ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
IndeksKegiatan UtamaIndikator (Indeks)Rincian Kegiatan/Rencana AksiSatuan OutputIndikator Output dari Rincian KegiatanTarget
2026		Waktu PelaksanaanData DukungPenanggung Jawab
2
Presentase Penyederhanaan Struktur OrganisasiPenyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile Tingkat Implementasi Penyederhanaan BirokrasiRK.1Penyusunan Cetak Biru Penataan Organisasi Kementerian Hukum (Pusat dan Wilayah)DokumenIO.1Jumlah dokumen cetak biru Penataan Organisasi Kementerian Hukum (Pusat dan Wilayah)1B06Dokumen Cetak Biru Penataan Organisasi Kementerian Hukum
(Pusat dan Wilayah)		Sekretariat Jenderal
(Biro Perencanaan dan Organisasi - Bagian OrtalaTU)
3
RK.2Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian HukumDokumenIO.2Jumlah dokumen rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Hukum1B06Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian HukumSekretariat Jenderal
(Biro Perencanaan dan Organisasi - Bagian OrtalaTU)
4
RK.3Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian HukumDokumenIO.3Jumlah dokumen rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum1B12Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum		Sekretariat Jenderal
(Biro Perencanaan dan Organisasi - Bagian OrtalaTU)
5
RK.4Menyusun kriteria dan uraian jabatan manajerial di lingkungan Kementerian HukumDokumenIO.4Jumlah dokumen kriteria dan uraian jabatan manajerial di lingkungan Kementerian Hukum1B12Peraturan Menteri Hukum tentang Kriteria dan Uraian Jabatan Manajerial
di Lingkungan Kementerian Hukum		Sekretariat Jenderal
(Biro Perencanaan dan Organisasi - Bagian OrtalaTU)
6
Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan BirokrasiPelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASNTingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja PegawaiRK.5Implementasi sistem kerja dengan model fleksibel di lingkungan Kementerian HukumLaporanIO.5Jumlah Laporan implementasi sistem kerja dengan model fleksibel di lingkungan Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan UPT Kementerian Hukum 4B03, B06, B09, B12Laporan implementasi sistem kerja dengan model fleksibel di lingkungan Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan UPT Kementerian Hukum 1. Unit Kerja Eselon I (Biro Perencanaan dan Organisasi - Bagian OrtalaTU)
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
4. UPT
7
RK.6Perubahan Sistem Kerja dan Pola Kerja Fleksibel di lingkungan Kementerian HukumDokumenIO.6Jumlah dokumen sistem kerja dan pola kerja fleksibel di lingkungan Kementerian Hukum1B121. Peraturan Menteri Hukum tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum
2. Peraturan Menteri Hukum tentang Pola Kerja Fleksibel		Sekretariat Jenderal
(Biro Perencanaan dan Organisasi - Bagian OrtalaTU)
8
Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBEPelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBERK.7Melakukan evaluasi arsitektur dan peta rencana SPBE Kementerian Hukum tahun 2025-2029LaporanIO.7Jumlah laporan evaluasi arsitektur dan peta rencana SPBE Kementerian Hukum tahun 2025-20291B03Laporan Evaluasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kementerian Hukum Tahun 2025-2029Pusdatin
9
RK.8Penganggaran peta rencana (aplikasi dan infrastruktur) SPBE Kementerian Hukum tahun 2025-2029 di lingkungan Sekretariat JenderalDokumenIO.8Jumlah dokumen capture RKAKL kegiatan sesuai dengan peta rencana SPBE Kementerian Hukum tahun 2025-20291B03Dokumen Capture RKAKL kegiatan sesuai dengan Peta Rencana SPBE Kementerian Hukum Tahun 2025-2029Pusdatin
10
RK.9Penganggaran aplikasi sesuai dengan prioritas nasional tahun 2025-2026:
Pengembangan Integrasi Aplikasi Tata Kelola Regulasi Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal		DokumenIO.9Jumlah dokumen capture RKAKL kegiatan sesuai dengan prioritas nasional tahun 2025-20261B03Dokumen Capture RKAKL kegiatan sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2025-2026Pusdatin
11
RK.10Penganggaran sesuai dengan peta rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan Ditjen AHU tahun 2025-2029DokumenIO.10Jumlah dokumen capture RKAKL kegiatan sesuai dengan peta rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan ditjen AHU tahun 2025-20291B03Dokumen Capture RKAKL kegiatan sesuai dengan Peta Rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan Ditjen AHU Tahun 2025-2029Ditjen AHU
12
RK.11Penganggaran sesuai dengan peta rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan Ditjen KI tahun 2025-2029DokumenIO.11Jumlah dokumen capture RKAKL kegiatan sesuai dengan peta rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan Ditjen KI tahun 2025-20291B03Dokumen Capture RKAKL kegiatan sesuai dengan Peta Rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan Ditjen KI Tahun 2025-2029Ditjen KI
13
RK.12Penganggaran sesuai dengan peta rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan BPHN tahun 2025-2029DokumenIO.12Jumlah dokumen capture RKAKL kegiatan sesuai dengan peta rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan BPHN tahun 2025-20291B03Dokumen Capture RKAKL kegiatan sesuai dengan Peta Rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan BPHN Tahun 2025-2029BPHN
14
RK.13Penganggaran sesuai dengan peta rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan BSK tahun 2025-2029DokumenIO.13Jumlah dokumen capture RKAKL kegiatan sesuai dengan peta rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan BSK tahun 2025-20291B03Dokumen Capture RKAKL kegiatan sesuai dengan Peta Rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan BSK Tahun 2025-2029BSK Hukum
15
RK.14Penganggaran sesuai dengan peta rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan BPSDM tahun 2025-2029DokumenIO.14Jumlah dokumen capture RKAKL kegiatan sesuai dengan peta rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan BPSDM tahun 2025-20291B03Dokumen Capture RKAKL kegiatan sesuai dengan Peta Rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan BPSDM Tahun 2025-2029BPSDM
16
RK.15Penganggaran sesuai dengan peta rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan Ditjen PP tahun 2025-2029DokumenIO.15Jumlah dokumen capture RKAKL kegiatan sesuai dengan peta rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan Ditjen PP tahun 2025-20291B03Dokumen Capture RKAKL kegiatan sesuai dengan Peta Rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan Ditjen PP Tahun 2025-2029PP
17
RK.16Penganggaran sesuai dengan peta rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan ITJEN tahun 2025-2029DokumenIO.16Jumlah dokumen capture RKAKL kegiatan sesuai dengan peta rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan ITJEN tahun 2025-20291B03Dokumen Capture RKAKL kegiatan sesuai dengan Peta Rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan ITJEN Tahun 2025-2029ITJEN
18
RK.17Melakukan tindak lanjut atas evaluasi arsitektur dan peta rencana SPBE Kementerian Hukum tahun 2025-2029LaporanIO.17Jumlah laporan tindak lanjut atas evaluasi arsitektur dan peta rencana SPBE Kementerian Hukum tahun 2025-20291B06Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2025 - 2029
Pusdatin
19
RK.18Pelaksanaan belanja SPBE sesuai dengan peta rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan Ditjen AHULaporanIO.18Jumlah laporan pelaksanaan belanja SPBE berdasar peta rencana SPBE kegiatan pengembangan dan pembangunan aplikasi Ditjen AHU1B12Laporan Pelaksanaan Belanja SPBE berdasar Peta Rencana SPBE kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Aplikasi Ditjen AHUAHU
20
RK.19Pelaksanaan belanja SPBE sesuai dengan peta rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan Ditjen KILaporanIO.19Jumlah laporan pelaksanaan belanja SPBE berdasar peta rencana SPBE kegiatan pengembangan dan pembangunan aplikasi Ditjen KI1B12Laporan Pelaksanaan Belanja SPBE berdasar Peta Rencana SPBE kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Aplikasi Ditjen KIKI
21
RK.20Pelaksanaan belanja SPBE sesuai dengan peta rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan BPHNLaporanIO.20Jumlah laporan pelaksanaan belanja SPBE berdasar peta rencana SPBE kegiatan pengembangan dan pembangunan aplikasi BPHN1B12Laporan Pelaksanaan Belanja SPBE berdasar Peta Rencana SPBE kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Aplikasi BPHNBPHN
22
RK.21Pelaksanaan belanja SPBE sesuai dengan peta rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan BSKLaporanIO.21Jumlah laporan pelaksanaan belanja SPBE berdasar peta rencana SPBE kegiatan pengembangan dan pembangunan aplikasi BSK1B12Laporan Pelaksanaan Belanja SPBE berdasar Peta Rencana SPBE kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Aplikasi BSKBSK Hukum
23
RK.22Pelaksanaan belanja SPBE sesuai dengan peta rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan BPSDMLaporanIO.22Jumlah laporan pelaksanaan belanja SPBE berdasar peta rencana SPBE kegiatan pengembangan dan pembangunan aplikasi BPSDM1B12Laporan Pelaksanaan Belanja SPBE berdasar Peta Rencana SPBE kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Aplikasi BPSDMBPSDM Hukum
24
RK.23Pelaksanaan belanja SPBE sesuai dengan peta rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan Ditjen PPLaporanIO.23Jumlah laporan pelaksanaan belanja SPBE berdasar peta rencana SPBE kegiatan pengembangan dan pembangunan aplikasi Ditjen PP1B12Laporan Pelaksanaan Belanja SPBE berdasar Peta Rencana SPBE kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Aplikasi Ditjen PPDitjen PP
25
RK.24Pelaksanaan belanja SPBE sesuai dengan peta rencana SPBE Kementerian Hukum di lingkungan Inspektorat JenderalLaporanIO.24Jumlah laporan pelaksanaan belanja SPBE berdasar peta rencana SPBE kegiatan pengembangan dan pembangunan aplikasiInspektorat Jenderal1B12Laporan Pelaksanaan Belanja SPBE berdasar Peta Rencana SPBE kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Aplikasi Inspektorat JenderalITJEN
26
RK.25Pelaksanaan peta rencana SPBE Kementerian Hukum tahun 2025-2029DokumenIO.25Jumlah dokumen pelaksanaan peta rencana SPBE Kementerian Hukum tahun 2025-20291B121. Laporan Pelaksanaan Peta Rencana SPBE 2025 - 2029
2. Surat Hasil Rekomendasi (Clearance) dari Kemenkomdigi, KemenpanRB, dan KemenPPN/Bappenas		Pusdatin
27
RK.26Pelaksanaan aplikasi sesuai dengan prioritas nasional tahun 2025-2026:
Implementasi pengembangan Integrasi Aplikasi Tata Kelola Regulasi Berbasis Teknologi Informasi		DokumenIO.26Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan Integrasi Aplikasi Tata Kelola Regulasi Berbasis Teknologi Informasi1B121. Laporan Akhir Pengembangan Aplikasi
2. Dokumen Software Requirements Specifications (SRS)
3. Manual Book		Pusdatin
28
Indeks SPBEPelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
Indeks SPBERK.27Melakukan Inventarisasi Risiko SPBE 2026DokumenIO.27Jumlah dokumen Inventarisasi Risiko SPBE1B031.Formulir 2.0 Konteks Risiko SPBE
2.Formulir 3.0 Penilaian Risiko SPBE
3.Formulir 4.0 Rencana Penanganan Risiko SPBE

