| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | I | PENILAIAN PERENCANAAN KEBIJAKAN (45%) | |||||||||||||||||||||||||
3 | A. | PENILAIAN AGENDA SETTING KEBIJAKAN (45%) | PENILAIAN MANDIRI | Penilaian Verifikator | |||||||||||||||||||||||
4 | Tahapan/Pernyataan Kunci | Jawaban | Bukti | Keterangan | Jawaban | Tautan Bukti Dukung | Sesuai | Belum Sesuai | Catatan | ||||||||||||||||||
5 | A.1 | Identifikasi dan Validasi Masalah (55%) | |||||||||||||||||||||||||
6 | a | Sumber masalah kebijakan yang mendorong inisiatif tindak lanjut perumusan kebijakan. | Penentuan masalah berasal dari atas (top down) maupun dari bawah (bottom up), dengan melibatkan stakeholder eksternal dan partisipasi kelompok sasaran | Dokumen yang menunjukkan proses interaksi instansi dengan stakeholder dan/atau kelompok sasaran sebelum diterbitkannya kebijakan yang membahas sumber masalah kebijakan misalnya surat undangan rapat/pertemuan/FGD atau naskah analisis kebijakan atau naskah rekomendasi kebijakan terkait masalah kebijakan (yang sedang dinilai). | kelompok sasaran adalah pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan atau terdampak dari pelaksanaan kebijakan | https://drive.google.com/drive/folders/1Gy0Pno9tKzQ5phZZ5Q6S5uOlf9Gf2hfj?usp=sharing | perlu ditambahkan bukti dukung masukan eksternal, bukan hanya timeline saja | Perlu ditambahkan Kajian Penilaian Kinerja dari D23 | |||||||||||||||||||
7 | Penentuan masalah dari atas (top down) maupun dari bawah (bottom up) dengan mempertimbangkan masukan stakeholder eksternal | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Penentuan masalah dari atas (top down), melibatkan stakeholder eksternal pemerintah, tanpa partisipasi kelompok sasaran | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Penentuan masalah dari atas (top down), hanya ditentukan dari internal instansi pemerintah, tanpa partisipasi stakeholder eksternal dan kelompok sasaran | ||||||||||||||||||||||||||
10 | b | Masalah kebijakan yang diidentifikasi merupakan isu kebijakan yang menjadi bagian dari program prioritas nasional. | Berkaitan secara langsung dengan prioritas nasional jangka pendek dan jangka menengah | Dokumen yang menunjukkan keterkaitan kebijakan dengan program prioritas nasional di periode tahun terbitnya kebijakan, misalnya tercantum dalam Perpres tentang Program Prioritas Nasional atau prolegnas atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari ketetapan kebijakan (yang sedang dinilai) atau tercantum dalam RPJMN/RPJMD dan disertai penjelasan. | Pilih salah satu jawaban | https://drive.google.com/drive/folders/1LkfqbHwRNM_-MBftxyOfUmdfPVXwysHT?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
11 | Berkaitan secara langsung dengan prioritas nasional jangka pendek atau jangka menengah | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Berkaitan secara tidak langsung dengan prioritas nasional jangka pendek atau jangka menengah | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Tidak berkaitan dengan prioritas nasional dalam jangka pendek atau jangka menengah | ||||||||||||||||||||||||||
14 | c | Masalah kebijakan yang diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan masyarakat umum dan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan di masyarakat atau di ranah publik sesuai sektor kebijakannya. | Masalah kebijakan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat umum dan kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan | Naskah analisis kebijakan atau rekomendasi kebijakan atau berita media massa atau berupa hasil tertulis dari pertemuan/diskusi/rapat/FGD yang melibatkan kelompok yang memiliki kebutuhan spesifik/khusus sebelum terbitnya kebijakan (yang sedang dinilai) atau pernyataan dari Instansi atau lembaga terkait, seperti Komnas Anak/Perempuan, Organisasi disabilitas, serikat buruh, kelompok atau stakeholder lain yang menunjukkan perlunya diterbitkan kebijakan (yang sedang dinilai) sebagai alternatif solusi dari masalah kebijakan yang dihadapi oleh kelompok rentan di masyarakat, dan penjelasannya. | kelompok rentan adalah kelompok tertentu dalam skala minoritas yang mungkin kurang mendapatkan manfaat yang optimal dari pelaksanaan kebijakan (misalnya kelompok perempuan, disabilitas, lansia, masyarakat adat, kelompok usaha mikro, fakir miskin, penyintas penyakit tertentu) | https://drive.google.com/drive/folders/1ribPM-Flo4AWIS1GNWlQhHemJkIAnZIW?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
