JUDUL AGUSTUS 2017 (M WARDI).xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
DAFTAR PENGAJUAN JUDUL BULAN AGUSTUS 2017 YANG DITERIMA
2
3
NONIMNAMAJUDUL 1JUDUL 2PEMBIMBING
4
111010216410192AGWA PRISCO AUGTOVIONDYTINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PPAT DILUAR PEMBUATAN 8 AKTA YANG TIMBUL ATAS PERMINTAAN MASYARAKAT ( STUDI KASUS DI KANTOR PPAT KOTA SEMARANG ) DR. ANDI TORYANTO
5
211010216410119AISYAH NURUL AULIAPENERAPAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN IKATAN NOTARIS INDONESIA DI KOTA SEMARANGPERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUAT DIHADAPANNYA (STUDI TERHADAP NOTARIS DI KOTA SEMARANG )ANALISA YURIDIS ATAS KECENDERUNGAN PEMIDANAAN TERHADAP PROFESI NOTARIS
6
311010216410164ANDI GALIH PRABOWOPENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ASET DESA "TANAH BENGKOK" DI DESA TUGULOR KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK DR.ANANINGSIH
7
411010216410037ANDINA ALFIA RIZQIPERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PEMILIK SERTIFIKAT YANG DIRAMPAS HAKNYA KARENA TERJADI KESALAHAN DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG) PROF.DR.YUSRIADI
8
511010216410171ARI WIBOWOPERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM MENYALURKAN KREDIT DENGAN MENERIMA TANAH BELUM TERDAFTAR UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI AGUNANAKIBAT HUKUM PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG SEDANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN
9
611010216410094ASTIKA FEBRIANDA SARASWATIANALISIS YURIDIS SINKRONISASI UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA DENGAN UNDANG UNDANG KEHUTANAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA DR.FIFIANA WISNAENI
10
711010214410106ASTRID AULIATINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS : PENYEBARAN CUPLIKAN FILM DALAM BIOSKOP MELALUI FITUR INSTAGRAM) DR.KHOLIS ROISAH
11
811010216410189BRAM MAULANA HARSATINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEKERJAAN NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN BARANG BERGERAK TIDAK ATAS NAMA/TIDAK TERDAFTAR DITINJAU DARI KODE ETIK NOTATIS DAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS  PERBAIKI KALIMAT DR. PARAMITA P
12
911010216410139CAHYO SATRIO HUTOMOPERAN DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KEHORMATAN DAERAH DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK NOTARISPELAKSANAAN PENDAFTARAN AKTA PPAT SECARA ONLINE
13
1011010216410096CITRA DEWI SUNJAYA PUTRIPELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA DIREKTUR TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PT. BIRINDA JAYA PERKASA TERHADAP PT. IKHLAS BANGUN SARANA DALAM PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN (STUDI KASUS PT BIRINDA JAYA PERKASA)PROF.DR.A.BUSRO
14
111729008CLAUDIA CHINTYA BELLAPELAKSANAAN PERNIKAHAN YANG TIDAK JADIHAK DAN KEWAJIBAN NOTARIS
15
1211010216410131CORINA AULIA WIJAYANTIPERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MORAL DAN HAK EKONOMI BAGI PENGARANG BUKU TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PENERBITAN BUKU PROF.DR.BUDI SANTOSO
16
1311010216410073DAVY IBNU AZIZTINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (STUDI KASUS BANK UOB CABANG SEMARANG)TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT FIDUCIA PADA KEPEMILIKAN TRUK UNTUK KOMERSIIL
17
1411010216410006DESI SETYANINGSIHSISTEM PEMBAGIAN TANAH BENGKOK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DR.SUKIRNO
18
1511010216410174DEVA CAMILAPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE DI TINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DR.PARAMITA P
19
1611010216410053DEVITA BERLIAN PERMATASARIPELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PT.PP ( PERSERO ) TBK DAN PT ANGKASA PURA II DALAM PELAKSANAAN PROYEK BANDARA RAJA HAJI FISABILLILAH TANJUNG PINANG. DR. YUNANTO
20
1711010216410141DIAH SASIKIRANA RETNO MURNIATIREPOSISI STATUS ATAS KEPEMILIKAN TANAH YANG DI HUNI EX - KARYAWAN KERETA API INDONESIA DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG AGRARIA DR.WIDHI HANDOKO
21
1811010216410144DIAH SETYA DEWATIPROSEDUR MENGAJUKAN PERMOHONAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIPIKAT ATAS NAMA ORANG TUA YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA DR.SITI MALIKHATUN
