Form Tanggapan Final RTP

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	No	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Sasaran Daerah Yang Didukung	Risiko Prioritas Yang Kendalikan	Target Waktu Penyelesaian	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Rencana Waktu Pelaksanaan	Keterangan/ Catatan	TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH
2	a	b	c	d	e	f	g	h	i

3	1	Membuat Surat Bupati kepada Kemenag untuk menghimbau Pondok Pesantren Salafiyah supaya santrinya mengikuti PKBM atau PKPPS	SASARAN 1 - Meningkatnya Kualitas Manusia	1. Laju Pertumbuhan rata-rata lama sekolah rendah 2. Tingkat Anak Tidak Sekolah (ATS) tinggi serta Kolaborasi dalam penanganan anak tidak sekolah masih rendah	Tahun 2025	Dindikbud	Triwulan IV 2025
4	2	Membuat surat edaran Bupati kepada Dewan Pendidikan dan Forum PKBM tentang penyelenggaran PKBM yang berisi Kebijakan upaya peningkatan daya tarik PKBM	SASARAN 1 - Meningkatnya Kualitas Manusia	Laju Pertumbuhan rata-rata lama sekolah rendah	Tahun 2026	Dindikbud	Triwulan I 2026	Harapannya dari surat tersebut akan diteruskan MoU dengan swasta/ komunitas terkait penyelenggaraan PKBM
5	3	Menyusun SE Bupati kepada Pemerintah Desa dan Organisasi Masyarakat terkait Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Tinggi pada forum-forum yang sudah ada di Masyarakat	SASARAN 1 - Meningkatnya Kualitas Manusia	Laju Pertumbuhan rata-rata lama sekolah rendah	Tahun 2026	Dindikbud	Triwulan I 2026	Misal: PKK, Dharma Wanita, Posyandu, Karang Taruna dll
6	4	Menyusun Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Anak Tidak Sekolah	SASARAN 1 - Meningkatnya Kualitas Manusia	Tingkat Anak Tidak Sekolah (ATS) tinggi serta Kolaborasi dalam penanganan anak tidak sekolah masih rendah	Tahun 2026	Bapperida	Triwulan IV	Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Anak Tidak Sekolah yang memuat: - Pengelolaan dan pengembangan PKBM (termasuk pihak swasta) - Penggunaan dana desa untuk penanganan ATS - Optimalisasi perpustakaan di wilayah desa - Sosialisasi (pembentukan pola pikir) orangtua dan anak tentang pentingnya pendidikan tinggi
7	5	Menyusun Surat Edaran Bupati terkait Pendidikan Anak Beriman dan Berkepribadian	SASARAN 1 - Meningkatnya Kualitas Manusia	Tingkat Anak Tidak Sekolah (ATS) tinggi serta Kolaborasi dalam penanganan anak tidak sekolah masih rendah	Tahun 2026	Dindikbud	Triwulan II 2026	Termasuk isi SE: - Melakukan perbaikan kurikulum pendidikan di sekolah negeri >> akan dianalisis lebih lanjut apakah ada celah untuk bisa dimasukkan dalam kurikulum - Membuat SE penyelenggaraan pendidikan anak beriman dan berkepribadian dengan lebih intensif (misal: kurikulum dan JP) >> Kebijakan (SE Bupati) terkait kurikulum pendidikan Anak Beriman dan Kepribadian
8	6	Menyusun Perbup Rencana Aksi SPM tahun 2026 - 2030	SASARAN 1 - Meningkatnya Kualitas Manusia	Masih adanya masyarakat yang belum terlayani pelayanan kesehatan dasar	Tahun 2026	Bag. Pemerintahan	Triwulan III 2026	Termasuk didalamnya Rencana Aksi SPM Bidang Kesehatan tahun 2026 - 2030
9	7	Menyusun Surat Edaran Bupati tentang penyelenggaraan Cek Kesehatan Gratis (CKG)	SASARAN 1 - Meningkatnya Kualitas Manusia	Masih adanya masyarakat yang belum terlayani pelayanan kesehatan dasar	Tahun 2025	Dinkesda	Penyusunan Draf SE : Agustus Pembahasan SE : September Penetapan SE ; Oktober	Target cakupan CKG Nasional pada tahun 2025 sebesar 36 % dan 80 % pada ahir periode (2029) target di RPJMD bertahap dari 55% sampai 80% di tahun 2029
10	8	Revisi Perbup tentang Jaminan Kesehatan Daerah	SASARAN 1 - Meningkatnya Kualitas Manusia	Masih adanya masyarakat yang belum terlayani pelayanan kesehatan dasar	Tahun 2025	Dinkesda	Fasilitasi Perbup : Oktober Harmonisasi Perbup : November Penetapan Perbup : Desember	Berisi : pemeriksaan gratis di Puskesmas untuk penduduk Purworejo yang tidak masuk dalam kepesertaan BPJS
11	9	Melakukan revisi Perbup nomor 112 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	SASARAN 1 - Meningkatnya Kualitas Manusia SASARAN 3 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	1. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat rendah serta Kolaborasi dalam penanganan PHBS masyarakat belum optimal 2. Kualitas tutupan lahan menurun	Tahun 2026-2027	Dinkesda	- Triwulan I 2026 : Persiapan - Triwulan II 2026 : Penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2026 : Fasilitasi dan harmonisasi - Triwulan IV 2026 : Penetapan - Triwulan II 2027 : Sosialisasi
