IKK PPKS 2024.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	I
1		HASIL INDEK KUALITAS KEBIJAKAN PPKS
2	A	Nama Kampus		Cerdas Berkarakter
3	B	Hasil IKK PPKS dalam Angka		84,85
4		Hasil IKK PPKS dalam Huruf		MERINTIS
5
6	Ket	Isilah 1 jika sudah dilakukan dan 0 jika belum dilakukan dalam kolom Score
7		Tahapan Kebijakan		Indikator Penilaian		%	Bukti
8	NO	Tahapan Kebijakan		Aspek	Score	%	Bukti
9	1	PERENCANAAN DAN PERUMUSAN		Komponen Perencanaan dan Perumusan	9	99
10			1	Perhatian permasalahan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi	1
11			2	Pemetaan kebutuhan kelompok rentan untuk diintegrasikan ke kebijakan PPKS (mis: Kelompok diffable, lansia)	1
12			3	Kajian yang mendukung (terkait urgensi dan pemetaan masalah kekerasan seksual, pencegahan, penanganan, hingga para pihak yang bertanggung jawab)	1
13			4	Pemetaan potensi dampak kekerasan seksual terhadap lingkungan Perguruan Tinggi	1
14			5	Penyampaian atau sosialisasi rancangan kebijakan kepada para pemangku kepentingan baik pengambil kebijakan di Perguruan Tinggi maupun Perwakilan Mahasiwa	1
15			6	Pelibatan para pihak (pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dosen dan perwakilan organisasi mahasiswa) dalam merumuskan kebijakan PPKS di Perguruan Tinggi	1
16			7	Tindak lanjut terhadap rekomendasi dan hasil konsultasi dalam perumusan kebijakan PPKS	1
17			8	Adanya anggaran untuk perumusan kebijakan	1
18			9	Kelengkapan dokumentasi penyusunan kebijakan (laporan kegiatan perumusan kebijakan, risalah, hasil analisis, hasil konsultasi) untuk pembelajaran masa depan	1
19	2	SUBSTANSI KEBIJAKAN		Umum	9	99
20			1	Orientasi perumusan tujuan kebijakan PPKS terhadap penyelesaian masalah dalam jangka panjang (tidak hanya untuk kasus tertentu saja)	1
21			2	Proses harmonisasi dalam penyusunan kebijakan PPKS dengan kebijakan Perguruan Tinggi yang telah ada sebelumnya	1
22			3	Substansi kebijakan tidak tumpang tindih atau kontradiktif dengan kebijakan lainnya/ lebih tinggi	1
23			4	Jangkauan dan arah muatan pengaturan kebijakan PPKS sesuai dengan kewenangan Perguruan Tinggi	1
24			5	Kaitan penyelesaian masalah kekerasan seksual dengan tanggung jawab para pihak dalam Perguruan Tinggi	1
25			6	Memuat akses khusus untuk kelompok rentan	1
26			7	Memuat pengalokasian sumber daya manusia sebagai tim (satgas) untuk melaksanakan kebijakan PPKS	1
27			8	Memuat komitmen anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKS secara berkelanjutan	1
28			9	Mekanisme monitoring dan evaluasi dimuat dalam rancangan kebijakan PPKS	1
29	3	SUBSTANSI KEBIJAKAN		Muatan Sistem Pencegahan KS di Perguruan Tinggi	7	98
30			1	Mengatur Pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan tupoksi dan wewenang elemen Perguruan Tinggi	1
31			2	Mengatur sistem rekruitmen dosen dan staf yang memperhatikan riwayat melakukan KS (Mis: ada kebijakan pakta integritas untuk tidak akan melakukan Kekerasan)	1
32			3	Mengatur pembatasan pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus	1
33			4	Mengatur adanya program sosialisasi bagi Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait PPKS secara berkala	1
34			5	Mengatur adanya sistem pencegahan KS pada setiap kegiatan civitas akademika	1
35			6	Mengatur sistem dokumentasi kasus mulai dari pengaduan, pemeriksaan, hingga penyelesaian kasus serta sistem untuk menjaga keamanan data	1
36			7	Mengatur kebijakan Infrastruktur yang mendukung pencegahan kekerasan seksual (mis: CCTV, ada kantor Satgas, kantor terbuka)	1
37	4	SUBSTANSI KEBIJAKAN		Muatan Sistem Pengaduan KS di Perguruan Tinggi	6	102
38			1	Mengatur penyelenggaraan pengaduan yang mudah di akses baik dalam jaringan (online) maupun langsung (offline), termasuk bagi kelompok penyandang disabilitas.	1