22
1911010216410007DWI SUKENGSIPERBANDINGAN KEKUATAN EKSEKUTORIAL ANTARA AKTA PERJANJIAN KREDIT DENGAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PERSPEKTIF SOCIO-LEGAL PROF.DR.SUTEKI
23
2011010216410085ERIC HARMANPELAKSANAAN SISTEM GADAI TANAH ULAYAT KAUM DI MINANGKABAU (STUDI DI KABUPATEN TANAH DATAR KECAMATAN SUNGAI TARAB) DR.SUKIRNO
24
2111010216410177ERLINA PURWA PUSPITATINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA NOMOR 166 K/PDT. SUS-HKI/2017 TENTANG SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PT PURI SANTRIAN KEPADA PT INTER SPORT MARKETING. PROF.DR.BUDI SANTOSO
25
2211010216410102FACHRUL ROZY LATUCONSINAIMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DI KABUPATEN MALUKU TENGAH DR.LYTA TIESTA
26
2311010216410110FARIDA BASHAYANALISIS YURIDIS KESELARASAN ANTARA PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS DENGAN KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN JABATANNYA TERHADAP PENGARUHNYA DI MASYARAKATPERSERIKATAN PERDATA TERHADAP INTEGRITAS PROFESI JABATAN NOTARIS TERHADAP PENGARUHNYA DI MASYARAKATANALISA YURIDIS TANGGUNGJAWAB PROFESI NOTARIS TERHADAP PENDIRIAN PERSERIKATAN PERDATA
27
2411010216410125FEBRYAN ANTOVICPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA TERKAIT TELAH DIRAMPASNYA BENDA JAMINAN FIDUSIA OLEH NEGARA DR. M.DJAIS
28
2511010216410188FERA CRISTY LESTIANAAKIBAT HUKUM BAGI PARA PIHAK TERHADAP AKTA OTENTIK YANG TIDAK DIBACAKAN OLEH NOTARIS DR.NGADINO
29
2611010216410175FIKRI KAMAL SYARIFMEKANISME DAN DAMPAK YURIDIS PADA AKAD PEMBIAYAAN ATAS SPIN OFF UNIT USAHA SYARIAH (UUS) BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM SYARIAH DR.PARAMITA P
30
2711010216410011FITHRAANALISIS YURIDIS HAK GUNA BANGUNAN DAN AKTA PERTELAAN TERHADAP BANGUNAN WISMA ATLET KEMAYORAN DR. WIDHI HANDOKO
31
2811010216410183GERALDUS ADITYA PRADANAPERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERKAIT DENGAN AKTA PERJANJIAN NOMINEE DI INDONESIAPERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT LELANG KELAS II
32
2911010216410021HARDIA WIDIASRITINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN KEDUDUKAN PETA TANAH (GRONDKAART) DENGAN HAK-HAK ATAS TANAH DALAM UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DR.AGUS NURUDIN
33
3011010216410155HASBI MUHAMMADPEMANFAATAN SERTIFIKAT MEREK SEBAGAI COLLATERAL (AGUNAN) UNTUK MENDAPATKAN KREDIT PERBANKAN (STUDI PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG CIREBON) DR.PARAMITA P
34
3111010216410083HELENA SHEILA ARKISANTI KRISTYANTOPEMBERIAN JASA HUKUM BIDANG KENOTARIATAN OLEH……. SESUAI DENGAN IMPLEMENTASI PASAL 37 UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS NOTARIS DI KOTA SEMARANG)TINJAUAN YURIDIS PERBEDAAN PERLAKUAN HUKUM EKSISTENSI PROFESI NOTARIS DAN PPAT DIPANDANG SEBAGAI INSTITUSI HUKUM SURUH MENGHADAP
35
3211010216410083HELENA SHEILA ARKISANTI KRISTYANTOPEMBEDAAN PELAKSANAAN PEWARISAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN (BORU BATAK) DALAM SISTEM PEWARISAN HUKUM ADAT SUKU BATAK TOBA DI SERDANG BEDAGAI SUMATERA UTARAKEDUDUKAN HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN (BORU BATAK) DALAM SISTEM HUKUM ADAT WARIS SUKU BATAK TOBA DI SEI RAMPAH SUMATERA UTARA
36
3311010216410116I G A WAHYU NUGRAHAPENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PERKREDITAN DESA SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN DESA ADAT PASCA BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA DR.FIFIANA W
37
3411010216410020IKA WAHYUNIANALISA YURIDIS PERAN NOTARIS DALAM PEMILIHAN FORUM (CHOICE OF FORUM) PADA PEMBUATAN KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA APABILA TERJADI SENGKETA HUKUM PROF.DR.JOKO PRIYONO
38
3511010216410077INDAH AZLIKA ROZANOUPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM MELINDUNGI KARYA CIPTA MOTIF BATIK KHAS MUARO JAMBI YANG BELUM TERDAFTAR DR.KHOLIS ROISAH
39
3611010216410033ISBANDI IDRISTINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI DENGAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT MILIK SUKU INJRAUW HASSOR DI KOTA JAYAPURA (STUDI KASUS PERKARA PERDATA NO. 94/PDT.G/2015/PN.JAP) Dr.ANNANINGSIH