12	10	Menyusun SK Bupati terkait Rencana Aksi penanganan PHBS	SASARAN 1 - Meningkatnya Kualitas Manusia SASARAN 3 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	1. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat rendah serta Kolaborasi dalam penanganan PHBS masyarakat belum optimal 2. Kualitas tutupan lahan menurun	Tahun 2027	Dinkesda	- Triwulan II 2027
13	11	Menyusun SK Tim Pelaksana dan Tim Pemantauan Penanganan PHBS berdasarkan Renaksi (kemitraan)	SASARAN 1 - Meningkatnya Kualitas Manusia SASARAN 3 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	1. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat rendah serta Kolaborasi dalam penanganan PHBS masyarakat belum optimal 2. Kualitas tutupan lahan menurun	Tahun 2027	Dinkesda	- Triwulan II 2027
14	12	Menyusun SK Bupati terkait Renaksi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	SASARAN 1 - Meningkatnya Kualitas Manusia SASARAN 3 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	1. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat rendah serta Kolaborasi dalam penanganan PHBS masyarakat belum optimal 2. Kualitas tutupan lahan menurun	Tahun 2026	Dinkesda	- Triwulan II 2026
15	13	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan tentang Pemutakhiran data SIKS-NG	SASARAN 1 - Meningkatnya Kualitas Manusia	Pengeluaran masyarakat rendah	Tahun 2025	Dinsosdaldukkb	Triwulan IV 2025	Isi surat edaran: - Teguran terkait update data DTSEN, terutama kepada 80% desa yang tidak pernah update>>> - Panduan pemutakhiran data melalui aplikasi SIKS-NG
16	14	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Camat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Bersumber dari Dana Desa	SASARAN 1 - Meningkatnya Kualitas Manusia SASARAN 2 - Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	1. Pengeluaran masyarakat rendah 2. Masih rendahnya akses sanitasi aman 3. Masih tingginya angka rumah tidak layak huni 4. Kapasitas fiskal daerah terbatas	Tahun 2026-2030	DPPPAPMD	Triwulan I setiap tahun	Memanfaatkan porsi kewenangan lokal untuk intervensi: - Meningkatkan daya beli masyarakat - Jamban/IPAL komunal dan individu - RTLH - Penanganan ATS - Pemberdayaan masyarakat, padat karya, dan peningkatan produktivitas masyarakat
17	15	Menyusun SK Bupati tentang penetapan penerima hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat	SASARAN 1 - Meningkatnya Kualitas Manusia	Pengeluaran masyarakat rendah	Tahun 2026	- DKUKMP - Dinsosdaldukkb - Instansi terkait hibah dan bansos	Triwulan II 2026	Hibah dan bansos kepada: UMKM, KUBE, dll
18	16	Menyelenggarakan High Level meeting yang dipimpin Bupati/ Wakil Bupati dalam pengendalian inflasi daerah	SASARAN 1 - Meningkatnya Kualitas Manusia	Pengeluaran masyarakat rendah	Tahun 2025-2029	Bag. Perekonomian	Setiap mendekati hari besar keagamaan
19	17	Menyusun surat Bupati tentang usulan kegiatan yang bersumber dari DAK/ Bankeu serta sumber dana lainnya	SASARAN 2 - Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Masih rendahnya persentase jalan dalam kondisi mantap	Tahun 2025-2029	Bapperida		Sesuai alokasi dari Pusat/ Provinsi
20	18	Peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	SASARAN 2 - Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Masih rendahnya akses air minum aman	Tahun 2027	DPUPR	Triwulan II 2027	Perbup Rispam 2027-2042 hasil peninjauan perbup rispam 2022-2037 menyesuaikan dengan regulasi terbaru	Akan kami tindaklanjuti penyusunan Perbup RISPAM 2027-2042 di tahun 2027
21	19	Menyusun Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM)	SASARAN 2 - Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Masih rendahnya akses air minum aman	Tahun 2025	DPUPR	Triwulan IV 2025		Masih proses koreksi di Bagian Hukum
22	20	Menyusun Surat Edaran Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) untuk ASN dan Masyarakat	SASARAN 2 - Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Masih rendahnya akses sanitasi aman	Tahun 2027	DPUPR	Triwulan IV 2027		akan kami tindak lanjuti dengan menyusun surat edaran Bupati terkait LLTT di tahun 2027
23	21	Penyusunan SK Bupati tentang Rencana Aksi Penyelesaian Area Blankspot	SASARAN 2 - Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Akses pengguna internet masih rendah	Tahun 2026	Dinkominfostasandi	Triwulan IV Tahun 2026
