| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No | Kode DSSD | Uraian DSSD | Satuan | Definisi Operasional | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 1.05.000001 | Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan | Orang | Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana prioritas kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih aspek manajerial maupun teknis dalam hal komunikasi, koordinasi, maupun pengerahan sumber daya untuk penanganan darurat bencana berdasarkan skenario yang disusun mendekati kondisi sebenarnya | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
3 | 2 | 1.05.000006 | Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Penanggulangan Kebakaran | Orang | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4 | 3 | 1.05.000007 | Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Pencegahan Kebakaran | Orang | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | 4 | 1.05.000008 | Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran | Orang | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah | 67 | 67 | 54 | 0 | |||||||||||||||||
6 | 5 | 1.05.000009 | Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran | Orang | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah | 67 | 67 | 54 | 54 | |||||||||||||||||
7 | 6 | 1.05.000013 | Data Kebencanaan yang tersedia | Dokumen | Data kebencanaan adalah Data mengenai Bencana yang sesuai kriteria dan ditetapkan oleh walidata bencana yang disediakan secara bersama ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi urusan kabupaten/kota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
8 | 7 | 1.05.000014 | Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | Desa/Kelurahan | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat d mutakhirkan dan bersifat real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan Pengolah Data | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
9 | 8 | 1.05.000015 | Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Berkelanjutan yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | Desa/Kelurahan | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat d mutakhirkan dan bersifat real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan Pengolah Data | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
10 | 9 | 1.05.000016 | Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun) yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | Desa/Kelurahan | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat d mutakhirkan dan bersifat real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan Pengolah Data | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
11 | 10 | 1.05.000017 | Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | Desa/Kelurahan | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
12 | 11 | 1.05.000018 | Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | Desa/Kelurahan | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
13 | 12 | 1.05.000023 | Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana | Dokumen | Dokumen analisis risiko bencana berisi tentang kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menjadi sumber bahaya/menimbulkan bencana baik yang terjadi secara tiba-tiba dan/atau berangsur di lokasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 13 | 1.05.000030 | Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | Dokumen | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | 39 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
15 | 14 | 1.05.000031 | Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | Dokumen | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | 365 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
16 | 15 | 1.05.000032 | Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen yang memuat hasil serangkaian kegiatan untuk mengamankan, mengendalikan dan menangani bahan berbahaya dan beracun agar tidak menimbulkan kebakaran dan yang membahayakan manusia dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
17 | 16 | 1.05.000033 | Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen yang memuat hasil serangkaian kegiatan untuk mengamankan, mengendalikan dan menangani bahan berbahaya dan beracun agar tidak menimbulkan kebakaran dan yang membahayakan manusia dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
18 | 17 | 1.05.000034 | Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal | Dokumen | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
19 | 18 | 1.05.000035 | Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal | Dokumen | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
20 | 19 | 1.05.000036 | Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal | Dokumen | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
21 | 20 | 1.05.000042 | Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Dokumen | Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota | 0 | 62 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
22 | 21 | 1.05.000052 | Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi | Dokumen | Pengelolaan Laporan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Nonyustisi Di Provinsi | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
23 | 22 | 1.05.000053 | Dokumen Hasil Pengelolaan Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi | Dokumen | Pengelolaan Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Nonyustisi Di Kab/Kota | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
24 | 23 | 1.05.000054 | Dokumen Hasil Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi | Dokumen | Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
25 | 24 | 1.05.000056 | Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll). aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar SPM SUB | N/A | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
26 | 25 | 1.05.000058 | Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll). aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar SPM SUB | N/A | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
27 | 26 | 1.05.000059 | Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | Dokumen | Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercepat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
28 | 27 | 1.05.000060 | Dokumen Hasil Penyelenggaraan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | Dokumen | Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercepat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
29 | 28 | 1.05.000063 | Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi | Dokumen | Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal dalam bentuk data dan peta yang memberikan analisa ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan bencana untuk mengetahui potensi masyarakat terdampak, potensi kerugian, dan potensi kerusakan lingkungan bila terjadi bencana dan digunakan untuk menyusun kebijakan strategi penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
30 | 29 | 1.05.000064 | Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Dokumen | Merupakan dokumen yang berisi perjanjian kesepakatan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di tingkat provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 1 | 2 | 1 | 1 | N/A | ||||||||||||||||
31 | 30 | 1.05.000065 | Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana | Dokumen | Merupakan dokumen yang berisi perjanjian kesepakatan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 1 | 2 | 1 | 1 | N/A | ||||||||||||||||
32 | 31 | 1.05.000066 | Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | Dokumen | Pencegahan Kebakaran adalah kegiatan dalam rangka meminimalisir dampak kejadian kebakaran melalui kajian penyusunan dokumen NSPM yang dilakukan setiap tahun dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan Kebakaran | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
33 | 32 | 1.05.000070 | Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) | Dokumen | Merupakan dokumen yang berisi kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan. Tersusun dalam dokumen JITUPASNA yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi kabupaten/kota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
