| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUKU SAKU PENILAIAN ZI | ||||||||||||||||||||||||||
2 | “Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam” | ||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Disclaimer : | Langkah kerja/Strategi aksi dan Evidence yang disajikan di dalam Buku Saku ini merupakan kondisi ideal. Unit Kerja/ Satuan Kerja tidak perlu "mengada-adakan" bukti dukung jika hal tersebut belum benar-benar dilakukakan di organisasinya hanya untuk keperluan menjawab LKE-ZI. Silakan lalui proses dengan baik, karena ZI bukan sekedar pemenuhan dokumen administrasi tetapi perubahan mindset dan implementasi nyata dari seluruh insan organisasi...!!! | Property of Inspektorat Kota Batam "Jadilah bagian dari Perubahan, bersama membangun Zona Integritas" | ||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Komponen dan Kriteria | Uraian/Strategi Aksi | Evidence (pada kondisi ideal) | ||||||||||||||||||||||||
8 | A. | PENGUNGKIT | |||||||||||||||||||||||||
9 | I. | PEMENUHAN | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1. | MANAJEMEN PERUBAHAN | Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mindset), serta budaya kerja (culture set) individu pada lembaga yang membangun Zona Integritas, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas . Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan seluruh pegawai dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja. 3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinantimbulnya resistensi terhadap perubahan. | ||||||||||||||||||||||||
11 | i. | Penyusunan Tim Kerja | Tim Kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses perubahan melalui Program, Kegiatan dan Inovasi di 6 Area Perubahan. Tim Kerja akan menjadi motor dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | ||||||||||||||||||||||||
12 | a. | Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | Membentuk Tim Kerja WBK/WBBM dengan tahapan: 1. Membuat undangan Pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM; 2. Melaksanakan rapat pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM; 3. Penentuan anggota Tim Kerja WBK/WBBM dilakukan oleh pimpinan berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan | 1. Undangan Rapat + Dokumentasi 2. Notula rapat/BA Pembentukan Tim Kerja 3. SK Pembentukan Tim Kerja Jawaban: Ya, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
13 | b. | Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | Penentuan anggota tim selain pimpinan, dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas, dengan tahapan: 1. Pimpinan, pejabat, dan pihak terkait melakukan seleksi untuk membentuk Tim Kerja; 2. Standar dan Kriteria Pemilihan Tim Kerja minimal mempertimbangkan hal-hal sbb: - memiliki kompetensi jabatan/memahami tusi organisasi; - Berdedikasi; - Tidak bermasalah dan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin; | 1. SK Kepala Unit/Satuan Kerja tentang Standar dan Kriteria Pemilihan Tim Kerja 2. SOP Tentang seleksi dan penunjukan Tim Kerja Pembangunan ZI Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
14 | ii. | Rencana Pembangunan Zona Integritas | Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas adalah Program, Kegiatan dan Inovasi yang akan dilaksanakan dalam melakukan perubahan yang berisi tentang rencana aksi, target, waktu dan hasil yang ingin dicapai, disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik di wilayah kerja masing-masing | ||||||||||||||||||||||||
15 | a. | Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | Membuat dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Intgeritas menuju WBK/WBBM. Tiap-tiap penanggungjawab yang ditunjuk (pada 6 area perubahan) agar membuat rencana aksi ZI menuju WBK/WBBM (kapan dimulai, berapa lama, target yang akan dicapai). | 1. SK Kepala Unit/Satuan Kerja tentang Rencana Kerja Pembangunan ZI Jawaban: Ya, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
16 | b. | Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | Rencana kerja dan target yang disusun agar relevan dalam rangka mempercepat proses perubahan serta membawa dampak menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta dalam rangka menghadirkan pelayanan publik yang prima, dengan cara: 1. Tentukan target prioritas yang dirasa mudah diraih atau dicapai ditiap komponen perubahan; 2. Penentuan target-target prioritas harus melibatkan seluruh Tim Kerja agar terinternalisasi dengan baik dalam realisasinya | 1. SK Kepala Unit/Satuan Kerja tentang Rencana Kerja Pembangunan ZI 2. Daftar hadir rapat penyusunan Rencana Kerja Pembangunan ZI 3. Notula rapat yang menjelaskan keselarasan/relevansi antara dokumen pembangunan (Renja Unit/Satuan Kerja) dengan Rencana Kerja ZI. Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
