| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | MONITORING EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA | |||||||||||||||||||||||||
3 | PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BULAN JANUARI 2024 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja (sumber data) | Target Indikator Kinerja (satuan) | Realisasi Kinerja Bulan Januari 2024 | % Realisasi Kinerja Bulan Januari 2024 | Sasaran Kegiatan/RO/ Komponen/ Sub Komponen | Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator RO/Indikator Komponen/Indikator Sub Komponen (sumber data) | Target IKK Provinsi/ Indikator RO/ Komponen/ Sub Komponen (satuan) | Realisasi IKK Provinsi/ RO/ Komponen/ Sub Komponen Bulan Januari 2024 | % Realisasi IKK Provinsi/ RO/ Komponen/ Sub Komponen Bulan Januari 2024 | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran Bulan Januari 2024 | % Realisasi Anggaran Bulan Januari Tahun 2024 | Simpulan Efisiensi Anggaran | Kegiatan/ aktivitas yang dilakukan untuk mencapai target | Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Target Kinerja | Rencana Aksi Perbaikan Kinerja | Realisasi Atas Tindaklanjut Rencana Aksi Perbaikan Kinerja Bulan Sebelumnya | Penanggung jawab | Ket. | |||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6=5/4) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11=10/9) | (12) | (13) | (14=13/12) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | |||||
8 | 1. | Menurunnya angka kelahiran total | Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Pendataan Keluarga/ SDKI) | 1,82 rata-rata anak per wanita | Melakukan koordinasi dengan mitra kerja terkait | 0% | Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah | Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah (Laporan Emonev) | 100% Prov & 100% Kab/Kota | 0 | 0.00% | 73,500,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | |||||
9 | 3331.FBA.002 | Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk | Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk (Laporan Emonev) | 2 Daerah (Provinsi/Kab/Kota) | 0 | 0.00% | 73,500,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
10 | 244 | Peningkatan kualitas Bimbingan Teknis penyusunan profil/parameter proyeksi penduduk serta advokasi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan | Jumah Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis penyusunan Bimbingan Teknis penyusunan profil/parameter proyeksi penduduk serta advokasi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (Laporan Emonev) | 5 kab/kota | 0 | 0.00% | 24,000,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
11 | a | Pendampingan penyusunan GDPK 5 Pilar (pembentukan tim koordinasi penyusunan dan pelaksanaan GDPK 5 Pilar penyusunan rencana anggaran dan kegiatan penyusunan GDPK) | Jumlah laporan pendampingan pengolahan data dan analisis pengembangan kebijakan dalam GDPK 5 pilar (Laporan Timja Dalduk) | 1 Laporan | Automatic Adjustment Belanja K/L sesuai Surat Kemenkeu Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 senilai Rp 8.550.000 | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | |||||||||||||||||||
12 | b | Pendampingan Pengolahan Data dan Analisasi Pengembangan Kebijakan Dalam GDPK 5 Pilar | Jumlah laporan penyusunan GDPK 5 Pilar (Laporan Timja Dalduk) | 1 Laporan | 0 | 0.00% | 15,450,000 | - | 0.00% | Belum dapat dijelaskan dan disimpulkan | Kegiatan belum terlaksana sesuai AJK akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2024 | Kegiatan belum terlaksana sesuai AJK akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2024 | Kegiatan belum terlaksana sesuai AJK akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2024 | Kegiatan belum terlaksana sesuai AJK akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2024 | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
13 | 245 | Koordinasi pemanfaatan dan pengintegrasian data kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah | Jumlah kab/kota yang mendapatkan fasilitasi pemanfaatan dan pengintegrasian data kependudukan dalam perencanaan pembangunaan daerah (Laporan Emonev) | 5kab/kota | 0 | 0.00% | 27,970,000 | - | 0.00% | Belum dapat dijelaskan dan disimpulkan | Kegiatan belum terlaksana sesuai AJK akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2024 | Kegiatan belum terlaksana sesuai AJK akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2024 | Kegiatan belum terlaksana sesuai AJK akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2024 | Kegiatan belum terlaksana sesuai AJK akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2024 | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
