ABDEFGJLMPQRSTUVWXYZ
1
RENCANA KERJA TAHUNAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN HUKUM TAHUN 2026
DAN RATL RB KEMENTERIAN HUKUM TAHUN 2025 (SESUAI SE MENPANRB NOMOR 6 TAHUN 2026)
2
3
4
SasaranIndeks BaruKegiatan UtamaIndikator (Indeks)Rincian Kegiatan/Rencana AksiIndikator Output dari Rincian KegiatanWaktu PelaksanaanData DukungPenanggung JawabTautan
18
Sasaran 1. Terwujudnya Pemerintah DigitalIndeks Pemerintah DigitalPelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
Indeks SPBERK.14Pelaporan Pelaksanaan SPBE Kementerian HukumJumlah laporan pelaksanaan SPBE Kementerian HukumB06, B12Laporan Pelaksanaan SPBE pada masing-masing satker/ Kementerian Hukum (Format Laporan sesuai TNDE)

catatan:
1. UKE1, Kanwil dan UPT (pada masing-masing satker)
2. Pusdatin (Kementerian Hukum)		RBTI
23
RK.19Melakukan Evaluasi Kinerja terhadap Pelaksanaan Keamanan SPBEJumlah dokumen Evaluasi Kinerja terhadap Pelaksanaan Keamanan SPBEB12Formulir Evaluasi Kinerja

catatan : data dukung formulir harus disertakan dengan surat penyampaian dari satuan kerja yang ditandatangani. Surat penyampaian formulir dapat dibuat dalam 1 (satu) surat berisi penyampaian seluruh formulir SPBE.		RBTI
24
RK.20Melakukan Perbaikan Berkelanjutan dari Hasil Evaluasi KinerjaJumlah dokumen Perbaikan Berkelanjutan dari Hasil Evaluasi KinerjaB12Formulir Perbaikan berkelanjutan

catatan : data dukung formulir harus disertakan dengan surat penyampaian dari satuan kerja yang ditandatangani. Surat penyampaian formulir dapat dibuat dalam 1 (satu) surat berisi penyampaian seluruh formulir SPBE.		RBTI
60
Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital di lingkungan Kementerian Hukum.Tingkat Digitalisasi ArsipRL.56Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik (E-arsip)Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan dan alih media arsip elektronik (E-arsip)B03, B06, B09, B12Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Alih Media Arsip Elektronik dengan melampirkan data pada Aplikasi E-Arsip KEPEGAWAIAN
61
RK.57Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar, surat masuk, disposisi dan pemberkasanJumlah laporan penggunaan aplikasi Srikandi untuk surat keluar, surat masuk, disposisi dan pemberkasanB03, B06, B09, B12Laporan penggunaan aplikasi Srikandi untuk
surat keluar, surat masuk, disposisi dan pemberkasan
KEPEGAWAIAN
64
RK.60Pelaksanaan penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsipLaporan pelaksanaan penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip fasilitatif/substantifB12Laporan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Fasilitatif/Substantif KEPEGAWAIAN
65
RK.61Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola kearsipanJumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola kearsipanB12Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola KearsipanKEPEGAWAIAN
103
Sasaran 3. Terbangunnya Perilaku Birokrasi yang Berintegritas dan InovatifSurvei Penilaian Integritas (SPI)Penguatan Upaya Pencegahan KorupsiSurvei Penilaian IntegritasRK.99Glorifikasi integritas dan publikasi capaian kinerja dan prestasi Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana TeknisJumlah laporan glorifikasi integritas dan publikasi capaian kinerja dan prestasi Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana TeknisB06, B12Laporan glorifikasi integritas dan publikasi capaian kinerja dan prestasi Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis
113
RK.107Respon cepat atas pemberitaan viral yang negatif terkait kinerja Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana TeknisJumlah laporan respon cepat atas pemberitaan viral yang negatif terkait kinerja Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana TeknisB12Laporan respon cepat atas pemberitaan viral yang negatif terkait kinerja Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis. (jika tidak ada bisa menggunakan Surat Pernyataan)HUMAS DAN KERJA SAMA
117
Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona IntegritasPembangunan Zona Integritas di Unit KerjaTingkat Keberhasilan Pembangunan Zona IntegritasRK.111Sosialisasi pembangunan ZI (WBK/WBBM) secara internal dan eksternalJumlah laporan sosialisasi pembangunan ZI (WBK/WBBM) secara internal dan eksternalB03, B06, B09, B12B03, B06, B09, B12:
2. Dokumen kegiatan sosialisasi Kepala Satuan Kerja/internalisasi/pembinaan/pendampingan terkait Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM:
a. undangan
b. daftar hadir
c. notula dan dokumentasi foto
d. laporan kegiatan

