ABCDFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Usulan Tema dan Sub TemaUnit HostUnit Kemenkeu (Unit Peserta)BLU, SMV, dan K/L TerkaitUsulan Target Output FinalLearning AreaTanggapan
3
Dukungan Manajemen
4
Pengelolaan KeprotokoleranSETJENSETJEN (Pushaka), UE1-Redesain proses bisnis pendampingan kegiatan pimpinan
-Database dan Redesain Proses Bisnis Dokumentasi		SETJEN
-Dukungan Pendampingan Kegiatan Pimpinan
-Penyusunan Database dan Penyempurnaan Proses Bisnis Dokumentasi -Kegiatan Pimpinan
-Protokoler Pimpinan
5
Pengelolaan KomunikasiSETJENBIRO KLI, BPPK, DJBC, DJPBKEMENKOMINFO-Proses Bisnis Pengelolaan Sumber Daya Bersama
-Modul/Bahan Ajar English Correspondence		BPPK
English correspondence
DJPB
-Pengetahuan pengelolaan dashboard
-Pengelolaan sumber daya bersama (shared resources)
6
Pengelolaan OrganisasiSETJENSETJEN (Biro Organta, Biro Cankeu, Biro SDM, Pusintek, CTO), BKF, DJBC, DJKN, DJP, DJPB, ITJEN, UE1BPK, PT KAI, PT Telkom-Desain Penyusunan dan Pengukuran Kompetensi Teknis (Aspek kritis, pengetahuan dan keahlian (KSA)
-Standar Proses Bisnis Pengelolaan Jabatan Fungsional
- Redesain Proses Bisnis Analisis dan Evaluasi Jabatan
- Rekomendasi Penyelarasan Grand Desain Organisasi DJBC dan DJP		BKF
-Desain penyusunan Komtek
-Analisis Tools Assessment Komtek
-Implementasi Assessment Komtek
-Case studi: Komtek Pejabat Struktural, Analis Keuangan, Auditor Internal, dan Widyaiswara/Dosen
DJBC
- Implementasi Manajemen Risiko
- Penyelarasan Grand Desain Organisasi
- Implementasi Budaya Organisasi
DJKN
-Behavioral Risk Management
-Fraud Risk Management
DJPB
-Perencanaan pemenuhan human capital yang handal
-Pengelolaan Jabatan Fungsional, meliputi:
a. Proses penilaian dan penetapan angka kredit jafung
b. Proses penilaian perilaku dan kinerja jafung;
c. Pola kerja dan hubungan/kedudukan jafung dengan struktural
d. Pembinaan jafung
e. Pengembangan karir jafung
f. Pengembangan kompetensi jafung
g. Pemberhentian dan pengangkatan kembali jafung
SETJEN
Dampak kebijakan anjab dan evajab terhadap pengelolaan SDM dan remunerasi
Pengelolaan Kompetensi Teknis
7
Pengelolaan SDMSETJENSetjen (Biro SDM, CTO), BKF, BPPK, DJBC, DJKN, DJPB, DJPPR, ITJEN, UE1LPDP, SMV, BUMN, KEMENDIKBUDRISTEK, KPK, POLRI, TNI, PUSDATIN- RKMK Pembelajaran Non Degree
- Rekomendasi Desain PPKPNS Kemenkeu
- Inovasi Metode Evaluasi Pembelajaran
- Kurikulum Program Pengembangan Kepemimpinan
- Modul Bimbingan dan Rencana Aksi Bimbingan Teknis Knowledge Management/Pengelolaan Teknologi pembelajaran (Piloting DJPPR)		BKF
Framework Pengembangan
(KLDP dan PPKPNS)
BPPK
Evaluasi Pembelajaran
Inclusive Leadership Program (Penyusunan program terintegrasi dan dukungan ekosistem pengembangan kompetensi leader).
Pengelolaan pembelajaran yang berteknologi
Program Pengembangan Kepemimpinan (Pendampingan atau review desain program kepemimpinan).