24	22	Menyusun dokumen roadmap jangka menengah untuk pemenuhan alat perlengkapan ruas jalan kabupaten	SASARAN 2 - Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Belum optimalnya alat perlengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten	Tahun 2026	Dinhub	Triwulan IV 2026		akan dibuat roadmap alat perlengkapan jalan periode 2026 - 2030 yang berisi data alat perlengkapan jalan yang ada dan rencana kebutuhan setiap tahunnya
25	23	Menyusun SK Bupati terkait dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah	SASARAN 2 - Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah SASARAN 3 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	1. Masih tingginya timbulan sampah yang belum terolah di fasilitas pengelolaan sampah 2. Kualitas udara menurun	Tahun 2026	DLHP	Triwulan III dan IV 2026		Tambahan Dana pada Perubahan Anggaran 2026 untuk Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah
26	24	Membuat Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Program TJSLP di Kabupaten Purworejo	SASARAN 2 - Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	1. Masih tingginya angka rumah tidak layak huni 2. Kapasitas fiskal daerah terbatas	Tahun 2026-2030	Bapperida	Triwulan II setiap tahun
27	25	Menyelenggarakan forum sinergitas program Baznas dengan program prioritas pembangunan daerah	SASARAN 2 - Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Masih tingginya angka rumah tidak layak huni	Tahun 2026-2030	Bag. Kesra	Minimal 2x dalam setahun	- SE Bupati kepada PD tentang potongan penghasilan ASN untuk Baznas sudah rilis 25 Agustus 2025 - Pengawasan kepatuhan SE melalui surat-surat (operasional) - Harapannya 70:30, 70 untuk prioritas pemda - Forum dipimpin Bupati/ Wakil Bupati, menghasilkan kesepakatan sasaran tasharuf zakat
28	26	Menyusun Perbup pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	SASARAN 3 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Kualitas air menurun	Tahun 2026 - 2027	DLHP	- Triwulan I 2026 : Persiapan - Triwulan II 2026 : Penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2026 : Fasilitasi dan harmonisasi - Triwulan IV 2026 : Penetapan - Triwulan II 2027 : Sosialisasi	Penetapan tahun 2026, Sosialisasi tahun 2027
29	27	Membuat SK Bupati tentang Satuan tugas penuntasan sampah tingkat Kabupaten/ Kota, Kectaman dan Desa	SASARAN 3 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Kualitas tutupan lahan menurun	Tahun 2025	DLHP	Triwulan IV 2025
30	28	Menyusun Perbup Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) 2025-2029	SASARAN 3 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Kualitas tutupan lahan menurun	Tahun 2026	DPUPR	- Triwulan II 2026 : Persiapan - Triwulan II dan III 2026 : Penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan IV 2026 : Penetapan dan Sosialisasi		akan kami tindak lanjuti dengan menyusun perbup SSK setelah SSK sudah selesai di tahun 2026
31	29	Menyusun SK Kamus Pokok Pikiran DPRD Bantuan RTLH yang mensyaratkan spesifikasi RTLH yang terdiri dari: Atap, Lantai, Dinding, Sanitasi Layak, Air Minum Layak (Kamus Pokir baru)	SASARAN 3 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Kualitas tutupan lahan menurun	Tahun 2026-2029	Bapperida	- Triwulan I	Di dalamnya terdapat spesifikasi RTLH yang terdiri dari: Atap, Lantai, Dinding, Sanitasi, Air Minum
32	30	Menyusun dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB)	SASARAN 3 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Penanganan bencana belum optimal	Tahun 2027	BPBD	- Triwulan I : Penyusunan dokumen - Triwulan II : Sosialisasi	Tandatangan dokumen oleh Bupati
33	31	Menyusun SK Bupati tentang rencana kontingensi bencana	SASARAN 3 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Penanganan bencana belum optimal	Tahun 2025-2030	BPBD	- Tahun 2025 : Renkon Banjir dan Tsunami - Tahun 2026 : Renkon Gempa Bumi dan Banjir Bandang - Tahun 2027 : Renkon Kekeringan dan KLB - Tahun 2028 : Renkon Karhutla dan Longsor - Tahun 2029 : Renkon Banjir dan Tsunami - Tahun 2030 : Renkon Gempa Bumi dan Banjir Bandang
