Catatan Evaluator Pendahuluan

Catatan Evaluator Bawas

Penyusunan Tim Kerja

12a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas

12b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas

Rencana Pembangunan Zona Integritas

12a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

12b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM

12c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM

12a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana

12b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas

12c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti

Perubahan pola pikir dan budaya kerja

12a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM

12b. Sudah ditetapkan agen perubahan

12c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi

12d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama

12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi

12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan

12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi

12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi

12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi

12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik

Keterbukaan Informasi Publik

12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan

12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan

Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan berdasarkan : 1. Formulir Analisis Jabatan; 2. Perhitungan Beban Kerja untuk Kebutuhan Pegawai; 3. Pohon Kinerja
Evidence

12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan

Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan berdasarkan: 1. Surat Keputusan Sekretaris MA RI tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan MA RI; 2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS; 3. Surat Perintah Melaksanakan Tugas Ketua PN Lubuk Sikaping
Evidence

12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja

Satuan Kerja sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.
Evidence

Pola Mutasi Internal

12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan

Satuan Kerja telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai melalui Sistem Baperjakat terhadap pegawai atas nama Rica Juniarti
Evidence

12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan

Semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini
Evidence

12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

Satuan Kerja belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja, dikarenakan terhadap pegawai yang diusulkan untuk dilakukan mutasi belum dikabulkan. Adapun mutasi antar jabatan yang pernah ada yaitu mutasi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Padang atas nama Havit Biga, S.H dari jabatan semula Kasubbag Kepegawaian dan Ortala menjadi Kasubbag PTIP dengan Bapak Cerry Santosa, S.T dari jabatan semula Kasubbag PTIP menjadi Kasubbag Kepegawaian dan Ortala PN Lubuk Sikaping. dan terhadap mutasi tersebut juga belum dilakukan monitoring serta evaluasi;
Evidence

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi

12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan

12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya

mengikuti bimbingan teknis
Evidence

12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)

mengikuti bimbingan teknis
Evidence

12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

Penetapan Kinerja Individu

12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi

Sudah dilaksnakan
Evidence

12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya

12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik

12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward

sudah dilaksanakan dan ditetapkan dalam SK
Evidence

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan

Teguran lisan tahun 2024
Evidence

Sistem Informasi Kepegawaian

12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala

data informasi sudah di update
Evidence

Keterlibatan Pimpinan

12a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan

Perjanjian Kinerja, Rencana Akasi, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan
Evidence

12b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja

Perjanjian Kinerja, Rencana Akasi, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan
Evidence

12c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

12a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada

12b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil

12c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU telah direviu dan telah ditetapkan
Evidence

12d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART

Indikator Kinerja telah SMART karena mengacu pada yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung
Evidence

12e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu

Laporan kinerja telah dikirimkan melalui email dengan tepat waktu (SAKIP)
Evidence

12f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja

12g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah menggunakan Sistem Informasi E-Kinerja (https://kinerja.bkn.go.id/)

12h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja

Pengelola Akuntabilitas telah memiliki kemampuan dan atau sertifikat keahlian di bidangnya masing masing

Pengendalian Gratifikasi

12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian

12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

Pengaduan Masyarakat

12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti

12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

Whistle-Blowing System

12a. Whistle Blowing System telah diterapkan

12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

Penanganan Benturan Kepentingan

12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti