Monev Rencana Kerja BPOM di Ambon Tahun 2024.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1			RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI MELALUI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
2			UNIT KERJA : BALAI POM DI AMBON
3			TAHUN 2024
4
5
6
7	No	Target	Target			Rencana Kerja	Rencana Pelaksanaan Kegiatan
8							Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Ags				Sep				Okt				Nov				Des
9							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
10			KOMPONEN PENGUNGKIT

11			A. MANAJEMEN PERUBAHAN
12	1	Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai di Unit Kerja dalam membangun ZI menuju WBK/WBBM	1	Penyusunan Tim Kerja
13				a	Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Membentuk Tim Pembangunan ZI tahun 2024
14				b	Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas	Melengkapi data dukung penentuan anggota tim ZI
15			2	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
16				a	Dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah disusun	Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan ZI BPOM di Ambon tahun 2024
17				b	Dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah memuat target prioritas dan/atau quick wins RB yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Menetapkan target-target prioritas dan/atau quick wins
18				c	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Melakukan sosialisasi pembangunan ZI kepada pegawai
19	2	Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan	3	Pemantauan dan evaluasi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
20				a	Seluruh kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan.	Melaksanakan dan membuat laporan pelaksaan Rencana Kerja RB BPOM di Ambon tahun 2023
21				b	Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI
22				c	Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi	Menindaklanjuti laporan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI
23	3	Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Unit Kerja yang diusulkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM	4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja:
24				a	Pimpinan Unit Kerja berperan sebagai role model perubahan dalam pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Pimpinan unit kerja berperan aktif sebagai role model dalam pelaksanaan RB
25				b	Agen Perubahan Unit Kerja telah melaksanakan tugas dan perannya sesuai dengan ketentuan;	Menetapkan Agen perubahan dan monitoring kegiatan Agen Perubahan
26				c	Budaya kerja dan pola pikir positif telah dibangun di lingkungan Unit Kerja;	Membangun budaya kerja dan pola pikir positif kepada seluruh pegawai melalui kegiatan :
27						a) Sagu Salempeng
28						b) Sosis RB
29						c) RB on Stage
30				d	Pegawai Unit Kerja terlibat dalam Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Penandatanganan pernyataan ketidakberpihakan dan penandatanganan pakta integritas oleh semua pegawai
31			B. PENATAAN TATA LAKSANA
32	1	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan Unit Kerja yang dilakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	1	Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP):
33				a	Prosedur operasional tetap Unit Kerja mengacu peta proses bisnis Badan POM	Review SOP mengacu pada peta proses bisnis BPOM
34				b	Prosedur operasional Unit Kerja telah diterapkan	Memastikan pelaksanaan kegatan sesuai SOP yang telah ditetapkan
35				c	Prosedur operasional telah dievaluasi	Cek Standar Operasional Prosedur (SOP) telah direviu dan dievaluasi
36	2	Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Unit Kerja yang dilakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	2	E-Office
37				a	Sistem pengukuran kinerja Unit Kerja telah dilakukan berbasis sistem informasi;	Pemantauan sistem pengukuran kinerja unit kerja sudah menggunakan teknologi informasi
38				b	Sistem kepegawaian Unit Kerja telah dikelola berbasis sistem informasi;	Pemantauan sistem kepegawaian Unit Kerja telah dikelola berbasis sistem informasi
39				c	Sistem pelayanan publik Unit Kerja telah dilaksanakan berbasis sistem informasi.	Pemantauan pemberian pelayanan publik yang dilakukan Unit Kerja sudah menggunakan teknologi informasi
40				d	Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	Evaluasi dan reviu terkait pemantaatan TI pada unit kerja
41	3	Meningkatnya kinerja Unit Kerja yang dilakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	3	Keterbukaan Informasi Publik:
42				a	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan	Pemantauan Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diimplementasikan oleh Unit Kerja
43				b	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik.	Pemantauan apakah dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik
44			C. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
45	1	Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM pada Unit Kerja yang dilakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
46				a	Unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai di Unit Kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan	Membuat Analisis Beban kerja dan analisa jabatan
47				b	Unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya	Penempatan Pegawai sesuai GAP analisis Jabatan
48				c	Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya	Evaluasi penempatan pegawai sesuai nota dinas
49	2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM pada Unit Kerja yang dilakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;	2	Pola Mutasi Internal
50				a	Unit Kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal Dalam melakukan pengembangan karier pegawai.	Membuat kebijakan terkait pola mutasi internal
51				b	Unit Kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal.	Penempatan pegawai sesuai pola analisis jabatan
52				c	Unit Kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.	Evaluasi kompetensi mutasi