DJBC
- Pembinaan dan pengelolaan karir (mutasi, promosi, demosi)
- Manajemen Talenta
- Manajemen reward dan punishment
- Pengelolaan dan pembinaan Mental Pegawai
DJKN
Pengelolaan SDM di SMV Kementerian Keuangan
Perencanaan, Pengelolaan, Mitigasi
DJPPR
1. Pegawai DJPPR termotivasi untuk menyusun Aset Intelektual;
2. Pengetahuan inti yang hanya dimiliki oleh “Key Person”, dapat terdokumentasi dan diakses oleh pegawai;
3. Pemanfaatan aset intelektual;
4. Dalam rangka implementasi delayering, apakah aset intelektual yang disusun dapat diakui sebagai angka kredit; 5. Reward bagi penyusun aset intelektual maupun panitia penjamin mutu.
8
Pengelolaan TIKSETJENBPPK, DJBC, DJKN, DJP, SETJEN (Pusintek, CTO)-Redesain Proses Bisnis Aplikasi KLC 2 dan Semantik
-Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Aset (dengan Data Analytics)		BPPK
Simplifikasi proses bisnis
DJKN
1. Data Preparation (Gather, Discover, Cleanse, Transform, Enrich, and Store)
2. Data Processing.
9
Evaluasi Fungsi Sentral SetjenSETJENSETJEN, DJPB, DJPK, DJBC, DJP-Proses Bisnis Fungsi Kesekretariatan Tersentral/Terintegrasi
10
Pengelolaan Asset
11
Penilaian dan LelangDJKNBPPK, DJKN, DJPBRIN, PT OBI, KJPP-Bahan Ajar Penilaian dan Lelang
-Pedoman penggunaan drone dalam penilaian
-Pedoman penilaian ATB		BPPK
-Lelang
-Praktik Penilaian Level Basic
DJKN
-Pemetaan menggunakan Drone
-Penilaian Aset Tak Berwujud
12
Pengelolaan Belanja Negara
13
Evaluasi Proses Bisnis Belanja NegaraBKFSETJEN (Biro Organta), BKF, BPPK, DJA, DJPB, DJPK, DJPPR, ITJEN, UE1- Kajian Perbaikan Laporan Indikator
- Bahan Ajar Proses Bisnis Belanja Negara
- Sinergi dan harmonisasi Spending Review DJPB, Evaluasi Anggaran DJA, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah DJPB
- Rekomendasi Perbaikan bisnis proses perencanaan, penganggaran, dan Monev Belanja K/L dan DAK Fisik
- Rekomendasi perbaikan untuk penataan organisasi dan analisis beban kerja
BKF
-Klasifikasi/Pengelompokan Realisasi Anggaran
-Database pengeluaran pemerintah
BPPK
-Costing
-Pengelolaan Belanja Negara
DJPB
Analisis Laporan Keuangan khususnya berbasis data akarual
ITJEN
-Pengelolaan Keuangan dan Perbendahaaran Negara (overview)
-Struktur dan proses bisnis pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara (overview)
-Perencanaan dan penganggaran belnja K/L dalam APBN dan Belanja Daerah pada APBD
-Analisis / pembahasan dan prioritasisasi penganggaran belanja pemerintah dan pemda
-Spending review, evaluasi kinerja anggaran pemerintah, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
-Sinkronisasi pengalokasian anggaran pusat dan daerah (identifikasi overlapping pembiayaan anggaran pusat dan daerah)
-Perencanaan, penganggaran dan monev TKDD (yang penggunaannya telah ditentukan / earmarked) dalam APBN dan APBD
-Struktur dan proses bisnis pengelolaan keuangan daerah
-Sinkronisasi indicator penilaian kinerja anggaran dan belanja pemerintah dan Pemda
-Evaluasi kinerja anggaran pemerintah
-Pengelolaan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD)
