Tahun Mulai

Implementasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama di Indonesia

01-08-2013

Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Negara Pelaku Kejahatan Internasional Berdasarkan Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

Mandatory Consular Notification Hukuman Mati Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia-Arab Saudi Berdasarkan Konvensi WINA 1963 tentang Hubungan Konsuler (Studi Kasus Eksekusi Mati Tuti Tursilawati Tahun 2017)

Penerapan Perbedaan Tarif Bea Masuk Impor Oleh Suatu Negara Ke Negara Lain Berdasarkan Prinsip Most Favoured Nation Dalam General Agreement On Tarriffs And Trade (Studi Kasus Penerapan Bea Masuk Impor Tuna Indonesia ke Jepang)

Dampak Pemberlakuan Kebijakan Bebas Visa Dalam ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption Terhadap Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia (Studi Kasus Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Provinsi Banten)

Perlindungan Khusus Terhadap Perempuan Hamil Korban Pemerkosaan Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Konvensi Jenewa Iv Tahun 1949 Tentang Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil (Studi Kasus Konflik Darfur di Sudan Selatan Periode 2003-2017)

Tinjauan Yuridis Terhadap Program Sustainable Tourism Through Energy Efficiency With Adaptation And Mitigation Measures (STREAM) Di Kabupaten Pangandaran Tahun 2011-2014 Sebagai Upaya Mengurangi Emisi Gas Karbon Dalam Kerangka Protokol Kyoto

Tanggungjawab Perusahaan Pengangkut Dalam Kegiatan Wisata Ruang Angkasa Implikasinya Terhadap Treaty On Principle Governing The Activities Of State In The Exploration And Uses Outes Space Including The Moon And Outher Celestial Bodies Atau Outer Space Treaty 1967

Luaran Journal Nasional: https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/12203

Efektifitas Peranan ECPAT dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Cat Calling Street Harassment Ditinjau dari CEDAW 1979

Pengaturan Rules of Origin terhadap Penggunaan Barang Tiruan Bermerk Terkenal ditinjau dari TRIPS (Studi Kasus Tas Merk Chanel)

Tanggung Jawab negara terhadap pencemaran laut akibat tumpahan minyak berdasarkan International Convention for the Prevention of pollution from ships 1973 (Studi kasus tumpahan minyak montara di Laut Timor)

Penegakan hukum negara pantai di ZEE indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 (Studi Kasus Intervensi China dalam penangkapan kapal motor Kway Fey 10078 di Perairan Natuna)

Implementasi Prinsip prior Informed consent terhadap perpindahan lintas batas limbah B3 berdasarkan Konvensi Basel 1989 (Studi Kasus : penyulundupan limbah bahan beracun dan berbahaya oleh Amerika Serikat atas impor sampah di Indonesia

Pelaksanaan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak di Indonesia Ditinajau dari Convention Against Torture (CAT) 1948

Pelaksanaan Pembatasan Impor Barang Berdasarkan WTO Agreement On Import Licensing Procedure (Studi Kasus Pembatasan Impor Hortikultura Oleh Indonesia)

Implementasi pasal 18 ICCPR tentang hak sipil dan politik dihubungkan dengan kebebasan beragama di Indonesia (Studi Kasus pembubaran kegiatan peribadatan umat Kristiani di Solo)

Implementasi pasal 18 ICCPR tentang hak sipil dan politik dihubungkan dengan kebebasan beragama di Indonesia (Studi Kasus pembubaran kegiatan peribadatan umat Kristiani di Solo)

Perlindungan Hukum terhadap hak atas terbebas dari ancaman penghilangan paksa ditinjau dari Konvensi Perlindungan setiap orang dari tindakan penghilangan paksa (Studi Kasus Jama Kashogi)

Tinjauan Yuridis terhadap Plagiarisme oleh Partai Politik Suatu Negara berdasarkan TRIPs Agreement 1994 (Studi Kasus Plagiarisme oleh partai nasional Selandia Baru)

Luaran Journal Nasional: https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/view/11395

Pengaturan Pembagian Wilayah Landas Kontinen Suatu Negara Berdasarkan Unclos 1982 (Pengaturan Landas Kontinen Indonesia-Timor Leste)

Implementasi prinsip sustainable development terhadap pencegahan penebangan hutan secara liar berdasarkan konvensi perubahan iklim 1992 (Studi kasus penebangan hutan secara liar di Kalimantan)

Tanggung Jawab Negara Peluncur Terhadap Penanggulangan Sampah Ruang Angkasa (Space Debris) Ditinjau dari Outer Space Treaty 1967