14 | a | Fasilitasi penetapan data parameter kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (RPJMD/Renstrada/RKPD/Renja Perangkat Daerah bidang Kependudukan) dalam kerangka Satu Data Indonesia | Jumlah Laporan data parameter kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (Laporan Timja Dalduk) | 1 Laporan | Automatic Adjustment Belanja K/L sesuai Surat Kemenkeu Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 senilai Rp 15.630.000 | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | |||||||||||||||||||
15 | b | Penyusunan Profil Kampung KB | Jumlah dokumen Profil Kampung KB (Laporan Timja Dalduk) | 1 Dokumen | 0 | 0.00% | 12,340,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
16 | 246 | Peningkatan kualitas bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah | Jumlah kab/kota yang mendapatkan fasilitas peningkatan kualitas bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah (Laporan Emonev) | 5 Kab/Kota | 0 | 0.00% | 21,530,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
17 | a | Pendampingan penyusunan perencanaan program Bangga Kencana dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/Renstrada/RKPD/ Renja Perangkat Daerah bidang Kependudukan | Jumlah Laporan pendampingan penyusunan program Bangga Kencana (Laporan Timja Dalduk) | 1 Laporan | Automatic Adjustment Belanja K/L sesuai Surat Kemenkeu Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 senilai Rp 14.450.000 | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | |||||||||||||||||||
18 | b | Telaah dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/Renstrada/RKPD/Renja Perangkat Daerah bidang Kependudukan) | Jumlah Kegiatan Telaah dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/Renstrada/RKPD/Renja Perangkat Daerah bidang Kependudukan) | 1 Laporan | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||||||||||||
19 | c | Sosialisasi hasil review dokumen perencanaan daerah (RPJMD/Renstrada/RKPD/ Renja Perangkat Daerah bidang Kependudukan) | Jumlah Kegiatan Sosialisasi hasil review dokumen perencanaan daerah (RPJMD/Renstrada/RKPD/ Renja Perangkat Daerah bidang Kependudukan) | 1 Laporan | 0 | 0.00% | 7,080,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
20 | Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah | Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB (Laporan Emonev) | 80% | 0 | 0.00% | - | - | - | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | |||||||||||
21 | 3331.FBA.002 | Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk | Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk (Laporan Emonev) | 2 Daerah (Provinsi/Kab/Kota) | 55,850,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | |||||||||||||
22 | 247 | Peningkatan Sistem Registrasi Rumah Data Kependudukan | Jumlah Rumah data di Kampung KB yang mendapatkan peningkatan sistem registrasi rumah data kependudukan (Laporan Emonev) | 350 Rumah DataKu di Kampung KB | 332 | 94.86% | 31,850,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
23 | a | Sosialisasi Sistem Registrasi Rumah Data Kependudukan | Jumlah Rumah DataKu di Kampung KB yang mendapat Peningkatan Sistem Registrasi Rumah Data Kependudukan | 350 Rumah DataKu di Kampung KB | 332 | 94.86% | 31,850,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
24 | 248 | Penguatan Tata kelola Rumah Data Kependudukan | Jumlah Rumah data di Kampung KB yang mendapatkan penguatan tata kelola rumah data kependudukan (Laporan Emonev) | 96 Rumah DataKu di Kampung KB | 0 | 0.00% | 24,000,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
25 | a | Fasilitasi teknis manajemen data pada Rumah Data Kependudukan | Jumlah laporan manajemen data pada Rumah Data Kependudukan (Laporan Timja Dalduk) | 1 Laporan | Automatic Adjustment Belanja K/L sesuai Surat Kemenkeu Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 senilai Rp 6.000.000 | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | |||||||||||||||||||
26 | d | Fasilitasi Penguatan Rumah Data Kependudukan | Jumlah Rumah DataKu di Kampung KB yang mendapat Penguatan Tata kelola Rumah Data Kependudukan | 96 Rumah DataKu di Kampung KB | 0 | 0.00% | 18,000,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
27 | 3331.QDD.006 | Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB | Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan (Laporan Emonev) | 79 kelompok masyarakat | 0 | 0.00% | 537,689,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
