ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2
No.NamaPertanyaanJawaban
3
1Ernaliza HutapeaApakah bisa mengusulkan perluasan gedung,namun sertifikat tanah kantor belum terbit karena belum clear antara batas tanah pemda dan tanah masyarakatUntuk usulan Perluasan termasuk SKSS, jadi tidak bisa menambahkan jika tidak termasuk dalam roadmap 2027
4
-Apakah bisa mengusulkan asrama/mess bagi pegawai BPS di lokasi tanah bangunan rumah negara?Sementara prioritas pimpinan adalah pengadaan rumah negara tipe C (untuk eselon 4) karena masih banyak kab/kota yang belum memiliki rumah dinas untuk eselon 4 nya
5
2Eliaman Zebua1. Saat ini Gedung kantor berada di Kota Gunungsitoli, yang bukan merupakan wilayah Kabupaten terkait (Nias). Dan juga baru dimulai proses awal Hibah Tanah yang berada di wilayah Kabupaten Nias. Kami ingin mengajukan pembangunan Gedung Baru di aplikasi. Dokumen apa yang digunakan, apakah diperbolehkan surat persetujuan awal dari Kepala daerah ? 2. Mohon bantuan untuk persetujuan pembangunan gedung baru nantinya di wilayah Kabupaten Nias, dikarenakan Kepala daerah meminta komitmen pembangunan direalisasikan selambatnya 2 tahun setelah proses Hibah selesai.Pembangunan Baru Gedung Kantor termasuk usulan SKSS, jadi tidak bisa menambahkan jika tidak termasuk dalam roadmap 2027. Mohon diselesaikan dulu proses hibah tanah nya, karena dalam proses pengusulan Gedung Kantor harus sudah ada sertifikat tanah a.n. BPS RI
6
7
 1. Kalo langganan internet nya lebih dari 1 provider yg berbeda2 mbps nya, pengisiannya gmna, apakah akumulatif kita input saja nilai realisasi di akun nya ?bisa ditambah lebih dari 1 spesifikasinya, jadi nanti akan muncul 2 baris ketika akan mengisikan realisasi internetnya
8
2. Perbedaan Kendaraan Operasional yg SKSS dan Non SKSS seperti apa ?Untuk SKSS hanya untuk kendaraan jabatan, sementara kendaraan operasional Non SKSS hanya utk kendaraan operasional provinsi saja dimana secara SBSK ada 2 mobil. Tidak untuk kendaraan operasional kab/kota
9
10
4Kukuh Adhi HatmantoSaat ini jumlah tenaga outsourcing berkurang satu orang karena yang bersangkutan telah diangkat menjadi PPPK BPS dengan formasi S1. Berdasarkan paparan sebelumnya, PPNPN dengan kualifikasi S1 diarahkan pada tugas teknis atau administrasi, sehingga tidak lagi bertugas sebagai petugas kebersihan atau satpam. Dengan demikian, jumlah PPNPN saat ini tersisa empat orang. Sehubungan dengan hal tersebut, apakah dalam masterplan anggaran tahun 2027 tetap akan diajukan penggantian untuk posisi PPNPN yang telah beralih status menjadi PPPK tersebut?Sesuai sosialisasi Kepala Biro SDM, tidak ada penggantian outsourcing yang diangkat menjadi PPPK
11
12
5MirnaPengisian biaya internet tidak bisa 0. untuk yang baru mulai berlangganan di tengah tahun, bagaimana? apa tetap diisi perkiraan untuk 1 tahun?ya, tetap di isikan untuk 1 tahun, karena akan menjadi dasar biaya internet di TA 2027
13
14
6Anisa Noor RUntuk satker baru apakah jumlah outsoursing ditentukan 5 orang, 2 cs dan 3 security? karena di DIPA yang ada hanya 124 juta jika diperkirakan hanya cukup untuk 1 cs dan 1 securityUntuk satker baru sementara mengikuti ketersediaan anggaran
15
16
7Any F1. Untuk satker baru, apakah sudah bisa akses masterplan? (2). Mohon dishare contoh file KDB (3) Apakah admin provinsi yang mengadd admin operator kabkota? (4). Di Sumsel ada daerah perairan yang butuh biaya transpor perairan yang lebih besar, seperti Kab. Musi Banyuasin, Kab. Banyuasin, dan Kab. Ogan Komering Ilir. Mohon perkenan untuk biaya transpor daerah perairan ini juga diakomodir untuk perencanaan anggaran kegiatan Sensus/Survei (5). untuk operator kabkota, apakah boleh lebih dari 1 orang? utk mitigasi jika operatornya berhalangan, terima ksh1. utk satker baru, akan dikoordinasikan dulu dg tim aplikasi krn operator login menggunakan dg SSO. sampai saat ini belum ada satker baru di community, tapi direncanakan satker baru bisa ttp input usulan masterplan. 2. 3.admin prov hanya bisa add operator prov. mohon admin kab/kota ditambah dulu lewat menu linktree. 4. mohon trkait ini diinput jg dlm menu rate transport agar rate nanti mengakomodir transpor perairan td. 5. bisa