34	32	Menyusun SE Bupati tentang pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di tingkat kecamatan dan desa guna meningkatkan sinergitas penanggulangan bencana	SASARAN 3 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Penanganan bencana belum optimal	Tahun 2025	BPBD	Triwulan IV 2025	Termasuk: Pembentukan Desa Tangguh bencana (Destana) dan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana)	Untuk poin no 32 dan 34 digabung jadi satu penyusunan SE Bupati tentang pembentukan FPRB tingkat kecamatan dan desa, Kecamatan Tangguh Bencana dan Desa Tangguh Bencana
35	33	Menyusun SE bupati terkait pembentukan sekolah tangguh bencana	SASARAN 3 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Penanganan bencana belum optimal	Tahun 2025	BPBD	Triwulan IV 2025
36	34	Menyusun SE bupati terkait pembentukan Desa Tangguh bencana (Destana) dan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana)	SASARAN 3 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Penanganan bencana belum optimal	Tahun 2025	BPBD	Triwulan IV 2025		Untuk poin no 32 dan 34 digabung jadi satu penyusunan SE Bupati tentang pembentukan FPRB tingkat kecamatan dan desa, Kecamatan Tangguh Bencana dan Desa Tangguh Bencana
37	35	Menyusun SK Bupati tentang rencana aksi penanggulangan bencana	SASARAN 3 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Penanganan bencana belum optimal	Tahun 2025	BPBD	Triwulan IV 2025	(terkait dengan rencana penyusunan rencana kintijensi selama 5 tahun, rencana pembentukan destana, sekolah tangguh bencana, rencana peningkatan kapasitas SDM baik masyarakat maupun dari internal BPBD/ relawan, rencana peningkatan ketahanan daerah, dll)
38	36	Menyusun SE Bupati tentang peningkatan peran serta masyarakat dalam pembentukan kampung iklim	SASARAN 3 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Penanganan bencana belum optimal	Tahun 2026	DLHP	Triwulan II 2026
39	37	Menyusun Perbup grand design kawasan selatan-selatan	SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	1. Rendahnya daya saing pariwisata daerah 2. Produksi pertanian dan perikanan rendah 3. Industri pengolahan belum optimal	Tahun 2026	Bapperida	Triwulan IV	- Termasuk desain pengembangan pariwisata - Perikanan (master plan pengembangan wilayah perikanan pesisir) >> Mix dengan penyusunan Masterplan Kawasan Selatan-Selatan
40	38	Keputusan Bupati tentang Penetapan obyek wisata yang dikelola BUMD	SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Rendahnya daya saing pariwisata daerah	Tahun 2026	Bag. Perekonomian	Triwulan IV	Implementasi hasil RUD terkait kajian optimalisasi objek wisata oleh BUMD
41	39	Pembaruan MoU dengan Pemerintah Daerah lain	SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Rendahnya daya saing pariwisata daerah	Tahun 2026-2030	Bag. Pemerintahan	Sesuai kebutuhan	MoU dengan Kabupaten/ Kota: - Kab. Wonosobo - Kab. Kulon Progo - Kab. Kebumen - Kab. Badung Operasional: PKS dengan kab/kota sekitar untuk membuat paket wisata bersama
42	40	Menyusun SK Bupati terkait Renaksi Pengembangan Pariwisata Tahun 2026-2029	SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Rendahnya daya saing pariwisata daerah	Tahun 2026	Dinporapar	- Triwulan I Identifikasi kebijakan dan FGD lintas sektoral tentang pengembangan pariwisata - Triwulan II dan III Draft dan pembahasan - Triwulan IV Pentapan SK	mengacu dari RIPDA dan Renstra
43	41	Menyusun Perda tentang RIPDA 2029-2044	SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Rendahnya daya saing pariwisata daerah	Tahun 2027-2028	Dinporapar	Tahun 2027 Naskah Akademik Tahun 2028 Penetapan Perda
44	42	Surat Usulan Rencana Kegiatan (URK) Inpres Percepatan Penanganan Irigasi	SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Produksi pertanian dan perikanan rendah	Tahun 2026-2029	DPUPR		URK Inpres ditandatangani Bupati
45	43	Penyusunan SK Bupati terkait Renaksi jaringan irigasi	SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Produksi pertanian dan perikanan rendah	Tahun 2026	Bapperida	Triwulan IV Tahun 2026	Renaksi 5 tahun Pemutakhiran data irigasi (Bapperida, DKPP, DPUPR, DLHP)
