Progress Keg. 2025 (Wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta & Papua Tengah).xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1
2		Keterangan
3		1	Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri									8	Tabel Pemeriksaan Mandiri yang ditandatangani oleh bupati									1	Surat Penetapan delineasi RDTR										7	Berita Acara Kesepakatan Batas Kaveling Minimum
4		2	Surat Permohonan Persub									9	BA evaluasi dan kesepakatan substansi dengan pemerintah provinsi									2	Kajian Kebijakan (Background Paper) Rancangan Peraturan Kepala Daerah										8	Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)
5		3	BA Kesepakatan Substansi antara Bupati/Walikota dengan DPRD									10	BA Konsultasi Publik									3	Rancangan Peraturan Kepala Daerah										9	Berita Acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan
6		4	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah									11	BA dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan									4	Materi teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis dan album peta										10	Rekomendasi peta dasar
7		5	Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan lampiran									12	Surat Validasi KLHS									5	Peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah di tandatangani oleh instansi terkait.										11	Validasi apabila sampai pengajuan pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan
8		6	Materi Teknis yang terdiri atas buku rencana, fakta analisis, dan album peta									13	Surat Persetujuan IGD oleh BIG									6	Table pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh walikota/bupati										12	Rekomendasi Revisi
9		7	Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait									14	BA Pembahasan dengan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah/ Forum Penataan Ruang
10
11
12	Justifikasi Target	(X)	Belum dilengkapi									(-)	Tidak dipersyaratkan								Justifikasi Target	(X)	Belum dilengkapi									(-)	Tidak dipersyaratkan
13	RTRW	(V)	Sudah dilengkapi																		RDTR	(V)	Sudah dilengkapi
14	Target RTR	Kelengkapan Administrasi														Ketersediaan Anggaran	Ketersediaan Tim Penyusun	Catatan Khusus	Rekomendasi Fasub	# butuh asistensi	Target RDTR	Kelengkapan Administrasi												Ketersediaan Anggaran Pemerintah Daerah	Ketersediaan Tim Penyusun	Catatan Khusus	Rekomendasi Fasub
15	Target RTR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Ketersediaan Anggaran	Ketersediaan Tim Penyusun	Catatan Khusus	Rekomendasi Fasub	# butuh asistensi	Target RDTR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ketersediaan Anggaran Pemerintah Daerah	Ketersediaan Tim Penyusun	Catatan Khusus	Rekomendasi Fasub
16	Target SOTK Baru Subdit Binda II.B Tahun 2025																				Target SOTK Baru Subdit Binda II.B Tahun 2025
17	Target Fasub RTRW (0 Lokasi)																				Target Fasub RDTR (2 Lokasi) Rp.260.000.000
18	1. -																				1. RDTR Perkotaan Welahan, Kab. Jepara	V	V	V	V	X	X	V	V	V	V	V	-		ada	1. Substansi sudah baik, sebelumnya sudah 5 kali asistensi di binda 1 2. TA dan pemda koorperatif untuk perbaikan 3. target fasub di Binda 1 (sebelum SOTK baru)