catatan :
Setiap data dukung formulir harus disertakan dengan surat penyampaian dari satuan kerja yang ditandatangani. Surat penyampaian formulir dapat dibuat dalam 1 (satu) surat berisi penyampaian seluruh formulir SPBE.
Untuk Pusdatin tidak perlu membuat surat penyampaian formulir, Pusdatin hanya membuat rekap formulir yang dikirimkan oleh UKE 1 dan Kanwil.		1. Unit Kerja Eselon I
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
4.UPT
29
RK.28Menyusun Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBEDokumenIO.28Jumlah dokumen Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE1B03Formulir 1.0 Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE1. Unit Kerja Eselon I
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
4.UPT
30
RK.29Menyusun Ruang Lingkup Manajemen Keamanan InformasiDokumenIO.29Jumlah dokumen Ruang Lingkup Manajemen Keamanan Informasi1B03Formulir Penetapan Ruang Lingkup Manajemen Keamanan Informasi1. Unit Kerja Eselon I
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
4.UPT
31
RK.30Menyusun Rencana Program Kerja Keamanan SPBEDokumenIO.30Jumlah dokumen Rencana Program Kerja Keamanan SPBE1B03Formulir Perencanaan MKI1. Unit Kerja Eselon I
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
4.UPT
32
RK.31Menyusun Rencana Manajemen Perubahan SPBEDokumenIO.31Jumlah dokumen Rencana Manajemen Perubahan SPBE1B031. Formulir A1 (Penetapan Tujuan Perubahan SPBE)
2. Formulir A2 (Identifikasi Komite Manajemen Perubahan SPBE)