46	44	Menyusun SK Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	1. Industri pengolahan belum optimal 2. Penerapan Manajemen Kepegawaian Berbasis Merit Sistem Belum Optimal 3. Pelayanan publik belum optimal 4. Arah kebijakan RB pemda 2025-2029 belum jelas	2025-2029	Bag. Organisasi	Triwulan IV 2025 Triwulan II 2026 triwulan I (2027-2029)	Menyusun renaksi RB general dan RB tematik: 1. RB pengentasan kemiskinan 2. RB. peningkatan investasi 3. RB mendorong hilirisasi 4. RB mendorong peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan 5. RB mendukung ketahanan pangan 6. RB mendorong peningkatan akses, kualitas dan mutu pendidikan 7 RB General Termasuk memuat: - Tema hilirisasi sesuai produk unggulan daerah (konsep oleh Bag. Perekonomian dan SDA) - Penyusunan Rencana Aksi terkait dengan Sistem Merit (satu kesatuan dengan Rencana Aksi RB)
47	45	Menyusun Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Industri pengolahan belum optimal	Tahun 2026	Dinperintransnaker	Triwulan IV	Turunan Perda 8 tahun 2024 terkait Perubahan atas Perda nomor 13 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri; Di Perda sudah ada renaksi 5 tahunan, akan tetapi belum cukup detail	1. Tahap persiapan: Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja akan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait bekerja sama secara terintegrasi, Menyusun Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang secara jelas mengatur mekanisme koordinasi tersebut, termasuk pembentukan tim Pembahas. Hal Ini penting untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan setiap aspek pembangunan industri, mulai dari perizinan hingga dampak lingkungan, ditangani secara komprehensif. 2. Tahap Penyusunan: Penyusun menyusun draf atau rancangan Perbup. Rancangan Perbup dibahas secara internal di antara Perangkat Daerah terkait dan Bagian Hukum. Tahap ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memastikan tidak ada tumpang tindih dengan peraturan lain, dan menyempurnakan substansi. 3. Tahap Penetapan: Penetapan oleh Bupati Setelah rancangan dianggap final dan telah melalui semua proses pembahasan. Setelah ditetapkan.
48	46	Menyusun Perbup RUPM	SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Rendahnya investasi	Tahun 2026	DINPMPTSP	- Tahun 2025 (kajian RUPM) - Tahun 2026 (Perbup RUPM)	Operasional: - Menyusun IPRO (Investment Project Ready to Offer) - Kajian RUPM
49	47	Membuat SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah	SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	1. Rendahnya investasi 2. Pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan belum efektif mendorong pencapaian tujuan	Tahun 2026	BPKPAD	Triwulan I 2026	Salah satu tugas tim: Apraisal BMD yang belum dimanfaatkan
50	48	Revisi SK Bupati tentang Tim Gugus Tugas Investasi	SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Rendahnya investasi		DINPMPTSP	Triwulan IV 2025
51	49	Menyusun SK Bupati tentang Renaksi Percepatan akses keuangan daerah	SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Rendahnya daya saing UMKM	Tahun 2026	Bag. Perekonomian	Triwulan II 2026
52	50	Menyusun Perbup pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2025	SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Rendahnya daya saing UMKM	Tahun 2026	DKUKMP	Triwulan II 2026	Sudah ada Perda nomor 2 tahun 2025 tentang perubahan Perda 3/2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro menyesuaiakan PP 7/2021 dan UU Cipta Kerja
53	51	Menyusun SK Bupati tentang Renaksi Optimalisasi Peran PLUT	SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Rendahnya daya saing UMKM	Tahun 2026	DKUKMP	Triwulan II 2026	Perlu melibatkan dinas terkait
54	52	Pembaruan MoU dengan Kabupaten Kulon Progo yang berakhir tahun 2026	SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Rendahnya daya saing UMKM	Tahun 2026	Bag. Pemerintahan	Triwulan IV	Eksternal: PKS Koperasi Gapura dengan: Morazen, Ibis, Novotel Operasional DKUKMP: PKS DKUKMP dengan Dinas Koperasi Kulon Progo
55	53	Kesepakatan antara Bupati dengan DPRD untuk melakukan pinjaman daerah	SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Kapasitas fiskal daerah terbatas	Tahun 2027	BPKPAD	Tahun 2027
56	54	Review dan evaluasi dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) yang lalu sebagai bahan penyusunan dokumen RTKD tahun 2028-2033 (SK Bupati)	SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Daya saing angkatan kerja rendah	Tahun 2028	Dinperintransnaker	Triwulan II 2028		Mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dan merumuskan program pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompetitif. Untuk rencana waktu pelaksanaan di Triwulan III Tahun 2028 karena memerlukan koordinasi dengan lintas sektor.