19	Target Bimtek RTRW (2 Lokasi) Rp.133.450.000																				2. RDTR Kawasan Perkotaan Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	V	V	V	V	X	X	V	V	-	V	V	-	ada (Non-Mandiri)	Pemerintah Daerah & Tenaga Ahli (TA)	- Pemda memiliki keterbatasan dana hanya bisa untuk membiayai perjadin untuk pelaksanaan linsek - Perbedaan batas wilayah administrasi PPBW dengan peta dasar
20	1. RTRW Kab. Kulon Progo	V	X	V	V	V	V	X	X	V	V	X	X	X	V	ada (Non-Mandiri)	Pemerintah Daerah	1. Perlu melakukan pemutakhiran BA Paduserasi 2. DLH Provinsi akan mengeluarkan surat masih berlakunya validasi dokumen KLHS pada tahun 2018 3. masih terdapat banyak pending isu pada 7 muatan strategis 4. peta dasar dalam progres			Target Bimtek RDTR : 4 Lokasi Rp.230.018.177
21	2. RTRW Kab. Puncak Jaya	V	X	X	V	V	V	X	X	X	V	V	X	V	X	ada	TA PWK & TA GIS	1. Proses Validasi KLHS direncanakan selesai bulan Oktober 2. BA kesepakatan batas daerah berbatasan Kab/Kota sudah ada namun untuk paduserasi muatan RTR belum disepakati			1. RDTR Kecamatan Blora, Kab. Blora	V	V	V	V	X	X	V	V	V	V	V	-	menunggu penganggaran	Tenaga Ahli (TA)	1. target bimtek dari Binda 1 (sebelum SOTK baru) 2. TA kurang responsif 3. delineasi masih ada Kawasan hutan 4. Penyesuaian peta dan PZ dipertimbangkan untuk ditukar dengan RDTR lain
22	List Tambahan Target (buka blokir) SOTK Baru Subdit Binda II.B Tahun 2025																				2. RDTR Kecamatan Juwana, Kab. Pati	v	v	v	v	x	x	v	v	-	v	x	-	-	-	direncanakan asistensi 15 Juli 2025
23	Target Fasub RTRW (0 lokasi)																				3. RDTR Kawasan Perkotaan Ajibarang, Kab. Banyumas	V	V	V	V	X	X	V	V	-	V	V	-	ada (Non-Mandiri)	Pemerintah Daerah	- Pemda memiliki keterbatasan dana hanya bisa untuk membiayai perjadin untuk pelaksanaan linsek - Perubahan trase dan exit tol tidak sesuai dengan Kepmen, ada perubahan trase berdasarkan Konsultasi Amdal yang diselenggarakan oleh DLH - Sudah ada SK LP2B tetapi tidak dipakai
24	1. -																				4. RDTR Perkotaan Timika, Kab. Mimika	V	V	V	V	X	X	X	V	-	X	X	-	ada (Non-Mandiri)	Tenaga Ahli (TA)	- Pelaksanaan penyusunan RDTR pararel dengan Revisi RTRW Kabupaten Mimika - Penyesuaian perbaikan menunggu proses pelepasan kawasan hutan
25	Target Bimtek RTRW (1 lokasi)																				List Tambahan Target (buka blokir) SOTK Baru Subdit Binda II.B Tahun 2025
26	1. RTRW Kab. Mimika	V	X	X	V	V	V	X	X	X	X	X	X	X	X	ada	TA PWK & TA GIS	1. Validasi KLHS ditargetkan selesai Tahun 2025 2. Rekomendasi Peta Dasar ditargetkan terbit bulan september			Target Fasub RDTR (2 lokasi)
27	Target Cadangan																				1. RDTR Kawasan Perkotaan Wonosobo, Kab. Wonosobo	V	V	V	V	X	X	V	V	-	V	V	-	ada (Non-Mandiri)	Pemerintah Daerah	- Terdapat penambahan jalan nasional sesuai kondisi eksisting - LP2B sudah perda namun menunggu perbup data spasialnya - Kawasan sempadan sungai disolidkan sebagai PS dengan kondisi eksisting sudah terbangun dan sudah ada HAT - Terdapat KKPR hotel yang terbit diatas LP2B
28	Cadangan Bimtek RTRW (1 lokasi)																				2. RDTR Kawasan Perkotaan Rembang, Kab. Rembang	V	V	V	V	X	X	V	V	-	V	X		Ada (non-Mandiri)	Pemerintah Daerah	dipertimbangkan untuk diganti mengingat progres tidak signifikan akan diganti dengan Kudus (RDTR Mejobo), kudus memiliki dana sendiri untuk linsek, rumah pak menteri, bupati koorperatif.