40
3711010216410079JAGI RIATMOPERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH ADAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA STUDI KASUS DI MAKAM SUNAN MURIA KAB KUDUS DR.SUKIRNO
41
3811010216410147KARIN WIJAYAKEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG BERADA DI KAWASAN BUDI DAYA PERTANIAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR09 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2005-2025 DR.WIDHI HANDOKO
42
3911010216410010KEVIN WIJAYA GUNAWANPERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI ONLINE VIA E-COMMERCE TERHADAP KETIDAKSESUAIAN PEMESANAN BARANG STUDI KASUS PADA JUALBELI ONLINE SITUS………. DR.PARAMITA P
43
4011010216410132KUKUH SATRIA UTAMA, S.H.IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS, PEMBINAAN DAN PEMBERIAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KEPADA SELURUH ORGANISASI IPPAT DALAM RANGKA TERTIB ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR). DR.NGADINO
44
411010216410173LUTHFI SYAIFUDDINPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERBANKAN DALAM PRAKTEK TRANSAKSI INTERNET BANKING BERHUBUNGAN DENGAN TANGGUNG JAWAB BANK ATAS KERAHASIAAN INFORMASI NASABAH DR.PARAMITA P
45
4211010216410133MIRADE ARCHITANIA RIFANIPENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP PROFESI JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN CILACAPANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATALAN EKSEKUSI GROSSE AKTA
46
4311010216410148MOHAMMAD SATRIA MANGKUBUMIOPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK DENGAN POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS TERDAFTAR (SUATU KAJIAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS KOPI LAMPUNG) PROF. BUDISANTOSO
47
4411010216410022MUHAMMAD ANDRI PRIMADHANIKEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN YANG BERLAKU DI INDONESIA TERHADAP TIDAK TERPENUHINYA BATAS USIA SEBAGAI ASPEK LEGALITAS DALAM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT ADAT SUKU ANAK DALAM (STUDI KASUS DI BUKIT DUABELAS, KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI) DR.YUNANTO
48
4511010216410159MUHAMMAD ARIEF FAHMITANGGUNG JAWAB HUKUM BANK SEBAGAI PENERIMA GADAI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 187/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL) DR.AMINAH
49
4611010216410048MUHAMMAD NOOR AHADIPENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ANTARA DEVELOPER PERUMAHAN VICTORIA REGENCY PEMALANG DENGAN KONSUMENTANGGUNG JAWAB DEVELOPER PERUMAHAN VICTORIA REGENCY PEMALANG DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB)
50
4711010216410137MULIAWAN ADI PUTRAIMPLEMENTASI PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG PROF.YUSRIADI
51
4811010216410160NADHILA HAZHIYAKEKUATAN PEMBUKTIAN PETA TANAH GROUND CARD SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH STUDI KASUS PT. KRETA API INDONESIA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG DR.AYU PUTRIANTI
52
4911010216410115NI WAYAN SURYA SENIMURTIKAWATIPENYELESAIAN SENGKETA TANAH PELABA PURA DI KABUPATEN KARANGASEM (STUDI KASUS TANAH PELABA PURA PUSEH, DESA PEKRAMAN KARANGASEM, BANJAR PESUGUHAN, DESA SERAYA TENGAH, KECAMATAN KARANGASEM) DR.ANANINGSIH
53
5011010216410081NUR BAITI RAHMANPERTANGGUNG JAWABAN SURVEYOR KADASTER BERLISENSI TERHADAP DATA FISIK PADA SETIPIKAT DR.NABITHATUS
54
5111010216410124PENJI YUHADA MAHONEYJAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENERAPAN FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SOLOSUDAH ADA / TERLALU UMUM, SAYA UBAH
55
5211010216410162PRIMA NOVIAN GUSMAN SAPUTRAPROSES PELEPASAN HPL PERUM PERUMNAS DALAM PENYERAHAN FASOS FASUM KEPADA PEMERINTAH DAERAH, TINJAUAN KASUS PENYERAHAN FASOS FASUM PERUMNAS PUCANG GADING KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DR.NABITHATUS
56
5311010216410072RAHMAWANEKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DI LINGKUNGAN KOPERASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL DI KABUPATEN SEMARANG DR.M.JAIS
57
5411010216410172REODHA N I TUANAYAPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA FIDUSIA ATAS SATU OBYEK JAMINAN YANG DI BERI LEBIH DARI SATU FASILITAS KREDIT DR.BAMBANG EKO TURISNO
58