-Perencanaan dan penganggaran TKDD (yang penggunanannya telah ditentukan/earmarked) dalam APBN
-Struktur dan Proses Bisnis Pengelolaan Keuangan Daerah
SETJEN
Dampak proses bisnis pengelolaan belanja negara terhadap penataan organisasi dan analisis beban kerja
14
Pengelolaan Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional (IP PEN)DJKNDJA, DJKN, DJPB, BPPK, BKF-Perhitungan Biaya Margin IP PEN yang Akurat
-Bahan Ajar terkait Perencanaan, Pencairan, Realisasi, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monev IP PEN		DJKN
Perencanaan, Pencairan, Realisasi, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monev IP PEN
15
Sinergi Perencanaan, Penganggaran, dan Monev Belanja K/L dan TKDD Sektor Bencana dan Bantuan SosialDJPKBKF, DJA, DJPB, DJPK, DJPPR, BPPK, UE1SMV, BUMN, K/L, PEMDA- Perbaikan mekanisme Perencanaan, Penganggaran, monitoring dan evaluasi Pembiayaan Sektor Bencana dan Pembiayaan dalam skema Bantuan Sosial di APBN dan APBD
- Bahan Ajar terkait Perencanaan, Penganggaran, dan Monev Belanja K/L dan TKDD		DJPB
Perencanaan dan Penganggaran Belanja K/L dan TKDD dalam APBN
DJPK
- Pengelolaan Belanja dan Pembiayaan Pusat dan Daerah
> Belanja
> Pembiayaan
- Best practices Pengelolaan Pembiayaan Sektor Bencana dan Pembiayaan Skema Bantuan Sosial secara teoritis dan praktik di berbagai negara
- Identifikasi kondisi faktual Perencanaan dan Penganggaran, serta Monitoring dan Evaluasi atas Pembiayaan Sektor Bencana dan Pembiayaan Skema Bantuan Sosial Pusat dan Daerah di Kementerian Keuangan
- Identifikasi kesenjangan (gap) Kebutuhan pendanaan sektor bencana dengan kemampuan fiskal nasional dan daerah
- Learning Area yang relevan lainnya
16
Pengelolaan Investasi dan Optimalisasi Kas BLUDJPBDJPB, BPPK, UE1SMV, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BUMN, PJK-Redesign Proses Bisnis Pengelolaan Investasi dan Optimalisasi Kas BLU (RPMK?)
- Bahan Ajar Pengelolaan Investasi dan Optimalisasi Kas BLU		DJPB
Pengelolaan Investasi dan Optimalisasi Kas BLU
17
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
18
Pengelolaan Pembiayaan dan RisikoDJPPRBKF, DJA, DJKN, DJPB, DJPPR, ITJEN, BPPKBI, BP Tapera, PT Sarana Multi Griya Finansial-Bahan Ajar Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
-Audit Map terkait pengadaan infrastruktur dengan pembiayaan dari SBSSN
Rekomendasi perbaikan proses bisnis dan regulasi terkait mekanisme penerbitan SBSN untuk pembiayaan infrastruktur
-Audit Map terkait pengadaan infrastruktur dengan mekanisme KPBU
-Rekomendasi perbaikan proses bisnis dan regulasi terkait mekanisme KPBU		BKF
Pembiayaan Investasi
DJPB
-Pengelolaan risiko berdasarkan risk mitigation plan pada pembiayaan dengan skema KPBU dan Analisis risiko yang terekspos dalam pembiayaan perumahan
-Pengelolaan risiko berdasarkan risk mitigation plan pada pengelolaan kas untuk kebutuhan likuiditas, dan Pengukuran kinerja penerbitan utang
-Pengelolaan portofolio dan optimalisasi idle cash
-Metodologi penelitian, analisis data, dan monitoring indikator ekonomi makro
