ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
Eselon 2 / Kepala Perangkat DaerahProgramNama Jabatan Eselon 3Eselon 3KegiatanNama Jabatan Eselon 4 /
Sub Koordinator Pelaksana Kinerja		Eselon 4 / Sub Koordinator AnggaranTata Kala Pelaksanaan Tahun 2023 (MOHON DIISI SESUAI RENCANA TATA KALA KEGIATAN)
2
KinerjaIndikator Kinerja Nama No. Ext KantorJabatanKinerjaIndikator KinerjaNama No. Ext KantorJabatanKinerjaIndikator KinerjaRp8.272.575.546JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC
3
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosialIndeks Penanganan Masalah Kesejahteraan SosialPROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIALKepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi SosialMeningkatkan Keaktifan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktifPengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/KotaKepala Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Kesejahteraan SosialMelaksanakan dukungan Terhadap Peningkatan Kapasitas dan kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan SosialJumlah PSKS yang difasilitasi
4
PROGRAM REHABILITASI SOSIALKepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi SosialMeningkatkan layanan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar pantiPersentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar pantiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti SosialKepala Seksi Rehabilitasi SosialMelaksanakan layanan Penyandang Disabilitas dengan advokasi dan rehabilitasi sosialJumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial
5
Meningkatkan layanan Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar pantiPersentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar pantiPuji Rahayu, S.Sos.757Kepala UPT RPSLU Budhi DharmaMelaksanakan layanan lansia terlantar dengan advokasi dan rehabilitasi sosialJumlah lansia terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosialRp1.455.985.035Rp46.064.352Rp168.563.352Rp141.945.152Rp142.853.352Rp124.743.352Rp124.008.352Rp156.393.352Rp124.318.352Rp123.758.352Rp122.278.352Rp83.557.352Rp97.501.363
6
Meningkatkan layanan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar pantiPersentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar pantiKepala Seksi Rehabilitasi SosialMelaksanakan layanan anak terlantar dengan advokasi dan rehabilitasi sosialJumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial
7
Kepala UPT RPA Wiloso Projo,Melaksanakan layanan anak terlantar dengan advokasi dan rehabilitasi sosialJumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial
8
Kepala Bidang Perlindungan dan jaminan SosialMeningkatkan KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiriPersentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiriKepala Seksi Jaminan dan Bantuan SosialMelaksanakan pendampingan masyarakat miskin dan rentan yang tergabung dalam KUBE dan USEPJumlah kelompok masyarakat miskin dan rentan yang tergabung dalam KUBE dan USEP
9
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi SosialMeningkatkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti SosialPersentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti SosialRehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti SosialKepala Seksi Rehabilitasi SosialMelaksanakan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti SosialJumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani
10
Meningkatkan layanan Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar pantiPersentase Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar pantiMelaksanakan layanan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dengan advokasi dan rehabilitasi sosialJumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial
11
Kepala Bidang Perlindungan dan jaminan SosialMeningkatkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosialPersentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosialKepala Seksi Perlindungan SosialMelaksanakan Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/KotaJumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
12
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIALKepala Bidang Perlindungan dan jaminan SosialMeningkatkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosialPersentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosialPengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/KotaSub Koordinator Kelompok Substansi Data dan Informasi SosialMelaksanakan pengelolaan dan penyusunan database Fakir Miskin (PPKS dan PSKS)Jumlah dokumen database Fakir Miskin (PPKS dan PSKS)
13
Kepala Seksi Jaminan dan Bantuan SosialMelaksanakan Pemenuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
14
PROGRAM PENANGANAN BENCANAKepala Bidang Perlindungan dan Jaminan SosialMeningkatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kotaPersentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kotaPerlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/KotaKepala Seksi Perlindungan SosialMelaksanakan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan SosialJumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
15
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/KotaMelaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan organisasi sosial masyarakat dalam kesiapsiagaan bencanaJumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana
16
Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasiPersentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigranPROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASIDra. Erna Nur Setyaningsih180Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan TransmigrasiMeningkatkan Penempatan transmigranPersentase penempatan transmigranPenataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/KotaSunarto, SIP180Sub Koordinator Kelompok Substansi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan TransmigrasiMelaksanakan penataan persebaran pendudukJumlah KK yang ditempatkanRp225.775.675Rp0Rp14.406.000Rp9.776.000Rp2.696.000Rp9.626.000Rp9.776.000Rp13.576.000Rp9.986.000Rp47.044.675Rp98.756.000Rp4.741.000Rp5.392.000