39			2	Mengatur sosialisasi sistem pengaduan yang dapat diakses oleh seluruh civitas akademika	1
40			3	Mengatur kejelasan waktu dalam merespon pengaduan	1
41			4	Mengatur jaminan kerahasiaan identitas pelapor baik korban dan saksi	1
42			5	Mengatur penyediaan form persetujuan untuk penulisan data dan informasi pengaduan untuk kepentingan penanganan kasus	1
43			6	Mengatur kewajiban penyusunan laporan rutin pelaksanaan dan penanganan pengaduan	1
44	5	SUBSTANSI KEBIJAKAN		Muatan Sistem Penanganan dan Pemulihan KS di Perguruan Tinggi	9	99
45			1	Memuat prinsip pendampingan yang non disrkiminatif, menjamin kerahasiaan, dan memperhatikan kebutuhan korban	1
46			2	Memuat sistem perlindungan bagi korban dan saksi baik dari interaksi dengan pelaku maupun tekanan pihak lain	1
47			3	Memuat penyelenggaraan sistem dukungan layanan sesuai kebutuhan korban berupa: medis, pemulihan psikologis, bantuan hukum, dan atau/ bimbingan sosial dan rohani baik oleh kampus atau dirujuk ke lembaga lain yang memiliki kapasitas	1
48			4	Memuat jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa	1
49			5	Memuat jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan	1
50			6	Memuat sistem pemeriksaan kasus dan penyusunan rekomendasi hasil pemeriksaan kasus sesuai dengan kewenanan Perguruan Tinggi	1
51			7	Memuat pengenaan sanksi administratif berjenjang pada pelaku berupa: sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat	1
52			8	Memuat sistem dukungan layanan sesuai kebutuhan korban berupa: medis, pemulihan psikologis, bimbingan sosial dan rohani baik oleh kampus atau dirujuk ke lembaga lain yang memiliki kapasitas	1
53			9	Memuat kebijakan/program yang mendukung proses re-integrasi sosial korban	1
54	6	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN		Pengorganisasian	6	102
55			1	Tim kerja (satgas) PPKS telah dibentuk	1
56			2	Pelatihan terhadap Tim Pelaporan dan Penanganan KS telah dilaksanakan	1
57			3	Pedoman Juknis yang berisi pembagian kerja dan wewenang masing-masing unsur dalam Perguruan Tinggi untuk menerapkan kebijakan PPKS telah telah tersusun oleh Tim Kerja PPKS	1
58			4	Pedoman Juknis telah dilaksanakan oleh Pemangku Kepentingan Perguruan Tinggi dan Tenaga Pendidik	1
59			5	Pengalokasian anggaran PPKS dalam sistem anggaran Perguruan Tinggi secara berkelanjutan telah dilakukan	1
60			6	Sistem dokumentasi kasus mulai dari pengaduan, bentuk kekerasan, profil pelaku dan korban secara umum, pemeriksaan, hingga penyelesaian kasus telah terbentuk termasuk ketersediaan SDM pengelola serta sistem keamanan data	1
61	7	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN		Penerapan Sistem Pencegahan	5	100
62			1	Sistem rekruitmen tenaga kependidikan dan staf untuk pencegahan KS telah disusun dan diterapkan	1
63			2	Infrastruktur kampus telah memperhatikan upaya pencegahan KS	1
64			3	Pembatasan pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus telah diterapkan	1
65			4	Setiap kegiatan perguruan tinggi termasuk organisasi mahasiswa telah menerapkan sistem pencegahan dan menyediakan sarana pengaduan PPKS	1
66			5	Program sosialisasi terkait upaya PPKS telah disusun dan dilakukan berkala	1
67	8	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN		Penerapan Sistem Pengaduan	4	100
68			1	Sistem pengaduan telah disediakan yang menjamin kerahasiaan korban dan saksi	1
69			2	Sistem pengaduan telah disediakan memperhatikan akses kelompok rentan, diantaranya penyandang dissabilitas	1
70			3	Juknis untuk penerapan jangka waktu dalam memberikan respon terhadap pengaduan dan diterapkan apabila terdapat kasus	1
71			4	Sistem pengaduan disosialisasikan berkala dan berkelanjutan dengan memperhatikan akses seluruh civitas akademika, termasuk akses informasi bagi kelompok rentan	1
72	9	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN		Penerapan Sistem Penanganan	8	88
