JUMLAH DATA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN BULAN AGUSTUS 2024 .xlsx

	B	C	D	E
1
2	JUMLAH DATA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN OLEH
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	KABUPATEN PASAMAN BULAN AGUSTUS 2024
5
6	No.	JENIS IZIN / NON PERIZINAN	Jumlah	KETERANGAN
7	1	Nomor Induk Berusaha (NIB)	49	Diproses Melalui Sistem OSS
8	2	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	49	Diproses Melalui Sistem OSS
9	3	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	2	Diproses Melalui Sistem SIMBG
10	4	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	2	Diproses Melalui Sistem SIMBG
11	5	Izin Praktek Dokter	8	-
12	6	Izin Praktek Dokter Spesialis	8	-
13	7	Izin Praktek Dokter Gigi	4	-
14	8	Izin Praktik Bidan	35	-
15	9	Izin Praktik Perawat	32	-
16	10	Izin Praktik Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	9	-
17	11	Izin Praktik Fisioterapis	2	-
18	12	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	1	-
19	13	Izin Praktik Gizi	5	-
20	14	Izin Praktik Apoteker	10	-
21	15	Izin Praktik Penata Anestesi	1	-
22	16	Izin Praktik Refraksion Optisien	1	-
23	17	Izin Praktik Perekam Medis	4	-
24	18	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	5	-
25	19	Izin Praktik Radiografer	2	-
26	20	Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut	1	-
27	21	Izin Pencabutan Praktik Perawat	8	-
28	22	Izin Pencabutan Praktik Tenaga Gizi	1	-
29	23	Izin Pencabutan Praktik Dokter	1	-
30	24	Izin Pencabutan Praktik Bidan	3	-
31	25	Izin Reklame	1	-
32	26	Izin Operasional Paud	3	-
33	27	Izin Operasional Panti Asuhan	1	-
34	28	Izin Operasional Organisasi Sosial	1	-
35	29	Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	4	-
36	30	Izin Operasional Rumah Sakit	1	-
37	31	Surat Keterangan Penelitian	34	-
38	JUMLAH		288	-
39
40	Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman
41	Metadata
42	Konsep : Perizinan
43	Definisi : Segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
44	Ukuran : Jumlah
45	Satuan : Unit
46	Tipe Data : Integer
47
48	Konsep : Non Perizinan
49	Definisi : Pelayanan administrasi pemerintah yang tidak menghasilkan izin, melainkan dokumen administratif seperti rekomendasi, surat keterangan, registrasi, atau pengesahan. Istilah ini digunakan dalam praktik pemerintahan, namun tidak memiliki definisi umum yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang.
50	Ukuran : Jumlah
51	Satuan : Orang
52	Tipe Data : Integer
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100