3. Dokumen laporan sosialisasi kepada masyarakat yang memuat:
a. Capture website
b. Capture media sosial		HRBTI
118
RK.112Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona IntegritasJumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona IntegritasB03, B06, B09, B12B12: Laporan berisi hasil monev pada triwulan B09
HRBTI
119
RK.113Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjutiJumlah laporan tindak lanjut rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona IntegritasB03, B06, B09, B12B12: Laporan berisi tindak lanjut dari hasil monev pada triwulan B09
HRBTI
123
RK.117Laporan hasil evaluasi SOP melalui aplikasi E-SOPJumlah laporan hasil evaluasi SOP melalui aplikasi E-SOPB12Laporan hasil evaluasi SOP melalui aplikasi E-SOPKEPEGAWAIAN
128
Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahIndeks Tata Kelola PengadaanRK.122Tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian transaksi e-PurchasingJumlah dokumen tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian transaksi e-PurchasingB06, B121. Untuk UKE I , Kantor Wilayah dan Pusdatin:
Surat dinas perihal tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian transaksi e-purchasing kepada Biro BMN

catatan:
Data Dukung B12 merupakan tindak lanjut hasil evaluasi B09
BMN
129
RK.123Tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas capaian penginputan e-kontrakJumlah dokumen tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas capaian penginputan e-kontrakB06, B121. Untuk UKE I , Kantor Wilayah dan Pusdatin:
Surat dinas perihal tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian transaksi e-kontrak kepada Biro BMN

catatan:
Data Dukung B12 merupakan tindak lanjut hasil evaluasi B09		BMN
139
Sasaran 4. Terbangunnya Kapabilitas Kelembagaan Berkinerja Tinggi yang Berbasis Jejaring dan LincahIndeks Kapabilitas KelembagaanPelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASNTingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja PegawaiRK.133Implementasi sistem kerja dengan model fleksibel di lingkungan Kementerian HukumJumlah laporan implementasi sistem kerja dengan model fleksibel di lingkungan Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan UPT Kementerian Hukum B03, B06, B09, B12Laporan implementasi sistem kerja dengan model fleksibel di lingkungan Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan UPT Kementerian Hukum KEPEGAWAIAN
146
Tingkat Maturitas SPIP TerintegrasiPenguatan Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)Tingkat Maturitas SPIPRK.140Telah dilakukan pengendalian SPIP dan pemantauan manajemen risiko di lingkungan Kementerian HukumJumlah laporan pengendalian SPIP dan matrik pemantauan manajemen risiko di lingkungan Kementerian HukumB03, B06, B09, B12Laporan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Penerapan MR

B12 : Laporan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Penerapan MR Triwulan III Tahun 2026		PROGRAM DAN PELAPORAN
165
RK.159
(RATL)		Melaksanakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada Satuan KerjaJumlah laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada Satuan KerjaB12Laporan Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2026BSK
167
RK.161
(RATL)		Melaksanakan evaluasi Penerapan Manajemen
Risiko pada seluruh Satuan Kerja		Jumlah dokumen evaluasi Penerapan Manajemen
Risiko pada seluruh Satuan Kerja		B12BA Evaluasi MR Satuan KerjaPROGRAM DAN PELAPORAN
188
Tindak Lanjut Rekomendasi BPKPenguatan Pengelolaan Keuangan dan AsetTindak Lanjut Rekomendasi BPKRK.182Pelaksanaan tindak lanjut hasil Rekomendasi Pemeriksaan BPK yang belum ditindaklanjutiJumlah laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil Rekomendasi Pemeriksaan BPK yang belum ditindaklanjuti (sesuai Tata Naskah Dinas).
catatan : Jika tidak dilakukan audit, maka satuan kerja dapat menggunakan surat pernyataan sebagai data dukung		B03, B06, B09, B12Laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil Rekomendasi Pemeriksaan BPK yang belum ditindaklanjuti (sesuai Tata Naskah Dinas).

catatan: Jika tidak dilakukan audit, maka satuan kerja dapat menggunakan surat pernyataan sebagai data dukung		KEUANGAN / PERBENDAHARAAN
191
RK.185Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal yang belum ditindak dilanjutiJumlah Laporan pelaksanaan tindak lanjut audit internal yang belum ditindaklanjuti (sesuai Tata Naskah Dinas).
Note: Jika tidak dilakukan audit, maka satuan kerja dapat menggunakan surat pernyataan sebagai data dukung.		B12Laporan pelaksanaan tindak lanjut audit internal yang belum ditindaklanjuti (sesuai Tata Naskah Dinas).