28 | 253 | Peningkatan Kualitas Rumah Data Kependudukan Paripurna | Jumlah Rumah Data Kependudukan yang mendapatkan peningkatan kualitas rumah data kependudukan paripurna (Laporan Emonev) | 79 Rumah Data Kependudukan Paripurna | 0 | 0.00% | 537,689,000 | - | 0.00% | Automatic Adjustment Belanja K/L sesuai Surat Kemenkeu Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 senilai Rp 128.987.000 | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
29 | a | Orientasi Pengelolaan Rumah Data Kependudukan | Jumlah Laporan Orientasi Pengelolaan Rumah Data Kependudukan (Laporan Timja Dalduk) | 1 Laporan | 0 | 0.00% | 134,382,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
30 | b | Fasilitasi Pengumpulan dan Updating Data di rumah data kependudukan | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengumpulan dan Updating Data di rumah data kependudukan (Laporan Timja Dalduk) | 1 Laporan | 0 | 0.00% | 274,320,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
31 | Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah | Persentase Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif (Laporan Emonev) | 1 prov & 3 kab/kota | 0 | 0.00% | - | - | - | - | Kegiatan belum terlaksana sepenuhnya | Melakukan koordinasi dengan mitra kerja terkait | Melakukan bimbingan teknis | Terpenuhinya target yang telah ditentukan | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | |||||||||||
32 | 3331.FBA.002 | Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk | Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk (Laporan Emonev) | |||||||||||||||||||||||
33 | 249 | Peningkatan Kualitas Penggerakan Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/kota yang efektif | Jumlah Pokja yang mendapatkan Peningkatan Kualitas Penggerakan Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/kota yang efektif (Laporan Emonev) | 4 Kelompok Kerja Bangga Kencana | 0 | 0.00% | 30,000,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
34 | a | Pengembangan bahan pembinaan Kelompok Kerja Bangga Kencana | Jumlah laporan Pengembangan bahan pembinaan Kelompok Kerja Bangga Kencana (Laporan Timja Dalduk) | 1 Laporan | Automatic Adjustment Belanja K/L sesuai Surat Kemenkeu Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 senilai Rp 10.500.000 | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | |||||||||||||||||||
35 | b | Pengelolaan Forum Komunikasi Kelompok Kerja Bangga Kencana | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Forum Komunikasi Kelompok Kerja Bangga Kencana | 1 Kegiatan | 0 | 0.00% | 13,950,000 | - | 0.00% | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
36 | c | Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kelompok Kerja Bangga Kencana Yang Efektif | Jumlah Kelompok Kerja Bangga Kencana yang mendapat Implementasi Sistem Monitoringdan Evaluasi Pokja Bangga Kencana yang Efektif | 4 Kelompok Kerja Bangga Kencana | 0 | 0.00% | 5,550,000 | - | 0.00% | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
37 | Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah | Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi (Laporan Emonev) | 3 Jalur (formal, nonformal dan informal) | 1 | 33.33% | - | - | - | - | Kegiatan belum terlaksana sepenuhnya | Melakukan koordinasi dengan mitra kerja terkait | Melakukan bimbingan teknis dan melaksanakan kegiatans sesuai timeline | Terpenuhinya target yang telah ditentukan | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | |||||||||||
38 | 3331.FBA.002 | Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk | Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk (Laporan Emonev) | |||||||||||||||||||||||
39 | 250 | Pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di tingkat provinsi dan kab/kota (formal non formal dan informal) | Jumlah Pemda yang mendapat Pembinaan implementasi pendidikan kependudukan (formal, non formal dan informal) | 5 Kab/Kota | 0 | 0.00% | 45,000,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Menunggu juknis dari BKKBN Pusat | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
40 | a | Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Sekolah Siaga Kependudukan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota | Jumlah Pemda yang mendapat fasilitasi dan pembinaan teknis SSK | 5 Kab/Kota | 2 kab/kota | 40.00% | 16,235,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
41 | b | Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan | 1 Kegiatan | 0 | 0.00% | 6,390,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
42 | c | Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Balai Diklat/ASN Peduli Kependudukan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Balai Diklat/ASN Peduli Kependudukan | 1 Kegiatan | 0 | 0.00% | 1,970,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