29	RTRW Prov. Papua Tengah	V	X	X	V	V	V	X	X	X	V	X	X	V	X	ada	TA PWK & TA GIS	1. Proses Validasi KLHS direncanakan selesai bulan Oktober 2. Integtasi Pertek RZWP3K direncanakan selesai bulan September 3. Update BA Garpan Peta Dasar dengan Garpan RZWP3K 4. BA sinkronisasi dengan RTRW Kabupaten/Kota masih kurang 2 Kabupaten berbatasan			Target Bimtek RDTR (5 lokasi)
30	RTRW Kab. Pekalongan	V	X	X	V	V	V	X	X	X	V	X	X	V	X	ada	TA PWK & TA GIS	1. Proses Validasi KLHS direncanakan selesai bulan September 2. Target linsek awal tahun 2025			1. RDTR Perkotaan Mulia, Kab. Puncak Jaya	V	V	V	V	X	X	X	V	-	X	X	-	ada (Non-Mandiri)	Tenaga Ahli (TA)
31	RTRW Kab. Gunungkidul	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	ada	TA PWK & TA GIS	1. sudah dilakukan linsek di tahun 2024, namun terkendala pelanggaran hasil pengecekan oleh ditjen Dal. 2. pemda koorperatif, DPRD koorperatif (datang ke jakarta menanyakan progres) 3. Linsek Ulang Terbatas 4. Hasil Audit Tata Ruang menegaskan tidak diperbolehkan merubah pola ruang diindikasikan pelanggaran tata ruang		Sudah siap untuk linsek terbatas	2. RDTR Kawasan Perkotaan Mejobo, Kab. Kudus	X	V	V	V	X	X	X	V	-	V	V	-	ada	ada	1. akan jadi usulan taget fasub. 2. pemda dan bupati koorperatif
32																					3. ⁠RDTR Perkotaan Bantul, Kab. Bantul	V	V	V	V	X	X	V	V	V	V	V	-	ada (Non-Mandiri)	Tenaga Ahli (TA)	1. masih banyak perbaikan 2. pending issue: LP2B saat ini ditetapkan melalui Perda dan saat ini sedang revisi Perda LP2B. 3. perbaikan legal drafting dan peta
33																					4. ⁠RDTR Kulonprogo Tengah, Kab. Kulon Progo	V	V	V	V	X	X	V	V	V	V	V	-	ada (Mandiri)	TA khusus	1. Pemerintah Daerah cukup cepat dalam memperbaiki catatan perbaikan 2. Perlu menyesuaikan dengan format ranperkada terbaru 3. Status pengecekan peta: 7 muatan strategis 4. pending issue: KP2B dan Kawasan Hutan pada wP (RDTR di Kabupaten di DIY membagi habis seluruh wilayah perencanaan)
34																					5. ⁠RDTR Perkotaan Kebumen, Kab. Kebumen	V	V	V	V	X	X	V	V	-	V	X	-	ada (Mandiri)	Pemerintah Daerah	- Validasi KLHS ditargetkan selesai Bulan September - Batas Desa tidak sesuai dengan PPBW 2023 - Luas LSD Kepmen berkurang (cukup luas perubahan pola ruang yang tidak diakomodir sebagai Tanaman Pangan) (Kebumen) - Belum ada Perda LP2B, ketsus LP2B berdasarkan usulan masyarakat dan OPD - Stasiun soka tidak digambarkan karena sudah tidak aktif dan dialih gunakan sebagai cafe (kebumen)
35																					Lokasi Diluar Target atau Cadangan RDTR
36																					Wilayah Jateng I & Papua Tengah
37																					RDTR Kawasan Perkotaan Parakan, Kab. Temanggung	V	V	V	V	X	X	V	V	-	V	V	-	ada (Non-Mandiri)	Pemerintah Daerah & Tenaga Ahli (TA)
38																					RDTR Kawasan Perkotaan Siwalan, Kab. Pekalongan	V	V	V	V	X	X	V	V	-	V	V	-	ada (Non-Mandiri)	Pemerintah Daerah & Tenaga Ahli (TA)
39																					RDTR Sekitar Kawasan Pariwisata Efektif BOB Borobudur, Kab. Purworejo	V	V	V	V	X	X	V	V	V	V	V	-	ada (Non-Mandiri)	Pemerintah Daerah	- Tidak mengakomodir jalan nasional - Sudah ada SK LP2B tetapi tidak mengakomodir semua karena terdapat penyesuaian dengan kondisi eksisting - Terdapat jalan strategis tetapi berbeda fungsi dengan SK Jalan
