Dokumen Compliance Needs Fulfillment .xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
1
2				Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Kepatuhan Teknologi Informasi				No. Rev	: 1
3								Tanggal Berlaku	: April 2025
4								Sifat	: Terbuka
5
6		No	Area	Issuing Party	Indeks	Regulation/Contract/Statutory	Compliance Item	Checklist	Implementation

7		1	Keamanan Data dan Informasi	Presiden Republik Indonesia	P-1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Pasal 16 (2) e - Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyelahgunaan, perusakan dan penghilangan Data Pribadi.	Complied	Telah melakukan implementasi prosedur pengelolaan hak akses pengguna
8		2	Keamanan Data dan Informasi	Presiden Republik Indonesia	P-1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Pasal 16 (2) g - Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi.	Complied	Telah ditetapkan pada Pedoman Pengendalian Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan
9		3	Keamanan Data dan Informasi	Presiden Republik Indonesia	P-1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Pasal 35 - Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya.	Complied	Telah ditetapkan pada Pedoman Pengendalian Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan
10		4	Keamanan Data dan Informasi	Presiden Republik Indonesia	P-1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Pasal 36 - Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.	Complied	Telah ditetapkan pada Pedoman Pengendalian Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan
11		5	Keamanan Data dan Informasi	Presiden Republik Indonesia	P-1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Pasal 37 - Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.	Complied	Telah ditetapkan pada Pedoman Pengendalian Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan
12		6	Keamanan Data dan Informasi	Presiden Republik Indonesia	P-1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Pasal 38 - Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah	Complied	Telah ditetapkan pada Pedoman Pengendalian Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan
13		7	Keamanan Data dan Informasi	Presiden Republik Indonesia	P-1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Pasal 39 (1) - Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah	Complied	Telah melakukan implementasi prosedur pengelolaan hak akses pengguna
14		8	Keamanan Data dan Informasi	Presiden Republik Indonesia	P-1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Pasal 55 (2) - Pengendali Data Pribadi yang melakukan transfer Data Pribadi dan yang menerima transfer Data Pribadi wajib melakukan Pelindungan Data Pribadi.	Complied	Telah ditetapkan pada Pedoman Pengendalian Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan
15		9	Penyelenggaraan Teknologi Informasi	Presiden Republik Indonesia	P-2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	BAB II - Bagian Keenam Tata Kelola Sistem Elektronik Pasal 11 s.d. Pasal 21	Complied	Penyelenggaraan sistem elektronik telah diatur dan diimplementasikan
16	12	10	Penyelenggaraan Teknologi Informasi	Presiden Republik Indonesia	P-2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	BAB II - Bagian Ketujuh Pengamanan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pasal 22 s.d Pasal 33	Complied	Prosedur pengelolaan keamanan dan hak akses
17		11	Penyelenggaraan Teknologi Informasi	Presiden Republik Indonesia	P-2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	BAB II - Bagian Kedelapan Uji Kelaikan Sistem Elektronik Pasal 34	Complied	Penyelenggaraan sistem elektronik telah diatur dan diimplementasikan
18		12	Manajemen Keamanan Informasi	Menteri Kominfo	P-3	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Infomasi	Pasal 2 dan Pasal 3 mengenai penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik	Complied	Prosedur Pengelolaan Keamanan Informasi dan DOkumen CSA
19		13	Manajemen Keamanan Informasi	Menteri Kominfo	P-3	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Keamanan Infomasi	Pasal 7 mengenai penerapan standar SNI ISO/IEC 27001	Complied	Dalam proses persiapan Training Audit Internal
20		14	Manajemen Keamanan Informasi	Kepala BSSN	P-4	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	BAB I Pasal 3 Proses Manajemen Keamanan Informasi	Uncomplied	Peraturan dapat ditambahkan dalam referensi Pedoman SMKI
21		15	Manajemen Keamanan Informasi	Kepala BSSN	P-4	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	BAB III Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Complied	Penyusunan pedoman Sistem Manajemen Keamanan Informasi - Proses sirkuler Manajemen Perusahaan
22		16	Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Kementrian Kominfo	P-5	Peraturan mentri komunikasi dan informatika republik indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik	Pasal 28 mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik	Complied	Pupuk Indonesia telah melakukan pemenuhan perizinan PSE untuk beberapa sistem, diantaranya : Rekan, WCM, eProc
23		17	Penyelenggaraan Teknologi Informasi	Kementrian BUMN	P-6	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/03/2023 Tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara	BAB VII PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI BUMN Pasal 204	Complied	Pemutakhiran Pedoman Strategis dan Operasional TI
24		18	Penyelenggaraan Teknologi Informasi	Kementrian BUMN	P-6	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/03/2023 Tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara	BAB VII PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI BUMN Pasal 206 - BUMN wajib melakukan pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik kepada kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Complied	Pupuk Indonesia telah melakukan pemenuhan perizinan PSE untuk beberapa sistem, diantaranya : Rekan, WCM, eProc
25		19	Penyelenggaraan Teknologi Informasi	Kementrian BUMN	P-6	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/03/2023 Tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara	BAB VII PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI BUMN Pasal 210 - BUMN wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan TI yang menjadi satu kesatuan dalam laporan tahunan BUMN	Complied	Telah dilakukan pelaporan penyelenggaraan TI dalam laporan tahunan BUMN
26		20	Manajemen Keamanan Informasi	Presiden Republik Indonesia	P-7	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pasal 15 (1) - Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.	Complied	Telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan Sistem Manajemen Layanan TI (SMLTI)
27		21	Manajemen Keamanan Informasi	Presiden Republik Indonesia	P-7	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pasal 16 (1) a - Sistem Elektronik dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.	Uncomplied		Perlu koordinasi dengan adkor dan korkom
28		22	Manajemen Keamanan Informasi	Presiden Republik Indonesia	P-7	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pasal 16 (1) b - Sistem Elektronik dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.	Complied	Telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan Sistem Manajemen Layanan TI (SMLTI)
29		23	Manajemen Keamanan Informasi	Presiden Republik Indonesia	P-7	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pasal 16 (1) c - Sistem Elektronik dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.	Uncomplied		Perlu koordinasi dengan adkor dan korkom
30		24	Manajemen Keamanan Informasi	Presiden Republik Indonesia	P-7	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pasal 16 (1) d - Sistem Elektronik dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.	Uncomplied		Perlu koordinasi dengan adkor dan korkom
31		25	Manajemen Keamanan Informasi	Presiden Republik Indonesia	P-7	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pasal 16 (1) e - Sistem Elektronik memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.	Complied	Telah menerapkan mekanisme manajemen keberlanjutan
32		26	Manajemen Keamanan Informasi	Presiden Republik Indonesia	P-7	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pasal 25 - Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Uncomplied		Perlu koordinasi dengan adkor dan korkom
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100