43 | d | Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Pramuka Peduli Kependudukan di tingkat Provinsi | Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Pramuka Peduli Kependudukan | 1 Kegiatan | 0 | 0.00% | 4,475,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
44 | e | Fasilitasi dan Pembinaan PESAT (Pojok Edukasi Kependudukan untuk Masyarakat) dan Dakdikduk (Diskusi Asyik Pendidikan Kependudukan) di Kampung KB | Jumlah kab/kota yang mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan PESAT (Pojok Edukasi Kependudukan untuk Masyarakat) dan Dakdikduk (Diskusi Asyik Pendidikan Kependudukan) di Kampung KB (Laporan Timja Dalduk) | 5 Kab/Kota | Automatic Adjustment Belanja K/L sesuai Surat Kemenkeu Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 senilai Rp 10.890.000 | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | |||||||||||||||||||
45 | f | Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penata Kependudukan dan KB | Jumlah kab/kota yang mendapatkan Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penata Kependudukan dan KB (Laporan Timja Dalduk) | 5 Kab/Kota | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||||||||||||
46 | g | Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Pendampingan Perguruan Tinggi kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penurunan stunting | Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Pendampingan Perguruan Tinggi dalam penurunan stunting | 1 Kegiatan | 0 | 0.00% | 5,040,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
47 | Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah | Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Aplikasi Siperindu (Laporan Monev Siperindu) | 100% Prov & 50% Kab/Kota | 0 | 0.00% | - | #DIV/0! | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana sepenuhnya | Melakukan koordinasi dengan mitra kerja terkait | Melakukan bimbingan teknis | Terpenuhinya target yang telah ditentukan | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||||
48 | 3331.FBA.002 | Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk | Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk | |||||||||||||||||||||||
49 | 251 | Penguatan internalisasi Kebijakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di Kabupaten/Kota | Jumlah Pemda yang mendapat Penguatan internalisasi Kebijakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk | 3 Kab/Kota | 0 | 0.00% | 79,412,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
50 | a | Penyusunan Laporan Kependudukan Provinsi | Jumlah Laporan penyusunan Laporan Kependudukan Provinsi (Laporan Timja Dalduk) | 1 laporan | 0 | 0.00% | 24,175,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
51 | b | Fasilitasi Pembinaan Pelaporan dan Evaluasi Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk untuk OPD Kab/Kota | Jumlah laporan fasilitasi Pembinaan Pelaporan dan Evaluasi Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk untuk OPD Kab/Kota (Laporan Timja Dalduk) | 1 laporan | 0 | 0.00% | 21,125,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
52 | c | Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Dampak Kependudukan Tingkat Provinsi dan Kab/Kota | Jumlah laporan peningkatan Kapasitas Pengelola Program Dampak Kependudukan Tingkat Provinsi dan Kab/Kota (Laporan Timja Dalduk) | 1 laporan | Automatic Adjustment Belanja K/L sesuai Surat Kemenkeu Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 senilai Rp 24.450.000 | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | |||||||||||||||||||
53 | d | Pengembangan Model Tindak Lanjut Peringatan Dini Pengendalian Penduduk | Jumlah laporan pengembangan Model Tindak Lanjut Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Laporan Timja Dalduk) | 1 laporan | 0 | 0.00% | 9,662,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
54 | Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah | Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan (Aplikasi Kampung KB; Laporan Monev Kampung KB) | 60% | 0 | 0.00% | 49,000,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | |||||||||||
55 | 3331.FBA.002 | Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk | Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk | |||||||||||||||||||||||