15 | Masalah kebijakan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat umum atau kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Masalah berkaitan secara tidak langsung dengan kepentingan masyarakat umum atau kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Masalah tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum atau kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan | ||||||||||||||||||||||||||
18 | d | Situasi perhatian stakeholder/publik terhadap masalah kebijakan. | Perhatian stakeholder/publik sangat intensif terhadap masalah, menimbulkan konflik, dan mendesak instansi mengambil kebijakan | Naskah analisis kebijakan, hasil kajian/telaahan, rekomendasi kebijakan, berita media massa, surat pembaca, surat keluhan/protes tertulis, quick survey isu, dokumentasi tertulis hasil pertemuan/diskusi/rapat/FGD yang mendesak terbitnya kebijakan (yang sedang dinilai) untuk mengatasi masalah. | intensitas dapat dilihat dari situasi perhatian publik/stakeholder baik di media massa, media sosial, atau media interaksi lainnya dalam lingkup kebijakannya. | https://drive.google.com/drive/folders/1OOYozPhH4rVCG9_xzbLJut8flhNkAMnF?usp=sharing | dari bukti dukung, tidak sampai menimbulkan konflik. perlu bukti dukung lain | Perlu diusulkan surat2 dari Pemda terkait permintaan klarifikasi, pendapat, | |||||||||||||||||||
19 | Perhatian stakeholder/publik cukup intensif terhadap masalah, menimbulkan polemik tanpa konlfik, dan mendorong instansi mengambil kebijakan | Link Serap Aspirasi : https://drive.google.com/drive/folders/1Z8MkVLL9zovGlRj6c6nY_ECkTGumtb6a?usp=share_link | |||||||||||||||||||||||||
20 | Perhatian stakeholder/publik kurang intensif terhadap masalah, polemik rendah, dan mengharapkan instansi mengambil kebijakan | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Perhatian stakeholder/publik tidak ada terhadap masalah, tidak ada polemik, dan tidak urgen bagi instansi untuk mengambil kebijakan | ||||||||||||||||||||||||||
22 | A.2 | Penyaringan dan Konsultasi publik terhadap masalah kebijakan (45%) | |||||||||||||||||||||||||
23 | a | Proses penyaringan masalah dilakukan secara demokratis dan ilmiah | Isu ditentukan dengan konsensus aspirasi seluruh stakeholder dan dilakukan analisis kebijakan terkait | Dokumen yang menunjukkan dokumentasi interaksi instansi dengan stakeholder dan/atau kelompok sasaran yang berkaitan dengan proses penyaringan masalah (dapat berupa dokumen antara lain naskah rekomendasi kebijakan atau rencana aksi atau Berita Acara; Notulensi dan daftar hadir pertemuan) | Pilih salah satu jawaban | https://drive.google.com/drive/folders/1X-HatTk_oL0WZtPPBt-pVEs6Xn9_VKv6?usp=sharing | Pengumpulan Bukti Dukung Sudah disesuaikan | perlu ditambahkan Dokumentasi Serap Aspirasi (Zoom Meeting) | |||||||||||||||||||
24 | Isu ditentukan dengan konsensus aspirasi beberapa stakeholder dan dilakukan analisis kebijakan terkait | Link Serap Aspirasi : https://drive.google.com/drive/folders/1Z8MkVLL9zovGlRj6c6nY_ECkTGumtb6a?usp=share_link | |||||||||||||||||||||||||
25 | Isu ditentukan dengan konsensus aspirasi beberapa stakeholder namun tanpa dilakukan analisis kebijakan terkait | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Isu ditentukan tanpa dengan konsensus aspirasi stakeholder dan tanpa dilakukan analisis kebijakan terkait | ||||||||||||||||||||||||||