Catatan: Jika tidak dilakukan audit, maka satuan kerja dapat menggunakan surat pernyataan sebagai data dukung.		KEUANGAN / PERBENDAHARAAN
196
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Penguatan Pengelolaan Keuangan dan AsetIndikator Kinerja Pelaksanaan AnggaranRK.190Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan tentang monev pelaksanaan anggaranJumlah Laporan tindak lanjut hasil evaluasi Biro Keuangan tentang monev pelaksanaan anggaranB03, B06, B09, B12B12: Laporan tindak lanjut hasil evaluasi Biro Keuangan tentang monev pelaksanaan anggaran Triwulan II TA 2026
(sesuai Tata Naskah Dinas)		KEUANGAN / PERBENDAHARAAN
198
RK.192
(RATL)		Rekapitulasi Matriks RPD dan Halaman III DIPA Jumlah Dokumen Rekapitulasi Matriks RPD dan Halaman III DIPA B09, B12Dokumen Rekapitulasi Matriks RPD dan Halaman III DIPA

catatan : Untuk data dukung B12 diambil dari B09		KEUANGAN / PERBENDAHARAAN
208
Indeks Pengelolaan Aset (IPA)Penguatan Pengelolaan Keuangan dan AsetIndeks Pengelolaan AsetRK.202Usulan penghapusan (pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan) BMN rusak beratJumlah laporan usulan penghapusan BMN rusak berat dari satuan kerjaB06, B12Laporan usulan penghapusan BMN rusak berat dari satuan kerja (sesuai Tata Naskah Dinas)BMN
211
RK.205Menindaklanjuti hasil evaluasi pemutakhiran data atas persetujuan penjualan, pemusnahan, dan penghapusan yang telah terbit dari pengguna barang atau pengelola barangJumlah dokumen tindak lanjut hasil evaluasi pemutakhiran data atas persetujuan penjualan, pemusnahan, dan penghapusan yang telah terbit dari pengguna barang atau pengelola barangB06, B12Surat dinas perihal tindak lanjut hasil evaluasi pemutakhiran data atas persetujuan penjualan, pemusnahan, dan penghapusan yang telah terbit dari pengguna barang atau pengelola barang

catatan:
Untuk UKE 1 dan kanwil mengirimkan kepada Biro BMN.		BMN
214
RK.208Menindaklanjuti hasil inventarisasi BMN berupa tanah yang belum memiliki dokumen kepemilikan dan/ sudah bersertifikat namun belum sesuai ketentuan dari Biro BMN
Jumlah dokumen tindak lanjut terhadap inventarisasi BMN berupa tanah yang belum memiliki dokumen kepemilikan dan/ sudah bersertifikat namun belum sesuai ketentuan dari Biro BMNB12Surat dinas perihal tindak lanjut terhadap inventarisasi BMN berupa tanah yang belum memiliki dokumen kepemilikan dan/ sudah bersertifikat namun belum sesuai ketentuan (dengan menjelaskan proses tindak lanjut dimaksud)

catatan:
1. UKE 1 dan kantor wilayah bersurat kepada Biro BMN
3.Jika Satuan Kerja sudah memiliki sertifikat tanah maka dibuat Surat Keterangan dengan melampirkan sertifikat		BMN
215
RK.209Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN kepada pengelola barang/Kementerian KeuanganJumlah dokumen usulan penetapan status penggunaan BMN kepada pengelola barang/Kementerian Keuangan (bagi satuan kerja yang tidak mengusulkan penggunaan BMN dikarenakan tidak ada belanja modal satuan kerja membuat surat pernyataan)B12Dokumen usulan penetapan status penggunaan BMN kepada pengelola barang/Kementerian Keuangan (bagi satuan kerja yang tidak mengusulkan penggunaan BMN dikarenakan tidak ada belanja modal satuan kerja membuat surat pernyataan)BMN
216
RK.210Menindaklanjuti persetujuan sewa dari Kementerian Keuangan dengan melakukan perjanjian dan pembayaran sewaJumlah dokumen persetujuan sewa dari Kementerian Keuangan dengan melakukan perjanjian dan pembayaran sewaB12Dokumen pelaksanaan sewa (yang berisi persetujuan KPKNL, kontrak sewa dan bukti setor)

catatan :
Untuk satuan kerja yang tidak memiliki sewa dapat melampirkan surat keterangan yg ditandatangani kepala satker
BMN
228
Nilai SAKIPPelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang TerintegrasiNilai SAKIPRK.222Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkalaJumlah Laporan Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi atas Perjanjian KinerjaB03, B06, B09, B12B12:
1. Dokumen monitoring dan evaluasi atas Pencapaian Kinerja (Triwulan III Tahun 2026):
a. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja .
b. Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja.
2. Dokumen dan laporan rapat monev anggaran (Triwulan III Tahun 2026)