40																					RDTR Kecamatan Cepiring, Kab. Kendal	V	V	V	V	X	X	V	V	-	V	V	-	ada (Mandiri)	Tenaga Ahli (TA)	- Terdapat jalan strategis namun belum tau status fungsi jalannya
41																					RDTR Kecamatan Pegandon, Kab. Kendal	V	V	V	V	X	X	V	V	-	V	V	-	ada (Mandiri)	Tenaga Ahli (TA)	- Terdapat kawasan hutan
42																					RDTR Kawasan Perkotaan Maos, Kab. Cilacap	V	V	V	V	X	X	V	V	V	V	V	-	ada (Mandiri)	Tenaga Ahli (TA)	-Terdapat perubahan batas kabupaten berbatasan berdasarkan BA kesepakatan wilayah berbatasan dengan Kabupaten Banyumas - Perbub LP2B tidak diacu karena kurang valid dengan kondisi sekarang (akan direvisi 2026), saat ini menggunakan BA Sinkronisasi LP2B
43																					RDTR Kawasan Perkotaan Majenang, Kab. Cilacap	V	V	V	V	X	X	V	V	-	V	V	-	ada (Mandiri)	Tenaga Ahli (TA)	- Terdapat Hutan Produksi dengan kondisi eksisting full sudah terbangun - Perbub LP2B tidak diacu karena kurang valid dengan kondisi sekarang (akan direvisi 2026), saat ini menggunakan BA Sinkronisasi LP2B
44																					RDTR Kawasan Perkotaan Prembun, Kab. Kebumen	V	V	V	V	X	X	V	V	-	V	X	-	ada (Mandiri)	Pemerintah Daerah	- Validasi KLHS ditargetkan selesai Bulan September - Batas Desa tidak sesuai dengan PPBW 2023 - Belum ada Perda LP2B, ketsus LP2B berdasarkan usulan masyarakat dan OPD
45																					RDTR Kawasan Perkotaan Wangon, Kab. Banyumas	V	V	V	V	X	X	V	V	-	V	V	-	ada (Mandiri)	Pemerintah Daerah	- Pemda memiliki keterbatasan dana hanya bisa untuk membiayai perjadin untuk pelaksanaan linsek - Perubahan trase dan exit tol tidak sesuai dengan Kepmen, ada perubahan trase berdasarkan Konsultasi Amdal yang diselenggarakan oleh DLH - Sudah ada SK LP2B tetapi tidak dipakai
46																					Wilayah Jateng II & Yogyakarta
47																					RDTR Gladagsari, Kab. Boyolali	V	V	V	V	X	X	V	V	V	V	V	-	ada	Pemerintah Daerah	1. tidak ada pending issue 2. Penyesuaian template ranperkada dan perbaikan gdb target linsek: setelah agustus
48																					RDTR Kecamatan Andong, Kab. Boyolali	V	V	V	V	X	X	V	V	V	V	V	-	ada	Pemerintah Daerah	1. tidak ada pending issue 2. Penyesuaian template ranperkada dan perbaikan gdb target linsek: setelah agustus
49																					RDTR Kawasan Karangawen, Kab. Demak	X	V	V	V	X	X	V	X	X	V	X	-		Tenaga Ahli (TA)	Target penyelesaian 1. Konsultasi Publik Bulan Juli 2. SK Delineasi Bulan Juli 3. Permohonan Pra Validasi Bulan Agustus
50																					RDTR Kawasan Karangtengah, Kab. Demak	X	V	V	V	X	X	V	X	-	X	X	-	ada	Tenaga Ahli (TA)	Target penyelesaian 1. Konsultasi Publik Bulan Juli 2. SK Delineasi Bulan Juli 3. BA Peta Dasar Juli 4. Permohonan Pra Validasi Bulan Agustus
51																					RDTR Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora	V	V	V	V	X	X	V	V	V	V	V	-	menunggu penganggaran	Tenaga Ahli (TA)	1. Penyesuaian legal drafting dan perbaikan peta 2. masih terdapat beberapa catatan penyesuaian dengan kebijakan strategis nasional 3. perbaikan tim penyusun agak lama