5511010216410068RIA KHARLIANAKAIN SULAM USUS SEBAGAI PRODUK KHAS LAMPUNG DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO 51 TAHUN 2007 TENTANG MERK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DR.KHOLIS ROISAH
59
5611010216410151RIDGEKY DEWANTOEFEKTIVITAS IMPLEMENTASI DAERAH KERJA PPAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DR.FIFIANA W
60
5711010216410104RINUS ARMANDO MANULLANGPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA KERAJINAN MANIK-MANIK MOTIF UDO DAN KELUNAN KHAS DAYAK KENYAH (STUDI KASUS DI DESA BUDAYA PAMPANG SAMARINDA) PROF.DR. BUDI SANTOSO
61
5811010216410118RIZKI RATNA YULIASIHPEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUM YANG TERJADI DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 0033/PDT.G/2015/PA.SKA) DR. ANANINGSIH
62
5911010216410105RIZKY PUTRA HANAFIEANALISIS YURIDIS PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI PEMBANGUNAN RUMAH POMPA DI BEKASI) DR.BUDI ISPRIARSO
63
6011010216410117SANDI AYU CAHYANIKEWENANGAN BPN DALAM PEMBATASAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN TEGAL DIKABUPATEN TEGAL BERDASARKAN UU NOMOR 41 TAHUN 2009 DR.NGADINO
64
6111010216410149SARVINA SABATINIPENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK ATAS PERJANJIAN BAKU DALAM EVENT ORGANIZER DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATAKEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) DALAM PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA EVENT ORGANIZER DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA
65
6211010216410025SATYA ANGKASAEFEKTIVITAS JANGKA WAKTU SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DALAM PROSES PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN DR. MALIKHATUN
66
6311010216410152SETO BRAHMANTOEKSISTENSI KAIN TAPIS DAN UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN TAPIS SEBAGAI BAGIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PROF.BUDI SANTOSO
67
6411010216410100SETO DWI KURNIAWANPERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN DI ATAS HAK PENGELOLAAN DENGAN ADANYA PERBEDAAN JANGKA WAKTU PADA PERJANJIAN DI KOTA SEMARANG DR.YUNANTO
68
6511010216410002SHELLY SONYATANAKIBAT HUKUM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK DIATAS TANAH HAK PENGELOLAAN YANG SEDANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DI KOTA BATAMAKIBAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR (BANK) TERHADAP OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN BERUPA SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DIATAS TANAH HAK PENGELOLAAN YANG TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA DI KOTA BATAMLEBIH SPESIFIK PADA LOKASI APA BUKAN HANYA KOTA BATAM
69
6611010216410135SITI HARYANTIPROSES LELANG ATAS PENETAPAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN OLEH BANK SYARIAH MELALUI PENGADILAN NEGRI (STUDI PUTUSAN : 64/PDT.G/2013/PN.CLP) PROF.R. BENNY RIYANTO
70
6711010216410153SUSAN ELVINATINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PENGGUNAAN TANAH HAK PENGELOLAAN ANTARA INSTANSI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DENGAN PIHAK KETIGA. (STUDI KASUS SENGKETA TANAH HAK PENGELOLAAN ANTARA PT IPU, PRPP DAN GUBERNUR JATENG) DR. ANDI TORYANTO
71
6811010216410101SYAHRIA ULFAH, SHIMPLEMENTASI AZAS AMAN DALAM PENDAFTARAN TANAH TERHADAP SERTIPIKAT HAK MILIK YANG TUMPANG TINDIH/OVERLAPPING DI KABUPATEN BEKASI (STUDI KASUS PUTUSAN PTUN NO.3/G/20167 PTUN-BDG) DR. AGUS NURUDIN
72
6911010216410190TERRY ERNAWAN BAMBANG KANALISA YURIDIS PEMECAHAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI SEBAGIAN (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG) DR.EDITH
73
7011010216410055VERENA BANI ELISSAAKIBAT HUKUM PEMBLOKIRAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG DR. NGADINO
74
75
76
KETERANGAN
77
1UNTUK JUDUL YANG WARNA MERAH TIDAK DITERIMA DAN SEGERA AJUKAN LAGI JUDUL PENGGANTI YANG BARU DIBAGIAN AKADEMIK
78
2
UNTUK JUDUL YANG BERWARNA HIJAU DAN BELUM ADA NAMA PEMBIMBING HARAP MENGHUBUNGI BAGIAN AKADEMIK
79
3UNTUK JUDUL YANG WARNA HIJAU DITERIMA DAN PROSES SELANJUTNYA DAPAT MENGAMBIL NOTA DINAS PADA HARI SENIN 28 AGUSTUS 2017 DI BAGIAN AKADEMIK
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1