.2 DAK Fisik Penugasan
33
6FS.1.2.1.3.1.3 DAK Fisik Afirmasi
34
5FS.1.2.1.3.2 Dana APBD bersumber DAK Fisik Non Fisik (termasuk BOK)
35
6FS.1.2.1.3.2.1 DAK Non Fisik Dinas
36
6FS.1.2.1.3.2.2 DAK Non Fisik Puskesmas
37
6FS.1.2.1.3.2.3 DAK Non Fisik KB
38
4FS.1.2.1.4 Dana APBD bersumber Dana Insentif Daerah
39
4FS.1.2.1.5 Dana APBD bersumber Otonomi Khusus/Keistimewaan
40
3FS.1.2.2 Dana APBD bersumber Transfer Antar Daerah
41
4FS.1.2.2.1 Belanja bersumber DBH dari Pemerintah Provinsi
42
5FS.1.2.2.1.1 Belanja bersumber DBH Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi
43
5FS.1.2.2.1.2 Belanja bersumber DBH Lainnya dari Pemerintah Provinsi
44
4FS.1.2.2.2 Dana Bantuan Keuangan
45
5FS.1.2.2.2.1 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
46
5FS.1.2.2.2.2 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Lain
47
3FS.1.2.3 Dana APBD bersumber Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
48
4FS. 1.2.3.1 Dana APBD bersumber Hibah kepada Pemerintah Daerah
49
5FS.1.2.3.1.1 Dana APBD bersumber Hibah Kepada Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat
50
5FS.1.2.3.1.2 Dana APBD bersumber Hibah Kepada Pemerintah dari Pemerintah Daerah Lainnya
51
5FS.1.2.3.1.3 Dana APBD bersumber Hibah Kepada Pemerintah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri
52
5FS.1.2.3.1.4 Dana APBD bersumber Hibah Kepada Pemerintah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri
53
5FS.1.2.3.1.5 Dana APBD bersumber Hibah Kepada Pemerintah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri
54
5FS.1.2.3.1.6 Dana APBD bersumber Hibah Kepada Pemerintah dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
55
4FS.1.2.3.2 Dana APBD bersumber Dana Darurat
56
4FS.1.2.3.3 Dana APBD bersumber Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah lainnya
57
3FS.1.2.4 Dana APBD bersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
58
4FS.1.2.4.1 Dana APBD bersumber PAD berupa Pajak Daerah
59
5FS.1.2.4.1.1 Dana APBD bersumber PAD berupa Pajak Rokok
60
5FS.1.2.4.1.2 Dana APBD bersumber PAD berupa Pajak Lainnya
61
4FS.1.2.4.2 Dana APBD bersumber PAD berupa Retribusi Daerah
62
4FS.1.2.4.3 Dana APBD bersumber PAD berupa Pendapatan dari BLUD
63
4FS.1.2.4.4 Dana APBD bersumber PAD Lainnya
64
2FS.1.3 Dana Pemerintah Desa (APBDes)
65
3FS.1.3.1 Dana APBDes bersumber Pendapatan Asli Desa
66
3FS.1.4.2 Dana APBDes bersumber Dana Transfer
67
4FS.1.4.2.1 Dana APBDes bersumber Dana Desa
68
4FS.1.4.2.2 Dana APBDes bersumber Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
69
4FS.1.4.2.3 Dana APBDes bersumber Alokasi Dana Desa
70
4FS.1.4.2.4 Dana APBDes bersumber Bantuan Keuangan dari Provinsi
71
4FS.1.4.2.5 Dana APBDes bersumber Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota
72
4FS.1.4.2.6 Dana APBDes bersumber Dana Transfer Lain-lain
73
3FS.1.4.3 Dana APBDes bersumber Pendapatan lainnya
74
1FS.2 Dana Semi Publik
75
2FS.2.1 Dana Program JKN
76
3FS.2.2.1 Dana Kapitasi JKN pada FKTP
77
3FS.2.2.2 Dana klaim Non-kapitasi pada FKTP
78
3FS.2.2.3 Dana klaim INA-CBGs
79
3FS.2.2.4 Dana klaim Non-INA-CBGs
80
1FS.3 Dana Non Publik (Non-Pemerintah)
81
2FS.3.1 Dana Pelayanan Kesehatan Perusahaan Swasta (Kesehatan Karyawan)
82
2FS.3.2 Dana Kesehatan Rumah Tangga (out of pocket payment)
83
2FS.3.3 Asuransi Swasta
84
2FS.3.4 Dana Hibah Ke Lembaga/Organisasi Non-Pemerintah dari Pemerintah/Pemerintah Daerah
85
2FS.3.5 Dana Hibah Ke Lembaga/Organisasi Non-Pemerintah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri (Filantropi)
86
2FS.3.6 Dana Hibah Ke Lembaga/Organisasi Non-Pemerintah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri
87
2FS.3.7 Dana Hibah Ke Lembaga/Organisasi Non-Pemerintah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri
88
1FS.4 Sumber Lainnya
89
90
91
DIMENSI 2: PENGELOLA PEMBIAYAAN (FA)
92
DigitKode FA & Deskripsi
93
1FA.1 Pemerintah
94
2FA.1.1 Pemerintah Pusat
95
3FA.1.1.1 Kementerian Kesehatan
96
4FA.1.1.1.1 Kementerian Kesehatan (Kantor Pusat)
97
4FA.1.1.1.2 Rumah Sakit Umum Pusat
98
4FA.1.1.1.3 Rumah Sakit Khusus Pusat
99
4FA.1.1.1.4 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)
100
4FA.1.1.1.5 Balai-Balai Kesehatan Pusat (BTKL, Bapelkes, Balai Kesehatan)