ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2021
2
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
3
4
NOINFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASIKONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIKJANGKA WAKTU
5
DIBUKADITUTUP
6
1Rincian Hasil Uji Kompetensi Pegawai Negeri Sipil- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;Mengungkap rahasia pribadi seorang PNSMelindungi rahasia pribadi seorang PNSSampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
7
2Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;Mengungkap rahasia pribadi seorang PNSMelindungi rahasia pribadi seorang PNSSampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi
8
3Data Hasil Check Up Perorangan PNS/ Pejabat- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;Mengungkap rahasia pribadi seorang PNSMelindungi rahasia pribadi seorang PNSSampai ada persetujuan tertulis dari PNS/ Pejabat yang bersangkutan
9
4Data Hasil Evaluasi Kinerja PNS/Pejabat- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;Mengungkap rahasia pribadi seorang PNSMelindungi rahasia pribadi seorang PNSSampai ada persetujuan tertulis dari PNS/ Pejabat yang bersangkutan
10
5Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;Mengungkap rahasia pribadi seorang PNSMelindungi rahasia pribadi seorang PNSSampai ada persetujuan tertulis dari PNS/ Pejabat yang bersangkutan
11
6SK Hukuman Disiplin- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Memperlancar proses penegakan hukumSampai ada keputusan tetap
12
- Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
13
7Surat Usul / Laporan / Pengaduan dari OPD / Unit Kerja tentang dugaan pelanggaran disiplin- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;Informasi yang berkaitan dengan hak - hak pribadi (bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah)Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasiaTidak terbatas
14
8Berita acara pemeriksaan / berita acara permintaan keterangan dugaan pelanggaran disiplin - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadiBersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 53/2010 tentang Peraturan Disiplin PNSTidak terbatas
15
9Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
- Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia
- Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah 		Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasiaTidak terbatas
16
10Identitas PNS yang dijatuhi hukuman disiplin - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadiMelindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasiaTidak terbatas
17
11Surat Usul Cerai / SK Cerai / Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian / perkawinan- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadiMelindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasiaSetelah terbitnya Surat Izin Perceraian
18
12Data hasil tes potensi perorangan PNS- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasiaMelindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasiaTidak terbatas
19
13Data rekam medik pasien Poliklinik - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasiaMelindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasiaTidak terbatas
20
14Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasiaMelindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasiaTidak terbatas
21
15Biodata elektronik PNS (database) yang terkait data pribadi- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasiaMelindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasiaTidak terbatas
22
16Berkas / Arsip Dokumen PNS- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasiaMelindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasiaTidak terbatas
23
17Daftar rencana penempatan CPNS/PNS- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasiaMencegah kolusiSampai dengan penyerahan SK
24
18Daftar rencana penempatan PNS dalam jabatan struktural - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatanMenjaga iklim kondusif di lingkungan kerjaSampai dengan pelantikan
25
19Data PNS yang akan diangkat dalam jabatan :
- Pimpinan Tinggi
- Administrator
- Pengawas		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatanMelindungi hak pribadi Sampai dengan pelantikan
26
20Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;Akan menimbulkan keresahan dan kolusiMelindungi pribadiTidak terbatas
27
21Data nilai dan rangking peserta ujian
- CPNS
- Ujian Dinas
- Ujian KPPI
- Ujian Penggunaan Gelar		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;Menimbulkan keresahanMencegah KKNSampai dengan pengumuman
28
22Dokumen Penawaran Kontrak yang pelaksanaannya sedang dalam proses di BKPPD Kota Surakarta- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j;
- Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 		Muncul persaingan usaha yang tidak sehatDapat menjaga obyektivitas penilaianTerbatas sampai dengan proses pengadaan barang/ jasa selesai
29
23Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang pelaksanannya sedang dalam proses di BKPPD Kota Surakarta- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j;
- Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 		Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematurEfisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajarTerbatas sampai dengan proses pengadaan barang/ jasa selesai
30
24Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan yang pelaksanannya sedang berjalan di BKPPD Kota Surakarta- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j;
- PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern		Menghambat proses kegiatan / administrasi pembukuanDapat menjaga kelancaran kegiatan / tertibnya proses administrasi pembukuanTerbatas sampai dengan selesainya tahun anggaran dan telah diperikas oleh auditor yang berkompeten
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100