1. Formulir A3 (Identifikasi Agen Perubahan SPBE Unit Eselon I)
2. Formulir A4 (Identifikasi Unit Pelaksana Manajemen Perubahan SPBE Eselon I)

catatan :
Setiap data dukung formulir harus disertakan dengan surat penyampaian dari satuan kerja yang ditandatangani. Surat penyampaian formulir dapat dibuat dalam 1 (satu) surat berisi penyampaian seluruh formulir SPBE.
Untuk Pusdatin tidak perlu membuat surat penyampaian formulir, Pusdatin hanya membuat rekap formulir yang dikirimkan oleh UKE 1 dan Kanwil.
- Unit Kerja Eselon I ( Formulir A3 dan A4)
- Pusdatin (Formulir A1, A2, A3 dan A4)		1. Unit Kerja Eselon I ( Formulir A3 dan A4)
2. Pusdatin (Formulir A1, A2, A3 dan A4)
33
RK.32Menganalisis Dampak dan Kesiapan Perubahan SPBE OrganisasiDokumenIO.32Jumlah dokumen analisis Dampak dan Kesiapan Perubahan SPBE Organisasi1B031. Formulir B1 (Analisis Dampak Perubahan SPBE)
2. Formulir B2 (Analisis Kesiapan Perubahan SPBE Individu)
3. Formulir B3 (Analisis Kesiapan Perubahan SPBE Organisasi)

catatan :
Untuk Pusdatin tidak perlu membuat surat penyampaian formulir, Pusdatin hanya membuat rekap formulir yang dikirimkan oleh UKE 1 dan Kanwil.		Pusdatin
34
RK.33Menyusun Pengembangan Rencana Manajemen Perubahan SPBE Jangka PendekDokumenIO.33Jumlah dokumen Pengembangan Rencana Manajemen Perubahan SPBE Jangka Pendek1B03Formulir C (Pengembangan Rencana Manajemen Perubahan SPBE Jangka Pendek yang berisi minimal 3 rencana manajemen perubahan)

catatan :
Setiap data dukung formulir harus disertakan dengan surat penyampaian dari satuan kerja yang ditandatangani. Surat penyampaian formulir dapat dibuat dalam 1 (satu) surat berisi penyampaian seluruh formulir SPBE.
Untuk Pusdatin tidak perlu membuat surat penyampaian formulir, Pusdatin hanya membuat rekap formulir yang dikirimkan oleh UKE 1 dan Kanwil.		1. Unit Kerja Eselon I
2. Pusdatin
35
RK.34Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian HukumLaporanIO.34Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum2B03, B09
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPBE di Lingkungan Kementerian Hukum (Format Laporan sesuai TNDE)Pusdatin
36
RK.35Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian HukumDokumenIO.35Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum2B03, B09
1. Surat Dinas Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPBE di Lingkungan Kementerian Hukum dari Kapusdatin kepada seluruh Satuan Kerja
2.Screenshot Informasi Pengiriman Surat melalui Sumaker		Pusdatin
37
RK.36Menyelenggarakan Dukungan Pengoperasian Peningkatan Kapasitas SDM dan Anggaran Keamanan SPBEDokumenIO.36Jumlah dokumen Dukungan Pengoperasian Peningkatan Kapasitas SDM dan Anggaran Keamanan SPBE3B03, B06, B09Formulir Dukungan Pengoperasian

catatan :
Setiap data dukung formulir harus disertakan dengan surat penyampaian dari satuan kerja yang ditandatangani. Surat penyampaian formulir dapat dibuat dalam 1 (satu) surat berisi penyampaian seluruh formulir SPBE.
Untuk Pusdatin tidak perlu membuat surat penyampaian formulir, Pusdatin hanya membuat rekap formulir yang dikirimkan oleh UKE 1 dan Kanwil.		1. Unit Kerja Eselon I
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
4. UPT
38
RK.37Monitoring dan Evaluasi Aktivitas Pemantauan Risiko SPBELaporanIO.37Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Aktivitas Pemantauan Risiko SPBE3B03, B06, B09Formulir 5.0 Laporan Pemantauan Risiko SPBE

catatan :
Setiap data dukung formulir harus disertakan dengan surat penyampaian dari satuan kerja yang ditandatangani. Surat penyampaian formulir dapat dibuat dalam 1 (satu) surat berisi penyampaian seluruh formulir SPBE.
Untuk Pusdatin tidak perlu membuat surat penyampaian formulir, Pusdatin hanya membuat rekap formulir yang dikirimkan oleh UKE 1 dan Kanwil.		1. Unit Kerja Eselon I
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
4. UPT
39
RK.38Menyusun Pelaporan Implementasi Manajemen Perubahan SPBE Jangka PendekDokumenIO.38Jumlah dokumen Implementasi Manajemen Perubahan SPBE Jangka Pendek2B06, B12Formulir D (Implementasi Manajemen Perubahan SPBE Jangka Pendek yang berisi minimal 3 implementasi sesuai rencana pada form C )

catatan :
Setiap data dukung formulir harus disertakan dengan surat penyampaian dari satuan kerja yang ditandatangani. Surat penyampaian formulir dapat dibuat dalam 1 (satu) surat berisi penyampaian seluruh formulir SPBE.
Untuk Pusdatin tidak perlu membuat surat penyampaian formulir, Pusdatin hanya membuat rekap formulir yang dikirimkan oleh UKE 1 dan Kanwil.		1. Unit Kerja Eselon I
2. Pusdatin
40
RK.39Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBELaporanIO.39Jumlah dokumen laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE2B06, B121. Formulir E1 (Pemantauan dan Evaluasi Perubahan SPBE Jangka Pendek ; formulir E1 minimal 3 monev dan disesuaikan sesuai dengan formulir C dan D)
2. Formulir E2 (Pemantauan dan Evaluasi Perubahan SPBE Jangka Panjang)
3. Formulir E3 (Semula Menjadi Perubahan)

catatan :
Setiap data dukung formulir harus disertakan dengan surat penyampaian dari satuan kerja yang ditandatangani. Surat penyampaian formulir dapat dibuat dalam 1 (satu) surat berisi penyampaian seluruh formulir SPBE.
Untuk Pusdatin tidak perlu membuat surat penyampaian formulir, Pusdatin hanya membuat rekap formulir yang dikirimkan oleh UKE 1 dan Kanwil.		1. Unit Kerja Eselon I
2. Pusdatin
41
RK.40Pelaporan Pelaksanaan SPBE Kementerian HukumLaporanIO.40Jumlah dokumen laporan pelaksanaan SPBE Kementerian Hukum2B06, B12Laporan Pelaksanaan SPBE pada masing-masing satker/ Kementerian Hukum (Format Laporan sesuai TNDE)

catatan:
1. UKE1, Kanwil dan UPT (pada masing-masing satker)
2. Pusdatin (Kementerian Hukum)		1. Unit Kerja Eselon I
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
4.UPT
42
RK.41Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE oleh PusdatinLaporanIO.41Jumlah laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE oleh Pusdatin2B06, B12
Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPBE yang telah dilaksanakan oleh Pusdatin (Format Laporan sesuai TNDE)Unit Kerja Eselon I