ITJEN
-Pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan dan konsep project finance
-Skema dasar KPBU Bentuk dan mekanisme dukungan Pemerintah
-Studi kasus proyek infrastruktur dengan mekanisme KPBU
-Best practice pengelolaan proyek KPBU
-Area legal implementasi kontrak dan pengelolaan KPBU
-Pengelolaan data informasi dan alur pelaporan
-Implementasi good corporate governance
-Pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan yang didanai dengan SBSN
-Konsep dasar pembiayaan berbasis syarian
-Bentuk dan mekanisme pembiayaan berbasis syariah Pemerintah
-Studi kasus proyek infrastruktur yang didanai dengan SBSN
-Best practice Pengelolaan dan penetapan asset yang menjadi underlying SBSN
-Pengelolaan data informasi dan alur pelaporan
-Implementasi good corporate governance
19
Pengelolaan Penerimaan Negara
20
Pengelolaan Ekspor ImporDJBCBKF, DJBC, DJP, ITJEN, BPPK, DJKN, DJPPRIAI-Metode bersama/peraturan terkait pemeriksaan nilai pabean perusahaan yang berhubungan (perusahaan MNE)
-Optimalisasi Efektivitas Pelayanan dan Pengawasan Kawasan Berkat Mandiri
-Rekomendasi Optimalisasi Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor
-Bahan Ajar Pengelolaan Ekspor Impor		DJBC
- Pengertian voluntary payment
- Tata cara dokumen agar bisa menjadi faktur pajak
- Mempelajari perumusan kebijakan fiskal dan analisis ekonomi makro
- Sharing knowledge terkait pemeriksaan perusahan berhubungan yang dapat mempengaruhi harga impor
ITJEN
1. Dasar Hukum Kawasan Berikat
2. Penyelenggaraan dan Pengusahaan Kawasan Berikat
3. Pendirian Kawasan Berikat
4. Kewajiban dan Larangan bagi Penyelenggara dan Pengusaha Kawasan Berikat
5. Pemasukan Barang (impor atau TLDDP) ke Kawasan Berikat
6. Pengeluaran Barang dari Kawasan Berikat (ekspor atau TLDDP) 7. Perlakuan Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan Kawasan Berikat
8. Pengeluaran Sementara dan Subkontrak
9. Pembekuan dan Pencabutan Izin Penyelenggara dan Pengusaha Kawasan Berikat
10. Penetapan Barang Kawasan Berikat yang Dinyatakan Tidak Dikuasai
11. Pemusnahan dan Perusakan Barang di Kawasan Berikat
12. Pergudangan dan Konsolidasi Barang Ekspor di Kawasan Berikat
13. Pendampingan DJBC dan DJP di Kawasan Berikat
14. Monitoring dan Evaluasi Kawasan Berikat
15. Pelayanan Mandiri bagi Pengusaha Kawasan Berikat
DJKN
Kriteria dan Pelaksanaan PKE/NIA
21
Peningkatan Kegiatan Ekonomi UMKMDJPBDJBC, DJP, LNSW, BPPK, DJPB, DJPK, DJKNPIP, LPEI, BI, KEMENKOPUKM, PEMDA- Kajian Pengembangan Ekonomi Daerah
- Regulasi terkait lingkup dan layanan UMKM
- Pengelolaan Sistem Informasi UMKM Kementerian Keuangan
- Bahan Ajar terkait UMKM
DJBC
- Penyusunan single database UMKM Kemenkeu
- Penyusunan strategi peningkatan kegiatan ekonomi UMKM
- Identifikasi potensi daerah
- Sharing fasilitas dan identifikasi gap ceruk potensi ekspor dari sisi kepabeanan, perpajakan, keuangan dan peraturan daerah
LNSW
a. Layanan UMKM yang diberikan Kementerian Koperasi dan UKM bagi para pelaku UMKM.
b. Definisi tunggal mengenai UMKM.