27 | b | Agenda kebijakan mendesak untuk mengatasi masalah dengan melihat kondisi saat itu | Belum ada kebijakan yang menjadi acuan untuk mengatasi masalah | Penjelasan/deskripsi adanya kesenjangan kondisi atau gap kebijakan saat itu dan lampiran pendukung dokumen kebijakan yang masih berlaku saat itu. | Pilih salah satu jawaban | https://drive.google.com/drive/folders/1IiSoN9bKr-hAmAg1zOl5y55sc37_whTa?usp=sharing | tidak ada penjelasan sebagai bukti dukung. perlu ditambahkan bukti dukung kajian/laporan | Perlu dikonfirmasi ke mas Yusuf | |||||||||||||||||||
28 | Ada kebijakan namun masih bersifat umum dan belum mampu mengatasi masalah | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Ada kebijakan yang masih berlaku, tetapi belum secara optimal diimplementasikan | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Ada kebijakan yang masih berlaku, namun tidak dapat diimplementasikan | ||||||||||||||||||||||||||
31 | c | Faktor lain yang mendorong untuk mengangkat masalah menjadi agenda kebijakan. | Tekanan dari kelompok legislatif atau kelompok berpengaruh di luar instansi | Dokumen yang berkaitan dengan tugas fungsi instansi, berita media massa, surat pembaca, hasil kajian/telaahan, surat keluhan/protes tertulis, quick survey isu, hasil pertemuan/diskusi/rapat/FGD yang relevan dengan jawaban yang dipilih. | Bisa memilih lebih dari satu jawaban Penilaian: lebih atau sama dengan 4, 3, 2, 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Q07G4Qo6JuCjvxnricFekHAu6nYQ8PXM?usp=sharing | tidak ada bukti dukung | Kajian Penilaian Kinerja dr D23 dan Telaah KPPU | |||||||||||||||||||
32 | Adanya temuan dari suatu kajian atau publikasi ilmiah terkait masalah | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Terjadi berulang dalam kurun waktu tertentu sebelum adanya kebijakan | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Muncul dalam arus utama di media massa saat wacana kebijakan berkembang. | ||||||||||||||||||||||||||
35 | A.3 | Informasi tambahan terkait agenda setting kebijakan | Silahkan untuk menambahkan informasi penting terkait agenda setting kebijakan dilihat dari aspek : 1. identifikasi dan validasi masalah, dan 2. penyaringan dan konsultasi publik terhadap masalah kebijakan | ||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | B. | PENILAIAN FORMULASI KEBIJAKAN (55%) | Verifikator | ||||||||||||||||||||||||
38 | Tahapan/Pernyataan Kunci | Jawaban | Bukti | Keterangan | Jawaban | Tautan Bukti Dukung | Sesuai | Belum Sesuai | Catatan | ||||||||||||||||||
39 | B.1 | Karakteristik Mendasar (10%) | |||||||||||||||||||||||||
40 | a | Kebijakan memiliki tujuan yang jelas | Tujuan kebijakan dinyatakan secara eksplisit dan mudah dipahami | Naskah Kebijakan | terdapat pernyataan tujuan kebijakan: (1) apa saja yang diatur, (2) didefinisikan dengan jelas, (3) siapa saja yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan, (4) tugas, fungsi, hak, kewajiban terdefinisi dengan jelas | https://drive.google.com/drive/folders/1oYUdSeuPba7GYuTA7G06k6kqp6zig6in?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
41 | Tujuan kebijakan dinyatakan secara eksplisit namun kurang dapat dipahami | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Tujuan kebijakan dinyatakan secara eksplisit namun tidak dapat dipahami | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Tidak terdapat tujuan kebijakan secara eksplisit | ||||||||||||||||||||||||||
44 | b | Kebijakan didasarkan pada opsi kebijakan yang masing-masing opsi telah dikaji kemanfaatannya | Semua Opsi kebijakan telah dikaji kemanfaatannya | Background paper/ kajian kebijakan yang melatarbelakangi formulasi kebijakan | Terdapat beberapa opsi kebijakan yang dikaji kemanfaatannya | https://drive.google.com/drive/folders/1YnBgn6pqlLJV0PV5LpX0MAnYudYblmOH?usp=sharing | |||||||||||||||||||||
45 | Sebagian opsi kebijakan telah dikaji kemanfaatannya | ||||||||||||||||||||||||||
46 | hanya satu opsi kebijakan yang dikaji kemanfaatannya | ||||||||||||||||||||||||||
47 | tidak ada opsi yang dikaji kemanfaatannya | ||||||||||||||||||||||||||
48 | B.2 | Berorientasi Kedepan (15%) | |||||||||||||||||||||||||