57	55	Menyusun dokumen Renaksi Pelatihan Kerja Tahun 2026-2029 (SK Bupati)	SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Daya saing angkatan kerja rendah	Tahun 2026	Dinperintransnaker	Triwulan II 2026	>> tambahan materi terkait pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta terkait materi pelatihan kerja sesuai kebutuhan pasar Operasional: Mengaktifkan kembali kinerja Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah (FKLPID) termasuk MoU antara Kepala UPT BLK dengan Perusahaan	1. Materi pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta sebagian diarahkan untuk menyesuaikan jenis program pelatihan yang dijalankan LPKS agar semaksimal mungkin terkait dengan potensi daerah yang dominan 2. FKLPID adalah organisasi bipartit yang terdiri dari pihak pemerintah dan pihak swasta dalam hal ini BLK Purworejo dan beberapa perusahaan maupun lembaga pelatihan kerja swasta dengan tugas utama menjembatani kebutuhan dunia industri dan dunia usaha dengan lembaga pelatihan agar tercipta kesesuaian antara program pelatihan dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha serta kemudahan informasi lowongan kerja. Namun selain itu di internal lembaga BLK Purworejo juga terdapat kegiatan Training Need Analysis (analisis kebutuhan pelatihan) yang bersifat mandiri dengan fungsi dan tujuan yang sama dengan FKLPID sehingga kegiatan TNA tersebut dapat ditingkatkan lagi intensitasnya agar dapat tercapai kesesuaian antara program pelatihan dengan dunia industri dan dunia usaha secara maksimal disamping kegiatan pengaktifan dan peningkatan fungsi FKLPID.
58	56	Menyusun RAD Pangan dan Gizi	SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	1. Kebiasaan masyarakat mengkonsumsi pangan beragam dan bergizi belum optimal 2. Ketersediaan pangan terbatas	Tahun 2026	Bapperida		Termasuk: - Upaya masyarakat mengkonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) - Ketersediaan pangan - Sinergi produk poklasar (kelompok pengolah dan pemasar ikan) dengan program pemberian makanan tambahan lokal
59	57	Penyusunan dokumen Food Security Vulnerability Atlas (FSVA) secara lebih teknis (Tandatangan Bupati)	SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Masih adanya desa rawan pangan	Tahun 2026-2029	DKPP	Triwulan IV	Perbaikan penyusunan dokumen FSVA secara lebih teknis terkait pemetaan PD, rekomendasi dan intervensi yang dilakukan, serta lokus kegiatan
60	58	SK Bupati Tim Pelaksana FSVA	SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Masih adanya desa rawan pangan	Tahun 2026-2029	DKPP	Triwulan I tahun berikutnya
61	59	Menyusun Perbup Mekanisme Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk stabilisasi harga pangan	SASARAN 4 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Masih adanya desa rawan pangan	Tahun 2026	DKPP	Triwulan IV 2026
62	60	Revisi Perbup 77 Tahun 2017	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja kurang maksimal	Tahun 2026	Bag. Organisasi	Triwulan IV
63	61	Penyusunan Perbup tentang Tambahan Penghasilan	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja kurang maksimal	Tahun 2027	Bag. Organisasi	Triwulan IV	Memuat: - Terdapat menu buku harian - Integrasi aplikasi E-TPP dengan Sawiji, Simega dan E-Kinerja
64	62	Penyusunan SK Bupati tentang Metadata Indikator	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	1. Hasil kinerja kurang berdampak 2. Pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan belum efektif mendorong pencapaian tujuan 3. Perencanaan tidak berbasis kinerja dan tidak didefinisikan secara logis dalam mencapai tujuan daerah	Tahun 2025	Bapperida	Triwulan IV 2025
65	63	Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Hasil kinerja kurang berdampak	2026-2029	Bag. Organisasi	Setiap ada perubahan target	Penyampaian surat Sekda ke OPD (operasional) outputnya PK yang ditandatangani Bupati
66	64	Pembentukan SK Bupati tentang Tim Evaluator SAKIP lintas Perangkat Daerah	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal kurang maksimal	Tahun 2026	Bag. Organisasi	Triwulan II 2026
67	65	Peyusunan SK Bupati Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal kurang maksimal	Tahun 2026-2030	Inspektorat	Triwulan I setiap tahun
68	66	Penyusunan Perbup Rencana Pembinaan dan Pengawasan	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal kurang maksimal	Tahun 2026-2030	Inspektorat	Triwulan I setiap tahun
69	67	Penyusunan Korin/atensi Bupati terkait hasil evaluasi SAKIP	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal kurang maksimal	Tahun 2026-2030	Inspektorat	Triwulan I setiap tahun
70	68	Menyusun SK Bupati tentang peta rencana SPBE	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Penerapan SPBE belum optimal	Tahun 2026	Dinkominfostasandi	Triwulan II 2026	Operasional: - Menyusun SK Bupati tentang peta rencana SPBE - Input pada aplikasi Sistem Infromasi Arsitektur (SIA)
71	69	Melakukan revisi SK Bupati tentang Penetapan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Penerapan SPBE belum optimal	Tahun 2026	Bag. Organisasi	Triwulan II 2026	Termasuk memuat: - Pengelolaan inovasi proses bisnis melalui SPBE (karena target evaluasi SPBE level 3)
72	70	Menyusun Revisi SK Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Penerapan SPBE belum optimal	Tahun 2026	Dinkominfostasandi	Triwulan II 2026	Didalamnya termasuk memuat program kerja tim sesuai peta rencana SPBE