34 | 33 | 1.05.000071 | Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) | Dokumen | Meupakan dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara BNPB/BPBD kabupaten/kota bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu melalui penyusunan dokumen R3P yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
35 | 34 | 1.05.000077 | Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | Dokumen | Merupakan penyediaan dokumen regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota untuk pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
36 | 35 | 1.05.000080 | Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi | Dokumen | Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota merupakan dokumen yang berisi proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya prioritas Kabupaten/Kokta dengan skenario dan tujuan disepakati serta tindakan teknis dan manajerial yang telah ditetapkan, baik yang baru disusun ataupun yang dimutakhirkan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | ||||||||||||||||
37 | 36 | 1.05.000081 | Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi | Dokumen | Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan dokumen perencanaan penanggulangan bencana daerah kabupaten/kota yang sah dan legal dan menjadi acuan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana lingkup kewenangan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana, Renas PB, dan kondisi kebencanaan daerah | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
38 | 37 | 1.05.000082 | Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi | Dokumen | Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana merupakan dokumen perencanaan kedaruratan bencana daerah kabupaten/kota yang sah dan legal berisi kebijakan operasional, sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menanggulangi keadaan darurat bencana tingkat kabupaten/kota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
39 | 38 | 1.05.000088 | Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | Dokumen | SKPDB merupakan dokumen yang berisikan mekanisme koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh unsur dalam organisasi Komando Darurat Bencana untuk penanganan darurat bencana | 0 | 4 | 3 | 3 | N/A | ||||||||||||||||
40 | 39 | 1.05.000089 | Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat | Dokumen | SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki oleh Kab/Kota | 14 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
41 | 40 | 1.05.000090 | Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan | Dokumen | SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki dan telah di mutahirkan oleh Kab/Kota | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
42 | 41 | 1.05.000091 | Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah | Dokumen | Merupakan dokumen yang berisikan kebijakan/regulasi/SOP Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam rangka penata kelolaan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota baik dalam hal antara lain struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
43 | 42 | 1.05.000092 | Dokumen yang Memuat SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar | Dokumen | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran adalah upaya untuk memberikan penyediaan sarana dan prasarana damkar yang berkaitan guna operasionalisasi relawan pemadam kebakaran dalam melakukan layanan pencegahan, pemadaman dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
44 | 43 | 1.05.000093 | Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran | Dokumen | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses pengumpulan, pencataran dan pengelolaan data yang berkaitan dengan tersedianya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan/gedung/lingkungan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
45 | 44 | 1.05.000094 | Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Dokumen | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses/kegiatan pemeriksaan/pengujian/inspeksi proteksi kebakaran guna memberikan penilaian laik atau tidaknya sesuai standar teknis yang berlaku dengan satuan dokumen, berdasarkan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
46 | 45 | 1.05.000098 | Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian | Dokumen | Investigasi Kejadian Kebakaran adalah serangkaian proses dalam menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
47 | 46 | 1.05.000099 | Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 62 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
48 | 47 | 1.05.000100 | Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar | Dokumen | Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi terkait kejadian dan dampak kebakaran serta upaya-upaya penyelamatan | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
49 | 48 | 1.05.000101 | Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar | Dokumen | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi adalah kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras evakuasi/penyelamatan, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras evakuasi/penyelamatan pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani sarana dan prasarana | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
50 | 49 | 1.05.000102 | Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar | Dokumen | Investigasi Kejadian Kebakaran adalah serangkaian proses dalam menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
51 | 50 | 1.05.000103 | Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar | Dokumen | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi adalah kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras evakuasi/penyelamatan, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras evakuasi/penyelamatan pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani sarana dan prasarana | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
52 | 51 | 1.05.000108 | Informasi Kebencanaan yang tersedia | Dokumen | Informasi kebencanaan adalah informasi mengenai Bencana yang tersedia secara berkala berdasrkan kriteria tertentu yang disediakan secara bersama ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
53 | 52 | 1.05.000110 | Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | Kasus | Dokumen Hasil Pelaksanaa kerjasama antar lembaga dan kemitraan merupakan dokumen dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kesepakatan dalam lingkup tugas dan fungsi Pol PP dalam Pencegahan dalam gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
54 | 53 | 1.05.000111 | Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | Kasus | Kegiatan dalam Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
55 | 54 | 1.05.000112 | Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini | Kasus | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
56 | 55 | 1.05.000113 | Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini | Kasus | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
57 | 56 | 1.05.000114 | Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli | Kasus | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui patroli | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
58 | 57 | 1.05.000115 | Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan | Kasus | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pembinaan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
59 | 58 | 1.05.000116 | Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan | Kasus | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan | 375 | 375 | 375 | 375 | |||||||||||||||||
60 | 59 | 1.05.000117 | Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan | Kasus | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pengawalan | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