43
RK.42Menyusun daftar register aset TIK Unit Eselon I, Kanwil, dan UPTDokumenIO.42Jumlah dokumen daftar register aset TIK Unit Eselon I, Kanwil, dan UPT1B06Unit Eselon I:
Surat Penyampaian Daftar Register Aset TIK

Kanwil dan UPT:
Keputusan Kepala Satuan Kerja tentang Daftar Register Aset TIK pada Satuan Kerja		1. Unit Kerja Eselon I
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
4. UPT
44
RK.43Menyusun daftar register aset TIK Kementerian HukumDokumenIO.43Jumlah dokumen daftar register aset TIK Kementerian Hukum1B09Keputusan Menteri tentang Daftar Register Aset TIK Kementerian Hukum Pusdatin
45
RK.44Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko SPBELaporanIO.44Jumlah Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko SPBE1B12Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko SPBE1. Unit Kerja Eselon I
2. Pusdatin
46
RK.45Melakukan Evaluasi Kinerja terhadap Pelaksanaan Keamanan SPBEDokumenIO.45Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja terhadap Pelaksanaan Keamanan SPBE1B12Formulir Evaluasi Kinerja

catatan :
Setiap data dukung formulir harus disertakan dengan surat penyampaian dari satuan kerja yang ditandatangani. Surat penyampaian formulir dapat dibuat dalam 1 (satu) surat berisi penyampaian seluruh formulir SPBE.
Untuk Pusdatin tidak perlu membuat surat penyampaian formulir, Pusdatin hanya membuat rekap formulir yang dikirimkan oleh UKE 1 dan Kanwil.		1. Unit Kerja Eselon I
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
4. UPT
47
RK.46Melakukan Perbaikan Berkelanjutan dari Hasil Evaluasi KinerjaDokumenIO.46Jumlah dokumen Perbaikan Berkelanjutan dari Hasil Evaluasi Kinerja1B12Formulir Perbaikan berkelanjutan

catatan :
Setiap data dukung formulir harus disertakan dengan surat penyampaian dari satuan kerja yang ditandatangani. Surat penyampaian formulir dapat dibuat dalam 1 (satu) surat berisi penyampaian seluruh formulir SPBE.
Untuk Pusdatin tidak perlu membuat surat penyampaian formulir, Pusdatin hanya membuat rekap formulir yang dikirimkan oleh UKE 1 dan Kanwil.		1. Unit Kerja Eselon I
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
4. UPT
48
Nilai SAKIPPelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang TerintegrasiNilai SAKIPRK.47Penyusunan format rencana aksi atas perjanjian kinerjaDokumenIO.47Jumlah Dokumen Surat Penyampaian Format Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja1B03Dokumen format Rencana Aksi atas Perjanjian KinerjaSekretariat Jenderal
( Biro Perencanaan dan Organisasi -
Bagian PELKIN)
49
RK.48Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian KinerjaDokumenIO.48Jumlah Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja1B03Kepmen tentang Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja di Lingkungan Kementerian HukumSekretariat Jenderal
( Biro Perencanaan dan Organisasi -
Bagian PELKIN)
50
RK.49Mekanisme penyusunan LKjIP di lingkungan Kementerian HukumDokumenIO.49- Jumlah Dokumen SK Tim Kerja Penyusunan LKjIP
- Jumlah Dokumen SOP Penyusunan Bahan Laporan Kinerja		1B031. Dokumen SK Tim Kerja Penyusunan LKjIP
2. Dokumen SOP Penyusunan Bahan Laporan Kinerja		1. Unit Kerja Eselon I
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
4. UPT
51
RK.50Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja dengan menggunakan Kepmenkumham M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian HukumLaporanIO.50Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kementerian Hukum dengan menggunakan Kepmenkumham M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM1B03Dokumen LKj (Laporan Kinerja) mengacu kepada format yang ditetapkan dalam Kepmenkumham M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM1. Unit Kerja Eselon I
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
4. UPT
52
RK.51Pendampingan penyusunan LKjIP Pusat dan Kantor WilayahDokumenIO.51Jumlah Laporan Pendampingan penyusunan LKJIP Pusat dan Kantor Wilayah1B03Laporan Pendampingan penyusunan LKJIP Pusat dan Kantor Wilayah sesuai dengan TNDE (pendahuluan, kegiatan yang dilaksanakan, hasil yang dicapai, simpulan dan saran, penutup)
Sekretariat Jenderal
( Biro Perencanaan dan Organisasi -
Bagian PELKIN)
53
RK.52Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kementerian HukumDokumenIO.52Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang dipublikasikan pada website Kementerian Hukum1B03- 1 Dok publikasi DIPA
- 1 Dok Publikasi Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja
- 1 Dok Publikasi LKjIP (Biro Perencanaan dan Organisasi)
Jika website bermasalah maka dibuat surat keterangan dengan lampiran capture publikasi website yang bermasalah dan capture publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada media sosial.

1.Unit Kerja Eselon I
(Sekretariat Jenderal : Biro Perencanaan dan Organisasi (LKjIP, Rencana Aksi atas PK);
Biro Keuangan (DIPA))
2. Kantor Wilayah
3. UPT
4. Pusdatin
54
RK.53Menyusun penjenjangan kinerja dengan mengacu pada PermenPAN RB No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah dengan memperhatikan Logical Framework dan CSFDokumenIO.53Jumlah dokumen penjenjangan kinerja dengan mengacu pada PermenPAN RB No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah1B03Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang telah ditandatangani Kepala Satuan Kerja1. Unit Kerja Eselon I
(Sekretariat Jenderal - Biro Perencanaan dan Organisasi, Bagian PA)
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
4. UPT
55
RK.54Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkalaLaporanIO.54Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja4B03, B06, B09, B12B03:
1. Dokumen monitoring dan evaluasi atas Pencapaian Kinerja (Triwulan IV Tahun 2025):
a. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja .
b. Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja.
2. Dokumen dan laporan rapat monev anggaran (Triwulan IV Tahun 2025)
B06:
1. Dokumen monitoring dan evaluasi atas Pencapaian Kinerja (Triwulan I Tahun 2026):
a. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja .
b. Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja.
2. Dokumen dan laporan rapat monev anggaran (Triwulan I Tahun 2026)
B09:
1. Dokumen monitoring dan evaluasi atas Pencapaian Kinerja (Triwulan II Tahun 2026):
a. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja .
b. Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja.
2. Dokumen dan laporan rapat monev anggaran (Triwulan II Tahun 2026)
B12:
1. Dokumen monitoring dan evaluasi atas Pencapaian Kinerja (Triwulan III Tahun 2026):
a. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja .
b. Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja.
2. Dokumen dan laporan rapat monev anggaran (Triwulan III Tahun 2026)