17
18
8Kukuh Adhi hatmantoUntuk penataan halaman kantor apakah harus tercatat di rkbmn juga? Apakah masih bisa untuk merubah RKBMN?RKBMN hanya bisa diubah saat tahun berjalan (RKBMNP). Untuk setiap pemeliharaan seharusnya ada RKBMN, dimana pemeliharaan halaman dihitung dari data luas tanah - luas dasar gedung
19
9Fitra SaputraUntuk Biaya operasional genset, apabila sudah pengadaan kemarin dan belum pernah membeli bahan bakar, apakah nilainya tetap diperkirakan selama satu tahun ?Diperkirakan untuk satu tahun, disesuaikan kebutuhan nya selama setahun jika memang tidak rutin tiap bulan menggunakan genset (misal di isikan hanya 1 bulan, atau beberapa bulan saja)
20
10Dimas Akbar FitriantoApakah hanya akun dengan role operator yg bisa mengisi masterplan? apakah satu akun bisa sebagai role admin dan operator?Akun dengan role admin juga dapat melakukan entry masterplan
21
11Zarro AgaSaat ini kondisi kantor pegawai sudah 31 org, untuk jumlah kursi, meja dan ruangan tidak cukup dan tidak tersedia. Kondisi ruangan di kantor tidak memiliki ruangan gudang permanen, sehingga banyak barang2 bmn yg telah rusak menjdi hilang atau tidak ada di tempat. Kondisi kantor juga tidak memiliki mushola untuk tempat beribah, sehingga adapun ruangan kosong di jadikan satu tempat untuk tempat penyimapan berkas dan tempat solat, pegawai solat harus ke luar kantor menuju mesjid terdekat. kondisi kantor juga area parkir sering kebanjiran, karena topografi area kantor yang terlalu rendah dari bangunan sebelah kanan dan kiri nya,sehingga air melimpah ke area parkir kantor dan menyebabkan banjir. pertanyaan saya, apakah bisa kami melakukan revalitisasi bangunan kantor? pertanyaan selanjutnya bagaimana langkah yang harus kami lakukan? jika memang masuk dalam SKSS 2027 maka satker bisa melengkapi usulan revitalisasi kantor, tetapi jika tidak masuk dalam SKSS 2027 maka kab/kota tidak dapat melakukan entry usulan Revitalisasi

hasil SKSS 2027 saat ini sudah berdasarkan prioritas dari Provinsi yang di update bulan September 2025
22
12Aang SaputraUntuk dokumen pendukung (TOR,RAB, dll) usulan pekerjaan konstruksi, apakah harus menggunakan pihak ketiga, atau bisa dilaksanakan secara mandiri dengan dasar menggunakan dokumen pendukung dari satker lain (terdekat) yang telah selesai melaksanakan pekerjaan konstruksi sejenis TOR RAB dilakukan secara mandiri menggunakan nilai yang muncul dalam web aplikasi, karena nilai yang ada di web aplikasi akan digunakan untuk rancangan awal anggaran 2027
23
13Yeti S1. Apakah jika memilih usulan gedung "Rehab dan perluasan" harus tetap melampirkan Surat dari PUPR?
2. Jika HSBGN yang ada hanya tahun 2022, apakah tetap dilampirkan nanti? 		1. ya, ikuti dokumen yang diminta dalam web aplikasi

2. ya tidak apa apa jika memang yg ada hanya 2022, tetapi jika boleh dicari daerah dalam 1 provinsi yang bisa menjadi rujukan, karena nilai HSBGN harusnya meningkat setiap tahun nya, jangan sampai karena menggunakan HSBGN 2022 menjadikan nilai konstruksinya tidak sesuai dengan yang ada di lapangan saat ini
24
Yeti S1. Menanggapi jawaban poin 2 :
Jika kami merujuk HSBGN daerah terdekat, berarti kami upload 2 HSBGN? (walaupun di RKBMN hanya mengupload HSBGN 2022)

2. untuk mobil operasional dari Pemda dengan status "pinjam pakai". Bagaimana pengajuan di masterplan ini?
