7. Dinas PMK.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	L
1	Nama OPD	Kode Subkegiatan	Nama dan Narasi Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target Subkegiatan	Anggaran	Sektor	Narasi Rencana Aktivitas Belanja pada Sub kegiatan menurut OPD
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	6 Dokumen	55.897.152,0	Percepatan Penurunan Stunting	Mensosialisasikan Prihal Pencegahan Dini Stunting Di Tingkat Kampung Dengan Melibatkan Sektoral ril kelembagaan Pemerintahan Kampung Untuk Menetapkan Peraturan Kampung Pencegahan dan Penangan Kampung Sebagai Produk Hukum Di Kapung Dengan Tujuan Zerro Stunting Di kampung
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	50 Dokumen	151.103.480.040	Percepatan Penurunan Stunting	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Di kampung Berbasis Data eHDW sebagai Landasan Program Pengalokasian anggaran di kampung dengan Memberikan Penguatan kapasitas Membaca Jalan Data eHDW sehingga Menghasilkan Kegiatan penurunan stunting di kampung
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	150 Orang	68.445.886	Percepatan Penurunan Stunting	Aktivitas pembinaan kapasitas yang melibatkan 150 aparatur pemerintah desa ini dirancang secara khusus untuk membangun komitmen bersama, meningkatkan pemahaman regulasi, serta mengasah keterampilan praktis dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi program pencegahan stunting secara terintegrasi melalui APBDes. Meningkatkan pemahaman tata kelola konvergensi pencegahan stunting di desa. dengan Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk pembiayaan intervensi spesifik dan sensitif dan Menyelaraskan kerja sama antara pemerintah desa, BPD, kader kesehatan, dan KPM Pola pembelajaran dengan metode pembelajaran langsung ceramah, diskusi kelompok dan forum group diskusi yang menghasilkan pemahaman secara langsung dengan bagi aparatur kampung untuk menyusun dan mengevaluasi usulan kegiatan yang diusulkan oleh kelompok dan kelembagaan pemerintah kampug
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	85.154.688	Percepatan Penurunan Stunting	Penyusunan TOR dan draf evaluasi Perkembangan Pembangunan Kampung Berdasarkan Data Profil Kampung Dan Kelurahan dengan Mengedepankan data Indek Desa dan pemeringkatan kelurahan sebagai Acuaan penilaiaan keberhasilan Pembangunan Kampung dan kelurahan dengan mengedepankan Pembentukan Posyandu 6 SPM sebagai mna Arahan permendagri 13 tahun 2024
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		6 Dokumen	236.264.813	Percepatan Penurunan Stunting	1. Rencana aksi yang dilaksanakan diawali dengan sosialisasi kebijakan percepatan penurunan stunting kepada pemerintah desa/kampung dan lembaga kemasyarakatan sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam pencegahan stunting. Selanjutnya dilakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan Posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat desa/kampung. 3. Dalam mendukung keberlanjutan program, DPMK memfasilitasi pemerintah desa/kampung untuk mengintegrasikan kegiatan percepatan penurunan stunting ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa, sehingga tersedia dukungan anggaran yang memadai melalui APBDes/APBKam. Selain itu, dilakukan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah terkait, kecamatan, puskesmas, serta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) guna memastikan pelaksanaan program berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Lembaga	1.719.152.660	Percepatan Penurunan Stunting	1. Bidang Kelembagaan juga melaksanakan peningkatan kapasitas kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan kelompok Dasawisma melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, serta pendampingan dalam pelaksanaan tugasnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kader dalam melakukan pendataan keluarga berisiko stunting, pemantauan tumbuh kembang balita, penyuluhan kepada masyarakat, serta pelaporan kegiatan secara berkala. 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan kampung akan membentuk kesadaran bersama pada sisi perencanaan dan pengelolaan program yang diawasi bersama-sama dengan aktif hal ini terwujud dikarenakan awal mula kegiatan berasal dari prakarsa mayarakat melalui keterlibatan langsung masyarakat. 3. Pengelolan yang kegiatan yang dilaksanakn secara bersama akan menghasilkan kegiatan dengan output yang signifikan dengan tingkat keberhasilan yang mendekati 100%
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6 Dokumen	47.640.000	Ekonomi	diawali dengan perencanaan dan pemetaan potensi usaha ekonomi kampung, dilanjutkan dengan koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pembinaan kepada pemerintah kampung dan pengelola kelembagaan ekonomi kampung. Selanjutnya dilakukan pendampingan dalam pengembangan usaha, penguatan tata kelola, dan optimalisasi potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kampung. Pada akhir tahun anggaran, dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, penyusunan laporan capaian, serta perumusan rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan program dan perencanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan pelaksanaan rencana kerja tersebut, diharapkan pengembangan usaha ekonomi kampung dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu.
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6 Dokumen	1.104.443.892	Percepatan Penurunan Stunting	1. Rencana aksi penurunan stunting diawali dengan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada kader PKK, kelompok Dasawisma, serta masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang, kesehatan ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat, serta pola asuh anak yang baik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga dalam upaya pencegahan stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. 2. Selain itu, Bidang PKK mendorong pelaksanaan program-program pemberdayaan keluarga yang mendukung percepatan penurunan stunting, seperti pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga, pengembangan kebun gizi, peningkatan konsumsi pangan bergizi, serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Program-program tersebut merupakan bagian dari implementasi 10 Program Pokok PKK yang mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga.