53	5	Meningkatnya profesionalisme SDM pada Unit Kerja yang dilakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.	3	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
54				a	Unit Kerja melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi.	Profil Kompetensi PFM, JFT dan pola karir jabatan
55				b	Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, harus mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.	Menyusun rencana pelatihan/pengembangan kompetensi sesuai dengan DIPA tahun berjalan
56				c	Mengetahui persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan.	Melakukan Analisis GAP jabatan pegawai
57				d	Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti Diklat/pengembangan kompetensi lainnya.	Usulan pengembangan kegiatan kompetensi dari tiap seksi untuk pegawai
58				e	Unit Kerja telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dengan pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching/mentoring, dll).	Pengembangan kompetensi kepada pegawai
59				f	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Monitoring pengembangan kompetensi pegawai
60			4	Penetapan Kinerja Individu
61				a	Telah memiliki sistem penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi.	Penyusunan SKP Pegawai
62				b	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya.	Menetapkan lndikator kinerja kegiatan pada level individu sesuai dengan IKK pejabat di unit kerja
63				c	Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik.	Penilaian SKP tiap triwulan
64				d	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dan lain-lain)	Sebagai dasar pertimbangan dalam pengusulan pegawai berprestasi / pegawai teladan
65	3	Meningkatnya disiplin SDM pada Unit Kerja yang dilakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;	5	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
66	3			a	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/ diimplementasikan.	Melakukan dan evaluasi proses penegakan hukuman disiplin pegawai
67			6	Sistem Informasi Personel
68				a	Data informasi kepegawaian Unit Kerja telah dimutakhirkan secara berkala.	Melakukan updating data personel pegawai
69			D. PENGUATAN AKUNTABILITAS
70	1	Meningkatnya kinerja Unit Kerja yang dilakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBB	1	Keterlibatan Pimpinan
71				a.	Unit Kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Rapat perencanaan awal Tahun 2024 dan membuat Dokumen Perencanaan Anggaran serta pelaporan usulan revisi anggaran (minimal 1x dalam 3 bulan)
72				b.	Unit Kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja	Rapat pemantauan capaian kinerja yang dipimpin oleh Kepala Balai (bulanan) dan membuat Laporan pemantauan dan evaluasi internal (triwulan)
73				c.	Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala
74	2	Meningkatnya akuntabilitas Unit Kerja yang dilakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.	2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
75				a.	Unit Kerja telah memiliki dokumen perencanaan	Membuat Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjai Kinerja, serta monitoring dan evaluasi setiap bulan
76				b.	Dokumen perencanaan harus berorientasi kepada hasil.
77				c	Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Unit Kerja	Membuat Surat Penetapan Indikator Utama BPOM di Ambon Tahun 2024
78				d	Indikator kinerja utama telah dilaksanakan dengan prinsip SMART (Spesific, Measurable, Achivable, Relevant, Timely/Continuity)	Membuat Laporan Kinerja BPOM Ambon Tahun 2024 dan Laporan Evaluasi Intern setiap triwulan, serta dipublikasi di media/situs/website Satker
79				e	Laporan kinerja disusun tepat waktu
80				f	Pelaporan kinerja harus memberikan informasi tentang kinerja
81				g	Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Mengikuti Pelatihan atau Bimtek Pembuatan Laporan Kinerja
82				h	Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Mengikuti Pelatihan dan Bimbingan teeknis yang mendukung pengelolaan akuntabilitas kinerja
83			E. PENGUATAN PENGAWASAN
84	1	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan pada Unit Kerja yang dilakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	1	Pengendalian Gratifikasi
85				a	Unit Kerja telah melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	Public campaign gratifikasi di internal dan eksternal (media sosial dan media luar ruang)
86				b	Unit Kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi	Pemantauan implementasi gratifikasi
87						INOVASI PERISAI (Pegawai Anti Gratifikasi)
88						INOVASI PIN TOKI
89						INOVASI Maskot TOKI
90	2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan pada Unit Kerja yang dilakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	2	Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
91				a.	Unit Kerja telah membangun lingkungan pengendalian.	Komitmen peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan negara
92				b.	Unit Kerja telah melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Identifikasi dan mitigasi manrisk
93						INOVASI KUKIS (KEKU RISIKO)
94				c	Unit Kerja telah melakukan kegiatan pengendalian risiko yang telah diidentifikasi	Monitoring dan evaluasi implementasi manrisk
95				d	Unit Kerja telah menginformasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait	Sosialisasi manajemen risiko kepada pihak terkait (internal dan/atau eksternal)
96
97	3	Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Unit Kerja yang dilakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	3	Pengaduan Masyarakat
98				a	Unit Kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat	Implementasi kebijakan pengaduan masyarakat
99				b	Unit Kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat	Penanganan pengaduan masyarakat
100				c	Unit Kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Monitoring dan Evaluasi penanganan pengaduan masyarakat