Catatan:
Pimpinan terlibat pada saat pemantauan capaian kinerja.		PROGRAM DAN PELAPORAN
229
RK.223Monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik melalui aplikasi e-PerformanceJumlah laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja B03, B06, B09, B12B12: Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada aplikasi e-Performance untuk triwulan III tahun 2026
PROGRAM DAN PELAPORAN
233
RK.227Melakukan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) dilingkungan Kementerian Hukum secara berkalaJumlah Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Organisasi secara berkala dilingkungan Kementerian HukumB06, B09, B12B12 :
Hasil Penilaian Kinerja Organisasi Triwulan III Tahun 2026
PROGRAM DAN PELAPORAN
258
Capaian Prioritas NasionalCapaian Akuntabilitas KinerjaCapaian Prioritas NasionalRK.252Melakukan monitoring dan evaluasi secara mandiri terkait Prioritas Nasional Tahun 2026Jumlah laporan monitoring dan evaluasi secara mandiri terkait Prioritas Nasional Tahun 2026 dengan narasi serta format rincian output prioritas nasional tahun 2026 yang ditandatanganiB03, B06, B09, B12Surat dinas perihal laporan Monev Prioritas Nasional Tahun 2025 dan Tahun 2026 kepada Sekretariat Jenderal yang memuat Laporan hasil monitoring dan evaluasi secara mandiri terkait Prioritas Nasional Tahun 2026 dengan narasi serta format rincian output prioritas nasional tahun 2026 yang ditandatangani

Catatan : B12 (Dokumen Triwulan III Tahun 2026. Jika satuan kerja tidak memiliki PRINAS, melampirkan Surat Keterangan/Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja		RBTI
260
RK.254(Untuk Kanwil dan UPT)
Penginputan pada Aplikasi E-Monev Bappenas meliputi:
1. Kolom keterangan pada komponen


Catatan:
Dilakukan per bulan 		Jumlah dokumen capture (per bulan) pada Aplikasi E-Monev meliputi Kolom keterangan pada komponenB03, B06, B09, B12Dokumen capture (per bulan) pada Aplikasi E-Monev meliputi Kolom keterangan pada komponen

Catatan : B03 (Dokumen Triwulan IV Tahun 2025), B06 (Dokumen Triwulan I Tahun 2026), B09 (Dokumen Triwulan II Tahun 2026), B12 (Dokumen Triwulan III Tahun 2026)		PROGRAM DAN PELAPORAN
261
RK.255Monitoring dan evaluasi secara mandiri atas pelaporan pada aplikasi e-Monev BappenasJumlah laporan monitoring dan evaluasi secara mandiri atas pelaporan pada aplikasi e-Monev BappenasB03, B06, B09, B12Laporan monitoring dan evaluasi secara mandiri atas pelaporan pada aplikasi e-Monev Bappenas

Catatan : B12 (Dokumen Triwulan III Tahun 2026)		PROGRAM DAN PELAPORAN
262
Capaian IKU Kementerian/LembagaCapaian Akuntabilitas KinerjaCapaian IKU KementerianRK.256Monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik melalui aplikasi e-PerformanceJumlah laporan hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik melalui aplikasi e-PerformanceB03, B06, B09, B12B12:
Laporan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja melalui aplikasi e-Performance TW III Tahun 2026		PROGRAM DAN PELAPORAN
267
Sasaran 5. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan InklusifIndeks Pelayanan PublikPelaksanaan Pelayanan Publik PrimaIndeks Pelayanan PublikRK.261Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan publik berdasar pada peraturan terkait dari Biro Perencanaan dan Organisasi untuk UE I dan Kantor Wilayah, Kantor Wilayah untuk UPTJumlah laporan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan publik berdasar pada peraturan terkait dari Biro Perencanaan dan Organisasi untuk UE I dan Kantor Wilayah, Kantor Wilayah untuk UPTB12Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 ke seluruh satuan kerja untuk laporan tindak lanjut semester 1 (sesuai Tata Naskah Dinas)
268
Pelaksanaan Pelayanan Publik PrimaMeningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Kementerian Hukum.RK.262Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) melalui website dan/media sosial/ media cetak/media elektronik/aplikasi yang bisa diunduhJumlah laporan publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)B03, B06, B09, B12
Data Dukung :
Laporan publikasi hasil survei serta dokumentasi pelaksanaan publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada website dan/media sosial/ media cetak/media elektronik (sesuai Tata Naskah Dinas)