17 | c. | Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | Proses Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM harus disosialisasikan kepada seluruh personil maupun masyarakat agar tujuan utama meraih WBK/WBBM dapat tercapai - Sosialisasi kepada internal melalui: (1) Pengarahan saat apel pagi dan rapat staf secara periodik; (2) Pendampingan/pembinaan oleh pimpinan terkait program, kegiatan dan inovasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM; (3) Pemasangan spanduk dan banner di lingkungan kerja. - Sosialisasi kepada masyarakat melalui: (1) Website; (2) Media sosial; (3) Media elektronik/cetak; (4) Pemasangan spanduk/banner di tempat umum | 1. Internal: - Dokumentasi (Foto/video) briefing/apel pagi penyampaian pembangunan ZI menuju WBK minimal melampirkan 3 bukti dukung yang berbeda. - Spanduk/banner tentang Pembangunan ZI terpajang di lingkungan kantor 2. Eksternal - Screenshoot (SS) bukti publikasi melalui website, medsos, media publikasi elektronik/cetak lainnya. 3. SOP publikasi sosialisasi pembangunan ZI secara berkala. Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
18 | iii. | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | Dalam proses Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan kontinu dalam memastikan pencapaian target pada tiap-tiap area perubahan sesuai rencana kerja ZI yang ingin dicapai. | ||||||||||||||||||||||||
19 | a. | Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | 1. Tim Kerja membuat laporan realisasi pelaksanaan rencana aksi sesuai rencana kerja Pembangunan ZI yang telah disusun; 2. Dokumentasikan dengan baik keterlibatan dan peran seluruh anggota Tim dalam pelaksanaan rencana kerja Pembangunan ZI | 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Pembangunan ZI per Triwulan 2. Dokumentasi rapat (Daftar Hadir, Notula, Foto) tim kerja evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI memastikan seluruh rencana tercapai sesuai target. Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
20 | b. | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | 1. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara bulanan | 1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi berkala 2. SOP Monev Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan ZI 3. Surat Tugas Tim Monev Pembangunan ZI Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
21 | c. | Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | Menyusun laporan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan | 1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi berkala telah berisi hasil tindak lanjut. Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
22 | iv. | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menghilangkan mental block anggota menuju mindset bekerja yang lebih baik dalam mewujudkan budaya kerja yang bersih dan akuntabel serta menghadirkan pelayanan publik yang mudah (prima). | ||||||||||||||||||||||||
23 | a. | Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | Pimpinan selalu menunjukkan sikap dan prilaku keteladanan yang dapat menjadi contoh dan motivasi kepada bawahannya (pola hidup sederhana, disiplin dan etos kerja yang tinnggi) | 1. Pimpinan dapat menjadi panutan/teladan (role model) karena pimpinan memperoleh legitimasi misalnya dalam bentuk penghargaan atas kinerja baik/prestasi tertentu/prilaku terpuji yang menjadi kebiasaan sehari-harinya 2. Contoh: Dokumentasi pimpinan menggunakan atribut lengkap, menunjukkan catatan selalu datang dan pulang tepat waktu. Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
24 | b. | Sudah ditetapkan agen perubahan | 1. Membuat undangan penetapan agen perubahan; 2. Melaksanakan rapat penetapan agen perubahan; 3. Agen perubahan yang ditetapkan harus menjadi contoh bagi pegawai lainnya, memiliki kompetensi, memahami tusi, berdedikasi, dan mampu menyebarkan nilai-nilai perubahan dan inovasi di lingkungan kerjanya | 1. SK Penetapan Agen Perubahan 2. Dokumentasi (Notula, Daftar Hadir, Foto) rapat penetapan Agen Perubahan 3. Proposal Rancangan Perubahan/Inovasi yang akan dilakukan oleh Agen Perubahan. Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi | * | ||||||||||||||||||||||
25 | c. | Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | 1. Internalisasi budaya kerja ASN BerAKHLAK di dalam rapat atau apel rutin 2. Implementasi kode etik dan perilaku bagi seluruh ASNsalah satunya melalui pemberian reward dan punishment; | 1. Dokumentasi internalisasi (Notula, Daftar Hadir, Foto) budaya BerAKHLAK. 2. Perwako Kode Etik/Keputusan Kepala Unit/Satuan kerja yang berkaitan dengan Kode Etik. 3. Bukti Reward and Punishment (dalam bentuk piagam pegawai terbaik atau surat teguran/SP kepada pegawai yang melanggar disiplin) Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