Implementasi Forced Labour Convention 1930 Terhadap Upaya Penyelesaian Penelantaran Hak-Hak Buruh oleh Perusahaan Industri Fast Fashion H&M (Henner Maritz) (Studi Kasus Penelantaraan Hak-Hak Buruh H&M di Kamboja)

Penerapan Asas Resiprositas dalam Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (UNAC 2003) Sebagai Wujud Pemberantasaan Kejahatan Transnasional (Studi Kasus Ekstradisi Maria Pauline Lumowa di Serbia)

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masayarakat Indonesia dalam Menangani Pandemi Covid-19 ditinjau dari International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR)

Luaran Journal Nasional: https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/view/11411

Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Menurut The 1993 Chemical Weapons Convention (Studi Kasus Penggunaan Senjata Kimia Oleh Suriah)

Tanggung Jawab Negara Terhadap Penembakan Pesawat Sipil Ditinjau dari Chicago Convention on International Civil Aviation 1944 (Studi Kasus Penembakan Ukraine International Airlines PS752)

Tinjauan Yuridis Atas Larangan Sementara Impo Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok dimasa Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Indonesia dihubungkan dengan SPS Agreement (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures)

Efektivitas Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 Terhadap Perkembangan Konflik Bersenjata Modern (Studi Kasus Penembakan Jendral Qasem Sulaiman di Iraq)

Implementasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropics Substances 1988 dalam Upaya Pemberantasan Peredaran gelap Narkoba di Indonesia (Studi Kasus Penangkapan Pelaku Penyelundupan Shabu-Shabu dari Timur Tengah Seberat 821 Kg di Serang Banten)

Luaran Journal Nasional: https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/view/14365/9433

Implikasi Hukum Pulau Buatan (Artificial Island) Yang Dibangun Oleh Republik Rakyat Tiongkok Di Kepulauan Spratly Laut Cina Selatan Terhadap Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Oleh Aparat Penegak Hukum Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional

Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Di Kapal Berbendera Asing Menurut International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Studi Kasus Anak Buah Kapal Asal Indonesia Di Kapal Long Xing 629)

Tinjauan Hukum atas Pelaksanaan Sewa Rahim dalam upaya perlindungan hak hak perempuan berdasarkan CEDAW 1979

Perlindungan hukum terhadap nelayan dibawah umur yang ditangkap di wilayah perairan Australia berdasarka Convention on the rights of children 1989 (Studi Kasus Ali Jasmin yang ditahan dipenjara dewasa Australia)

Tanggung Jawab Negara terhadap perekrutan Tentara anak ditinjau dari ILO Convention No. 182 (Studi Kasus Perekrutan Tentara anak di Myanmar

Tindakan Diskriminasi Rasial oleh Aparat Negara Terhadap Warga Negaranya Berdasarkan Internasional Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) (Studi Kasus Pembunuhan George Floyd oleh Polisi AS)

Penerapan No First Use Policy Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Negara-Negara Yang Tidak Memiliki Senjata Nuklir Internasional Ditinjau dari Nuclear Weapons and The Right to Life (General Comment No.14)

Perlindungan Hukum terhadap Anak Mantan Anggota ISIS ditinjau dari Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (Studi Kasus Anak Mantan Anggota ISIS asal Warga Negara Indonesia di Suriah)

Eksistensi Treaty on Non-Proliferation Nuclear Weapons Terhadap Pengembangan Serta Kepemilikan Senjata Nuklir UntukPerang oleh Non-Nuclear Weapons State (Studi Kasus Kepemilikan Senjata Nuklir Oleh Negara Korea Utara)

Intervensi Maroko Terhadap Sahara Barat (El’Ainun) Dalam Pembukaan Kantor Perwakilan Suatu Negara Berdasarkan The Montevideo Convention (The Right And Duties Of States) 1933

Luaran Jurnal nasional: https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/15233/9251

Kewenangan negara dalam Penyelesaian hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Carding ditinjau dari Convention of Cybercrime

Eksistensi Hukum Humaniter Internasional Terkait Penerapan Prinsip Kemanusiaan dalam Perang Modern : Implikasinya Terhadap Undang-Undang No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Nasional

Perlindungan Terhada Kapal Karam Asing Sebagai Cagar Budaya Bawah Air Berdasarkan Pasal 192 UNCLOS 1982 (Vessel Based Sources Poluution) Studi Kasus Kapal Karam Militer Belanda HNMLS De Restter)

Efektivitas Peranan Dewan Keamanan PBB dalam Menyelesaikan Kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) Rakyat Sipil Myanmar dalam Kudeta Kekuasaan Ditinjau Berdasarkan BAB VII Piagam PBB

Implikasi Perjanjian Flight Information Region Indonesia Dengan Singapura Terhadap Pemanfaatan Ruang Udara Diatas Wilayah Indonesia Ditinjau Berdasarkan Konvensi Chicago 1944