56 | 252 | Penguatan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kampung KB dan Bimbingan teknis Kampung KB | Jumlah Pemda yang mendapat Penguatan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kampung KB dan Bimbingan teknis Kampung KB | 5 Kab/Kota | 0 | 0.00% | 49,000,000 | - | 0.00% | Automatic Adjustment Belanja K/L sesuai Surat Kemenkeu Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 senilai Rp 30.475.000 | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
57 | a | Workshop Penanganan Terpadu Isu Kependudukan di Kampung KB | Jumlah laporan workshop Penanganan Terpadu Isu Kependudukan di Kampung KB (Laporan Timja Dalduk) | Automatic Adjustment Belanja K/L sesuai Surat Kemenkeu Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 senilai Rp 30.475.000 | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||||||||||||
58 | b | Penguatan Program Bangga Kencana di Kampung KB | Jumlah kegiatan penguatan program Bangga Kencana di Kampung KB | 1 kegiatan | 0 | 0.00% | 10,100,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
59 | c | Penguatan Data Capaian Kampung KB | Jumlah kegiatan Penguatan Data Capaian Kampung KB | 1 kegiatan | 0 | 0.00% | 8,425,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
60 | d | Momentum Hari Kependudukan Dunia di Provinsi Bersama Mitra Kerja | Jumlah laporan momentum Hari Kependudukan Dunia di Provinsi Bersama Mitra Kerja (Laporan Timja Dalduk) | Automatic Adjustment Belanja K/L sesuai Surat Kemenkeu Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 senilai Rp 30.475.000 | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||||||||||||
61 | 3331.UBA.001 | Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstensifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) | Kampung KB yang mendapat fasilitasi intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan Bangga Kencana | 5 Daerah (Prov/Kab/Kota) | 0 | 0.00% | 332,000,000 | - | 0.00% | - | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
62 | 254 | Fasilitasi Intensifikasi Kegiatan Bangga Kencana di Kampung KB | Jumlah kampung KB yang mendapat Fasilitasi Intensifikasi kegiatan Bangga Kencana | 95 Kampung KB | 0 | 0.00% | 233,000,000 | - | 0.00% | Automatic Adjustment Belanja K/L sesuai Surat Kemenkeu Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 senilai Rp 77.480.000 | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
63 | a | Konsolidasi Nasional Pengelolaan Kampung KB | Jumlah kegiatan Konsolidasi Nasional Pengelolaan Kampung KB | 1 Kegiatan | 0 | 0.00% | 46,940,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
64 | b | Fasilitasi dan Pembinaan Kampung KB | Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kampung KB | 1 Kegiatan | 0 | 0.00% | 51,630,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
65 | c | Penguatan Kampung KB | Jumlah Kegiatan Penguatan Kampung KB | 5 Kegiatan | 0 | 0.00% | 56,950,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
66 | 255 | Fasilitasi Ekstensifikasi Kegiatan Bangga Kencana di Kampung KB | Jumlah kampung KB yang mendapat Fasilitasi ekstensifikasi kegiatan bangga kencana | 86 Kampung KB | 0 | 0.00% | 99,000,000 | - | 0.00% | Automatic Adjustment Belanja K/L sesuai Surat Kemenkeu Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 senilai Rp 54.670.000 | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
67 | a | Orientasi Pengelolaan Kampung KB | Jumlah Kegiatan Orientasi Pengelolaan Kampung KB | 5 Kegiatan | 0 | 0.00% | 44,330,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
68 | 3331.UBA.002 | Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan stunting | Kampung KB yang mendapat fasilitasi pembeerdayaan dalam rangka penurunan stunting | 5 Daerah (Prov/Kab/Kota) | 0 | 0.00% | 125,100,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Melakukan persiapan kegiatan | Menunggu juknis dari BKKBN Pusat | Menunggu juknis dari BKKBN Pusat | Menunggu juknis dari BKKBN Pusat | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
69 | 256 | Kegiatan Pemberdayaan Percepatan Penurunan Stunting di Kampung KB | Jumlah Pemda yang melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan percepatan penurunan stunting di kampung KB | 5 Kab/Kota | 0 | 0.00% | 125,100,000 | - | 0.00% | Automatic Adjustment Belanja K/L sesuai Surat Kemenkeu Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 senilai Rp 41.058.000 | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
70 | a | Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung KB dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting | Jumlah Pemda yang melaksanakan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung KB dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting | 5 Kab/Kota | 0 | 0.00% | 84,042,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