26 | d. | Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | 1. Penandatanganan pakta integritas mendukung pembangunan ZI kepada seluruh pegawai; 2. Video statement bersama terkait komitmen membangun ZI. | 1. Dokumentasi video statement komitmen membangun ZI. 2. Pakta Integritas ZI yang telah di ttd seluruh pegawai 3. Bukti kehadiran anggota pegawai unit/satuan kerja saat dilakukan briefing Pembangunan ZI 4. Rencana Kerja ZI Unit/Satuan Kerja 5. Notula dan daftar hadir rapat penyusunan rencana kerja ZI. Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
27 | 2. | PENATAAN TATALAKSANA | Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah: 1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen; 2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses penyelenggaraan manajemen dan 3. Meningkatnya kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. | ||||||||||||||||||||||||
28 | i. | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan | ||||||||||||||||||||||||
29 | a. | SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | 1. Menyusun Peta Proses Bisnis 2. Menyusun SOP yang selaras dengan Peta Proses Bisnis | 1. SK Proses Bisnis 2. SOP Kegiatan Utama 3. SOP Inovasi - inovasi yang dilakukan di Unit/Satuan Kerja dalam mendukung pembangunan ZI. Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi dan hasil analisis SOP sudah mengacu pada Proses Bisnis | |||||||||||||||||||||||
30 | b. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | 1. Informasi alur/prosedur layanan telah terpasang dan mudah diakses di ruang pelayanan 2. Petugas telah memberikan pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan | 1. Foto alur/prosedur layanan telah terpasang di ruang pelayanan/ruang publik 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kesesuain dan efektifitas penerapan SOP Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
31 | c. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | 1. Melaksanakan rapat evaluasi SOP; 2. Membuat laporan evaluasi SOP secara berkala. | 1. Undangan, daftar hadir, Notula dan foto Rapat Evaluasi SOP Tahunan 2. Laporan Evaluasi SOP Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
32 | ii. | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan | ||||||||||||||||||||||||
33 | a. | Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | Terdapat berbagai macam aplikasi di Pemerintah Kota Batam dalam mengukur kinerja unit/satker seperti: e-Monev versi 3.0, e-Government, Semenanjung Batam, Pengukuran Kinerja pada SIMPEG, esr menpan | Screenshoot Aplikasi-aplikasi yang digunakan pada Unit/Satker Jawaban maksimal: B, jika seluruh evidence terpenuhi (karena belum ada inovasi/aplikasi pengukuran kinerja di level unit/satker di Kota Batam) | |||||||||||||||||||||||
34 | b. | Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | Operasionalisasi manajemen SDM seperti: laporan kinerja ASN, kenaikan pangkat, promosi dan mutasi, kehadiran, dsb telah menggunakan Aplikasi SIMPEG Kota Batam | Screenshoot Aplikasi-aplikasi yang digunakan pada Unit/Satker Jawaban maksimal: B jika seluruh evidence terpenuhi (karena belum ada inovasi/aplikasi pengukuran kinerja di level unit/satker di Kota Batam) | |||||||||||||||||||||||
35 | c. | Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | 1. Penggunaan Aplikasi dalam pelayanan kepada masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam menerima layanan; 2. Website yang memudahkan masyarakat masyarakat dalam mengakses informasi 3. Memiliki media sosial yang dikelola dengan baik dalam menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat | 1. Screenshoot aplikasi pelayanan yang digunakan pada Unit/Satker 2. SS Website yang menampilkan informasi tentang pelayanan 3. SS Medsos yang berisi konten informatif terkait informasi pelayanan pada unit/satker Jawaban maksimal: A jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
36 | d | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | 1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kendala pemanfaatan teknologi informasi dan hal-hal yang perlu dikembangkan baik dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik; 2. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi | 1. Undangan, daftar hadir, Notula dan foto Rapat Monev terhadap efektifitas aplikasi-aplikasi yg telah digunakan pada unit/satker 2. Laporan Monev 3. SOP Monev terhadap efektifitas aplikasi-aplikasi yg telah digunakan pada unit/satker Jawaban: A jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
37 | iii. | Keterbukaan Informasi Publik | Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan | ||||||||||||||||||||||||