Pengambilalihan Gedung Diplomatik Rusia Oleh Amerika Serikat Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik

Tindakan Penyerangan secara Militer terhadap utusan negara di negara lain berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 ( Studi Kasus mengenai pembunuhan Jenderal Iran Qasem Soleimani oleh Amerika Serikat)

Tindakan Pre-Empitive Strike Suatu Negara Terhadap Negara Lain Sebagai Bentuk Self Defense Ditinjau Berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Studi Kasus Pembunuhan Qasem Soleimani Dalam Konflik Amerika Serikut Dan Iran)

Bentuk Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Tim Medis dalam Konflik Bersenjata di Palestina Menurut Protokol tambahan I 1977 tentang KOnflik Bersenjata Internasional (Studi Kasus Penembakan Petugas Medis Razan Al-Najjar di Jalur Gaza)

Pelaksanaan Hukuman Mati OlehNegara Terhadap Pelaku Kejahatan Terorisme Ditinjau Dari Konvensi InternasionalTentang Hak Sipil Dan Politik (ICCPR)

Kewenangan Penahanan Kapal Milik Inggris oleh Iran di Wilayah Hormuz ditinjau berdasarkan UNCLOS 1982 (Kasus Penahanan Kapal Stena Impero milik Inggris oleh Iran)

Mekanisme Penyelesaian Kejahatan Perdagangan Wanita Antarnegara Ditinjau Berdasarkan Convention Elimination Against All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) Studi Kasus Pengantin Pesanan China

Upaya Pelindungan Hukum Internasional Terhadap Profesi Wartawan pada Konflik Bersenjata Internasional Berdasarkan Geneva Convention III (Prisioners of War 1949 and Additional Protocol I to The Geneva Convention 1997 (Studi Kasus Pembunuhan Wartawan oleh Taliban di Afganistan Tahun 2021)

Penetapan Larangan Kerja Bagi Wanita Berjilbab di Eropa Ditinjau Berdasarkan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) (Studi Kasus Wanita Muslim di Jerman Diskors dari Pekerjaan Karena Menggunakan Jilbab)

Tindakan Balasan Rusia terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat dalam kasus Persona Non Grata ditinjau berdasarkan Vienna Convention on diplomatic relations 1962

Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Pariwisata Premium di Taman Nasional Komodo Sebagai Warisan Alam Dunia Ditinjau Dari Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972

Pemberian Suaka Diplomatik Terhadap Atlet Belarus Krystina Tsimanahasa oleh Pemerintah Polandia Ditinjau Berdasarkan Protokol New York 1967 Tentang Status Pengungsi

Implementasi International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979 dalam Pemenuhan Hak-Hak Politik Perempuan di Indonesia

Tindakan Intersepsi Pesawat Militer Udara Sipil oleh Pesawat Militer Negara Lain Ditinjau Berdasarkan Konvensi Chicago 1949

Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Pejabat Diplomatik di Negara Lain Ditinjau Berdasarkan Prinsip Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Perbuatan Diplomat Negara Terhadap Petugas Imigrasi Indonesia)

Penggunaan Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran dalam Perdagangan Internasional berdasarkan WTO Agreement

Tanggung Negara Penerima Terhadap Negara Pengirim Atas Kerusakan Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961

Tindakan Intervensi ASEAN Terhadap Kudeta Myanmar dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia Rakyat Myanmar Berdasarkan Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1967

Implementasi Minamata Convention on Mercury dalam Pelarangan Penggunaan Mercury Terhadap Produk Kosmetidk di Indonesia

Intervensi Wakil Negara Vanuatu dalam Sidang Majelis Umum PBB terhadap Persoalan Dalam Negeri Indonesia Ditinjau dari Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States

Tindakan Pencemaran Laut Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Milik Negara di Wilayah Laut Lepas Ditinjau Berdasarkan UNCLOS 1982

Luaran Jurnal Nasional: https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/3326

Pembatasan Hak Kebebsan Bergerak (Freedom of Movement) Terhadap Warga Negara Indonesia Akibat Menolak Vaksinasi Covid-19 Ditinjau Berdasarkan International Convenant On Civila and Political Rights (ICCPR)

Prinsip Larangan Restriksi Kuantitatif pada Sengketa DS-592 Measures Relating to Raw Materials Ditinjau dari GATT WTO

Pendeportasian Warga Negara Asing di Suatu Negara Berdasarkan International Convenant on Civil and Political Rights (Studi Kasus Pendeportasian Kristen Gray)

Peranan asas Lex Domicile dalam Hak Asuh Anak akibat Perceraian beda Kewarganegaraan dihubungkan dengan Konvensi Den Haag 1980 (Convention on the civil aspects of international child abduction)