25
14AliciaKantor kami ingin mengusulkan penggantian paving blok halaman depan kantor yang sudah rusak parah untuk usulan non SKSS. apakah redaksinya bisa ditulis "Penggantian Paving Halaman Lapangan Upacara" atau harus "Penataan Halaman Lapangan Upacara" atau ada opsi redaksi yang lebih pas?Ya bisa, jika memang tidak mencukupi biaya pemeliharaan halaman gedung kantor untuk melakukan penggantian paving blok
26
27
28
BPS MempawahKondisi Pagar di Kantor Kami sudah sangat miring. Tahun ini kami mendapatkan Rehabilitasi Pagar Kantor dengan nilai 200++ namun berdasarkan hasil bimbingan dengan Pihak Inspektorat BPS Anggaran tersebut dikembalikan Karena Pagar kami seharusnya "Revitalisasi" bukan "Rehabilitasi" karena akan dibongkar dan dibangun ulang. Apakah masterplan dapat mengoordinir untuk revitalisasi Pagar gedung kantor?Usulan revitalisasi gedung kantor sudah ditentukan sesuai roadmap SKSS yang sudah disampaikan tadi Bapak/Ibu secara umum. Jadi sudah ada daftar satker mana saja yang akan bangun kantor, revitalisasi, dll
29
BPS karountuk role operator kabupaten, knp isian HGSBN, operasional, usulan tahunan, ga bs diisi?usulan tahunan memang tidak bisa di entry jika belum mengisi HSBGN dan Operasional
30
Ayu Wahyuning Nurlaili1. Apakah role operator kab/kota bisa lebih dari 1 orang dan apakah bisa admin kab/kota menjadi operator juga? Tadi pas coba mendaftarkan role pilihan rolenya tidak muncul
2. Apakah akun admin tidak bisa melakukan entry? karena pas coba akses menu Masterplan muncul "Unable to excecute statement" dan sub-menu lainnya pilihan wilayah tidak muncul
3. Dokumen HSBGN dan KDB apakah harus dokumen terbaru? 		1. Bisa, ketik-kan nama role Operator (Masterplan)
2. akun admin bisa melakukan entry
3. Jika bisa adalah dokumen terbaru, jika memang tidak dapat maka bisa pakai HSBGN tahun sebelum sebelumnya
31
32
Hendra BPS 1106Kami belum bisa akses rencana.web.bps.go.id , apakah masih proses pendaftaran admin?Mohon admin didaftarkan dulu di linktree,ada menu form user masterplan daerah
33
34
BPS Kab. Gayo Luesuntuk transportasi yang memiliki alternatif bagaimana pengisiannya? yang digunakan adalah moda ransportasi yang dijadikan dasar besaran rate tersebut.

misal dari kab A ke kecamatan AC ada 2 alternatif moda transportasi:
1. Speed: Rp. 500.000 (PP); atau
2. Bus: Rp.300.000 (PP)

Jika yang tercantum di SK KPA adalah Rp. 500.000 maka, moda yang digunakan adalah Speed Boat.
35
Adih KTransportasi umum di daerah (khususnya Kab/Kota) hampir tidak ada yang menyediakan bukti pembayaran (tiket dsb). Bilapun ada (Ojol dsb) maka biayanya dapat melebihi nilai di SK Transport. Bagaimana bukti adcostnya?Untuk Kab/Kota di lingkup dalam kota, jika tidak ada bukti atcost, maka maksimal adalah nilai di SK KPA, atau nilai SBM Transport Lokal. Jika nilai yang tertuang di SK KPA di bawah SBM Transport Lokal, maka digunakan dasarnya SK KPA. Jadi untuk rate dalam kota/kab akan lebih baik jika yang tertuang di SK KPA adalah yang nilainya di atas SBM, jika di bawah SBM sebaiknya menggunakan nilai SBM.
36
leonardo pratamaUntuk pengadaan non SKSS : brankas apakah bisa disatukan dengan meubelair?agar dipisahkan TOR RAB brankas dan meubelair
37
Yoga Bayu adi1. Apakah diperbolehkan dalam pengajuan SKSS untuk Revitalisasi Gedung kantor dengan menggunakan rekomendasi indeks kerusakan dari PUPR Provinsi tahun lalu. Mengingat pengajuan revitalisasi kan sering diajukan tiap tahunnya dan tidak ada banyak perubahan.
2. Untuk pengisian rate biaya transport Kabupaten Kota apakah disesuaikan biayanya dengan SK transport atau bisa disesuaikan lagi dengan biaya transport terbaru (bila ada perubahan / kenaikan biaya transport)?
1. Bisa
2. Bisa, yang penting sama dengan SK KPA
38
39
Sy isi form daftar user 2x sebagai admin KabKot dan Operator, ketika login pakai SSO statusnya sbg OperatorMohon bisa infokan nama, nip lama, dan satker untuk kami cek
40
WibowoApril 2025 kami melakukan pemutusan sementara langganan internet Astinet sebagai dampak Efisiensi dan langganan akan dilanjutkan kembali di tahun 2026. Pada data realisasi, kami isikan sebatas 4 bulan tersebut atau diproyeksi 12 bulan? Kami khawatir data realisasi yang hanya 4 bulan tersebut jadi dasar penganggaran di 2027 Diproyeksikan 12 bulan
41
BPS Kabupaten Sorong1. Untuk pengisian rate transport, jenis transportasi yang dipilih dicontohkan sistemnya berkelanjutan (bisa beberapa moda digunakan dari asal sampai ke tujuan). Bagaimana pengisian yang transportasinya terdapat lebih dari 1 opsi. Misalkan jika cuaca cerah dapat menggunakan jalur darat namun jika cuaca hujan harus menggunakan jalur sungai/laut?