73	71	Menyusun SK Bupati tentang pedoman manajemen pengetahuan	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Penerapan SPBE belum optimal	Tahun 2026-2029	Dinkominfostasandi	Tahun 2026-2029	- Menyusun pedoman manajemen pengetahun dan menerapkannya dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan
74	72	Revisi Perbup Manajemen Talenta	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Penerapan Manajemen Kepegawaian Berbasis Merit Sistem Belum Optimal	Tahun 2026	BKPSDM	- Triwulan I 2026 : persiapan - Triwulan II 2026 : penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2026 : fasilitasi dan harmonisasi Triwulan IV 2026 : penetapan Triwulan I 2027 : sosialisasi	Menyesuaikan dengan Keputusan Kepala BKN No 411 Tahun 2025 tentang Percepatan pembangunan dan penerapan manajemen talenta
75	73	Penyusunan Perbup Corpu	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Penerapan Manajemen Kepegawaian Berbasis Merit Sistem Belum Optimal	Tahun 2025	BKPSDM	- Triwulan I 2025 : persiapan - Triwulan II 2025 : penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2025 : fasilitasi dan harmonisasi Triwulan IV 2025 : penetapan Triwulan I 2026 : sosialisasi	Corpu merupakan ruang untuk belajar dan meningkatkan kompetensi sesuai tuntutan organisasi melalui sistem dan metode yang terintegrasi dan melibatkan seluruh elemen di perangkat daerah melalui berbagai jalur pengembangan kompetensi
76	74	Revisi Perbup Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Penerapan Manajemen Kepegawaian Berbasis Merit Sistem Belum Optimal	Tahun 2026	BKPSDM	- Triwulan I 2026 : persiapan - Triwulan II 2026 : penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2026 : fasilitasi dan harmonisasi Triwulan IV 2026 : penetapan Triwulan I 2027 : sosialisasi	Ada perubahan pada prasyarat dan mekanisme pemberian penghargaan pada PNS
77	75	Penyusunan Perbup Pendelegasian Wewenang	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Penerapan Manajemen Kepegawaian Berbasis Merit Sistem Belum Optimal	Tahun 2025	BKPSDM	- Triwulan I 2025 : persiapan - Triwulan II 2025 : penyusunan draft dan pembahasan - Triwulan III 2025 : fasilitasi dan harmonisasi Triwulan IV 2025 : penetapan Triwulan I 2026 : sosialisasi	bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan administrasi bidang kepegawaian, Bupati sebagai pejabat pemerintahan perlu mendelegasikan dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lainnya dalam menggunakan sebagian kewenangannya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam bidang kepegawaian
78	76	Revisi Perbup Budaya Kerja	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif masih rendah	Tahun 2026	Bag. Organisasi	Triwulan III
79	77	Menyusun Revisi Perbup Pelayanan Publik	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	1. Perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif masih rendah 2. Pelayanan publik belum optimal	Tahun 2026	Bag. Organisasi	Triwulan IV	- Revisi Perbup Pelayanan Publik (termasuk pemasangan promosi kanal aduan pada tempat strategis dan tempat pelayanan publik, peningkttan kapasitas SDM, inovasi layanan, SOP, standar layanan)
80	78	Menyusun revisi Perbup tentang Kode Etik Personil UKPBJ Kabupaten Purworejo	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	1. Perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif masih rendah 2. Penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi/ pemerasan pada proses pengadaan barang dan jasa	Tahun 2025	Bag. Barjas	Triwulan IV 2025
81	79	SK Bupati tentang pembentukan tim majelis kode etik UKPJB	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif masih rendah	Tahun 2026	Bag. Barjas	Triwulan II
82	80	SK Bupati tentang Benturan Kepentingan	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif masih rendah	Tahun 2026	Inspektorat	Triwulan III
83	81	Membuat SK Bupati tentang Tim evaluasi tim kerja	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Kapabilitas kelembagaan masih rendah	Tahun 2026	Bag. Organisasi	Triwulan I
84	82	SK Bupati tentang Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	1. Kapabilitas kelembagaan masih rendah 2. Pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan belum efektif mendorong pencapaian tujuan	Tahun 2025	Bapperida	Triwulan III 2025	- Penyusunan MR bersamaan dengan penyusunan dokumen perencanaan dan dievaluasi secara berkala
85	83	Revisi Perbup Pengelolaan Risiko	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	1. Kapabilitas kelembagaan masih rendah 2. Pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan belum efektif mendorong pencapaian tujuan	Tahun 2026	Inspektorat	Triwulan III
86	84	Penyusunan SE Bupati tentang Arah Kebijakan 5 tahunan	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Kapabilitas kelembagaan masih rendah	Tahun 2025	Bapperida	Triwulan III 2025	Memuat juga arah kebijakan tahunan
87	85	Menyusun Perbup Road Map RB 2025-2029	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah kebijakan RB pemda 2025-2029 belum jelas	Tahun 2026	Bag. Organisasi	Triwulan III tahun 2026	Menunggu Perpres
88	86	SK Bupati tentang pembentukan tim RB	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Arah kebijakan RB pemda 2025-2029 belum jelas	Tahun 2025	Bag. Organisasi	Triwulan IV
89	87	Penetapan Perbup Renstra 2025-2029	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan belum efektif mendorong pencapaian tujuan	Tahun 2025	Bapperida	Triwulan III Tahun 2025	Memperbaiki indikator kinerja Sasaran Strategis OPD, Indikator Program, Indikator Kegiatan, dan Subkegiatan yang memenuhi kriteria dan target kinerja yang memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achiveable, Relevan, Time bond).