73			1	Juknis untuk menerapkan prinsip penanganan kasus yang non disrkiminatif, menjamin kerahasiaan, serta memperhatikan kebutuhan korban telah tersusun dan diterapkan apabila terdapat kasus	1
74			2	Sistem dukungan pemulihan psikologis korban baik yang disediakan oleh Kampus maupun dirujuk ke pihak lain telah dibentuk dan diterapkan bila terdapat kasus	1
75			3	Sistem dukungan akses kesehatan medis bagi korban baik yang disediakan oleh Kampus maupun dirujuk ke pihak lain telah dibentuk dan diterapkan bila terdapat kasus	1
76			4	Sistem dukungan akses bantuan hukum bagi korban baik yang disediakan oleh Kampus maupun dirujuk ke pihak lain telah dibentuk dan diterapkan bila terdapat kasus	1
77			5	Sistem pemeriksaan kasus PPKS telah terintegrasi dengan struktur kebijakan kampus dan diterapkan apabila terdapat kasus	1
78			6	Sistem dukungan perlindungan bagi korban baik yang disediakan oleh Kampus maupun dirujuk ke pihak lain telah dibentuk dan diterapkan bila terdapat kasus	1
79			7	Sistem pemberian sanksi terhadap pelaku telah terintegrasi dalam struktur kebijakan kampus serta diterapkan apabila terdapat kasus	1
80			8	Rencana program/model dukungan reintegrasi sosial korban telah tersusun dan diterapkan apabila terdapat kasus	1
81	10	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN		Partisipasi	3	99
82			1	Dokumen kebijakan PPKS dapat diakses oleh publik baik secara cetak maupun digital	1
83			2	Sosialisasi rutin tentang substansi kebijakan PPKS kepada pemangku kepentingan dalam Perguruan Tinggi (mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan)	1
84			3	Sarana untuk menyampaikan keluhan terhadap pelaksanaan kebijakan PPKS beserta sistem respon keluhan tersedia dan dapat diakses semua pihak, termasuk kelompok rentan	1
85	11	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN		Monitoring	4	100
86			1	Kegiatan monitoring pelaksananaan kebijakan PPKS dilakukan secara rutin antara tim kerja PPKS dengan pemangku kepentingan perguruan tinggi	1
87			2	Melakukan survei perspektif civitas akademika mengenai efektivitas, dampak, dan manfaat implementasi kebijakan PPKS setidaknya satu tahun sekali	1
88			3	Metode survei yang dilakukan telah memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, diantaranya penyandang dissabilitas	1
89			4	Melakukan rapat konsultatif mengenai hasil survei antara pemangku kepentingan perguruan tinggi, termasuk tenaga pendidik dan perwakilan organisasi mahasiswa intra kampus untuk merumuskan peningkatan kualitas implementasi kebijakan PPKS	1
90	12	EVALUASI KEBIJAKAN		Efektifitas, Dampak dan Manfaat	5	100
91			1	Menganalisis dan mengkompilasi laporan hasil survei perpektif yang telah dilaksanakan tahunan untuk menilai efektivitas, dampak, dan manfaat kebijakan selama empat tahun	1
92			2	Hasil survei perspektif menunjukkan tingkat efektivitas, dampak, serta manfaat yang baik dalam pelaksanaan kebijakan PPKS	1
93			3	Menyusun laporan evaluasi yang memuat kegiatan pencegahan, survei, data pengaduan, dan kegiatan penanganan tersusun	1
94			4	Publikasi laporan evaluasi kepada pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan warga kampus dengan keharusan memperhatikan kerahasiaan data pribadi dan perlindungan korban dan saksi	1
95			5	Laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan PPKS dikirimkan kepada Kementrian Pendidikan sebagai bagian dari bahan penilaian akreditasi Perguruan Tinggi	1
96
97	NO	Tahapan Kebijakan		Aspek (Perumusan=15%, Kebijakan=40%, Implementasi=40%, Evaluasi=5%)
98	1	PERENCANAAN DAN PERUMUSAN	9	Komponen Perencanaan dan Perumusan	15	99		11
99	2	SUBSTANSI KEBIJAKAN	9	Umum	10	99		11
100	3	SUBSTANSI KEBIJAKAN	7	Muatan Sistem Pencegahan KS di Perguruan Tinggi	10	98		14