17
Menurunnya Tingkat Pengangguran TerbukaTingkat pengangguran terbukaPROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJADra. Erna Nur Setyaningsih180Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan TransmigrasiMeningkatkan kualitas perencanaan tenaga kerjaPersentase kesesuaian kinerja tenaga kerjaPenyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)Sunarto SIP180Sub Koordinator Kelompok Substansi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan TransmigrasiMenyusun Rencana Tenaga Kerja MakroJumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja MakroRp257.793.250Rp0Rp0Rp2.493.250Rp0Rp108.100.000Rp0Rp86.700.000Rp0Rp0Rp53.150.000Rp7.350.000Rp0
18
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJADra. Erna Nur Setyaningsih180Meningkatkan Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non FormalPersentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non FormalPelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit KompetensiFendi Widyanto, S.ST.180Sub Koordinator Kelompok Substansi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga KerjaMelaksanakan Pelatihan Berbasis KompetensiJumlah Peserta Pelatihan Berbasis KompetensiRp1.487.717.510Rp56.924.260Rp179.697.750Rp63.390.000Rp465.530.000Rp295.050.000Rp182.705.500Rp223.700.000Rp20.360.000Rp360.000
19
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja SwastaMelaksanakan Pembinaan LPK SwastaJumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibinaRp125.323.000Rp1.160.000Rp13.543.250Rp9.518.000Rp9.213.000Rp10.268.000Rp10.058.000Rp11.591.750Rp9.508.000Rp10.268.000Rp14.021.000Rp9.998.000Rp16.176.000
20
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan KecilMeningkatkan Produktivitas pada PerusahaanJumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan ProduktivitasnyaRp18.928.900Rp90.000Rp17.618.150Rp620.750Rp300.000Rp300.000
21
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJADra. Erna Nur Setyaningsih180Meningkatkan Penempatan tenaga kerjaPersentase penempatan tenaga kerjaPelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/KotaSunarto SIP180Sub Koordinator Kelompok Substansi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan TransmigrasiMeningkatkan pelayanan perluasan kesempatan kerjaJumlah layanan perluasan kesempatan kerjaRp1.915.249.500Rp0Rp261.349.000Rp128.469.100Rp3.896.000Rp252.533.100Rp243.443.100Rp248.733.100Rp244.883.100Rp108.696.000Rp414.841.000Rp3.014.000Rp5.392.000
22
Pengelolaan Informasi Pasar KerjaSunarto SIP180Menyediakan informasi pasar kerja dan pencari kerjaJumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job FairRp172.736.750Rp0Rp5.120.000Rp4.090.000Rp541.750Rp4.915.000Rp11.560.000Rp88.280.000Rp6.055.000Rp10.900.000Rp7.520.000Rp33.485.000Rp270.000
23
Meningkatnya Kesejahteraan PekerjaPersentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala UpahPROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIALKepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan IndustrialMeningkatkan perlindungan tenaga kerjaPersentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrialPengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/KotaSub Koordinator Kelompok Substansi Hubungan IndustrialMelaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi PerusahaanJumlah perjanjian kerja di perusahaan
24
Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengupahan dan KesejahteraanMeningkatkan penerapan struktur skala upah oleh perusahaanJumlah perusahaan yang menerapkan struktur skala upah
25
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/KotaSub Koordinator Kelompok Substansi Hubungan IndustrialMelaksanakan hubungan industrial yang kondusif di perusahaanJumlah perselisihan hubungan industrial
26
Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengupahan dan KesejahteraanMelaksanakan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan PekerjaJumlah perusahaan yang sudah menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja
27
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiHasil Nilai Reformasi BirokrasiPROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTASekretaris DinasMeningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat DaerahHasil penilaian SAKIP oleh InspektoratPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah		Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan PelaporanMenyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerahJumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
28
Administrasi Keuangan Perangkat DaerahKasubag KeuanganMelaksanakan administrasi keuangan perangkat daerahJumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah
29
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat DaerahAriana Intan Nurlitarini, S.H., M.Si766Kasubbag Umum dan KepegawaianMelaksanakan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerahJumlah laporan administrasi barang perangkat daerahRp24.638.000
30
Administrasi Kepegawaian Perangkat DaerahMelaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerahJumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerahRp5.220.000
31
Administrasi Umum Perangkat DaerahMelaksanakan administrasi umum perangkat daerahJumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerahRp709.051.702
32
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahMelaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerahJumlah pengadaan barang milik daerahRp137.538.000
33
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahAriana Intan Nurlitarini, S.H., M.Si766Kasubbag Umum dan KepegawaianMelaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerahJumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerahRp17.100.000
34
Sub Koordinator PEPRp1.225.969.224
35
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahAriana Intan Nurlitarini, S.H., M.Si766Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerahJumlah pemeliharaan barang milik daerahRp493.549.000
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100