2. Untuk satker yang menangani 2 wilayah kerja (Wilayah Kerja BPS Kabupaten Sorong adalah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw). Pengisian rate transport untuk wilayah kerja Kabupaten Tambrauw tetap di hitung dari Ibukota Kabupaten Sorong (karena belum ada satker BPS Kabupaten Tambrauw) atau harus sudah di hitung dari Ibukota Kabupaten Tambrauw? DI SK Transport KPA selama ini diberikan catatan bahwasanya transport di hitung dari ibukota BPS Kabupaten Sorong. 		1. diisikan rute yang biasa di lalui/digunakan saja, bukan rute alternatif jika terjadi sesuatu, karena rute trsebut tidak selalu terjadi

2. Dihitung dari dari Satker Induk, jadi transport dihitung dari Ibukota Kab Sorong.
42
BPS Kota BitungUntuk pengisian transport khusus moda transportasi itu jika ada 2 alternatif (mis bisa dengan Angkutan Kota atau bisa juga dengan ojek motor) apakah diisikan keduanya pada transportasi 1 dan 2 ataukah hanya dipilih salah satunya saja
43
BPS Kota BitungUntuk pengisian rate transport apakah berdasarkan SK transport yang berlaku di tahun 2025 ? (SK transport trakhir)Dasar hukum Rate Transport (SK KPA tentang Rate Transport) itu berlaku per Tahun Anggaran, sehingga untuk input di masterplan (batasan rate transport di masterplan adalah TA 2026), mala menggunakan dasar draft SK Transport 2026. Pada akhir Desember 2025 satker akan diminta upload sk kpa 2026 tersebut ke aplikasi
44
BPS Provinsi KalselUntuk transport, BPS Kalsel hanya mengeluarkan SK berupa jarak provinsi ke kabkota, SK ini yg digunakan sebagai dasar penggantian transport bagi pelaksana perjadin yang menggunakan kendaraan pribadi, sedangkan nilai rupiahnya tidak dimasukkan didalam SK. PAda IPLAN apakah boleh diperkirakan rupiahnya tapi tidak berdasarkan SKSK Transport dari Provinsi ke Kab/kota yang dimaksud di sini bukan untuk penggunaan kendaraan pribadi, jadi diperlukan nominal di SK tersebut. Konsepnya mirip pada "transportasi darat dari provinsi ke kab/kota" di SBM, hanya saja pada SK KPA ini ingin memuat nilai/rate yang belum tercantum di SBM.
45
BPS Kabupaten KaroApakah kami bisa mengajukan revitalisasi Rumah Dinas? Belum bisa karena terkait usulan rumah dinas mengikuti roadmap skss yang sudah disususun.
46
BPS 1116- Untuk usulan Non-SKSS, tadi disampaikan pengadaannya bisa dari optimalisasi sisa anggaran seperti pengadaan laptop bbrp tahun sebelumnya, dan pengadaan camera video di tahun ini, apakah pengadaan barang modal langsung dari dana optimalisasi anggaran di BPS Kab/Kota tetap mengacu pada usulan di masterplan, atau bisa diusulkan terpisah sesuai kebutuhan yang mendesak di masing-masing satker, contoh: efek pemadaman listrik berkepanjangan minggu lalu di sakter kami beberapa peralatan elektronik seperti AC dan genset mengalami kerusakan yang cukup parah, di masterplan sebelumnya tidak ada diajukan usulan karena sebelumnya kondisinya masih baik.
- Apakah ada jumlah maksimal tenaga keamanan dan kebersihan (P3K + Outsourcing) di kabupaten Kota? sebagai dasar pengisian salah satu menu di masterplan 2027 nnt		- menunggu arahan dari tim pelaksanaan anggaran (mas rahmat) apakah bisa dilakukan pengadaan belanja modal di akhir tahun 2025, jika memang urgent agar segera bersurat melalui BPS Provinsi ke Pusat dan segera menghubungi tim pelaksanaan anggaran agar segera di tindak lanjuti masalah tersebut (pemadaman listrik yang menyebabkan kerusakan peralatan elektronik)

- jika mengacu pada penjelasan Biro SDM, jumlah maximal 6 untuk tenaga keamanan + kebersihan di kab/kota
47
BPS Kab. DharmasrayaBerdasarkan rilis pagu anggaran tahun 2026, Satker kami memiliki 2 kendaraan roda 4, tetapi untuk biaya pemeliharaan yang muncul baru 1 kendaraan yang tercakup di pagu anggaran tersebut, mohon sekiranya solusi permasalahan ini Pak/buMohon dicek dulu dengan persetujuan RKBMNnya. Jika hanya 1, berarti alokasi anggaran sudah sesuai. Solusinya perlu diusulkan RKBMNP 2026 dan meminta usulan tambahan pemeliharaan di tahun berjalan.
48
49
PPPK S1 ditarik ke teknis dan administrasi tanpa implikasi merekrut outsourcing baru sebagai pengganti. Jadi siapa yang mengerjakan tugas-tugas mereka sebelumnya, baik sebagai tenaga pengamanan maupun pramubakti?Sesuai sosialisasi dari Biro SDM, tidak ada penggantian outsourcing untuk PPPK yang mengerjakan teknis dan administrasi.