38 | a. | Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | 1. Penerapan keterbukaan informasi publik (persyaratan, alur, waktu dan biaya) melalui spanduk/banner ditempat yang mudah di baca, website dan media sosial; 2. Informasi terkait pelayanan publik disajikan secara masiv disertai dengan sikap keterbukaan dalam melayani dan mekanisme serta prosedur yang jelas (website yang mudah diakses, konten sosial media yang menarik). | 1 Lampirkan Keputusan Wali Kota Batam Nomor 342 Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Batam dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam 2. SK Kepala unit/satker tentang pengelola informasi pada unit/satker masing-masing 3. Spanduk/Banner/Pamflet/Brosur/Website/Medsos menampilkan Standar Pelayanan (SP) atau minimal yang memuat informasi tentang persyaratan, alur, waktu dan biaya Jawaban: A, Jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
39 | b. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | 1. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi tentang keterbukaan informasi publik; 2. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. | 1. Undangan, daftar hadir, Notula dan foto Rapat Monev terkait pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik 2. Laporan Monev 3. SOP Monev terkait pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Jawaban: A, Jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
40 | 3. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR | Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah: 1. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM; 2. Meningkatnya disiplin SDM; 3. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM; 4. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM. | ||||||||||||||||||||||||
41 | i. | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | Perencanaan Kebutuhan pegawai mengacu pada peta jabatan (ANJAB) dan hasil analisis beban kerja (ABK) | ||||||||||||||||||||||||
42 | a. | Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | 1. Melaksanakan rapat kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja (ABK) | 1. Undangan, Daftar hadir, Notula dan Foto Rapat pembahasan peta kebutuhan pegawai sesuai Anjab dan ABK pada Unit/Satker 2. Anjab-ABK 3. Peta Jabatan Jawaban: Ya, Jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
43 | b. | Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | Menempatkan pegawai hasil rekrutmen pada unit/satker sesuai Anjab ABK yang telah ditetapkan (tidak ada penempatan/penugasan pegawai diluar peta jabatan yang telah disusun) | 1. Anjab-ABK 2. Peta Jabatan Catatan: Minimal data Bezzeting 90% pegawai telah terisi pada Peta Jabatan yang ada pada Aplikasi SIMPEG Jawaban: A, Jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
44 | c. | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Anjab dan ABK apakah telah sesuai dengan kebutuhan organisasi; 2. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi Anjab dan ABK | 1. Undangan, daftar hadir, Notula dan foto Rapat Monev kesesuaian Anjab dan ABK 2. Laporan Monev Penempatan Pegawai 3. SOP Monev Penempatan Pegawai Jawaban: Ya, Jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
45 | ii. | Pola Mutasi Internal | Mutasi Internal dilakukan sesuai ketentuan dan pertimbangan yang oblektif untuk pengembangan organisasn serta bebas dari konflik kepentingan | ||||||||||||||||||||||||
46 | a. | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | 1. Data pelaksanaan promosi dan mutasi pegawai yang dilakukan BKPSDM secara berkala; atau 2. Pelaksanaan rolling staff dalam rangka menindaklanjuti monitoring atau evaluasi penempatan pegawai | 1. SK Pelantikan Pejabat Struktural; atau 2. Nota Dinas terkait mutasi staf Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
47 | b. | Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | 1. Melaksanakan rapat pembahasan rencana kebutuhan pegawai dalam rangka mutasi/rotasi internal yang mengacu pada kompetensi jabatan | • Undangan, Notula, Daftar adir, Foto Rapat pembahasan rencana kebutuhan pegawai Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
48 | c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap komposisi pegawai pada unit kerja/satker dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja 2. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai dalam kaitannya dengan kebijakan rotasi staf | 1. SOP Evaluasi komposisi pegawai dalam kaitannya dengan kinerja pada unit/satker 2. Laporan Evaluasi komposisi pegawai dalam kaitannya dengan kinerja pada unit/satker Jawaban: Ya, Jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
49 | iii. | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | Setiap SDM yang ada di organisasi mendapatkan kesempatan yang sama dalm mengembangkan kompetensi sesuai talenta yang dimiliki (sistem manajemen talenta) | ||||||||||||||||||||||||
