| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lampiran 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | FORMULIR PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO | |||||||||||||||||||||||||
4 | Nama Pemilik Risiko | : | Drs. Tono Prihatono | |||||||||||||||||||||||
5 | Jabatan Pemilik Risiko | : | Kepala BAPPEDA | |||||||||||||||||||||||
6 | Koordinator Pengelola Risiko | : | Agus Dwiatmojo, S.T., M.T. | |||||||||||||||||||||||
7 | Jabatan Koordinator Pengelola Risiko | : | Sekretaris BAPPEDA | |||||||||||||||||||||||
8 | Periode Penerapan | : | 2026 | |||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 1. Sasaran Strategis /Program/Kegiatan Unit Pemilik Risiko | |||||||||||||||||||||||||
11 | No | Nama Konteks (Sasaran Strategis/Program/Kegiatan) | Indikator | |||||||||||||||||||||||
12 | 1 | MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 1 | NILAI KESELARASAN PROGRAM PRIORITAS | ||||||||||||||||||||||
13 | 2 | PERSENTASE HASIL MUSRENBANG KECAMATAN YANG TERAKOMODIR DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN | ||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | NILAI KAPABILITAS INOVASI | ||||||||||||||||||||||||
15 | 1.1 | Meningkatnya Keselarasan Program Nasional dan Daerah | 1 | Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah | ||||||||||||||||||||||
16 | 2 | Persentase Keselarasan Program RPJMD dengan RKPD | ||||||||||||||||||||||||
17 | 3 | Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | ||||||||||||||||||||||||
18 | 4 | Persentase ketersediaan dokumen evaluasi perencanaan | ||||||||||||||||||||||||
19 | 1.1.1 | Tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan | 1 | Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu | ||||||||||||||||||||||
20 | 1.1.1.1 | Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota | 1 | Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten/Kota | ||||||||||||||||||||||
21 | 1.1.1.2 | Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 1 | Persentase dokumen perencanaan yang disusun | ||||||||||||||||||||||
22 | 1.1.2 | Tersusunnya Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 | Persentase keterisian data capaian indikator RPJMD | ||||||||||||||||||||||
23 | 1.1.2.1 | Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | ||||||||||||||||||||||
24 | 1.1.2.2 | Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan | 1 | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | ||||||||||||||||||||||
25 | 1.1.3 | Tersusunnya Dokumen Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | ||||||||||||||||||||||
26 | 1.1.3.1 | Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1 | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi RKPD yang Tersusun Tepat Waktu | ||||||||||||||||||||||
27 | 1.2 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 1 | Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | ||||||||||||||||||||||
28 | 2 | Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | ||||||||||||||||||||||||
29 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan | 3 | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | |||||||||||||||||||||||
30 | 4 | Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | ||||||||||||||||||||||||
31 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA | 5 | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA | |||||||||||||||||||||||
32 | 6 | Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang Perekonomian dan SDA | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1.2.1 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 1 | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tepat waktu | ||||||||||||||||||||||
34 | 1.2.1.1 | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | 1 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | ||||||||||||||||||||||
35 | 1.2.1.2 | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 1 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | ||||||||||||||||||||||
36 | 1.2.2 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 1 | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Infrastruktur dan Kewilayahan tepat waktu | ||||||||||||||||||||||
37 | 1.2.2.1 | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | |||||||||||||||||||||||
38 | 1.2.2.2 | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 1 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | ||||||||||||||||||||||
39 | 1.2.3 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA | 1 | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu | ||||||||||||||||||||||
40 | 1.2.3.1 | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 1 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | ||||||||||||||||||||||
41 | 1.2.3.2 | Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | 1 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | ||||||||||||||||||||||
42 | 1.3 | Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah dalam Pembangunan | 1 | Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan | ||||||||||||||||||||||
43 | 2 | Persentase Kajian/Riset Berbasis Bukti | ||||||||||||||||||||||||
44 | 1.3.1 | Tersusunnya dokumen Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | 1 | Jumlah dokumen Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | ||||||||||||||||||||||
45 | 1.3.1.1 | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | 1 | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | ||||||||||||||||||||||
46 | 1.3.1.2 | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | 1 | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | ||||||||||||||||||||||
47 | 1.3.1.3 | Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | 1 | Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah | ||||||||||||||||||||||
