ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
OPTIK IKK – MATRIKS & CHECKLIST DATA DUKUNG IKK
2
Panduan Perangkat Daerah | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
3
CARA MENGGUNAKAN:1) Cari indikator → 2)Lihat dokumen yang dibutuhkan → 3) Cek kelengkapan dan Kesiapan → 4) Upload melalui Google Form OPTIK IKK.
4
📌 Catatan: File ini hanya untuk melihat kebutuhan data dan melakukan pengecekan awal saja (sebagai panduan). Perangkat Daerah dapat mengunduh/simpan salinan file ini sebagai pegangan dan menggunaknan kolom "Cheklist Pribadi" untuk menandai dokumen yang sudah di siapkan , Cheklist tidak perlu di kirim ke tim IKK, Data dukung yang telah siap tetap dikirim melalui menu “UPLOAD DATA DUKUNG IKK” pada Linktree OPTIK IKK.
5
NoKodeDimensiIndikatorData Dukung yang DibutuhkanKriteria SingkatChecklist OPDCatatan
6
1A1Perencanaan KebijakanApakah kebijakan disusun berdasarkan data dan informasi yang valid (Kajian/Telaahan/Penelitian/Analisis kebijakan) ?Naskah Akademik/Kajian/Policy BriefDokumen resmi, relevan dengan kebijakan, memiliki identitas/tahun yang jelas, dan menunjukkan penggunaan data/informasi sebagai dasar kebijakan.☐
7
2A2Perencanaan KebijakanApakah pemangku kepentingan terlibat dalam perumusan kebijakan?Undangan, Daftar Hadir, Notulensi, Dokumentasi Pada Saat Fgd/Konsutlasi PublikBukti menunjukkan kegiatan benar-benar dilaksanakan dan terdapat keterlibatan stakeholder/kelompok sasaran yang relevan.☐
8
3A3Perencanaan KebijakanApakah analisis dampak kebijakan dilakukan sebelum implementasi?Dokumen Analisis Dampak/Kajian (Contoh: Naskah Akademik, Ria,Cba,Analis Biaya Manfaat)Dokumen menjelaskan potensi dampak/risiko kebijakan dan menunjukkan bahwa hasil analisis dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan.☐
9
4B1Implementasi KebijakanApakah kebijakan memiliki kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaannya?Dok Sop/Juknis/Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Dan Monev Seperti Kak/DpaDokumen/bukti resmi menunjukkan mekanisme koordinasi yang jelas dan pelaksanaannya dapat ditelusuri.☐
10
5B2Implementasi KebijakanApakah kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan?Laporan Monev Pelaksanaan Kebijakan/Screenshott EmonevDokumen menunjukkan kebijakan telah dilaksanakan serta memuat target/capaian yang dapat dibandingkan atau diverifikasi.☐
11
6B3Implementasi KebijakanApakah ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan?Laporan Inspektorat/Review Kebijakan/Laporan SakipBukti berasal dari proses resmi dan menunjukkan adanya pengawasan, pertanggungjawaban, serta/atau tindak lanjut.☐
12
7C1Evaluasi dan Keberlanjutan KebijakanApakah Kebijakan dievaluasi untuk perbaikan berkelanjutan?Laporan Kinerja/Lakip/Lkj/Lppd/Bentuk Dokumen Laporan Yang Berisi Evaluasi Dari Pelaksanaan Kebijakan Yg Memuat Capaian Dari Kebijakan Tersebut, Dan Poin2 Yang Perlu Diperbaiki Pada Tahun SelanjutnyaDokumen menunjukkan evaluasi dilakukan secara terstruktur dan hasilnya digunakan untuk perbaikan kebijakan/program.☐
13
8C2Evaluasi dan Keberlanjutan KebijakanApakah kebijakan memiliki dampak yang terukur bagi masyarakat?Survei Kepuasan Masyarakat Terkait Kebijakan Yg Diukur/Survei Atau Laporan Dari Lembaga Penelitian/ Lembaga Survei/Universitas, Media Dll Yg Sifatnya Independen Terkait Dengan Keberhasilan Kebijakan Atau Dampak Positif Dari Kebijakan TersebutBukti menunjukkan perubahan/hasil yang dapat diukur atau dibuktikan dan memiliki hubungan yang jelas dengan kebijakan.☐
14
9C3Evaluasi dan Keberlanjutan KebijakanBerkaitan dengan keberlanjutan kebijakan, apakah kebijakan selaras dengan kebijakan lain yang relevan?Ba Harmonisasi/ Ba Fasilitasi Dari Biro Hukum, Telaah Dari Bagian Hukum Lengkap Dengan DokumentasiDokumen menunjukkan kebijakan selaras dengan kebijakan lain dan/atau memiliki dasar/rencana keberlanjutan yang jelas.☐
15
10D1Transparansi dan Partisipasi PublikApakah informasi kebijakan dapat diakses oleh publik?Publikasi Kebijakan Di Situs Media Sosial Resmi/Media Masa/Website/Instagram,Facebook DsbInformasi kebijakan dapat diakses publik, memuat informasi yang relevan, dan disajikan melalui media/format yang mudah dipahami.☐
16
11D2Transparansi dan Partisipasi PublikApakah ada mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau mengajukan keberatan?Bukti Dukung Berupa Kanal Aduan Masyarakat, Dokumentasi Tanggapan Terhadap Masukan Publik, Contoh :Catatan Dan Masukan Masyrakat Terhadap Kebijakan, Quisioner, Bukti Form Aduan Masyarakat, Google FormTersedia kanal yang jelas dan dapat diakses serta terdapat bukti penerimaan, tanggapan, dan/atau tindak lanjut atas masukan/keberatan.☐
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100