71 | 3331.PBG.001 | Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi | Jumlah rekomendasi kebijakan hasil studi kasus stunting | 1 Rekomendasi Kebijakan | 0 | 0.00% | 150,000,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
72 | 259 | Studi kasus dan pembelajaran (provinsi) | Jumlah Laporan Studi kasus dan pembelajaran (provinsi) | 1 Laporan | 0 | 0.00% | 150,000,000 | - | 0.00% | Automatic Adjustment Belanja K/L sesuai Surat Kemenkeu Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 senilai Rp 49.230.000 | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
73 | a | Implementasi model kebijakan hasil studi kasus stunting provinsi di Kampung Keluarga Berkualitas Percontohan | Jumlah Kegiatan implementasi model kebijakan hasil studi kasus stunting provinsi di Kampung Keluarga Berkualitas | 1 kegiatan | 0 | 0.00% | 100,770,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Pengendalian Kependudukan | - | ||||||||||
74 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Provinsi | Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002) (Laporan DKM Provinsi) | 12 bulan | 1 | 8.33% | - | - | - | - | kegiatan rutin layanan operasional perkantoran di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur | melaksanakan kegiatan sesuai timeline yang telah ditetapkan | melaksanakan kegiatan sesuai timeline yang telah ditetapkan | melaksanakan kegiatan sesuai timeline yang telah ditetapkan | Sekretariat | - | |||||||||||
75 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Rencana Tindak Lanjut SKM dari setiap layanan masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)) | 3 (skala 1-4) | 0 | 0.00% | - | - | - | - | Kegaitan belum terlaksana | Kegaitan belum terlaksana | Kegaitan belum terlaksana | Kegaitan belum terlaksana | Tim Kerja Pelaporan dan Statistik dan Pengelolaan TIK | - | ||||||||||||
76 | 5297.EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal yang dilaksanakan | 1 Layanan | 1 Layanan | 100.00% | 371,000,000 | - | 0.00% | - | Melakukan kegiatan layanan organisasi dan tata kelola internal di lingkungan Perwakilan BKKBN DIY | Melaksanakan kegiatan sesuai timeline yang telah ditetapkan | Melaksanakan kegiatan sesuai timeline yang telah ditetapkan | Melaksanakan kegiatan sesuai timeline yang telah ditetapkan | Sekretariat | - | ||||||||||
77 | 293 | Pengelolaan Organisasi Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi | Jumlah kegiatan Pengelolaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi | 1 kegiatan | 0 | 0.00% | 54,000,000 | - | 0.00% | Automatic Adjustment Belanja K/L sesuai Surat Kemenkeu Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 senilai Rp 26.995.000 | digitalisasi dokumen hukum/peraturan perundang-undangan 2023-2024 | Kegiatan terlaksana baru pada tahap pengumpulan dokumen-dokumen hukum | kegiatan belum terlaksana | kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Hukum, Kepegawaian, dan Pelayanan Publik | - | ||||||||||
78 | a | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kegiatan Fasilitasi bantun hukum yang dilaksanakan | 1 kegiatan | 0 | 0.00% | 11,365,000 | - | 0.00% | belum ada realisasi | digitalisasi dokumen hukum/peraturan perundang-undangan 2023-2024 | Kegiatan terlaksana baru pada tahap pengumpulan dokumen-dokumen hukum | - | - | Tim Kerja Hukum, Kepegawaian, dan Pelayanan Publik | - | ||||||||||
79 | b | Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat | Jumlah kegiatan pelaksanaan forum konsultasi publik dan survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan | 1 kegiatan | 0 | 0.00% | 13,870,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | belum ada realisasi | kegiatan belum terlaksana | kegiatan belum terlaksana | kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Hukum, Kepegawaian, dan Pelayanan Publik | - | ||||||||||
80 | c | Pelaksanaan Pelayanan Publik | Jumlah kegiatan pelakssanaan pelayanan publik yang dilakukan | 1 kegiatan | 0 | 0.00% | 1,770,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | belum ada realisasi | kegiatan belum terlaksana | kegiatan belum terlaksana | kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Hukum, Kepegawaian, dan Pelayanan Publik | - | ||||||||||
81 | 294 | Pengelolaan Keuangan dan BMN | Jumlah kegiatan Pengelolaan Keuangan dan BMN (laporan emonev) | 1 kegiatan | 0 | 0.00% | 139,000,000 | - | 0.00% | Automatic Adjustment Belanja K/L sesuai Surat Kemenkeu Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 senilai Rp 69.486.000 | Melaksanakan Rekonsiliasi laporan keuangan semester II TA 2023 | realisasi anggaran terkendala perjalanan dinas yang masih dalam proses LS | Merencanakan kegiatan sesuai timeline kegiatan | Merencanakan kegiatan sesuai timeline kegiatan | Tim Kerja Keuangan, Anggaran dan Pengelolaan BMN | - | ||||||||||
