Kesepakatan dengan OPD - Optimalisasi Pajak.xlsx

	A	B	C	D	E	F
1
2	No	Indikator	Sub Indikator	Lampiran	Keterangan	Tanggal Pemenuhan
3	1	Regulasi, Database, dan Kemudahan	Regulasi Pajak Daerah	1. Perda ditetapkan tepat waktu Keterangan: Sesuai UU HKPD Th 2022, Psl 187 Huruf B, paling lambat 2 tahun (5 Januari 2024)	Sudah
4				2. Perkada Turunan terkait dengan Pajak Daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan yang berlaku (minimal sudah mengatur pedoman pemungutan, NJOP untuk PBBP2, penetapan tahun pengenaan PBBP2, Sanksi, minimal perkada terkait juknis/ juklak mata pajak daerah yang ada di masing-masing daerah)	Data masih draft
5				3. SOP terkait pajak daerah yang ditetapkan Kepala Daerah	sudah
6			Database Pajak Daerah terintregrasi	1. Tersedianya database pajak daerah yang sudah lengkap dan akurat meliputi identitas WP, data objek pajak, besaran nilai/kewajiban pajak dan mutasinya serta reputasi kepatuhan pajak secara: Manual Berbasis elektronik	Sudah
7				2. Pemutakhiran database pajak daerah secara periodik	Sudah
8				3. Pemanfaatan database digunakan untuk penetapan kebijakan penganggaran (KUA PPAS, APBD, Perubahan APBD)	Sudah
9				4. Database pajak terintegrasi dengan perijinan dan keuangan daerah. Belum ada laporan	Sudah
10			Pembayaran Online	1. Rekap jenis pajak daerah yang sudah tersedia fasilitas kemudahan pembayaran online.	sudah
11				2. SOP pembayaran pajak secara online dengan lembaga perbankan	sudah (kurang pengesahan)
12				3. Capaian pembayaran pajak secara online dibandingkan dengan capaian pembayaran pajak secara keseluruhan (online dan offline).	Sudah
13	2	Peningkatan Pajak Daerah	Implementasi Inovasi Pajak Daerah	Laporan inovasi pajak daerah yang ditandatangi oleh Kepala OPD ditujukan kepada Kepala Daerah yang memuat: -Latar belakang dan permasalahan -Tujuan inovasi -Waktu pelaksanaan inovasi -Manfaat dari inovasi terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah baik secara kuantatif maupun kualitatif -Dokumentasi pelaksanaan inovasi atau bukti dukung lainnya/ perubahan yang terjadi dengan adanya inovasi	Sudah
14			Capaian Kinerja Pajak Daerah	1. Capaian Kinerja Pajak Daerah -Target Pajak APBD Tahun berjalan. -Realisasi Pajak Daerah Tahun Berjalan.	sudah
15				2. Capaian Penagihan Piutang Pajak daerah Laporan upaya penagihan piutang pajak daerah Kategori Tidak Lancar, Diragukan dan Macet yang memuat : a. Penyampaian tagihan b. Pemberian waktu pembayaran c. Pemberian surat Pemberitahuan d. Pemeriksaan lapangan e. Pemberian sanksi f. Proses hukum (MoU & SKK dengan Datun Kejaksaan) g. Rekonsiliasi dan Pelaporan	belum
16				3. Capaian realisasi hasil penagihan pajak Kategori Tidak Lancar, Diragukan dan Macet Keterangan: (Piutang Macet berdasarkan data laporan Audit BPK Th Anggaran 2023, jika laporan Audit BPK terlambat pakai laporan Unaudited/ LHR APIP) Buku I Laporan BPK	sudah
17	3	Pengendalian dan Pengawasan	Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1. SOP pengawasan Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	sudah
18				2. Laporan pelaksanaan dan hasil pengendalian dan pengawasan pajak daerah, antara lain mencakup (tidak terbatas) pada: a. Data Wajib Pajak yang perlu ditertibkan b. Pemberian sanksi administrasi atau pidana. c. Upaya pengawasan antara lain melalui sidak/kunjungan lapangan, pemeriksaan WP, dst d. Pemberian sanksi administrasi atau pidana kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan e. Kendala, hambatan, evaluasi	belum
19			Reviu Pajak Daerah	1. Reviu Optimalisasi Pajak Daerah yang dilaksanakan tahun 2023 atau 2024, sekurang-kurangnya mencakup: a. Kebijakan/ regulasi yang mendorong optimalisasi pajak daerah. b. Penguatan database pajak daerah. c. Inovasi dan peningkatan pajak daerah. d. Upaya penagihan pajak daerah. e. Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak.	sudah (data 2023)
20				2. Tindak Lanjut Reviu a. Laporan Tindak Lanjut Reviu Optimalisasi Pajak Daerah yang dilaksanakan tahun 2023 atau 2024. b. Capaian % TL Reviu Optimalisasi Pajak Daerah yang dilaksanakan tahun 2023 atau 2024.	sudah (data 2023)
21
22				Mengetahui,
23				Plt. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak
24
25
26
27				( )
28				NIP. .......................................................
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100