90	88	Penyusunan SK Bupati tentang Pembentukan Unit Kepatuhan	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan belum efektif mendorong pencapaian tujuan	Tahun 2025	Bapperida	Triwulan III 2025	- Terhadap kebijakan yang ada agar dilakukan evaluasi secara berkala, terdokumentasi, untuk menangani residual risk, untuk menghasilkan evaluasi yang ditindaklanjuti dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. - Mengimplementasikan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan melakukan evaluasi secara berkala sehingga dapat efektif menurunkan level risiko dan mengurangi dampak atau menghilangkan penyebab. - Melaksanakan pemantauan manajemen risiko secara memadai, baik untuk risiko tingkat perangkat daerah maupun pemerintah daerah, termasuk untuk risiko korupsi serta menjadikannya sebagai acuan dalam mengambil kebijakan;
91	89	Penyusunan SE Bupati tentang monitoring implementasi aplikasi Srikandi	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Tingkat digitalisasi arsip masih rendah	Tahun 2026	Dinpusip	Triwulan III 2026	Melakukan monitoring terhadap implementasi aplikasi Srikandi
92	90	Revisi Perbup satu data	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Penyelenggaraan pembangunan statistik belum optimal	Tahun 2025	Bapperida	Triwulan IV 2025
93	91	Menyusun SK Bupati tentang Renaksi Satu Data	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Penyelenggaraan pembangunan statistik belum optimal	Tahun 2026	Bapperida	Triwulan III 2026	- Menyusun draft Renaksi Satu Data (menunggu penetapan RAN)
94	92	Pembaharuan SE Bupati tentang Penyusunan Produk Hukum	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Kualitas kebijakan belum optimal		Bag. Hukum	Triwulan IV setiap tahun	Termasuk memuat: - Arahan keterlibatan stakeholder terkait/ terdampak
95	93	Kesepakatan antara Bupati dengan Pimpinan DPRD tentang Pakta Integritas Pembahasan RAPBD dan RAPBDP	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Penyalahgunaan anggaran, penyuapan/gratifikasi/ pemerasan pada proses pengesahan anggaran	Tahun 2026-2030	BPKPAD	Triwulan III (Perubahan) dan IV (Murni)	Setiap tahun pada saat penandatanganan RAPBD dan RAPBDP
96	94	Penyusunan Piagam Audit Internal	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	SDM, anggaran dan kelembagaan APIP belum sesuai peran dan layanan yang diharapkan	Tahun 2025	Inspektorat	Triwulan IV	Kepala Daerah memberikan akses langsung dan tak terbatas kepada Inspektur Daerah dalam hal Persetujuan Internal Audit Charter (IAC) - Kepala Daerah menandatangani piagam yang pada intinya berisi komitmen untuk memberikan akses langsung dan tak terbatas kepada Inspektur Daerah dalam hal Persetujuan Internal Audit Charter (IAC)
97	95	Menyusun Perda Pengelolaan BMD yang sudah disesuaikan dengan PP No. 28 Tahun 2020 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Penyalahgunaan aset/BMD	Tahun 2026	BPKPAD	Triwulan IV 2026
98	96	Pedoman IPA (indeks Pengelolaan Aset) BMD untuk pengguna barang di Pemda	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Penyalahgunaan aset/BMD	Tahun 2026-2029	BPKPAD	Tahun 2026-2029	Menunggu Permendagri terbit
99	97	SK Kepala Daerah tentang SOP tata cara pemungutan Retribusi Daerah	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Penyuapan/gratifikasi/pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan pada proses penerimaan pajak/retribusi maupun penagihan piutang	Tahun 2025	BPKPAD	Triwulan III 2025
100	98	SK Kepala Daerah tentang SOP Opsen	SASARAN 5 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Penyuapan/gratifikasi/pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan pada proses penerimaan pajak/retribusi maupun penagihan piutang	Tahun 2025	BPKPAD	Triwulan III 2025