Catatan:
Pimpinan terlibat pada saat pemantauan capaian kinerja.		1. Unit Kerja Eselon I (Sekretariat Jenderal : Biro Perencanaan dan Organisasi;
Biro Keuangan)
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
4. UPT
56
RK.55Monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik melalui aplikasi e-PerformanceLaporanIO.55Jumlah laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja 4B03, B06, B09, B12B03: Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada aplikasi e-Performance untuk triwulan IV tahun 2025
B06: Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada aplikasi e-Performance untuk triwulan I tahun 2026
B09: Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada aplikasi e-Performance untuk triwulan II tahun 2026
B12: Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada aplikasi e-Performance untuk triwulan III tahun 2026
1. Unit Kerja Eselon I (Biro Perencanaan dan Organisasi )
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
4. UPT
57
RK.56Menyusun Laporan Hasil Reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kementerian Hukum dan Unit Eselon ILaporanIO.56Jumlah Laporan Hasil Reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kementerian Hukum dan Unit Eselon I2B03, B091. Laporan Hasil Reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kementerian Hukum (B03)
2. Laporan Hasil Reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Unit Eselon I (B09)		Inspektorat Jenderal
58
RK.57Penyampaian Surat Dinas perihal Laporan Penilaian Mandiri SAKIP UPT kepada Sekretaris Jenderal (Khusus untuk Kanwil yang memiliki UPT)DokumenIO.57Jumlah Dokumen Penyampaian perihal Laporan Penilaian Mandiri SAKIP UPT kepada Sekretaris Jenderal1B061. Surat Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri SAKIP
2. Laporan Hasil Penilaian Mandiri SAKIP UPT kepada Sekretaris Jenderal		1. Kantor Wilayah
2. UPT
59
RK.58Penyusunan Rencana Aksi atas rekomendasi hasil evaluasi tim penilai eksternal SAKIP Kementerian HukumDokumenIO.58Jumlah Dokumen Rencana Aksi atas rekomendasi hasil evaluasi tim penilai eksternal SAKIP Kementerian Hukum1B06Dokumen Rencana Aksi atas rekomendasi hasil evaluasi tim penilai eksternal SAKIP Kementerian Hukum Tahun 2025Sekretariat Jenderal
(Biro Perencanaan dan Organisasi -
Bagian PELKIN)
60
RK.59Melakukan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) dilingkungan Kementerian Hukum secara berkalaDokumenIO.59Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Organisasi secara berkala dilingkungan Kementerian Hukum3B06, B09, B12B06 :
Hasil Penilaian Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun 2026
B09 :
Hasil Penilaian Kinerja Organisasi Triwulan II Tahun 2026
B12 :
Hasil Penilaian Kinerja Organisasi Triwulan III Tahun 2026
1. Unit Kerja Eselon I
(Sekretariat Jenderal - Biro Perencanaan dan Organisasi, Bagian PELKIN)
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
4. UPT
61
RK.60Melakukan Reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian HukumDokumenIO.60Jumlah Berita Acara Hasil Reviu Laporan Kinerja seluruh satuan kerja1B06Berita Acara Hasil Reviu Laporan Kinerja seluruh satuan kerjaSekretariat Jenderal
( Biro Perencanaan dan Organisasi -
Bagian PELKIN)
62
RK.61Menyusun Laporan Hasil Reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kantor Wilayah dan UPT di lingkungan Kementerian HukumLaporanIO.61Jumlah Laporan Hasil Reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kantor Wilayah dan UPT di lingkungan Kementerian Hukum1B06Laporan Hasil Reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kantor Wilayah dan UPT di lingkungan Kementerian HukumSekretariat Jenderal
( Biro Perencanaan dan Organisasi -
Bagian PELKIN)
63
RK.62Penyampaian Surat Dinas perihal Laporan Penilaian Mandiri SAKIP Kantor Wilayah dan UPT kepada Inspektorat JenderalDokumenIO.62Jumlah Dokumen Penyampaian perihal Laporan Penilaian Mandiri SAKIP Kantor Wilayah dan UPT kepada Inspektorat Jenderal1B091. Surat Penyampaian perihal Laporan Penilaian Mandiri SAKIP Kantor Wilayah dan UPT kepada Inspektorat Jenderal
2. Laporan Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Kantor Wilayah dan UPT kepada Inspektorat Jenderal		Sekretariat Jenderal
( Biro Perencanaan dan Organisasi -
Bagian PELKIN)
64
RK.63Evaluasi internal implementasi SAKIP dilingkungan Kementerian Hukum
LaporanIO.63Jumlah evaluasi internal terhadap pelaksanaan SAKIP dilingkungan Kementerian Hukum1B091. Surat Penyampaian Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP UKE 1, Kantor Wilayah dan UPT Oleh APIP kepada Sekretariat Jenderal
2. 1 laporan LHE SAKIP Kementerian
3. 1 laporan LHE SAKIP UE I
4. 1 laporan LHE SAKIP KANWIL
Inspektorat Jenderal
65
RK.64Melakukan evaluasi kinerja atas perjanjian kinerja (penyesuaian target indikator perjanjian kinerja dan target rincian output)DokumenIO.64Jumlah dokumen evaluasi kinerja atas perjanjian kinerja (penyesuaian target indikator perjanjian kinerja dan target rincian output)1B09Usulan penyesuaian target indikator perjanjian kinerja dan target rincian output kepada Unit Eselon I pembina dengan tembusan Sekretaris Jenderal cq. Biro Perencanaan dan Organisasi.