49 | a | kebijakan yang dibuat dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan | Seluruh isi kebijakan dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan dengan baik | (1) Naskah Kebijakan; (2) background paper/naskah akademik kebijakan | Terdapat pernyataan terhadap masalah yang akan diselesaikan dan mempertimbangkan proyeksi dinamika permasalahan kedepan dan terkait dengan mitigasi resikonya | https://drive.google.com/drive/folders/1fF-HbK3siKT9CGQKdA1pGiZjuzEJrQuM | |||||||||||||||||||||
50 | Sebagian besar isi kebijakan dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Hanya sebagian kecil isi kebijakan dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan kedepan | ||||||||||||||||||||||||||
52 | Kebijakan tidak dapat menjawab permasalahan saat ini maupun ke depan | ||||||||||||||||||||||||||
53 | b | muatan/substansi kebijakan telah mempertimbangkan risiko dan penanganan risiko yang mungkin timbul | Terdapat strategi penanganan terhadap semua resiko yang telah dipetakan | (1) Naskah Kebijakan (2) Background paper/ kajian kebijakan yang mendasari formulasi kebijakan (3) Peta resiko dan mitigasi resiko | kajian/analisis kebijakan telah melakukan mitigasi risiko dari implementasi kebijakan yang meliputi pemetaaan risiko, pemetaan stakeholder, serta penetapan strategi penanganan risiko yang mungkin timbul | https://drive.google.com/drive/folders/1AvBSoDFCnmIdlA6_H7tqkeS_OngG8d4P | |||||||||||||||||||||
54 | Terdapat strategi penanganan terhadap sebagian besar resiko yang telah dipetakan | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Terdapat strategi penanganan terhadap beberapa resiko yang telah dipetakan | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Tidak terdapat analisis strategi penanganan resiko kebijakan | ||||||||||||||||||||||||||
57 | B.3 | Outward looking (20%) | |||||||||||||||||||||||||
58 | a | rumusan kebijakan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder serta mempertimbangkan lingkungan eksternal kebijakan | rumusan kebijakan memenuhi seluruh kebutuhan stakeholder dan mempertimbangkan seluruh lingkungan eksternal kebijakan | (1) Naskah Kebijakan Background paper/ kajian kebijakan yang mendasari formulasi kebijakan | perlu dilakukan pemetaan stakeholder untuk dapat menilai cakupan kebutuhan stakeholder dalam ruang lingkup kebijakan yang sedang dinilai. | https://drive.google.com/drive/folders/1WROle43nHtAUxwPrFbw69n3lKP3828Ga | bukti dukung tidak merefer pada pilihan jawaban | bukti dukung belum sesuai dengan pilihan jawaban sehingga skor hasil verifikasi kan disesuaikan dengan bukti dukung | |||||||||||||||||||
59 | rumusan kebijakan memenuhi sebagian besar kebutuhan stakeholder dan mempertimbangkan sebagian besar lingkungan eksternal kebijakan | ||||||||||||||||||||||||||
60 | rumusan kebijakan memenuhi sebagian kecil kebutuhan stakeholder dan mempertimbangkan sebagian kecil lingkungan eksternal kebijakan | ||||||||||||||||||||||||||
61 | rumusan kebijakan tidak memenuhi kebutuhan stakeholder dan tidak mempertimbangkan lingkungan eksternal kebijakan | ||||||||||||||||||||||||||
62 | b | rancangan kebijakan dikonsultasikan kepada stakeholder dan pihak yang akan terdampak | seluruh materi rancangan kebijakan dilakukan konsultasi kepada seluruh stakeholder dan pihak yang akan terdampak | Background paper/ kajian kebijakan yang mendasari formulasi kebijakan | Terdapat analisis stakeholder; terdapat laporan perkonsultasian atau uji publik di fase formulasi kebijakan dan terdapat catatan masukan yang diakomodasikan | https://drive.google.com/drive/folders/1D84Ws2lLzA16Wqmk5CZ5qB3oJ4HMn_mu | |||||||||||||||||||||
63 | seluruh materi rancangan kebijakan dilakukan konsultasi kepada sebagian besar stakeholder dan pihak yang akan terdampak | ||||||||||||||||||||||||||
64 | beberapa bagian materi rancangan kebijakan dilakukan konsultasi kepada beberapa stakeholder dan pihak yang akan terkena dampak | ||||||||||||||||||||||||||
65 | rancangan kebijakan tidak dilakukan konsulstasi dengan stakeholder dan pihak yang akan terdampak | ||||||||||||||||||||||||||