61 | 60 | 1.05.000118 | Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan | Kasus | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah MelaluiPenyuluhan/Sosialisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
62 | 61 | 1.05.000119 | Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana | Kawasan | Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana merupakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan memperkuat pada aspek penguatan kesiapsiagaan atas potensi bahaya dan kerentanan melalui peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/komunitas yang ada disuatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
63 | 62 | 1.05.000120 | Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana | Kawasan | Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana merupakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan memperkuat pada aspek pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/komunitas yang ada disuatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
64 | 63 | 1.05.000121 | Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Keluarga | Keluarga yang mengikuti pelatihan tanggap bencana alam terhadap bencana prioritastingkat keluarga lingkup kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih pada aspek manajerial maupun teknis | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
65 | 64 | 1.05.000122 | Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Keluarga | Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan mandiri atas bencana prioritas kabupaten/kota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
66 | 65 | 1.05.000123 | Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana | Orang | Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
67 | 66 | 1.05.000124 | Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana | Orang | Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota | N/A | N/A | N/A | 3005 | 155 | ||||||||||||||||
68 | 67 | 1.05.000125 | Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | Orang | Merupakan pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk memindahkan/mengevakuasi korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman | 1215 | 912 | 786 | 3195 | 1420 | ||||||||||||||||
69 | 68 | 1.05.000126 | Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana | Orang | Merupakan pelaksanaan pencarian Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk upaya untuk menemukan korban bencana di lokasi bencana | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
70 | 69 | 1.05.000127 | Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana | Orang | Merupakan memberikan pertolongan pada Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk menolong korban bencana pada tempat kejadian bencana | 1215 | 912 | 786 | 3195 | 1420 | ||||||||||||||||
71 | 70 | 1.05.000133 | Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Laporan | Berisikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten/kota meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, asistensi, supervisi dan sinkronisasi serta evaluasi antar perangkat daerah di kabupaten/kota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
72 | 71 | 1.05.000137 | Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh | Laporan | Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
73 | 72 | 1.05.000138 | Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota | Laporan | Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
74 | 73 | 1.05.000141 | Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | Laporan | Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
75 | 74 | 1.05.000144 | Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Informasi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota | Laporan | Pelaksanaan Informasi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
76 | 75 | 1.05.000145 | Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota | Laporan | Pelaksanaan Kegiatan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
77 | 76 | 1.05.000146 | Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Laporan | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
78 | 77 | 1.05.000147 | Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota | Laporan | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran | 365 | 365 | N/A | N/A | |||||||||||||||||
79 | 78 | 1.05.000148 | Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan KonsultasiTerhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota | Laporan | Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
80 | 79 | 1.05.000149 | Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Qanun Syariat Islam | Laporan | Pelaksanaan Pembinaan Qanun Syariat Islam | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
81 | 80 | 1.05.000150 | Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Qanun Syariat Islam | Laporan | Pelaksanaan Penegakan Qanun Syariat Islam | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
82 | 81 | 1.05.000152 | Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Legislatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam | Laporan | Pelaksanaan Konsultasi Dengan Badan Legislatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
83 | 82 | 1.05.000153 | Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Legislatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam | Laporan | Pelaksanaan Konsultasi Dengan Badan Legislatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
84 | 83 | 1.05.000154 | Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam | Laporan | Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
85 | 84 | 1.05.000155 | Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam | Laporan | Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
86 | 85 | 1.05.000156 | Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam | Laporan | Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
87 | 86 | 1.05.000157 | Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam | Laporan | Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
88 | 87 | 1.05.000158 | Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam | Laporan | Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
89 | 88 | 1.05.000159 | Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam | Laporan | Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
90 | 89 | 1.05.000160 | Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam | Laporan | Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
91 | 90 | 1.05.000161 | Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam | Laporan | Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
92 | 91 | 1.05.000162 | Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam | Laporan | Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
93 | 92 | 1.05.000163 | Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam | Laporan | Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
94 | 93 | 1.05.000164 | Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam | Laporan | Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
95 | 94 | 1.05.000165 | Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam | Laporan | Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
96 | 95 | 1.05.000166 | Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong | Laporan | Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
97 | 96 | 1.05.000167 | Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Mukim | Laporan | Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Mukim | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||
98 | 97 | 1.05.000172 | Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota | Laporan | Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Bupati/Walikota | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
99 | 98 | 1.05.000173 | Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah | Laporan | Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
100 | 99 | 1.05.000174 | Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi Qanun Syariat Islam | Laporan | Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam | N/A | N/A | N/A | N/A |