Catatan:
Jika tidak terdapat perubahan pada perjanjian kinerja maka dibuat Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Unit Eselon I, dan Kepala Kantor Wilayah		1. Unit Kerja Eselon I
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
4.UPT
66
RK.65Melakukan penetapan target kinerja berdasarkan baseline dengan melihat ketercapaian target tiap indikator pada tahun-tahun sebelumnyaDokumenIO.65Jumlah Surat Penyampaian Informasi Capaian Target pada tahun sebelumnya1B09Surat Penyampaian Informasi Capaian Target pada tahun sebelumnyaSekretariat Jenderal
( Biro Perencanaan dan Organisasi -
Bagian PELKIN)
67
RK.66Melaksanakan kegiatan Workshop Evaluasi dan Peningkatan Kualitas SAKIPDokumenIO.66Jumlah dokumen kegiatan Workshop Evaluasi dan Peningkatan Kualitas SAKIP yang teridri atas:
1. Undangan Rapat
2. Notulensi Rapat
3. Absensi Rapat
4. Dokumentasi Rapat		1B09Dokumen kegiatan Workshop Evaluasi dan Peningkatan Kualitas SAKIP yang teridri atas:
1. Undangan Rapat
2. Notulensi Rapat
3. Absensi Rapat
4. Dokumentasi Rapat		Inspektorat Jenderal
68
RK.67Menyusun kebijakan terkait SAKIP dan LKjIP di Lingkungan Kementerian Hukum
DokumenIO.67Jumlah Kebijakan tentang SAKIP dan LKjIP di lingkungan Kementerian Hukum1B09Keputusan Menteri Hukum tentang SAKIP dan LKjIP di lingkungan Kementerian HukumSekretariat Jenderal
( Biro Perencanaan dan Organisasi -
Bagian PELKIN)
69
RK.68Menindaklanjuti hasil usulan penyesuaian target indikator perjanjian kinerja dan target rincian output pada Unit Eselon I, UE II Pusat , Kantor Wilayah dan UPTDokumenIO.68Jumlah dokumen penyesuaian target indikator perjanjian kinerja dan target rincian output pada Unit Eselon I, UE II Pusat, Kantor Wilayah dan UPT1B12Dokumen draft perjanjian Kinerja

Catatan:
Jika tidak terdapat perubahan pada perjanjian kinerja maka dibuat Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi		 Sekretariat Jenderal - Biro Perencanaan dan Organisasi (Bagian PA)
70
RK.69Penyusunan Rencana Strategis Perubahan masing-masing Unit Eselon I Tahun 2025-2029 (standar kinerja berbasis logic model sesuai ketentuan PermenPAN RB Nomor 89 Tahun 2021)DokumenIO.69Jumlah Keputusan Sekjen/Keputusan Itjen/Keputusan Ditjen/Keputusan Badan tentang Rencana Strategis Perubahan Unit Eselon I tahun 2025-20291B12Dokumen Peraturan Setjen/Peraturan Itjen/Peraturan Ditjen/Peraturan Badan tentang Rencana Strategis Perubahan Unit Eselon I tahun 2025-2029 Sekretariat Jenderal - Biro Perencanaan dan Organisasi (Bagian PA)
71
RK.70Sosialisasi Rencana Strategis Perubahan masing-masing Unit Eselon I Tahun 2025-2029 (standar kinerja berbasis logic model sesuai ketentuan PermenPAN RB Nomor 89 Tahun 2021)LaporanIO.70Jumlah Laporan Sosialisasi Rencana Strategis Perubahan masing-masing Unit Eselon I Tahun 2025-20291B12Laporan Sosialisasi Rencana Strategis Perubahan masing-masing Unit Eselon I Tahun 2025-2029 Sekretariat Jenderal - Biro Perencanaan dan Organisasi (Bagian PA)
72
Capaian IKU KementerianCapaian IKU KementerianRK.71Monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik melalui aplikasi e-PerformanceLaporanIO.71Jumlah laporan hasil Monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik melalui aplikasi e-Performance4B03, B06, B09, B12B03:
Laporan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja melalui aplikasi e-Performance TW IV Tahun 2025
B06:
Laporan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja melalui aplikasi e-Performance TW I Tahun 2026
B09:
Laporan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja melalui aplikasi e-Performance TW II Tahun 2026
B12:
Laporan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja melalui aplikasi e-Performance TW III Tahun 2026		1. Unit Kerja Eselon I
(Setjen : Biro Perencanaan dan Organisasi - Bagian PELKIN)
2. Kantor Wilayah
3 Pusdatin
4. UPT
73
Capaian Prioritas NasionalCapaian Akuntabilitas KinerjaCapaian Prioritas NasionalRK.72Penganggaran pada kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2026DokumenIO.72Dokumen RKA/KL kegiatan Prioritas Nasional Tahun 20261B03Dokumen RKA/KL kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2026

catatan :
untuk Unit Kerja Eselon I dan Kantor Wilayah yang memiliki PRINAS, jika tidak memiliki PRINAS melampirkan Surat Keterangan/Pernyataan yang ditandatangani Kepala Satuan Kerja		1. Unit Kerja Eselon I
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin

74
RK.73Melakukan monitoring dan evaluasi secara mandiri terkait Prioritas Nasional Tahun 2026LaporanIO.73Laporan monitoring dan evaluasi secara mandiri terkait Prioritas Nasional Tahun 2026 dengan narasi serta format rincian output prioritas nasional tahun 2026 yang ditandatangani4B03, B06, B09, B12Surat dinas perihal laporan Monev Prioritas Nasional Tahun 2025 dan Tahun 2026 kepada Sekretariat Jenderal yang memuat Laporan hasil monitoring dan evaluasi secara mandiri terkait Prioritas Nasional Tahun 2026 dengan narasi serta format rincian output prioritas nasional tahun 2026 yang ditandatangani

Catatan : B03 (Dokumen Triwulan IV Tahun 2025), B06 (Dokumen Triwulan I Tahun 2026), B09 (Dokumen Triwulan II Tahun 2026), B12 (Dokumen Triwulan III Tahun 2026. Jika satuan kerja tidak memiliki PRINAS, melampirkan Surat Keterangan/Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja		1. Unit Kerja Eselon I
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
75
RK.74(Untuk Unit Eselon I)
Penginputan pada Aplikasi E-Monev Bappenas meliputi:
1. Kolom keterangan pada komponen
2. Penginputan rincian output
3. Penginputan keterangan pada indikator kinerja kegiatan serta capaiannya
4. Penginputan indikator kinerja program serta capaiannya