50
BPS Kab Aceh UtaraSaat isi RKBMN 2026 dulu satker kami masuk list yg diusul Revitalisasi Gedung Kantor dan sudah diusulkan secara lengkap di RKBMN. Namun mendengar tadi anggaran yg disetujui hanya 0 rupiah di 2026 bagaimana nasib usulan tersebut sedangkan di RKBMN 2026 tersebut kami usul penghentian penggunaan gedung (penghapusan) dan tidak bisa usul pemeliharaan bangunan gedung 2026 karena usula ini? Lalu bagaimana nasibnya jika tidak ditunda ke 2027?Untuk satker yang mengajukan revitalisasi di 2026 namun tidak dilaksanakan karena tidak ada anggarannya, pemeliharaanya direncanakan utk tetap ada dengan status blokir. Blokir tersebut akan dibuka setelah RKBMNP pemeliharaan terbit
51
Berkenaan dengan tidak adanya penambahan outsourcing baru di satker. Satker kami hanya 4 orang saja yg lewat P3K karena cuma 4 saja yg masuk database BKN, bagaimana kami dengan hanya 4 orang tersebut bisa beroperasi untuk pekerjaan satpam dan CS. Apakah tidak ada opsi menambah outsourcing utk kekurangan personil. Mengingat satker2 lain jumlah P3k yg lulus ada 5, 6 bahkan sampai 7 orang? Selain itu di draft awal anggaran 2026 saya lihat masi muncul Jasa Manajemen Building meskpiun tidak penuh, apa ini nantinya anggaran bakal dihilangkan selindo atau tetap dipertahankan sesuai kebutuhan satker?Jika memang sebelum di angkatnya PPPK, jumlah outsourcing lebih dari 4, maka bisa di isikan dalam masterplan jumlah outsourcing yang tidak di angkat PPPK.

Jumlah Max berdasarkan Biro SDM untuk tenaga keamanan + kebersihan = 6 orang
52
BPS Kab. BalutUntuk satker yang baru terbentuk apa mengisi masterplan juga? namun pegawainya belum ada. Apakah diakomodir pada satker induk sebelumnya?utk satker baru, akan dikoordinasikan dulu dg tim aplikasi krn operator login menggunakan dg SSO. sampai saat ini belum ada satker baru di community, tapi direncanakan satker baru bisa ttp input usulan masterplan.
53
BPS Kab. BoltimKami mau mengusulkan untuk pembangunan gedung BPS Kab. Boltim dan sudah diisi di SIMAN. Luasan bangunan tergantung jumlah pegawai yang ada di satker. Menurut Kepka BPS nomor 182 Tahun 2024 tentang ABK jumlah pegawai BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebanyak 11 orang. Padahal jumlah saat ini sebanyak 16 orang (10 PNS dan 6 CPNS). Ini membuat luasan pengajuan yang bisa dimasukkan ke SIMAN sangat kecil sekitar 300 m2. Mohon maaf curhat sedikit, untuk bulan agustus kemarin terdapat kegiatan wilkerstatat dan SKGB yang memerlukan PML sebanyak 14 orang dengan biaya OB. Belum lagi ada kegiatan sakernas di bulan yang sama sehingga kami harus merangkap PML di 2 survei besar berbeda belum lagi survei bulanan. Kalau menggunakan ABK sebanyak 11 orang maka kami kekurangan PML meski kepala kantor juga menjadi PML. Apakah bisa untuk luasan kami perkirkan sebesar yang ada di slide yaitu 874-1079 m2? dan penginputan jumlah pegawainya boleh diperkirakan sebesar luasan tersebut?Untuk alokasi pembangunan, luasnya akan mengikuti batas persetujuan RKBMN. RKBMN mengikuti luas abk yg ada didatabase siman. Karena itu luas yg disetujui tidak akan melebihi 300 m2. Sebaiknya ini dikoordinasikan dengan Biro SDM dan Provinsi mengapa jumlah ABK Boltim sangat sedikit dibanding satker lain. Luas di slide mengikuti rata2 jmlh abk satker sekitar 45-60 orang, sehingga jika abk hanya 11 tidak bisa mengikuti luas tersebut.
54
BPS Kab. Belitung TimurDalam paparan karo SDM terkait pengangkatan PPPK eks tenaga outsourcing, selain informasi terkait tidak diperkenankan penambahan tenaga OS yang diangkat menjadi PPPK, terdapat informasi lain tentang jumlah ideal satpam di BPS Kabupaten/kota yaitu sebanyak 4 orang, kondisi eksisting, ada 3 pegawai (2 PPPK dan 1 OS) yang melaksanakan tugas satpam dengan mekanisme shift kerja, pada DIPA 2026 yang sudah dientry, anggaran manajemen buiding yang tersedia memungkinkan untuk merekrut 2 OS, apakah hal tersebut diperkenankan?Jumlah ideal satpam 4 orang namun secara realisasi ada yang masih 3 karena keterbatasan anggaran. Di perencanaan anggaran, selain satpam, ada 2 OS lagi untuk pramusaji/CS sehingga total bisa 5 atau 6 orang untuk managemen building. Selama total masih 5 atau 6 dan anggaran tersedia di 2026, diperbolehkan.