66 | c | rancangan kebijakan mempertimbangkan kepentingan kelompok rentan yang berpotensi terdampak, baik langsung ataupun tidak langsung | Semua kelompok rentan dipertimbangkan dalam rancangan kebijakan | Background paper/ kajian kebijakan yang mendasari formulasi kebijakan | tdp hasil Identifikasi kelompok rentan, pelibatan dan masukan dari kelompok rentan kelompok rentan adalah kelompok tertentu dalam skala minoritas yang mungkin kurang mendapatkan manfaat yang optimal dari pelaksanaan kebijakan (misalnya kelompok perempuan, disabilitas, lansia, masyarakat adat, kelompok usaha mikro, fakir miskin, penyintas penyakit tertentu) | https://drive.google.com/drive/folders/1Xxdm765X_MTj1LE50ER4E2u4f5lGM5J- | tidak ada bukti dukung hasil identifikasi kelompok rentan | Definisi Rentan perlu diperluas lagi bukti dukung belum sesuai dengan pilihan jawaban sehingga skor hasil verifikasi kan disesuaikan dengan bukti dukung | |||||||||||||||||||
67 | sebagian besar kelompok rentan dipertimbangkan dalam rancangan kebijakan | ||||||||||||||||||||||||||
68 | sebagian kecil kelompok rentan dipertimbangan dalam rancangan kebijakan | ||||||||||||||||||||||||||
69 | tidak mempertimbangkan kelompok rentan dalam rancangan kebijakan | ||||||||||||||||||||||||||
70 | B.4 | Berbasis Bukti (40%) | |||||||||||||||||||||||||
71 | a | perumusan kebijakan dilakukan berdasarkan kajian dan análisis yang memadai | Perumusan kebijakan didukung adanya kajian dan analisis yang sangat memadai | Background paper/ kajian kebijakan yang mendasari formulasi kebijakan | Terdapat Kajian/ research yang khusus dilakukan untuk mendukung perumusan kebijakan ini dan tersusun secara sistematis dan memenuhi aspek-aspek ilmiah yang meliputi: (1) identifikasi masalah dan penetapan tujuan kebijakan (2) pengembangan kriteria pemecahan masalah (3) pengembangan alternatif-alternatif kebijakan (4) evaluasi alternatif kebijakan berdasarkan kriteria (5) rekomendasi kebijakan dan rencana aksi | https://drive.google.com/drive/folders/1iScMGI_HikA80t3zEuu2Oe8IAooG9QSc | |||||||||||||||||||||
72 | Perumusan kebijakan didukung adanya kajian dan analisis yang cukup memadai | ||||||||||||||||||||||||||
73 | Perumusan kebijakan didukung adanya kajian dan analisis yang kurang memadai | ||||||||||||||||||||||||||
74 | Perumusan kebijakan didukung adanya kajian dan analisis yang kurang memadai | ||||||||||||||||||||||||||
75 | b | Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung dengan bukti yang memadai | Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung bukti yang sangat memadai | Background paper/ kajian kebijakan yang mendasari formulasi kebijakan | cakupan dari bukti meliputi data statistik dan administratif, bukti berbasis penelitian, bukti dari masyarakat dan pemangku kepentingan, serta bukti dari evaluasi. | https://drive.google.com/drive/folders/10JcIAlpwjSYLsvTNZBetdmIXNDPlygtc | |||||||||||||||||||||
76 | Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung bukti yang cukup memadai | ||||||||||||||||||||||||||
77 | Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung sedikit bukti | ||||||||||||||||||||||||||
78 | Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan tanpa ada dukungan bukti sama sekali | ||||||||||||||||||||||||||
79 | c | penyusunan kebijakan didukung oleh dokumentasi yang lengkap dan memadahi untuk pembelajaran di masa mendatang? | semua terdokumentasi dengan baik | terdapat sistem/mekanisme yang mendukung dokumentasi kebijakan (meliputi dimensi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan) | sistem/mekanisme dalam hal ini dapat meliputi sistem informasi, proses bisnis, atau tata laksana dalam pendokumentasian proses kebijakan. | https://drive.google.com/drive/folders/1178j4uH6A7fyqv4FcsSBgmvYfw4fe0jU | |||||||||||||||||||||
80 | sebagian besar terdokumentasi dengan baik | ||||||||||||||||||||||||||
81 | sebagian kecil terdokumentasi dengan baik | ||||||||||||||||||||||||||
82 | tidak ada dokumentasi | ||||||||||||||||||||||||||
83 | B.5 | Inovatif (15%) | |||||||||||||||||||||||||