48 | 1.3.2 | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan inovasi | 1 | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan inovasi | ||||||||||||||||||||||
49 | 1.3.2.1 | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi | 1 | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi | ||||||||||||||||||||||
50 | 1.3.2.2 | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual | 1 | Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham | ||||||||||||||||||||||
51 | 1.3.2.3 | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset | 1 | Jumlah mitra perusahaan pemula berbasis riset yang difasilitasi pembinaan dan pengembangannya | ||||||||||||||||||||||
52 | 1.3.2.4 | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi | 1 | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi | ||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 2 | MENINGKATNYA KINERJA DAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PADA PERANGKAT DAERAH | 1 | NILAI KEMATANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | ||||||||||||||||||||||
55 | 2 | NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH | ||||||||||||||||||||||||
56 | 3 | NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PERANGKAT DAERAH | ||||||||||||||||||||||||
57 | 2.1 | Meningkatnya Layanan Penunjang Perangkat Daerah | 1 | Persentase aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik | ||||||||||||||||||||||
58 | 2 | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | ||||||||||||||||||||||||
59 | 3 | Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | ||||||||||||||||||||||||
60 | 4 | Persentase keterisian data statistik sektoral | ||||||||||||||||||||||||
61 | 5 | Nilai hasil pengawasan kearsipan | ||||||||||||||||||||||||
62 | 6 | Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | ||||||||||||||||||||||||
63 | 2.1.1 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | ||||||||||||||||||||||
64 | 2.1.1.1 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ||||||||||||||||||||||
65 | 2.1.1.2 | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||||||||||||||||||
66 | 2.1.2 | Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu | ||||||||||||||||||||||
67 | 2.1.2.1 | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 1 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | ||||||||||||||||||||||
68 | 2.1.3 | Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 | Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum | ||||||||||||||||||||||
69 | 2.1.3.1 | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | |||||||||||||||||||||||
70 | 2.1.3.2 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | ||||||||||||||||||||||
71 | 2.1.3.3 | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 1 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | ||||||||||||||||||||||
72 | 2.1.3.4. | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ||||||||||||||||||||||
73 | 2.1.3.5 | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | ||||||||||||||||||||||
74 | 2.1.3.6 | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |||||||||||||||||||||||
75 | 2.1.4 | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 | Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | ||||||||||||||||||||||
76 | 2.1.4.1 | Tersedianya Mebel | 1 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | ||||||||||||||||||||||
77 | 2.1.4.2 | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | ||||||||||||||||||||||
78 | 2.1.5 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 | Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||||||||||||||||||||
79 | 2.1.5.1 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ||||||||||||||||||||||
80 | 2.1.5.2 | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | ||||||||||||||||||||||
81 | 2.1.5.3 | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | ||||||||||||||||||||||
82 | 2.1.5.4 | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | ||||||||||||||||||||||
83 | 2.1.6 | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 | Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||||||||||||||||||||
84 | 2.1.6.1 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | ||||||||||||||||||||||
85 | 2.1.6.2 | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | 1 | Jumlah Mebel yang Dipelihara | ||||||||||||||||||||||
86 | 2.1.6.3 | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | ||||||||||||||||||||||
87 | 2.1.6.4 | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | ||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 2. Proses bisnis Unit Pemilik Risiko | |||||||||||||||||||||||||
92 | No | Nama Konteks (Proses Bisnis) | Indikator Kinerja Kegiatan | |||||||||||||||||||||||
93 | 1 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu | |||||||||||||||||||||||
94 | 2 | Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu | |||||||||||||||||||||||
95 | 3 | Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Data Kinerja Perangkat Daerah | Persentase keterisian data capaian indikator RPJMD | |||||||||||||||||||||||
96 | 4 | Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | |||||||||||||||||||||||
97 | 5 | Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sektoral Bidang Pemerintahan | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tepat waktu | |||||||||||||||||||||||
98 | 6 | Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sektoral Bidang Pembangunan Manusia | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia tepat waktu | |||||||||||||||||||||||
99 | 7 | Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sektoral Bidang Perekonomian | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu | |||||||||||||||||||||||
100 | 8 | Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sektoral Bidang SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu | |||||||||||||||||||||||