55
BPS Kota ManadoBPS Kota Manado belum memiliki rumah dinas. Usulan di RKBMN 2027 terkendala surat rekomendasi dari PUPR sehingga belum diajukan. Jadinya tidak bisa diajukan di masterplan ya?Ya pak/bu. Utk pengusulan rumah dinas mengikuti roadmap skss 2027 yang sudah disampikan juga dengan biro/bagian umum
56
9271 FLorinaBPS kota sorong saat ini memiliki bangunan kantor yang sudah kosong (bangunan lama) apakah bisa dijukan untuk pengadaan rumah dinas ? Selanjut nya BPS kota Sorong rencana mau melakukan perbaikan garasi motor dan halaman kantor di gedung yang baru. apa bisa diajukan juga pak ?Untuk usulan terkait rumah dinas mengikuti roadmap BPS bu, dan rudin Kota Sorong tidak ada di roadmap 2027. Berdasarkan data siman, Kota Sorong sudah memiliki rumah dinas tipe C, sehingga tidak masuk prioritas seandainya akan diusulkan.
57
BPS TTSijin bertanya apakah memang menu untuk operator belum sepenuhnya bisa diakses seperti rate transport blm muncul
58
BPS SumenepSumenep pada RKBMN 2027 ada mengajukan pengadaan RN melalui skema Pembelian, ternyata untuk skema pembelian tetp harus mengajukan pengadaan tanah juga pada aplikasi siman, dimasterplan juga perlu diajukankah? dan memang belum masuk ke roadmap 2027, cmn kalau gak diajukan bakal gak masuk roadmap tahun-tahun berikutnya. dan sampai sekarang BPS Sumenep belum memiliki RNTidak Perlu, Masterplan pada SKSS untuk RN adalah Pembelian Rumah Negara, didalam nya sudah termasuk nilai Pembelian Tanah (disarankan untuk membeli dari Developer)
59
BPS Dharmasraya1. Menu usulan Tahunan SKSS tidak aktif, solusinya gimana ya Pak/Bu?Coba connect dengan VPN BPS dulu, baru buka browser dengan incognito mode.
Usulan SKSS dan Non SKSS tidak bisa diisi jika menu sebelumnya HSBGN, KDB, Operasional belum terisi lengkap
HSBGN, KDB, dan Operasional sudah terisi semua.
untuk menu usulan Non SKSS nya sudah aktif,
tetapi menu usulan SKSS belum aktif Pak/Bu
60
2. Tidak ada menu Rate Transport dan Status SarprasCoba connect dengan VPN BPS dulu, baru buka browser dengan incognito mode.
Usulan SKSS dan Non SKSS tidak bisa diisi jika menu sebelumnya HSBGN, KDB, Operasional belum terisi lengkap
61
BPS GunungkidulTerdapat realisasi bulanan BBM genset yang memang nol rupiah, lantas sebaiknya diisi apa?
Rule aplikasi meminta diisi minimal 10.000.

Mohon info itu mengapa ada yang nilai 0? jika pengisian bahan bakar utk setiap 3 bulan, maka dirata-ratakan dulu per bulannya baru diisi tiap bulan
62
BPS Kota ManadoPengisian Iplan jadwalnya sampe tanggal berapa ya ?Sesuai surat Internalisasi Masterplan, 24 Oktober 2025
63
BPS Kabupaten SerangUntuk HSBGN jika yang ada tahun 2024, dan jika diSatker lain ada yang tahun 2025, apa menggunakan yang HSBGN tahun 2024 ditempat sendiri atau yang tahun HSBGN tahun 2025 di satker lain yang terdekat?Jika memang dari Pemda Setempat tidak dapat memberikan HSBGN 2025, silahkan menggunakan HSBGN 2024
Jika akan menggunakan HSBGN daerah lain, pertimbangkan harga konstruksi daerah tersebut apakah sama dengan di daerah Bapak/Ibu agar nilai nya tetap sesuai keadaan lapangan
64
KDB/ perda tentang bangunan gedung kantor adanya tahun 2018, apa bisa menggunakan uang tahun 2018 atau dianggap tidak ada?Ya Boleh jika memang hanya ada tahun 2018
65
untuk Telepon+Fax boleh diganti tidak dengan telepon pasca bayar (media sosial), karena telepon+fax nya sudah tidak ada ?Jika memang Biaya Telepon sudah termasuk dalam Biaya Internet, maka tidak perlu di isikan kembali biaya telepon nya
66
Menu Tranport tidak muncul pada Aplikasi BPS Rencana?Sudah ada menu rate transport
67
Larasatisaya sudah mendaftar pada form untuk role operator namun menu yang muncul hanya 5 (tidak ada rate transport dan status sarpras). apakah memang yang bisa membuka menunya hanya admin? atau bagaimana? mohon pencerahan terima kasih.ternyata setelah cek role admin juga tidak tersedia menu tersebut. lalu bagaimana solusinya?
sudah menggunakan VPN dan incognito. kondisi tetap sama
68
BPS Kabupaten Nias SelatanKasubbag umum masih role operatorSudah admin kab/kota
69
BPS Kabupaten NagekeoUsulan Tahunan Non-SKSS tidak dapat ditambahkan, muncul pesan sebagai berikut: (Tambah Usulan Tahunan
"SQLSTATE[42000]: [Microsoft][ODBC Driver 18 for SQL Server][SQL Server]Pembuatan Usulan Baru Sudah Ditutup")
Mohon solusinya Bapak/Ibu,		Coba connect dengan VPN BPS dulu, baru buka browser dengan incognito mode.