84 | a | kebijakan menawarkan/memberikan alternatif solusi baru terhadap permasalahan | >80% alternatif merupakan solusi baru terhadap permasalahan kebijakan | Dokumen analisis alternatif kebijakan, dokumentasi proses dialog/diskusi dengan ahli/stakeholder yang relevan | rancangan kebijakan memiliki kemungkinan untuk diterima apabila menawarkan pendekatan/solusi baru terhadap permasalahan publik yang dihadapi. Dalam hal ini, perumus kebijakan dituntut untuk dapat sejauh mungkin melakukan elaborasi opsi-opsi baru yang diperoleh baik melalui kajian/analisis, atau mendapatkan informasi dari berbagai pihak yang relevan | https://drive.google.com/drive/folders/1GOAgdSv9KGVfEtijmVv9s0Dp5_H19uaM | tidak ada bukti dukung yang merefer pada pilihan jawaban. | tambahkan Kajian KPPU dan kajian Penilaian Kinerja dr D23 | |||||||||||||||||||
85 | >40% - 80% alternatif merupakan solusi baru terhadap permasalahan kebijakan | bukti dukung belum sesuai dengan pilihan jawaban sehingga skor hasil verifikasi kan disesuaikan dengan bukti dukung | |||||||||||||||||||||||||
86 | < 40% alternatif merupakan solusi baru terhadap permasalahan kebijakan | ||||||||||||||||||||||||||
87 | Tidak ada alternatif solusi baru terhadap permasalahan kebijakan | ||||||||||||||||||||||||||
88 | b | kebijakan memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder | >5 aspek yang memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang ada | Dokumen analisis alternatif kebijakan, dokumentasi proses dialog/diskusi dengan ahli/stakeholder yang relevan | aspek yang dimaksud dapat meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, budaya, keamanan, politik, dsb. | https://drive.google.com/drive/folders/1DNdwLsCFxuebtZwNhK_JYIWTg3fWrgv2 | tidak ada bukti dukung yang merefer pada pilihan jawaban. | tambahkan Kajian KPPU dan kajian Penilaian Kinerja dr D23 | |||||||||||||||||||
89 | 2-5 aspek yang memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang ada | bukti dukung belum sesuai dengan pilihan jawaban sehingga skor hasil verifikasi kan disesuaikan dengan bukti dukung | |||||||||||||||||||||||||
90 | hanya 1 aspek yang memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang ada | Tambahkan Naskah Urgensi dan Naskah kesesuaian judul di setiap perlem | |||||||||||||||||||||||||
91 | Tidak ada nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang ada | ||||||||||||||||||||||||||
92 | c | kebijakan memberikan cara/metode baru untuk implementasinya | >80% Cara/metode implementasi kebijakan berbeda sama sekali dengan yang lainnya | (1) Naskah Kebijakan (2) Background paper/ kajian kebijakan yang mendasari formulasi kebijakan | Terdapat kebaruan / inovasi metode pelaksanaan kebijakan pada dokumen disain/rancangan implementasi kebijakan | https://drive.google.com/drive/folders/1y5jkigBFlID2Bnwvn_FgSIgwJmuz0gs2 | tidak ada bukti dukung yang merefer pada pilihan jawaban. sebaiknya ditambahkan laporan/kajian yang merefer pada inovasi | tambahkan Kajian KPPU dan kajian Penilaian Kinerja dr D23 | |||||||||||||||||||
93 | Terdapat cukup banyak unsur kebaruan dalam cara/metode implementasi | bukti dukung belum sesuai dengan pilihan jawaban sehingga skor hasil verifikasi kan disesuaikan dengan bukti dukung | |||||||||||||||||||||||||
94 | Terdapat beberapa unsur kebaruan dalam cara/metode implementasi | ||||||||||||||||||||||||||
95 | Tidak ada unsur kebaruan dalam cara/metode implementasi | ||||||||||||||||||||||||||
96 | B.6 | Informasi tambahan terkait formulasi kebijakan | Silahkan untuk menambahkan informasi penting terkait formulasi kebijakan dilihat dari aspek : 1. karakteristik dasar, 2. berorientasi kedepan, 3. outward looking, 4. berbasis bukti, dan 5. inovatif | ||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | II | PENILAIAN EVALUASI KEMANFAATAN KEBIJAKAN (55%) | |||||||||||||||||||||||||
99 | C. | PENILAIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (50%) | Verifikator | ||||||||||||||||||||||||
100 | Tahapan/Pernyataan Kunci | Jawaban | Bukti | Keterangan | Jawaban | Tautan Bukti Dukung | Sesuai | Belum Sesuai | Catatan | ||||||||||||||||||