ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
FORMAT ISIAN PERENCANAAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2024
3
4
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN
5
6
NO.JENISTENTANGMATERI POKOKSTATUSPELAKSANAAN (Dasar Hukum)UNIT/INSTANSI TERKAITTARGET PENYAMPAIANKETERANGAN
7
BARUUBAH
8
1PerbupPendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten KlatenSebagai pedoman dalam pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanana perizinan dan nonperizinanPerbup Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten KlatenDPMPTSP, DINKES, DINAS PERINDUSTRIAN, DINAS PUPR, DISHUB, DINAS PENDIDIKAN, DINAS TENAGA KERJA, DINAS PARIWISATA, DINAS PERTANIAN, DLHK-menunggu koordinasi dengan OPD terkait
9
2PerbupKetantuan pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2022 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasiSebagai petunjuk pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modalPerda Nomor 2 Tahun 2022 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi.DPMPTSPJanuari
10
3PerbupPedoman pelaksanaan promosi investasi daerah kabupaten klatenSebagai acuan atau pedoman bagi satuan kerja perangkat Daerah, Dunia Usaha dan Pihak-pihak berkepentingan dalam melaksanakan promosi investasi kabupaten klatenPerda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten KlatenDPMPTSPJanuari
11
4PerbupPedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusahaSebagai pedoman bagi dinas dan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam meneyelenggarakan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko di daerahPerbup Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten KlatenDPMPTSP, OPD TERKAITJanuari
12
5PerbupKetentuan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten klaten nomor 2 tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklameSebagai pedoman dalam penyelenggaraan reklamePerda 1 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklameDPMPTSP, DINAS PUPR, DISHUB, BPKAD, SATPO PPJanuari
13
6SK BupatiStandar operasional prosedur DPMPTSP Kabupaten KlatenSK Bupati Nomor 800/317 Tahun 2021 tentang Standar operasional prosedur DPMPTSP Kabupaten KlatenDPMPTSP-Menungu perubahan perbup Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Klaten (Poin 1)
14
7PerbupKemitraan usaha antara usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengahj dan usaha besarKerjasama antara pelaku usaha mikro, kecil, menengan dan besarPerda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten KlatenDPMPTSP-menunggu koordinasi dengan OPD terkait
15
8PerbupPenyelenggaraan Mal Pelayanan PublikPengelolaan pelayanan terpadu dan terintegrasi antar Pemerintah, Kementerian, Lembaga, BUMN dan BUMDPerbup No.4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan PublikDPMPTSP, OPD TERKAIT-menunggu koordinasi dengan OPD terkait
16
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN
17
18
19
20
SRI PURWANTO,S.STP,M.Hum
21
Penata Tingkat I
22
NIP.19800420 200003 1 001
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100