Usulan SKSS dan Non SKSS tidak bisa diisi jika menu sebelumnya HSBGN, KDB, Operasional belum terisi lengkap
70
BPS Kab. Pulang PisauSaat input usulan Non-SKSS tidak bisa dan muncul peringatan seperti ini. Kira-kira kenapa ya?
HSBGN dan KDB serta operasional sudah diisi		Coba connect dengan VPN BPS dulu, baru buka browser dengan incognito mode.
Usulan SKSS dan Non SKSS tidak bisa diisi jika menu sebelumnya HSBGN, KDB, Operasional belum terisi lengkap
71
BPS Deli SerdangPada menu operasional saat entry nilai realisasi (listrik dst), mengapa tidak bisa tersimpan ya? Saat disimpan selalu ada warning "Nilai Operasional Bulanan Harus Lebih Dari Rp10.000" sementara isian sudah diisi dan nilainya lebih dari 10 rb dan sudah dicoba pakai titik, koma atau spasi juga tidak menyimpan sama sekali. Mohon petunjuk.Coba jika tidak ada tanda . , dll
Sudah dicoba tetapi tidak bisa juga
ini solusi nya seperti apa ya?
72
BPS Kota Bitunguntuk pengisian menu operasional apakah hanya mengisi di isian tahun 2025 saja ? karena di menu operasional yg muncul hanya di tahun 2025 sedangkan tahun selanjutnya tidak muncul dan apakah pengisian anggaran bulanan (internet dll) itu sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan di tahun 2025 ?Ya, di isikan untuk Tahun 2025 (Realisasi)
untuk bulan Oktober, November, Desember menggunakan angka perkiraan
73
BPS Kabupaten ButonDi BPS Kabupaten Buton, penggunaan solar pada genset hanya saat mati lampu. Pemadaman terjadi tidak tentu — kadang beberapa kali sebulan, kadang tidak sama sekali. Bahkan kadang masih ada sisa solar bulan sebelumnya sehingga tidak ada pengeluaran solar baru. Namun, pada web Masterplan kolom biaya operasional BBM genset tidak bisa diisi nol (0) dan harus diisi lebih dari Rp10.000. padahalkan ada bulan-bulan yang tidak ada pengeluaran solarnya. Bagaimana solusinya untuk kondisi seperti ini?Akan Kami Cek, seharusnya bisa di isikan 0 jika memang dibulan tersebut tidak ada realisasi
74
BPS Kota BinjaiPada Menu Operasional, button simpan tidak berfungsi sehingga nilai realisasi yang telah diinputkan tidak tersimpan dan muncul warning
"Nilai Operasional Bulanan Harus Lebih Dari Rp10.000", mohon petunjuknya, terimakasi		Sedang dikomunikasikan ke Tim IT
Mhn info, apakah sudah bisa mengisi Rp0 jika bulan tsb tidak ada realisasi?
masih belum bisa pak/bu
75
BPS Kabupaten Tanah LautSaat upload SK HSBGN dan KDB proses sudah 100% namun error sehingga tidak terupload dan dipilih untuk dijadikan dasar.Akan kami cek
76
M Rizki Iqbal Nasution - BPS Kabupaten Batu Bara
77
BPS Kabupaten LamandauPada menu pengadaan tahunan, hanya terdapat opsi non SKSS, saat ingin menambahkan item saya tidak menemukan pilihan mobil dinas jabatan dan motor dinas operasional, itu bagaimana ya? karena di RKBMN 2027 kami mengajukan mobil dinas jabatan dan motor dinas operasional
78
BPS Kab. MajalengkaHSGBN rumah negara tipe sederhana, A dan B tidak ada sehingga nilai diinput Rp0.-
ketika akan disimpan muncul notif "Nilai HSGBN tidak boleh kurang dari Rp900.000,-" sehingga belum bisa tersimpan
Mohon pencerahannya
79
80
BPS Deli Serdang1. Pada Menu Usulan Tahunan untuk tahun rencana 2027, mengapa tombol tambah usulan berwarna abu2? Apa yang mau diusulkan di 2027 kalau begitu? 2. Di Menu transport juga sama, tidak bisa/tidak ada import excel seperti di tahun 2026. Jadi apakah rate transport utk 2027 tidak perlu?
81
82
BPS Kab. GorontaloPada menu rate transport, tidak ada submenu Kab/Kota ke Desa dana Kec ke Desa, apakah memang sedang diperbaiki atau bagaimana? terimakasih
83
BPS Kab. Buton
84
BPS Kota Pagar Alam Kami masuk dalam SKSS revitalisasi Gedung kantor dan sudah mengisi pada RKBMN pada aplikasi siman v2, tetapi luas gedung kantor yg sudah di sesuaikan pada aplikasi RKBMN nilainya berbeda dgn yang ada di aplikasi masterplan. Untuk dokumen RAB pada aplikasi masterplannya kami menyesuaikan dengan nilai pengisian di siman v2 atau yang otomatis keluar pada aplikasi masterplan ini?