50 | a. | Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | Melaksanakan rapat penyusunan analisa kebutuhan diklat/bimtek/pengembangan pegawai (Training Need Analysis) untuk pengembangan kompetensi | 1. lampirkan dokumen TNA 2. Peta Kompetensi Pegawai 3. Anjab dan ABK Jawaban: Ya, Jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
51 | b. | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) | 1. Peta Kompetensi Pegawai 2. Anjab dan ABK Jawaban: B, Jika seluruh evidence terpenuh | |||||||||||||||||||||||
52 | c. | Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | Melakukan pemetaan persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing- masing jabatan. | 1. Peta Kompetensi Pegawai 2. Anjab dan ABK Jawaban: B, Jika seluruh evidence terpenuh | |||||||||||||||||||||||
53 | d. | Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | 1. Daftar usulan diklat pegawai sesuai standar kompetensi berdasarkan analisis pada peta kompetensi pegawai | 1. Peta Kompetensi Pegawai 2. Rekap Diklat yang telah diikuti seluruh pegawai 3. Sertifikat Diklat/Pengembangan lainnya Jawaban: B, Jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
54 | e. | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | Sertifikat bukti keikutsertaan pelatihan/diklat/bimtek/sosialisasi/dsb | 1. Rekap Diklat yang telah diikuti seluruh pegawai 2. Sertifikat Diklat/Pengembangan lainnya Jawaban: B, Jika seluruh evidence terpenuh | |||||||||||||||||||||||
55 | f. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | 1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja 2. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. | 1. Undangan, daftar hadir, Notula dan Foto Rapat Monev terkait kegiatan pengembangan kompetensi 2. Laporan Monev pengembangan kompetensi 3. SOP Monev pengembangan kompetensi Jawaban: A, Jika seluruh evidence terpenuhi dan dilakukan berkala | |||||||||||||||||||||||
56 | iv. | Penetapan Kinerja Individu | Kinerja individu telah disusun berdasarkan MPH (Matriks Peran dan Hasil) dalam mencapai target dan sasaran organisasi | ||||||||||||||||||||||||
57 | a. | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | 1. Sasaran Kinerja Pegawai yang disusun berdasarkan Pohon Kinerja Organisasi yang ada pada Aplikasi SIMPEG | 1. Perjanjian Kinerja 2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sampel 1 bidang Jawaban: A, Jika seluruh evidence terpenuhi dan SKP sudah selaras dengan Perjanjian Kinerja | |||||||||||||||||||||||
58 | b. | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model | 1. Sasaran Kinerja Pegawai yang disusun berdasarkan Pohon Kinerja Organisasi yang ada pada Aplikasi SIMPEG | 1. Perjanjian Kinerja 2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sampel 1 bidang. (Kadis - Kabid - Kasi/JF disetarakan - staff) 3. MPH dari SIMPEG Jawaban: A, Jika seluruh evidence terpenuhi dan SKP sudah selaras atau dapat dinilai mendukung indikator kinerja level diatasnya. | |||||||||||||||||||||||
59 | c. | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | Laporan Kinerja Bulanan ASN pada Aplikasi SIMPEG | 1. Evaluasi Kinerja Bulanan SIMPEG Sampel 1 bidang Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
60 | d. | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | Adanya penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik dalam periode tertentu. | 1. Piagam/Sertifikat Penghargaan Bagi Pegawai Terbaik 2. SOP Penetapan Pegawai Terbaik Jawaban: Ya, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
61 | v. | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | Komitmen penegakan disiplin merupakan salah satu unsur yang penting di dalam Pembangunan Zona Integritas | ||||||||||||||||||||||||
62 | a. | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan dan membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku | 1. Melakukan sosialisasi aturan disiplin, kode etik/kode perilaku; 2. Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin (berpakaian dinas dan ketepatan jam kerja); 3. Penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran aturan disiplin, kode etik/kode perilaku. | 1. Bukti sosialisasi terkait implementasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku baik melalui wa grup, spanduk, banner, atau arahan langsung atasan saat apel/brifing pagi, atau saat acara tertentu 2. Perwako Kode Etik Nomor 194 tahun 2022. 3. SOP terkait dengan penerapan kode etik 4. SK Kepala unit/satker tentang kode etik (jika ada) Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi dan ada inovasi | |||||||||||||||||||||||