Catatan:
Dilakukan per bulan 		DokumenIO.74Dokumen capture (perbulan) pada Aplikasi E-Monev meliputi :
1. Kolom keterangan pada komponen
2. Penginputan rincian output
3. Penginputan keterangan pada indikator kinerja kegiatan serta capaiannya
4. Penginputan indikator kinerja program serta capaiannya		4B03, B06, B09, B12Dokumen capture (perbulan) pada Aplikasi E-Monev meliputi :
1. Kolom keterangan pada komponen
2. Penginputan rincian output
3. Penginputan keterangan pada indikator kinerja kegiatan serta capaiannya
4. Penginputan indikator kinerja program serta capaiannya

Catatan : B03 (Dokumen Triwulan IV Tahun 2025), B06 (Dokumen Triwulan I Tahun 2026), B09 (Dokumen Triwulan II Tahun 2026), B12 (Dokumen Triwulan III Tahun 2026)		1. Unit Kerja Eselon I
(Setjen : Biro Perencanaan dan Organisasi
- Bagian PELKIN)
2. Pusdatin
76
RK.75(Untuk Kanwil dan UPT)
Penginputan pada Aplikasi E-Monev Bappenas meliputi:
1. Kolom keterangan pada komponen


Catatan:
Dilakukan per bulan 		DokumenIO.75Dokumen capture (per bulan) pada Aplikasi E-Monev meliputi :
1. Kolom keterangan pada komponen		4B03, B06, B09, B12Dokumen capture (per bulan) pada Aplikasi E-Monev meliputi Kolom keterangan pada komponen

Catatan : B03 (Dokumen Triwulan IV Tahun 2025), B06 (Dokumen Triwulan I Tahun 2026), B09 (Dokumen Triwulan II Tahun 2026), B12 (Dokumen Triwulan III Tahun 2026)		1. Kantor Wilayah
2. Unit Pelaksana Teknis
77
RK.76Monitoring dan evaluasi secara mandiri atas pelaporan pada aplikasi e-Monev BappenasDokumenIO.76Laporan monitoring dan evaluasi secara mandiri atas pelaporan pada aplikasi e-Monev Bappenas4B03, B06, B09, B12Laporan monitoring dan evaluasi secara mandiri atas pelaporan pada aplikasi e-Monev Bappenas

Catatan : B03 (Dokumen Triwulan IV Tahun 2025), B06 (Dokumen Triwulan I Tahun 2026), B09 (Dokumen Triwulan II Tahun 2026), B12 (Dokumen Triwulan III Tahun 2026)		1. Unit Kerja Eselon I
(Setjen : Biro Perencanaan dan Organisasi - Bagian PELKIN)
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
4. UPT
78
Indeks Perencanaan PembangunanPelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasiIndeks Perencanaan PembangunanRK.77Penyusunan Rencana Kerja serta Penandaan/Tagging Output Prioritas Nasional Kementerian Hukum melalui Aplikasi KrisnaDokumenIO.77Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) Kementerian Hukum1B03Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Kementerian HukumSekretariat Jenderal (Biro Perencanaan
dan Organisasi - Bagian PA)
79
RK.78Sinkronisasi SAKTI dengan KRISNA ketika perubahan informasi sesuai dengan Renstra Kementerian Hukum 2025-2029DokumenIO.78Jumlah dokumen rekap data Komparasi SAKTI KRISNA1B09Rekap data Komparasi SAKTI KRISNASekretariat Jenderal (Biro Perencanaan
dan Organisasi - Bagian PA)
80
RK.79Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Hukum TA. 2026 melalui Aplikasi Krisna (jika terjadi perubahan Renstra di tahun 2026)DokumenIO.79Jumlah dokumen Rencana Kerja Perubahan yang memuat output Prioritas nasional dari Aplikasi Krisna yang berisikan Sasaran Output PN dan targetnya1B12Dokumen Rencana Kerja Perubahan yang memuat output Prioritas nasional dari Aplikasi Krisna yang berisikan Sasaran Output PN dan targetnya

catatan:
Jika tidak ada perubahan, lampirkan surat keterangan 		Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan
dan Organisasi - Bagian PA)
81
Penilaian Mal Administrasi Penyelenggaraan Pelayanan PublikPelaksanaan Pelayanan Publik PrimaTingkat Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

* Penilaian Mal Administrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai Peraturan Kepala Ombudsman RI Nomor 61 Tahun 2025 Tanggal 11 April 2025		RK.80Pembinaan kepada pengelola layanan PPID tentang keterbukaan informasi publik Kementerian HukumLaporanIO.80Jumlah laporan Pembinaan kepada pengelola layanan PPID tentang keterbukaan informasi publik Kementerian Hukum1B03Laporan Pembinaan kepada Pengelola
Layanan PPID tentang keterbukaan informasi publik Kementerian Hukum		Sekretariat Jenderal (Biro Hukerma)
82
RK.81Penyusunan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) melalui Surat Keputusan Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja SamaDokumenIO.81Jumlah Dokumen Usulan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP)
1B03Usulan Daftar Informasi Publik (DIP)
1. Unit Kerja Eselon I
(Setjen : Biro Hukerma)
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
4. UPT
83
IO.82 Laporan Penyusunan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP)
1B03Laporan Penyusunan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan Kementerian Hukum