C. Sistem/ Aplikasi/ Layanan untuk mendukung UMKM ekspor.
22
Proses Bisnis Penerimaan NegaraDJPBKF, BPPK, DJA, DJBC, DJKN, DJP, ITJEN, LNSWBKPM, BPOM, INSW, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Mining Industri Indonesia (MIND ID)-Simplifikasi proses bisnis dan peningkatan layanan jasa kepelabuhanan
-Optimalisasi penerimaan (penggalian potensi dari perikanan, produsen minuman beralkohol, rokok)
-Perbaikan pelayanan dan monev Penanaman Modal
-Rekomendasi Probis Pengujian Jumlah Nilai Realisasi Penanaman Modal Baru
-Peningkatan Aliran Data Minerba dan Perkebunan untuk menunjang analisis serta pemahaman proses bisnis
-Bahan Ajar Proses Bisnis Penerimaan Negara
-Rekomendasi program peningkatan pelayanan (dari Sub Tema Pelayanan Publik		BPPK
Implementasi Penerimaan Negara
DJA
 Proses bisnis layanan jasa kepelabuhanan
 Kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang kepelabuhanan
 Penyusunan tarif jasa kepelabuhanan yang tepat untuk mendukung implementasi National Logistic Ecosystem
 Pemahaman sistem informasi yang mendukung layanan jasa kepelabuhanan
DJBC
Asistensi pemberian fasilitas ke sektor usaha tertentu
Pemberian Insentif Fiskal dalam rangka penanaman modal
DJA
penerimaan Migas
DJP
1. Mempelajari Probis Penggalian Potensi Produsen minuman beralkohol
2. Pengawasan terhadap WP minuman beralkohol
3. Penilaian terhadap WP minuman beralkohol
4. Mempelajari Probis Penggalian Potensi Perikanan
5. Pengawasan terhadap WP Perikanan
6. Penilaian terhadap WP Perikanan"
7. Mempelajari Probis Penggalian Potensi Produsen Rokok
8. Pengawasan terhadap WP Produsen Rokok
9. Penilaian terhadap WP Produsen Rokok
10. Proses Bisnis dari hilir ke hulu, mulai dari pasca produksi,
produksi, penjualan, dan pasca penjualan.
11. Proses bisnis pembayaran PNBP oleh Wajib Bayar, serta
tata kelola data di Ditjen Anggaran.
12. Proses Bisnis Hulu
13. Proses Bisnis Hilir
14. Supply Chain di Industri Nikel
15. Diferensiasi Produk Olahan Nikel dan Pemasarannya"
16. Memahami regulasi, proses bisnis, dan aplikasi
Pemahaman proses bisnis yang dikaitkan dengan regulasi serta alur kegiatan produksi ataupun distribusi pada setiap level kegiatannya.
17. Pengawasan dan Pemeriksaan Penilaian
18. Proses Bisnis dari hilir ke hulu, mulai dari pasca produksi,
produksi, penjualan, dan pasca penjualan. Proses bisnis
termasuk juga pembayaran PNBP oleh Wajib Bayar, serta
tata kelola data di Ditjen Anggaran
19. Proses Bisnis pemasukan dan pengeluaran barang untuk setiap tujuan transaksi. Selain itu, pemahaman atas jenis-jenis dokumen pada PLB untuk selanjutnya mendapatkan aliran data dari setiap jenis dokumen tersebut.
23
Pengelolaan Teknologi Keuangan
24
Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan NegaraDJPKBPPK, DJA, DJKN, DJP, DJPB, DJPK, DJPPR, SETJEN (Pusintek), UE1-Pedoman Pemanfaatan Data Warehouse dan Data Geospasial
- Rekomendasi Perbaikan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Negara dan Daerah
- Kajian Implementasi Integrated Financial Management Information System (IFMIS) di Kementerian Keuangan
- Rekomendasi kebijakan percepatan implementasi SIKKN (Sistem Informasi Konsolidasi Kebijakan Fiskal Nasional)
- Bahan Ajar Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Negara		BPPK
Implementasi Belanja Negara
DJKN
Sosialisasi teknis datawarehouse yang dimiliki DJKN
DJPK
- Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah
> Pendapatan
> Belanja
> Pembiayaan
> Pengelolaan Kekayaan Negara
- Best practices IFMIS secara teoritis dan praktik di berbagai negara
- Identifikasi capaian kondisi faktual implementasi IFMIS di Kementerian Keuangan
- Identifikasi kesenjangan (gap) capaian implementasi IFMIS dengan kerangka konseptual / best practices penerapan IFMIS
- Manajemen informasi
- Transfer ke Daerah (TKD)
- Learning Area yang relevan lainnya
25
17 Sub Tema
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101