63 | vi. | Sistem Informasi Kepegawaian | Data dan informasi kepegawaian telah memanfaatkan teknologi informasi sehingga mudah untuk diakses kapan saja dan di man saja | ||||||||||||||||||||||||
64 | a. | Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | Seluruh ASN telah mengupdate data dan informasi kepegawaiannya secara berkala pada aplikasi SIMPEG | screenshoot bukti pada aplikasi SIMPEG melalui akun admin unit/satker bahwa data dan informasi kepegawaian telah diupdate secara berkala | |||||||||||||||||||||||
65 | 4. | PENGUATAN AKUNTABILITAS | bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Instansi Pemerintah. | ||||||||||||||||||||||||
66 | i. | Keterlibatan Pimpinan | Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan | ||||||||||||||||||||||||
67 | a. | Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | Pimpinan memimpin langsung rapat perencanaan kegiatan dan anggaran pada unit/satker | 1.Dokumentasi rapat pada seluruh tahapan perencanaan kegiatan dan anggaran (Renstra, Renja, RKA) pada unit/satker yang dipimpin langsung oleh pimpinan (Notula, Daftar hadir, Foto, undangan rapat) Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
68 | b. | Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | Pimpinan memimpin langsung rapat penyusunan Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja berorientasi hasil sesuai sasaran yang ingin dicapai oleh unit/satker | 1. Dokumen IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, SKP Tahunan (sampel 1 bidang) telah ditandatangani pimpinan. Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
69 | c. | Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan kegiatan rapat pemantauan pencapaian kinerja secara berkala yang dipimpin langsung oleh kepala unit/satker | 1. Bukti pemantauan pencapaian kinerja berupa hasil evaluasi kinerja bulanan pada SIMPEG secara berkala. 2. Hasil realisasi Pengukuran Kinerja triwulanan. 3. Notulen Rapat Monitoring Kinerja yang dipimpin oleh Pimpinan. Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi, namun maksimal B jika hanya evidence 1 dan 2 saja yang terpenuhi. | |||||||||||||||||||||||
70 | ii. | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | Setiap target dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan terukur dan tersaji secara komprehensif didukung dengan SDM yang memadai | ||||||||||||||||||||||||
71 | a. | Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang disusun telah selaras dengan sasaran, indikator dan target yang ada pada Renstra | 1. Renja dan Renstra yang telah ditandatangani Jawaban: Ya, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
72 | b. | Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | Sub Kegiatan pada Renja telah berisi rincian kegiatan yang relevan dalam pencapaian tujuan organisasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta dalam rangka menghadirkan pelayanan publik yang prima | 1. Melampirkan RKA, Renja Jawaban: Ya, jika seluruh sub kegiatan yang direncanakan pada Renja terealisasi pada dokumen RKA. | |||||||||||||||||||||||
73 | c. | Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | Menetapkan SK Indikator Kinerja Utama | 1. SK IKU unit/satker Jawaban: Ya, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
74 | d. | Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | Indikator dan terget pada Dokumen IKU telah berisi informasi tentang defenisi operasional dan rumus indikator yang relevan dan logis sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai | 1. SK IKU yang telah berisi informasi terkait definisi operasional dan rumus indikator Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
75 | e. | Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | Menyusun LKjIP tepat waktu (bulan Januari pada tahun berikutnya) | 1. LKJIP 2. Surat Pengantar LKJIP ke Bagian Organisasi 3. Bukti Upload esr.menpan.go.id Jawaban: Ya, Jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
76 | f. | Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | Sistematika LKjIP telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran II) | 1. LKJIP yang sesuai dengan sistematika Permenpan 53/2014 lampiran II Jawaban: Ya, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
77 | g. | Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | 1. Terdapat berbagai macam aplikasi di Pemerintah Kota Batam dalam pelaporan kinerja Perangkat Daerah seperti: e-Monev versi 3.0, e-Government, Semenanjung Batam 2. Laporan kinerja individu juga telah memanfaatkan aplikasi SIMPEG Kota Batam | 1. SS tentang e-Monev versi 3.0, e-Government, Semenanjung Batam, WBS 2. SS laporan evaluasi kinerja Jawaban: Ya, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
