ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
2
A DAFTAR RUMAH NEGARA
3
UNIT ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
4
DATA SD 31 DESEMBER 2023
5
6
No1 Data Unit Kerja 2 Data Bangunan Rumah Negara3 Data Relasi Tanah4 Status Penggunaan Rumah Negara5 Status Penghunian Rumah Negara6 Detil Lokasi Rumah Negara7 Koordinat Objek (GPS)8 Keterangan
7
Kode BANama Kementerian/ LembagaKode Eselon INama Eselon IKode UAKPBNama UAKPBKode BarangNUPNama BarangKondisiPemilik TanahKode Barang NUP Nama Barang Status Sertipikat TanahNomor Dokumen Sertipikat TanahSubyek yang MenghuniNomor Surat Izin Penghunian (SIP)Besaran Sewa Penghunian Rumah NegaraNama dan Nomor Jalan RT/RWKelurahan/ DesaKecamatanKota/ KabupatenProvinsiLatitudeLongitude
8
12345678910111213141516171819202021222324252627282930
9
1KEMENTERIAN PUPRNIHIL
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Cara Pengisian:
27
28
1
Kolom nomor 2 diisi dengan kode Kementerian/Lembaga
29
2
Kolom nomor 3 diisi dengan nama Kementerian/Lembaga
30
3
Kolom nomor 4 diisi dengan kode Eselon I pada Kementerian/Lembaga
31
4
Kolom nomor 5 diisi dengan nama Eselon I pada Kementerian/Lembaga
32
5
Kolom nomor 6 diisi dengan kode Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga
33
6
Kolom nomor 7 diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga
34
7
Kolom nomor 8 diisi dengan kode BMN berupa Rumah Negara yang menjadi objek pelaporan
35
8
Kolom nomor 9 diisi dengan NUP BMN berupa Rumah Negara yang menjadi objek pelaporan
36
9
Kolom nomor 10 diisi dengan nama BMN berupa Rumah Negara yang menjadi objek pelaporan
37
10
Kolom nomor 11 diisi dengan kondisi BMN berupa Rumah Negara yang menjadi objek pelaporan sesuai dengan kondisi aktual
38
11
Kolom nomor 12 diisi dengan memilih Entitas pemilik tanah tempat BMN berupa Rumah Negara didirikan
39
12
Kolom nomor 13 hanya diisi dengan kode BMN berupa Tanah jika Pemilik Tanah adalah Pemerintah Pusat
40
13
Kolom nomor 14 hanya diisi dengan NUP BMN berupa Tanah jika Pemilik Tanah adalah Pemerintah Pusat
41
14
Kolom nomor 15 hanya diisi dengan nama BMN berupa Tanah jika Pemilik Tanah adalah Pemerintah Pusat
42
15
Kolom nomor 16 hanya diisi dengan menentukan status tanah jika Pemilik Tanah adalah Pemerintah Pusat
43
16
Kolom nomor 17 hanya diisi dengan Nomor Dokumen Sertipikat Tanah jika Pemilik Tanah adalah Pemerintah Pusat
44
17
Kolom nomor 18 diisi dengan memilih Status Penggunaan BMN berupa Rumah Negara sesuai kondisi aktual
45
18
Kolom nomor 19 diisi dengan memilih Subyek yang menghuni BMN berupa Rumah Negara sesuai kondisi aktual
46
19
Kolom nomor 20 diisi dengan nomor Surat Ijin PenghuniaN (SIP) sebagai dasar menghuni BMN berupa Rumah Negara
47
20
Kolom nomor 21 diisi dengan besaran sewa yang dibayarkan dalam rangka menghuni BMN berupa Rumah Negara
48
21
Kolom nomor 22 diisi dengan nama dan nomor jalan dari BMN berupa Rumah Negara (jika ada)
49
22
Kolom nomor 23 diisi dengan nomor RT/RW dari BMN berupa Rumah Negara (jika ada)
50
23
Kolom nomor 24 diisi dengan nama Kelurahan/Desa dari BMN berupa Rumah Negara
51
24
Kolom nomor 25 diisi dengan nama Kecamatan dari BMN berupa Rumah Negara
52
25
Kolom nomor 26 diisi dengan nama Kota/Kabupaten dari BMN berupa Rumah Negara
53
26
Kolom nomor 27 diisi dengan nama Provinsi dari BMN berupa Rumah Negara
54
27
Kolom nomor 28 diisi dengan Koordinat/GPS (Latitude) dari BMN berupa Rumah Negara
55
28
Kolom nomor 29 diisi dengan Koordinat/GPS (Longitude) dari BMN berupa Rumah Negara
56
29
Kolom nomor 30 diisi dengan Keterangan terkait dengan BMN berupa Rumah Negara (juka ada)
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100