Status Perlengkapan Militer Sebagai Rampasan Perang (War Booty) Dalam Konflik Bersenjata Internasional Berdasarkan Protokol Tambahan II Tahun 1977 Komvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Senjata Rampasam Amerika Serikat oleh Taliban di Afganistan)

Tanggung Jawab Negara Akibat Terjadinya Ledakan Penyimpanan Bahan Peledak Berdasarkan Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpilling And Use Of The Chemical Weapos And On Their Destruction 1993 (Studi Kasus Gudang Penyimpanan Bahan Peledak Di Beirut-Lebanon)

Perlindungan Terhadap Anak Korban Konflik Bersenjata Internasional on The Rights of The Child (UN-CRC) Tahun 1989 (Studi Kasus Anak Korban Konflik Bersenjata di Afganistan oleh Taliban)

Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Indonesia dalam Pelanggaran Hak Lintas di Perairan Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982 (Studi Kasus Kapal Tanker MT.Horse Iran di Perairan Indonesia)

Penyelesaian Sengketa dalam Pelanggaran Lintas Udara oleh Pesawat Tempur Negara Lain Berdasarkan Konvensi Chicago 1944 (Studi Kasus: jet Tempur Israel dan AS Memasuki Wilayah Udara Iran)

Tindakan Diskriminasi Amerika Serikat Terhadap Imigran Berdasarkan Kebijakan Trumpt Executive Order 13769 Ditinjau Dari Konvensi tentang Anti Terrorisme

Peran United Nations High Commissioner for Refgees (UNHCR) Terhadap Pengungsi Lintas Negara Ditinjau Dari Konvensi 1951 (Studi Kasus Perlindungan Pengungsi Rohingya di Indonesia)

Larangan Ekspor Produk Kelapa Sawit Indonesia Oleh Uni Eropa Ditinjau Berdasarkan TBT Agreement (Technical Barrier Trade Agreement)

Penerapan Sanksi Terhadap Pesawat Sipil Yang Melintasi Ruang Udara Negara Lain Tanpa Izin Berdasarkan Konvensi Chicago 1944 (Studi Kasus Penanganan Pesawat Sipil Asing Tip2 DA62 Registrasi G-DUOR Tujuan Malaysia)

Perjanjian Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain di Luar Negeri Berdasarkan Konvensi Wina 1969 (Kajian Terhadap Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Tanggerang Selatan dan Pemerintah Kota Daejeon Korea Selatan)

Peran Negara dalam Perlindungan Data Pribadi Digital Warga Negara Uni Eropa Ditinjau dari General Data Protection Regulation (Studi Kasus Maxmaxilian v Facebook)

Penanganan Pemerintah Indonesia Terhadap Pencari Suaka Dari Negara Lain Dihubungkan Dengan Konvensi United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR) 1951 (Studi Kasus Penangana Pencari Suaka Dari Rohingya)

Sengketa Yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Antara Gambia vs Myanmar Ditinjau Berdasarkan Prespektif Hukum Internasional

Sengketa Kepemilikan Pulau Pasir Putih Antara Indonesia dan Australia Ditinjau Berdasarkan Prinsip Uti Possideties Juris

Penyelesaian Sengketa Klaim Wilayah Laut China Selatan Antara Republik Rakyat China Dan Filipina Melalui Mahkamah Arbitrase Internasional Ditinjau Berdasarkan United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982

Tahun Mulai

Tanggung Jawab Negara dalam Menjaga Keamanan Atau Keselamatan Warga Negara Dalam Pertandingan Olahraga Berdasarkan International Covenant On Civil And Political Rights 1996

Implikasi Penarikan Diri Rusia Dari Kesepakatan Laut Hitam (Black Sea Grain Initiative) Terhadap Stabilitas Ketersedian Pasokan Pangan Global

Efektifitas Forum G20 Terhadap Kebijakan Transisi Energi Dunia Ditinjau Berdasarkan United Nations Framework Convention on Climate Change 1992

Pembatalan Perjanjian Internasional Suatu Negara dengan Negara Lain Berdasarkan Konvensi Wina 1969 (StudiKasus Upaya Pembatalan Perjanjian FIR Antara Indonesia - Singapura)

Peran ECPAT (End Child Prostitution and Trafficking for Sexual Purposes) Dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Hak Anak Tahun 1989

Efektivitas Implementasi Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dalm Perlindungan Hewan Langka di Indonesia (Studi Kasus: Perburuan Liar dan Peruskan Habitat Alami Elang Flores di Pulau Sumbawa)

Sengketa Hak Imunitas Anggota Keluarga Diplomat di Negara Penerima Berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (Studi Kasus Anggita Keluarga Diplomat Anne Sacoolas yang Melakukan Kejahatan di Inggris)