78 | h | Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | Daftar ASN di unit/satker yang telah mengikuti pelatihan/diklat/bimtek/sosialisasi terkait akuntabilitas kinerja | 1. Sertifikat mengikuti Bimtek SAKIP/terkait akuntabilitas kinerja Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi, terutama seluruh ASN/Pegawai di sekretariat, B Jika tidak seluruh pegawai di sekretariat | |||||||||||||||||||||||
79 | 5. | PENGUATAN PENGAWASAN | Bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Unit Kerja/Satker yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 1. meningkatnya efektifitas dan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara; 2. menurunnya tingkat penyalahgunaan kewenangan. | ||||||||||||||||||||||||
80 | i. | Pengendalian Gratifikasi | Semangat menolak segala bentuk gratifikasi harus di publikasikan secara luas dan dimplementasikan oleh seluruh insan organisasi | ||||||||||||||||||||||||
81 | a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi secara berkala | 1. Melaksanakan public campaign di area pelayanan melalui pemasangan spanduk dan atau baner larangan memberi/menerima gratifikasi. 2. Posting berkala terkait public campaign larangan memberi/menerima gratifikasi di website dan sosial media secara berkala | 1. Dokumentasi (Spanduk/Banner) 2. SS Postingan di Sosmed (lebih dari 1 kali postingan) Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
82 | b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | 1. Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) atau Tim yang memiliki tugas pengendalian geratifikasi yang sama seperti UPG yang ditetapkan oleh melalui keputusan kepala unit/satker ; 2. Menyusun SOP tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi pada lingkungan internal unit/satker 3. Pemasangan kamera pengawas (CCTV) pada area pelayanan | 1. SK Tim UPG untuk tingkat kota atau SK Tim yang memiliki tugas serupa dengan UPG 2. SOP Pengendalian dan Pelaporan Gartifikasi 3. Dokumentasi titik-titik kamera pengawas di lingkungan kerja | |||||||||||||||||||||||
83 | ii. | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan | ||||||||||||||||||||||||
84 | a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian dan membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit/satker | 1. Membentuk Tim SPIP ; (pada level Unit Kerja: sebaiknya pada SK SPIP Perangkat Daerah dimasukkan juga personil dari unit kerja ke dalam tim (contoh pada SK Tim SPIP Dinkes, masuk juga personil Puskesmas) karena saat ini penilaian SPIP belum sampai ke Unit Kerja, baru smpai Satker; 2. Melakukan internalisasi peran dan fungsi SPIP; 3. Internalisasi Kode Etik dan Prilaku ASN. | 1. SK Tim SPIP 2. Dokumentasi internalisasi/sosilaisasi SPIP dan Kode Etik di dalam rapat/briefing/apel (naskah arahan pembina apel). Jawaban: B. jika seluruh evidence terpenuhi. Bisa A jika ada inovasi yang dilakukan | |||||||||||||||||||||||
85 | b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan dan membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit/satker | 1. Menyusun Register Resiko Operasional dan Strategis | 1. RR Operasional 2. RR Strategis Jawaban: B. jika seluruh evidence terpenuhi. Bisa A jika ada inovasi yang dilakukan | |||||||||||||||||||||||
86 | c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi dan membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit/satker | 1. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian terhadap risiko yang telah diidentifikasi 2. RTP yang disusun telah berisi inovasi yang dinilai efektif dalam mencegah/meminimalisir kemungkinan/probability tingkat keterjadian risiko | 1. Dokumen RTP atas RR 2. RR Ops dan Strategis Jawaban: B, jika seluruh evidence terpenuhi. Bisa A jika ada inovasi | |||||||||||||||||||||||
87 | d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | 1. Melakukan sosialisasi terkait SPI (Sistem Pengendalian Internal) terkait penyelenggaraan pelayanan baik kepada pihak internal/pegawai dan eksternal/penerima layanan 2. Melakukan Sosialisasi Nilai-nilai Kode Etik dan Prilaku ASN yang harus dijaga dan ditegakkan. | 1. Dokumentasi internalisasi/sosilaisasi SPIP di dalam rapat/briefing/apel (naskah arahan pembina apel); 2. Dokumentasi internalisasi/sosilaisasi Kode Etik di dalam rapat/briefing/apel (naskah arahan pembina apel). Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
88 | iii. | Pengaduan Masyarakat | Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan | ||||||||||||||||||||||||