85
BPS Kab. JenepontoKarena di kab kami tahun ini tidak ada rilis nilai HSBGN dan tahun sebelumnya juga tidak ada muncul KDB maka untuk HSBGN dan KDB kami melakukan duplikat. Tetapi saat akan input usulan tahunan tetap tidak bisa dengan ada warning bahwa pengisian HSBGN dan KDB tidak lengkap. Mohon izin untuk petunjuk dan solusinya? Terima Kasih
86
BPS Kab. Lampung TengahDi BPS Kabupaten Lampung Tengah pada saat ini masih tahap pembangunan gedung dan masih menyewa untuk pengisian halaman gedung apakah diisi sesuai halaman yang sedang dibangun atau di isi 0...?
87
BPS Kab. Lampung TengahUntuk bahan bakar genset kalau memang tidak ada pengeluaran selama 1 Tahun apakah harus di isi perkiraan tiap bulan...?
88
BPS Kab.. Kepulauan SulaKami belum bisa akses rencana.web.bps.go.id , sudah 2x kami mengisi form user masterplan daerah pada linktree. Apakah yang bisa kami lakukan agar bisa mengakses web rencana?
89
BPS Kabupaten Butonketika mengisi usulan tahunan muncul peringatan 'Nilai HSBGN Tahun : 2025 Kode Wilayah : 7401 belum terisi lengkap, mohon periksa kembali kelengkapan nilai HSBGN termasuk dokumen' padahal di menu HSBGN sudah kami isi lengkap, di KDB juga kami mengambil rujukan Satker redekat yaitu Kota Baubau karena kami sudah menanyakan di PU Kab. Buton tidak ada. di web juga ada pilihan upload file, mungkin untuk upload file surat keterangan kalau satker kami tidak mendapatkan KDB, tp tombol untuk mengupload tidak aktif,, mohon solusinya
90
BPS Kabupaten Tojo Una-Unasudah mengajukan di form user masterplan daerah untuk role admin kab/kota dan operator masterplan tapi sampai sekarang belum bisa login
91
BPS Kab Nias BaratMohon izin bertanya, kemarin kami mendaftarkan akun admin untuk Kab Nias Barat, namun yang terdaftar di aplikasi justru sebagai admin di Kab Nias Utara.
Sebelumnya memang ybs adalah pindahan dari BPS Kab Nias Utara ke BPS Kab Nias Barat, dan Kab Nias Barat adalah Satker baru sejak 1 Okt 2025.
92
BPS Kabupaten NagekeoMohon izin bertanya, kami hendak mengisi rate transport Kab/Kota ke Pusat sesuai panduan pada materi, dengan baris berikut
1. Kab.Nagekeo - Kab.Ende,
2. Kab.Ende- Kota Kupang,
3. Kota Kupang-Jakarta Pusat,
Namun tidak dapat tersimpan, muncul pesan berikut : "Gagal Simpan : Terdapat baris yang belum lengkap atau asal/tujuan tidak valid".
Sedangkan jika kami langsung mengisi Kab.Nagekeo-Jakarta Pusat, pada web rencana dapat tersimpan. Mohon solusinya, terima kasih Bapak/Ibu.
93
BPS Kota GunungsitoliKasubbag Umum sudah mendaftar Role Admin, tapi masih belum berhasil login
94
BPS Rokan Hilir1. Izin konfirmasi, apabila sebelumnya terdapat 5 outsourcing (3 satpam, 2 cs) lalu 3 orang diangkat PPPK (1 satpam, 2 cs) dengan salah satu cs ini S1 jadi masuk ke formasi teknis, apakah di masterplan diisi satpam 2 (sisa yang tidak diangkat PPPK) dan cs diisi nol?

2. Bagaimana bila nilai transport yang diimput saat ini berbeda dengan SK KPA rate transport 2026?
95
BPS Kab SamosirUsulan SKSS dan Non SKSS tidak bisa diisi padahal HSBGN, KDB, Operasional sudah terisi lengkap
96
BPS Kab. Flores TimurKami belum bisa akses rencana.web.bps.go.id , sudah mengisi form user masterplan daerah pada linktree. Apakah yang bisa kami lakukan agar bisa mengakses web rencana?
97
BPS Kab MaybratKantor kami tidak berkedudukan di Ibukota Kabupaten. Untuk penghitungan transportnya, apakah dihitung dari Ibukota Kabupaten atau dari Kantor?
98
BPS Kab TubanIzin bertanya, apakah harga untuk kendaraan dinas eselon III (SKSS) bisa diubah? karena pada fitur tidak ada menu delete ataupun edit. Mohon informasinya, terima kasih
99
BPS Kab KendalPada saat sosialisasi disampaikan akan disertakan contoh RAB, TOR dll. Dimanakah filenya?
100
BPS Kab Tulungagungsudah mengajukan di form user masterplan daerah untuk role admin kab/kota dan operator masterplan tapi sampai sekarang belum bisa login