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	150 Orang	68.445.886	Pendidikan	Kegiatan diawali dengan melakukan evaluasi yang berkaitan proses perencanaan yang telah dilaksakan oleh aparatur kampung pemetaan kepasitas aparatur dilakukan secara intesif oleh dinas DPMPK yang nantinya akan menghasilkan rekomendasi kegiatan peningkatan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan kampung sehingga rekomendasi yang diusulkan menghasiilkan kegiatan yang sesuai kebutuhan masing masing kamping teruatama pada proses adminitrasi perencanaan, pelaksanaan hingga pelaksanaan pertangung jawaban sehinagga akan menghasilkan pelaksanaan administrasi dengan baik sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh permendagri dan permenkeu dalam tata kelola penataa usahaan pemerintahan kampung, hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang trasparan, akuntabel dan terbuka.
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	6 Dokumen	272.602.000	Ekonomi	Kegiatan diawali dengan pendataan dan identifikasi kondisi BUM Kampung dan LKAD sebagai dasar penyusunan program pembinaan. Selanjutnya dilaksanakan sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas pengelola guna memperkuat tata kelola kelembagaan, pengembangan unit usaha, serta pengelolaan keuangan yang akuntabel. Pada tahap berikutnya dilakukan pendampingan dan monitoring terhadap pelaksanaan usaha serta fasilitasi pengembangan kerja sama antar kampung untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah ekonomi. Melalui pelaksanaan rencana kerja tersebut diharapkan BUM Kampung dan LKAD di Kabupaten Mahakam Ulu mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat, profesional, mandiri, dan berdaya saing sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan kampung.
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	150 Orang	89.497.626	Pendidikan	mensosialisasikan Pembentukan Badan Usaha Bersama Kampung melalui Badan kerja sama kampung BKAK yang di bentuk setiap kecamatan dengan autput peraturan bersama kampung untuk pembentukan BUMKA BERSAMA melalui Berita Acara Musyawarah Kampung Bersama
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6 Dokumen	236.264.813	Pendidikan	Rencana aksi diawali dengan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada pemerintah desa/kampung, lembaga kemasyarakatan desa, kader pemberdayaan masyarakat, serta organisasi masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sebagai dasar peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mendukung akses dan keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah maupun pendidikan nonformal bagi masyarakat. Bidang Kelembagaan juga melakukan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, seperti RT, PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat, dan lembaga lainnya agar dapat berperan aktif dalam mendukung program pendidikan di lingkungan masing-masing. Penguatan dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait pengelolaan kegiatan pendidikan masyarakat, peningkatan literasi, serta pengembangan keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat desa.
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	1.719.152.660	Pendidikan	1. Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk melaksanakan pembinaan, pelatihan, dan bimbingan teknis guna meningkatkan kapasitas kelembagaan serta peran aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna), Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat khususnya dalam mendukung Sektor Pendidikan di tingkat desa. 2. aktivitas ini menyasar Lembaga Adat untuk penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayaan paket pertemuan pembinaan (meeting), honorarium narasumber ahli, belanja perjalanan dinas tim pembina kabupaten, serta penyediaan modul panduan kerja LKD sektor pendidikan."
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	6 Dokumen	272.602.000	Pengentasan Kemiskinan	melaksanakan pendampingan, fasilitasi, monitoring, serta penyusunan Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar-Desa (LKD) dengan fokus pada Sektor Pengentasan Kemiskinan. Aktivitas utama meliputi pembinaan tata kelola kelembagaan dan manajemen usaha BUM Desa/LKD agar mampu mengoptimalkan potensi lokal, salah satu contonya menciptakan lapangan kerja bagi rumah tangga miskin ekstrem, serta memfasilitasi kerja sama antar-desa dalam penyediaan komoditas pangan murah atau sarana ekonomi warga miskin.	100,00%
16								Untuk mendukung pembentukan fisik dokumen hasil pembinaan tersebut, rincian objek belanja di DPMK umumnya meliputi: 1.Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah: Digunakan untuk mobilisasi Tim Pembina BUM Desa tingkat kabupaten (DPMD) saat melakukan kunjungan lapangan, verifikasi dokumen, dan monitoring berkala ke desa-desa.2. Belanja Paket Meeting Dalam Kota (Rapat Koordinasi/Konsumsi): Menyediakan akomodasi berupa konsumsi untuk rapat penyelarasan (sinkronisasi) data kelembagaan desa, rapat tim penyusun dokumen laporan, atau workshop penataan kelembagaan bersama perwakilan kecamatan.
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6 Dokumen	1.104.443.892	Pengentasan Kemiskinan	1. salah satunya untuk memfasilitasi, mendampingi, dan menyusun Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang difokuskan pada Sektor Pengentasan Kemiskinan. Ruang lingkup aktivitas meliputi dukungan operasional program kerja TP-PKK Kabupaten dalam membina TP-PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan, khususnya pada penguatan kelembagaan ekonomi keluarga (program UP2K-PKK), 2.Pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan mandiri keluarga miskin ekstrem, serta sosialisasi pola hidup sehat guna menekan beban pengeluaran rumah tangga miskin . 3.Anggaran ini dialokasikan untuk penyediaan komponen belanja paket 4.rapat koordinasi, belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk pembinaan lapangan, belanja penghargaan/stimulan lomba administrasi PKK, serta belanja cetak penggandaan laporan hasil fasilitasi."5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah: Dialokasikan bagi Pengurus TP-PKK Kabupaten bersama Tim Pendamping dari DPMK saat melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan Supervisi-Monitoring-Evaluasi (SME) ke kecamatan dan desa-desa kantong kemiskinan. 6.Belanja Paket Meeting Dalam Kota (Konsumsi/Rapat): Digunakan untuk memfasilitasi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PKK, rapat pleno, atau workshop penyusunan rencana aksi PKK bidang pengentasan kemiskinan.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100