Sekretariat Jenderal
(Biro Hukerma)
84
RK.82Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara internalDokumenIO.83Jumlah laporan monitoring dan evaluasi PPID4B03, B06, B09, B12B03:
1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh tim PPID (Triwulan IV Tahun 2025)
2. Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi (Triwulan IV Tahun 2025)
B06:
1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh tim PPID (Triwulan I Tahun 2026)
2. Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi (Triwulan I Tahun 2026)
B09:
1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh tim PPID (Triwulan II Tahun 2026)
2. Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi (Triwulan II Tahun 2026)
B12:
1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh tim PPID (Triwulan III Tahun 2026)
2. Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi (Triwulan III Tahun 2026)
1. Unit Kerja Eselon I
(Setjen : Biro Hukerma)
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
4. UPT
85
RK.83Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025LaporanIO.84Jumlah laporan Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 20251B03Laporan Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan
dan Organisasi - Bagian OrtalaTU)
86
RK.84Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) melalui Surat Keputusan Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja SamaDokumenIO.85Jumlah Dokumen Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) melalui Surat Keputusan Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama1B06Dokumen Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) melalui Surat Keputusan Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja SamaSekretariat Jenderal (Biro Hukerma)
87
RK.85Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner)DokumenIO.86Jumlah laporan pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner)2B06, B12
Laporan Pelaksanaan Publikasi Pelayanan Publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner) (sesuai Tata Naskah Dinas)1. Unit Kerja Eselon I
(Setjen : Biro Hukerma)
2. Kantor Wilayah
3. Unit Pelaksana Teknis
88
RK.86Penyusunan Rencana Aksi atas Hasil Evaluasi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2025DokumenIO.87Jumlah Dokumen Rencana Aksi atas Hasil Evaluasi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2025 sebelumnya1B06Dokumen Rencana Aksi atas Hasil Evaluasi Penilaian
Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025		Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan
dan Organisasi - Bagian OrtalaTU)
89
RK.87Pemberian apresiasi kepada satuan kerja terkait penyelenggaraan pelayanan publikDokumenIO.88Jumlah laporan pemberian apresiasi kepada satuan kerja terkait penyelenggaraan pelayanan publik1B12Laporan Pemberian Apresiasi kepada Satuan Kerja yang menyelenggarakan Pelayanan Publik (sesuai Tata Naskah Dinas)Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan
dan Organisasi - Bagian OrtalaTU)
90
RK.88Pemanfaatan pelayanan publik digital melalui website dan aplikasi mobile PPIDLaporanIO.89Jumlah laporan pemanfaatan pelayanan publik digital melalui website dan aplikasi mobile PPID1B12Laporan Pemanfaatan Pelayanan Publik Digital melalui Website dan Aplikasi Mobile PPIDSekretariat Jenderal (Biro Hukerma)
91
RK.89Integrasi website PPID Kementerian dengan website PPID Kantor Wilayah bekerja sama dengan PusdatinLaporanIO.90Jumlah laporan integrasi Website PPID Unit Eselon I dan Kantor Wilayah 1B12Laporan Integrasi Website PPID Unit Eselon I dan Kantor WilayahSekretariat Jenderal (Biro Hukerma)
92
RK.90Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026DokumenIO.91Jumlah laporan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 20261B12Laporan Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan
dan Organisasi - Bagian OrtalaTU)
93
Survei Kepuasan MasyarakatPelaksanaan Pelayanan Publik PrimaMeningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Kementerian Hukum.RK.91Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) melalui website dan/media sosial/ media cetak/media elektronik/aplikasi yang bisa diunduhLaporanIO.92Jumlah laporan publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)4B03, B06, B09, B12
Data Dukung :
Laporan publikasi hasil survei serta dokumentasi pelaksanaan publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada website dan/media sosial/ media cetak/media elektronik (sesuai Tata Naskah Dinas)
B03 (Data Triwulan IV 2025)
B06 (Data Triwulan I 2026)
B09 (Data Triwulan II 2026)
B12 (Data Triwulan III 2026)

*Jika website bermasalah, maka dapat dipublikasikan melalui media sosial dengan menyertakan surat keterangan		1. Unit Kerja Eselon I
(Biro Perencanaan dan Organisasi - Bagian OrtalaTU)
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
4. UPT
94
RK.92Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3ASLaporanIO.93Jumlah laporan hasil tindak lanjut Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS4B03, B06, B09, B12
Data Dukung :
Laporan laporan hasil tindak lanjut Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS (sesuai Tata Naskah Dinas)
B03 (Data Triwulan IV 2025)
B06 (Data Triwulan I 2026)
B09 (Data Triwulan II 2026)
B12 (Data Triwulan III 2026)
*Jika website bermasalah, maka dapat dipublikasikan melalui media sosial dengan menyertakan surat keterangan

1. Unit Kerja Eselon I
(Biro Perencanaan dan Organisasi - Bagian OrtalaTU)
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
4. UPT
95
RK.93Sosialisasi Pelaksanaan Survei Kepuasaan Masyarakat melalui Aplikasi SKM Online berdasarkan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian HukumLaporanIO.94Jumlah laporan Pelaksanaan Survei Kepuasaan Masyarakat melalui Aplikasi SKM Online berdasarkan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum1B03Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Survei Kepuasaan Masyarakat melalui Aplikasi SKM Online berdasarkan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian HukumSekretariat Jenderal
(Biro Perencanaan dan Organisasi - Bagian OrtalaTU)
96
RK.94Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dari aplikasi 3ASLaporanIO.95Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi(SPAK) dari aplikasi 3AS1B12Laporan Monitoring dan Evaluasi Survei Persepsi
Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi
(SPAK) dari aplikasi 3AS		Sekretariat Jenderal
(Biro Perencanaan dan Organisasi - Bagian OrtalaTU)
97
Indeks Pelayanan PublikIndeks Pelayanan PublikRK.95Pendampingan pelaksanaan evaluasi mandiri (self assessment) terhadap penyelenggaran pelayanan publik kepada seluruh satuan kerjaLaporanIO.96Jumlah laporan pendampingan pelaksanaan evaluasi mandiri (self assessment) terhadap penyelenggaran pelayanan publik1B06Laporan Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi Mandiri (self assessment) terhadap Penyelenggaran Pelayanan PublikSekretariat Jenderal (Biro Perencanaan
dan Organisasi - Bagian OrtalaTU)
98
RK.96Melakukan evaluasi mandiri (self assessment) terhadap penyelenggaran pelayanan publik berdasarkan aspek yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiLaporanIO.97Jumlah laporan hasil evaluasi mandiri (self assessment) terhadap penyelenggaran pelayanan publik berdasarkan aspek yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi1B09Laporan Hasil Evaluasi Mandiri (self assessment) Penyelenggaran Pelayanan Publik1. Unit Kerja Eselon I
2. Kantor Wilayah
3. Pusdatin
4. UPT
99
RK.97Penyampaian hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan publik berdasar pada peraturan terkait dari Biro Perencanaan dan Organisasi untuk UE I dan Kantor Wilayah, Kantor Wilayah untuk UPTDokumenIO.98Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan publik berdasar pada peraturan terkait dari Biro Perencanaan dan Organisasi untuk UE I dan Kantor Wilayah, Kantor Wilayah untuk UPT1B09Surat Penyampaian Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 dari Biro Perencanaan dan Organisasi untuk UKE I dan Kantor Wilayah, Kantor Wilayah untuk UPTSekretariat Jenderal (Biro Perencanaan
dan Organisasi - Bagian OrtalaTU)
100
RK.98Pelaksanaan Seleksi Internal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian HukumLaporanIO.99Jumlah Laporan Pelaksanaan Seleksi Internal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum1B09Laporan Pelaksanaan Seleksi Internal Inovasi Pelayanan
Publik di lingkungan Kementerian Hukum		Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan
dan Organisasi - Bagian OrtalaTU)