82 | a | Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Semester I dan II (Tk Pusat dan provinsi) | Jumlah kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Semester I dan II (Tk Pusat dan provinsi) (laporan timja keuangan, anggaran dan pengelolaan BMN) | 2 kegiatan | 0 | 0.00% | 44,800,000 | - | 0.00% | Belum dapat dijelaskan dan disimpulkan | Melaksanakan Rekonsiliasi laporan keuangan semester II TA 2023 | realisasi anggaran terkendala perjalanan dinas yang masih dalam proses LS | Merencanakan kegiatan sesuai timeline kegiatan | Merencanakan kegiatan sesuai timeline kegiatan | Tim Kerja Keuangan, Anggaran dan Pengelolaan BMN | - | ||||||||||
83 | b | Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan anggaran thd pejabat perbendaharaan pengelola BMN dan petugas SAI Tk Prov dg Mitra Kerja Terkait | Jumlah layanan Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan anggaran thd pejabat perbendaharaan pengelola BMN dan petugas SAI Tk Prov dg Mitra Kerja Terkait (laporan timja keuangan, anggaran dan pengelolaan BMN) | 1 layanan | 0 | 0.00% | 7,080,000 | - | 0.00% | Belum dapat dijelaskan dan disimpulkan | Melakukan kegiatan sesuai jadwal | Terlaksananya kegiatan dengan baik | Merencanakan kegiatan sesuai timeline kegiatan | telah dilaksanakan | Tim Kerja Keuangan, Anggaran dan Pengelolaan BMN | - | ||||||||||
84 | d | Akselerasi percepatan pelaporan dan monitoring DAK, serta sosialisasi DAK Regional | Jumlah layanan pelaporan dan monitoring DAK, serta sosialisasi DAK Regional | 1 layanan | 0 | 0.00% | 800,000 | - | 0.00% | Belum dapat dijelaskan dan disimpulkan | -Verifikasi pelaporan DAK TA. 2023 -Koordinasi dengan Tim Pengendali DAK Prov, kab/kota -Sosialisasi, Monitoring | - Juknis DAK Fisik 2024 belum tersedia - Pelaporan Morena yang tersinkronisasi dengan aladin - Komunikasi yang baik dengan kab/kota | - Pendampingan Pelaporan DAK TA. 2023 - Koordinasi dengan Tim pengendali DAK pusat dan kab/kota | Belum ada | Tim Kerja Keuangan, Anggaran dan Pengelolaan BMN | - | ||||||||||
85 | e | Penatakelolaan Barang Persediaan dan Pengelolaan Gudang Alokon serta Stock Opname | Jumlah layanan Penatakelolaan Barang Persediaan dan Pengelolaan Gudang Alokon serta Stock Opname | 1 layanan | 0 | 0.00% | 1,144,000 | - | 0.00% | Belum dapat dijelaskan dan disimpulkan | - Penyusunan petugas pengelola persediaan dan DBR di komponen -Koordinasi dengan pengelola persediaan di komponen -Administrasi penatausahaan barang persediaan | Komitmen pengelola persediaan di Komponen | Koordinasi secara berkala terkait penatausahaan barang persediaan di komponen | Hasil Stock opname Per 31 Des 2023 sebagai dasar distribusi persediaan tahun 2024 | Tim Kerja Keuangan, Anggaran dan Pengelolaan BMN | |||||||||||
86 | f | Distribusi Alokon ke Gudang Kabupaten dan Kota (Distribusi Dinamis dan Buffer) | Jumlah layanan Distribusi Alokon ke Gudang Kab/Kota (distribusi dinamis dan buffer) (laporan timja keuangan, anggaran dan pengelolaan BMN) | 1 layanan | 0 | 0.00% | 13,440,000 | - | 0.00% | Belum dapat dijelaskan dan disimpulkan | - Administrasi Hibah Alkon - Penyiapan dan Pendistribusian alkon ke gudang OPD KB Kab/Kota - Koordinasi dengan OPD KB kab/kota | - Komitmen OPD KB Kab/Kota dalam pelaksanaan Hibah Alkon - Aplikasi SIRIKA tidak dapat digunakan | - Koordinasi dengan OPD KB kab/kota terkait hibah alkon secara berkala - Penggunaan dokumen hibah manual | Penggunaan dokumen Hibah manual | Tim Kerja Keuangan, Anggaran dan Pengelolaan BMN | |||||||||||
87 | g | Pengelolaan BMN | Jumlah layanan Pengelolaan BMN berupa sarana kerja (Labelisasi BMN existing dan manajemen daftar barang ruangan) (laporan timja keuangan, anggaran dan pengelolaan BMN) | 1 layanan | 0 | 0.00% | 2,250,000 | - | 0.00% | Belum dapat dijelaskan dan disimpulkan | - Administrasi penatausahaan BMN - Koordinasi dengan mitra kerja terkait | Dukungan Mitra kerja terkait | Koordinasi dengan mitra kerja terkait secara berkala | Rekomendasi penghapusan BMN sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi TA. 2023 | Tim Kerja Keuangan, Anggaran dan Pengelolaan BMN | |||||||||||
88 | 295 | Pengelolaan Manajemen Kepegawaian | Jumlah kegiatan pengelolaan manajemen kepegawaian (Laporan Emonev) | 1 kegiatan | 0 | 0.00% | 71,000,000 | - | 0.00% | Automatic Adjustment Belanja K/L sesuai Surat Kemenkeu Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 senilai Rp 35.493.000 | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Hukum, Kepegawaian, dan Pelayanan Publik | - | ||||||||||