89 | a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan dan membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit/satker | 1. Pengelolaan pengaduan melalui SPAN-LAPOR; 2. Menyediakan informasi yang masif di sosial media atau media lainnya terkait sarana penyampaian pengaduan (seperti: SPAN-LAPOR, Kotak Saran dan Pengaduan di ruang pelayanan, Nomor Hotline yg bisa dihubungi dan akun-akun sosial media dan kanal google unit/satker); 3. Menyediakan petugas/ruang/loket khusus sebagai sarana pengaduan/keluhan terhadap pelayananyang didapat; 4. Adanya inovasi terkait pengelolaan pengaduan | 1. SOP SPAN-LAPOR 2. Bukti menyediakan kanal informasi yang masif di sosmed (SS sosmed dimaksud) 3. SK Petugas Pengaduan/Keluhan Layanan 4. Adanya inovasi tekait pengelolaan pengaduan (misalnya adanya Hotline 24 jam). Jawaban: B, jika seluruh evidence terpenuhi. Bisa A jika ada inovasi | |||||||||||||||||||||||
90 | b. | pengaduan masyarakat ditindaklanjuti | 1. Pro aktif merespon dan memberikan umpan balik yang positif terhadap keluhan masyarakat baik pada SPAN-LAPOR, sosmed dan kanal google (seperti google maps) dan media lainnya yang telah disediakan. | 1. Rekapan hasil respon/tindak lanjut atas keluhan penerima layanan baik pada SP4N-LAPOR maupun pada Sosmed Jawaban Ya | |||||||||||||||||||||||
91 | c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat secara berkala | 1. Membuat SOP tentang pelaksanaan monev atas penanganan pengaduan masyarakat 2. Melakukan perbaikan pelayanan berdasarkan feedback pengaduan/keluhan dari penerima layanan | 1. SOP pelaksanaan monev atas penanganan pengaduan masyarakat 2. Laporan Monev dan tindak lanjutnya secara berkala Jawaban: A, jika evidence menyajikan histori monev telah dilakukan secara berkala | |||||||||||||||||||||||
92 | d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Menindaklanjuti Laporan monitoring dan evaluasi pengaduan/keluhan dari penerima layanan | 1.Laporan Hasil Tindak Lanjut (perbaikan pelayanan) atas pengaduan/keluhan penerima layanan yang dievaluasi dan ditindaklanjuti seluruhnya. Jawaban: A. Jika evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
93 | iv. | Whistle-Blowing System | Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan | ||||||||||||||||||||||||
94 | a. | Whistle-Blowing System telah diterapkan dan membuat inovasi terkait pelaksanaan WBS yang sesuai dengan karakteristik unit/satker | 1. Adanya link WBS di website unit/satker; 2. Melakukan internalisasi terkait program WBS dan penjaminan kerahasiaan identitas pelapor/pemberi informasi 3. Membuat inovasi terkait pelaksanaan WBS yang sesuai dengan karakteristik unit/satker | 1. Bukti SS Website unit/satker 2. SOP Mekanisme Pelaporan/Pelaksanaan WBS 3. Bukti internalisasi/sosialisasi program WBS; seperti banner/spanduk atau briefing/apel (naskah arahan pembina apel) berisi seruan atau himbauan internal untuk berani melaporkan penyimpangan/fraud/pelanggaran di internalnya. Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi dan ada inovasi yang dilakukan terkait WBS | |||||||||||||||||||||||
95 | b. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System secara berkala | 1. Secara berkala melakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System di unit/satker | 1. SOP evaluasi penerapan WBS 2. Laporan hasil evaluasi penerapan WBS Jawaban: A, jika terdapat Laporan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala | |||||||||||||||||||||||
96 | c. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | 1. Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System di unit/satker | 1. Laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan WBS Jawaban: A, jika seluruh catatan hasil evaluasi berkala WBS telah ditindak lanjuti | |||||||||||||||||||||||
97 | v. | Penanganan Benturan Kepentingan | Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan | ||||||||||||||||||||||||
98 | a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | 1. Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama dan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Unit/Satket 2. Menyusun SOP tentang Penanganan Benturan Kepentingan | 1. Dokumen identifikasi/pemetaan benturan kepentingan 2. SOP Penanganan Benturan Kepentingan 3. SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
99 | b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | Melakukan internalisasi penanganan Benturan Kepentingan kepada seluruh pegawai khususnya terkait penyelenggaraan pemberian pelayanan | 1. Dokumentasi internalisasi/sosialisasi (Notula, Daftar Hadir, Foto/video) kepada seluruh pegawai Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||
100 | c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Menerapkan sistem penempatan petugas pelayanan/pegawai pada jabatan tertentu tanpa ada konflik kepentingan dengan tugasnya (Penandatanganan surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan khususnya terkait peyelenggaraan pelayanan) | 1. SOP Pelaporan Benturan Kepentingan 2. Surat Pernyataan Bebas dari Benturan Kepentingan seluruh pegawai. Jawaban: A, jika seluruh evidence terpenuhi | |||||||||||||||||||||||