[MASTER]_Kalkulator WML.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	WASTE MANAGEMENT LADDER
2
3	Nama Kabupaten / Kota
4
5	TANGGA LAYANAN			Max
8	Aspek Teknis			500	Tangga 0		127
13
14	ASPEK / INDIKATOR		Ref. G. Form	95	PARAMETER	NILAI	SKOR	PDO
15	A	ASPEK TEKNIS		26		6	127	0	4
16	1	Layanan Pengumpulan Sampah		5	Layanan Layak	1	20
17	2	Sampah Terkumpul		10	< 50%	2	20	0
18	3	Daur Ulang Sampah		3	< 5%	1	33	0
19	4	Pengolahan Sampah		3	< 5%	1	33	0
20	5	Pengoperasian LUR		5	Pengontrolan Layak	1	20	0
21	6	Persentase Residu Masuk TPA		0	Pilih Jawaban yang tepat	0
22	7	Masyarakat melakukan pemilahan		4	Pilih Jawaban yang tepat	0	0
23	8	Kapasitas Infrastruktur PS Terbangun - Idle		0	Pilih Jawaban yang tepat	0
24								Sentral	Desentral
25	B	ASPEK KELEMBAGAAN		8		4	200	1	0
26	0	Pelayanan Sentralisasi / Desentralisasi	C02		Sentralisasi
27	1	Regulator, Operator dan Pengawas	C01	2	Hanya ada satu OPD (DLH atau PUPR) yang diberi mandat oleh KDH untuk mengelola persampahan	1	50	0	0
28	2	Operator Skala Kabupaten / Kota	C03	2	Layanan untuk seluruh wilayah kabupaten/kota diselenggarakan oleh Seksi di dalam Dinas Lingkungan Hidup, atau fungsi operator masih Bersatu dengan regulator	0	0	0	0
29	3	Operator Skala Kelurahan / Desa	C04	2	Layanan diselenggarakan oleh Seksi di dalam Dinas Lingkungan Hidup, dan ditambah dengan operator masyarakat/swasta di kurang dari 25% desa/kelurahan yang ada	1	50	1	0	Belum ada
30	4	Kerjasama Pengelolaan Sampah	E07	2	Belum ada kerjasama pengelolaan sampah formal yang dibangun pemda dengan swasta ataupun masyarakat dalam pengelolaan sampah`	0	0	0	0
31	5	SOP Pengelolaan Sampah	C06	2	Sudah ada SOP Pemda untuk penyelenggaraan lebih dari 2 (dua) subsistem layanan pengelolaan sampah	2	100
32
33	C	ASPEK KEBIJAKAN		20		8	316.7	2	3
34	1	Perda Pengelolaan Sampah	D01	2	Sudah ada, dan sudah dilengkapi dengan klausa tentang kewajiban pemilahan (minimal 2 jenis pemilahan) dan pengumpulan sampah pada masyarakat dan klausa tentang pengelolaan TPA	2	100	1
35	2	Perda / PerKDH Retribusi Sampah	D03	3	Sudah ada peraturan daerah, namun tarif retribusi belum ditetapkan sesuai ketentuan Permendagri No. 7 Tahun 2021, dan belum dapat dilaksanakan secara efektif	1	33
36	3	PerKDH Pengurangan Sampah	D09	3	Belum Ada	0	0
37	4	PerKDH Delegasi Pengelolaan Sampah Terbatas	D02	2	Belum ada	0	0
38	5	PerKDH Kerjasama Pengelolaan Sampah	D04	2	Belum ada Peraturan KDH tentang kerjasama pengelolaan sampah ataupun Peraturan KDH tentang Kerjasama Daerah	0	0	0
39	6	PerKDH Masterplan	D05	3	Sudah ada masterplan, tetapi belum ditetapkan menjadi Peraturan KDH	2	67	1
40	7	PerKDH Jakstrada dan Perencanaan Sampah Jangka Menengah Lainnya	D06	2	Sudah ada Jakstrada atau Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota tetapi belum menjadi Peraturan KDH	1	50
41	8	Penegakan Hukum	D07	3	Sudah ada sosialisasi dan penyediaan saluran bagi masyarakat untuk pelaporan pelanggaran atau tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah	2	67
42
43	D	ASPEK PENDANAAN		25		4	40	0	2
44	1	Persentase alokasi anggaran pengelolaan sampah pada APBD terhadap kebutuhan pembiayaan pengelolaan sampah	E02	10	<10%	2	20	0
45	2	Persentase penerimaan retribusi terhadap kebutuhan operasi dan pemeliharaan layanan pengelolaan sampah	E04	10	< 40%	2	20	0
46	3	Bauran Pendanaan	E08	5	Tidak tersedia	0	0
47
48	E	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN		16		8	200	1	2
49	1	Kegiatan kolaborasi/Koordinasi dengan pemangku kepentingan	F09	4	Tidak Ada	0	0	0
50	2	Kegiatan kampanye dan sosialisasi	F05	4	Kegiatan kampanye, sosialisasi dan pemberdayaan dilaksanakan 1 - 2 kali dalam setahun	2	50
51	3	Saluran pelaporan dan aspirasi keterlibatan masyarakat	F07	4	Ada saluran pelaporan, dan ada umpan balik, tetapi pengampu bukan OPD pengelolaan sampah	4	100	1
52	4	Pelibatan, penyediaan akses informasi, dan pembinaan kepada sektor informal	F08	4	Adanya forum sektor informal tetapi belum didampingi OPD terkait	2	50
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106