52																					RDTR Perkotaan Grobogan, Kab. Grobogan	X	V	V	V	X	X	V	V	-	V	V	-	menunggu penganggaran	Tenaga Ahli (TA)	1. perlu penyesuaian terkait kawasan hutan 2. penyesuaian jaringan keretta api 3. perlu penyesuaian legal drafting dan PZ 4. perlu penyesuaian peta
53																					RDTR Perkotaan Gubug, Kab. Grobogan	X	V	V	V	X	X	V	V	-	V	V	-	ada	Tenaga Ahli (TA)	1. Konfirmasi ke asesor terkait Updating peta dasar (citra lama) 2. penyesuaian legal drafting dan perbaikan peta 3. pemda mendorong penetapan Gubug (RDTR lain dikesampingkan)
54																					RDTR Perkotaan Wirosari, Kab. Grobogan	X	V	V	V	X	X	V	V	-	V	V	-	ada	Tenaga Ahli (TA)	1. masih banyak perbaikan muatan substansi 2. penyesuaian legal drafting dan perbaikan peta
55																					RDTR Kawasan Perkotaan Klaten, Kab. Klaten	V	V	V	V	X	X	V	V	-	V	X	-	ada	Pemerintah Daerah & Tenaga Ahli (TA)	1. Validasi Dok KLHS (Juli 2025) 2. pending issue: perbedaan batas admin (konfirm BIG) 3. penyesuaian legal drafting dan perbaikan peta
56																					RDTR Kota Magelang	V	V	V	V	X	X	V	V	-	X	X	-	ada	Pemerintah Daerah & Tenaga Ahli (TA)	Proses Pengajuan Pra Validasi KLHS, Peta belum sesuai format gdb
57																					RDTR Kecamatan Tayu, Kab. Pati	v	v	v	v	x	x	v	v	-	v	x	-	-	-	direncanakan asistensi 15 Juli 2025
58																					RDTR Kawasan Ambarawa Kab. Semarang	V	V	V	V	X	X	V	V	-	V	V	-	ada	Tenaga Ahli (TA)	1. Penyesuaian muatan RTRW Provinsi dan Kabupaten 2. penyesuaian legal drafting dan perbaikan peta 3. isu penting: pengaturan Danau Rawa Pening
59																					RDTR Kawasan Perkotaan Ungaran, Kab. Semarang	V	V	V	V	X	X	V	V	-	V	X	-	ada	Tenaga Ahli (TA)	1. validasi KLHS 2. penyesuaian RUPTL dan ESDM, penggambaran pola ruang dengan HAT 3. penyesuaian legal drafting dan penyesuaian PZ
60																					RDTR Kecamatan Colomadu, Kab. Karanganyar	X	X	V	V	X	X	X	V	X	V	X	-	ada	Tenaga Ahli (TA)	Proses Validasi KLHS masih berjalan, perkiraan keluar Validas KLHS bulan September/Oktobe 2025
61																					RDTR Sekitar Kawasan Otorita Borobudur, Kulon Progo	V	V	V	V	X	X	V	V	V	V	V	-	ada (Non-Mandiri)	Pemerintah Daerah	1. pending issue: kawasan hutan apakah perlu dikurangi? Luas delineasi 30.000 2. penyesuaian legal drafting dan peta 3. penyesuaian dengan draft revisi RTR KSN
62																					RDTR WP Sleman Utara, Kabupaten Sleman	V	V	V	V	X	X	V	X	V	V	V	-	ada (Non-Mandiri)	Tenaga Ahli (TA)	1. pending issue: kawasan hutan apakah perlu dikurangi? 2. penyesuaian legal drafting dan pengaturan PZ
63																					RDTR Pantai Selatan Bagian Tengah, Kabupaten Gunungkidul	V	V	V	V	X	X	V	V	-	V	V	-	ada (Non-Mandiri)	Tenaga Ahli (TA)	1. pending issue: kawasan hutan apakah perlu dikurangi? 2. penyesuaian legal drafting dan pengaturan PZ 3. penyesuaian trase jalan Provinsi dan jaringan listrik dengan ESDM
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100