89 | a | Pengadaan ASN di lingkungan BKKBN | Jumlah layanan pengelolaan kinerja dan karir ASN (Laporan Timja Hukum, Organisasi dan Kepegawaian) | 1 layanan | 0 | 0.00% | 20,487,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Hukum, Kepegawaian, dan Pelayanan Publik | - | ||||||||||
90 | b | Asesmen ASN | Jumlah layanan pengembangan kompetensi JF (Laporan Timja Hukum, Organisasi dan Kepegawaian) | 1 layanan | 0 | 0.00% | 800,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Hukum, Kepegawaian, dan Pelayanan Publik | - | ||||||||||
91 | c | Orientasi CASN | Jumlah laporan oriunetasi CASN (Laporan Kegiatan Orientasi CASN) | 1 Laporan | Automatic Adjustment Belanja K/L sesuai Surat Kemenkeu Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 senilai Rp 35.493.000 | Tim Kerja Hukum, Kepegawaian, dan Pelayanan Publik | - | |||||||||||||||||||
92 | d | Dukungan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | Jumlah kegiatan dukungan pengelolaan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan | 1 kegiatan | 0 | 0.00% | 10,080,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Proses penilaian kinerja pegawai tahun 2023 | Kegiatan administratif sehingga tidak berpengaruh pada realisasi anggaranb | Koordinasi antar tim kerja | Koordinasi antar tim kerja terkait proses penilaian kinerja 2023 | Tim Kerja Hukum, Kepegawaian, dan Pelayanan Publik | - | ||||||||||
93 | e | Fasilitasi Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan | Jumlah kegiatan fasilitasi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan | 1 kegiatan | 0 | 0.00% | 4,140,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Hukum, Kepegawaian, dan Pelayanan Publik | - | ||||||||||
94 | 296 | Pengelolaan perencanaan Program dan Anggaran | Jumlah kegiatan pengelolaan perencanaan program dan anggaran (Laporan Emonev) | 1 kegiatan | 0 | 0.00% | 107,000,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Menghitung capaian kinerja dan menyusun LKIP | Menunggu hasil perhitungan capaian kinerja dari Pusat | Koordinasi dengan tim kerja dalam penyusunan LKIP | Koordinasi dengan tim kerja dalam penyusunan LKIP | Tim Kerja Perencanaan dan Manajemen Kinerja | - | ||||||||||
95 | a | Pemaduan Perencanaan Program dan Anggaran KKBPK Tk Provinsi dan Kab/Kota (Korenda) | Jumlah kegiatan pemaduan perencanaan program anggaran dan KKBPK Tk. Provinsi dan Kab/Kota (Laporan Perencanaan dan Manajemen Kinerja) | 12 bulan | Automatic Adjustment Belanja K/L sesuai Surat Kemenkeu Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 senilai Rp 53.490.000 | Tim Kerja Perencanaan dan Manajemen Kinerja | - | |||||||||||||||||||
96 | b | Fasilitasi sinkronisasi program dalam forum Rakortek/Musrenbangda | Jumlah layanan fasilitasi sinkronisasi program dalam forum rakortek/musrenbang (Laporan Perencanaan dan Manajemen Kinerja) | 1 layanan | Tim Kerja Perencanaan dan Manajemen Kinerja | - | ||||||||||||||||||||
97 | c | Fasilitasi sinkronisasi perencanan DAK Sub Bidang KB - (termasuk fasilitasi melalui aplikasi Krisna DAK) | Jumlah layanan Fasilitasi sinkronisasi perencanan DAK Sub Bidang KB (Laporan Perencanaan dan Manajemen Kinerja) | 1 layanan | Tim Kerja Perencanaan dan Manajemen Kinerja | - | ||||||||||||||||||||
98 | d | Penyusunan data basis perencanaan program dan anggaran Provinsi dan Kab/Kota | Jumlah layanan Penyusunan data basis perencanaan program dan anggaran Provinsi dan Kab/Kota ((Laporan Perencanaan dan Manajemen Kinerja) | 1 layanan | Tim Kerja Perencanaan dan Manajemen Kinerja | - | ||||||||||||||||||||
99 | e | Konsolidasi Perencanaan program KKBPK Pusat dan Provinsi (e-KOREN I / KOREN II) | Jumlah laporan Konsolidasi Perencanaan program KKBPK Pusat dan Provinsi (e-KOREN I / KOREN II) (Laporan Perencanaan dan Manajemen Kinerja) | 2 laporan | 0 | 0.00% | 45,750,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Perencanaan dan Manajemen Kinerja | - | ||||||||||
100 | f | Forum sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran (koordinasi lintas Bidang dan lintas sektor - Prov dan Kab/Kota) | Jumlah kegiatan Forum sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran (Laporan Perencanaan dan Manajemen Kinerja) | 2 kegiatan | 0 | 0.00% | 5,040,000 | - | 0.00% | Anggaran belum terealisasi | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Kegiatan belum terlaksana | Tim Kerja Perencanaan dan Manajemen Kinerja | - | ||||||||||