B12 (Data Triwulan III 2026)

*Jika website bermasalah, maka dapat dipublikasikan melalui media sosial dengan menyertakan surat keterangan		BSK
269
RK.263Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3ASJumlah laporan hasil tindak lanjut Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3ASB03, B06, B09, B12
Data Dukung :
Laporan laporan hasil tindak lanjut Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS (sesuai Tata Naskah Dinas)

B12 (Data Triwulan III 2026)
*Jika website bermasalah, maka dapat dipublikasikan melalui media sosial dengan menyertakan surat keterangan

BSK
272
Penguatan Pengelolaan Pengaduan MasyarakatTingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikanRK.266Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR Jumlah Laporan Tindak Lanjut atas penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPORB03, B06, B09, B121. Laporan penanganan pengaduan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang berisi informasi pengaduan (e-lapor) yang diterima oleh satuan kerja, pengaduan yang sudah ditindaklanjuti satuan kerja, dan pengaduan yang belum ditindaklanjuti satuan kerja
2. Surat Dinas Penyampaian Hasil Penanganan Pengaduan kepada Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama (jika pengaduan tidak ada, maka melampirkan Surat Keterangan Nihil)		HUMAS DAN KERJA SAMA
273
RK.267Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPORJumah laporan tindak lanjut hasil monev satker terhadap laporan yang belum ditindaklanjuti (indikator merah) dan dalam proses (indikator kuning) tindak lanjut penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPORB03, B06, B09, B121. B012 : Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat setiap triwulan (Triwlan III Tahun 2026)
2. Surat penyampaian hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti		HUMAS DAN KERJA SAMA
274
RK.268Menindaklanjuti hasil monev satker terhadap laporan yang belum ditindaklanjuti (indikator merah) dan dalam proses (indikator kuning) tindak lanjut penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPORJumah laporan tindak lanjut hasil monev satker terhadap laporan yang belum ditindaklanjuti (indikator merah) dan dalam proses (indikator kuning) tindak lanjut penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPORB03, B06, B09, B12Data Dukung : B03: Laporan tindak lanjut hasil monev satker terhadap laporan yang belum ditindaklanjuti (indikator merah) dan dalam proses (indikator kuning) tindak lanjut penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR periode TW IV tahun 2025
B06 : Laporan tindak lanjut hasil monev satker terhadap laporan yang belum ditindaklanjuti (indikator merah) dan dalam proses (indikator kuning) tindak lanjut penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR periode TW I tahun 2026
B09:Laporan tindak lanjut hasil monev satker terhadap laporan yang belum ditindaklanjuti (indikator merah) dan dalam proses (indikator kuning) tindak lanjut penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR periode TW II tahun 2026
B12:Laporan tindak lanjut hasil monev satker terhadap laporan yang belum ditindaklanjuti (indikator merah) dan dalam proses (indikator kuning) tindak lanjut penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR periode TW III tahun 2026		HUMAS DAN KERJA SAMA
284
Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan PublikPelaksanaan Pelayanan Publik PrimaTingkat Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

* Penilaian Mal Administrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai Peraturan Kepala Ombudsman RI Nomor 61 Tahun 2025 Tanggal 11 April 2025		RK.277Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara internalJumlah laporan monitoring dan evaluasi PPIDB03, B06, B09, B12B12:
1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh tim PPID (Triwulan III Tahun 2026)
2. Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi (Triwulan III Tahun 2026)
HUMAS DAN KERJA SAMA
287
RK.280Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner)Jumlah laporan pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner)B06, B12
Laporan Pelaksanaan Publikasi Pelayanan Publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner) (sesuai Tata Naskah Dinas)HUMAS DAN KERJA SAMA
312
Indeks Reformasi HukumPelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undanganIndeks Reformasi HukumRK.305Penyusunan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum di wilayahJumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum di wilayahB12Laporan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di WilayahP3H
313
RK.306Fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah di wilayah tahun 2026Jumlah fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah di wilayah tahun 2026
B12Laporan Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah di Wilayah Tahun 2026P3H
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387