| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No | Kode DSSD | Uraian DSSD | Satuan | Definisi Operasional | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 1.04.000001 | Anggota Fasilitator | Orang | Jumlah anggota fasilitator yang melakukan pendampingan fisik dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali Penentuan anggota fasilitator berdasarkan: 1. Ketentuan Peraturan Kepala BNPB 2. Melibatkan BPBD dan OPD terkait | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 2 | 1.04.000002 | Anggota Tim Pendamping | Orang | Jumlah anggota tim pendamping yang melakukan asesmen kerusakan bangunan (rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat) sesuai dengan peraturan bangunan gedung. Penentuan anggota tim pendamping berdasarkan: 1. Ketentuan Peraturan Kepala BNPB 2. Melibatkan BPBD dan OPD terkait | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | 3 | 1.04.000003 | Anggota Tim Satgas | Orang | Jumlah anggota tim Satgas OPD yang bertugas: 1. Melakukan pendataan cepat tingkat kerusakan rumah 2. Melakukan verifikasi BNBA penerima layanan 3. Menyusun Rencana Aksi penanganan 4. Mendampingi fasilitator dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali 5. Menyusun Laporan pelaksanaan | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | 4 | 1.04.000004 | Backlog Kepemilikan Rumah | Unit Rumah | Data sekunder rekapitulasi backlog kepemilikan rumah yang yang dihimpun dari data backlog pemerintah kab/kota atau data olahan dari BPS. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
6 | 5 | 1.04.000005 | Backlog Kepenghunian Rumah | Unit Rumah | Data sekunder rekapitulasi backlog kepenghunian rumah yang yang dihimpun dari data backlog pemerintah kab/kota atau data olahan dari BPS. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
7 | 6 | 1.04.000006 | Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan | Orang | Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang berkomitmen menerima bantuan | 0 | 0 | 20 | 100 | 21 | ||||||||||||||||
8 | 7 | 1.04.000007 | Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik | Orang | Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang menempati rumah dengan status hak milik | 0 | 0 | 20 | 100 | 21 | ||||||||||||||||
9 | 8 | 1.04.000008 | Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa) | Orang | Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 9 | 1.04.000009 | Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status sewa | Orang | Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang menempati rumah dengan status sewa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 10 | 1.04.000014 | Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pembangunan Kembali Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Orang | Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk pembangunan kembali bagi korban bencana kabupaten/kota | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
12 | 11 | 1.04.000016 | Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang Sewa Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Orang | Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk subsidi uang sewa bagi korban bencana kabupaten/kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 12 | 1.04.000018 | Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Orang | Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk rehabilitasi bagi korban bencana kabupaten/kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 13 | 1.04.000020 | Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Relokasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Orang | Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk relokasi bagi korban bencana kabupaten/kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 14 | 1.04.000023 | Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator | Dokumen | Dokumen data pembentukan Tim Satgas, pendamping, dan fasilitator adalah SK (Surat Keputusan) | N/A | N/A | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
16 | 15 | 1.04.000024 | Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | Peta sebaran dan titik koordinat lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
17 | 16 | 1.04.000031 | Dokumen Hasil Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Dokumen | Dokumen yang memuat hasil pre test dan post test peserta keluarga pada kegiatan Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 17 | 1.04.000034 | Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik | Dokumen | Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/ Pelaku Pembangunan untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman secara elektronik yang terintegrasi. Dokumen ini tidak terbatas hanya pembangunan rumah. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 18 | 1.04.000035 | Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik | Dokumen | Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 19 | 1.04.000037 | Dokumen Pemanfaatan Rumah Khusus | Dokumen | Dokumen pembukuan pemanfaatan rumah susun umum yang memuat: 1. Inventarisasi 2. Pelaporan serah terima rumah susun khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
21 | 20 | 1.04.000038 | Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum | Dokumen | Dokumen pembukuan pemanfaatan rumah susun umum yang memuat: 1. Inventarisasi 2. Pelaporan serah terima rumah susun umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
22 | 21 | 1.04.000040 | Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | Dokumen BA serah terima aset Pemda kepada masyarakat, Sertifikat Hak Milik masyarakat | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
23 | 22 | 1.04.000042 | Dokumen Serah Terima Rumah Kepada yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Dokumen | Dokumen BA serah terima aset Pemda kepada masyarakat, Sertifikat Hak Milik masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24 | 23 | 1.04.000044 | Izin Pembangunan dan Pengembangan Rumah atau Perumahan Terintegrasi secara Elektronik pada Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan | Dokumen | Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Rumah atau Perumahan Terintegrasi secara Elektronik yang dimiliki Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
25 | 24 | 1.04.000045 | Kebijakan Bidang PKP | Dokumen | Kebijakan berupa produk hukum perundangan di daerah bidang PKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah sesuai atau kebijakan daerah bidang PKP berbentuk keputusan atau himbauan yang dikeluarkan/ ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah atau Kepala OPD sesuai atau rancangan naskah akademis atas produk hukum perundangan bidang PKP di daerah sesuai atau dokumen rancangan teknis bidang PKP sebagai penunjang produk hukum daerah Kabupaten/Kota atau kebijakan daerah provinsi Hasil atau produk kebijakan Bidang PKP antara lain adalah Dokumen RP3KP, Dokumen RP2KPKP, Dokumen RP2KPKPK, SK Kumuh, Kajian Kemudahan Perizinan dan Non Perizinan untuk Pembangunan Perumahan, Kajian Insentif Pajak untuk Pembangunan Perumahan, ketentuan lingkungan hunian berimbang, dan dokumen lain yang mendukung pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Aktivitas di dalamnya meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
26 | 25 | 1.04.000046 | Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang Terbina | Kelompok | Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan melaksanakan pembinaan berupa: - penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria, - pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi, dan/atau - pemberian kemudahan dan/atau bantuan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
27 | 26 | 1.04.000049 | Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan | Dokumen | Jumlah dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
28 | 27 | 1.04.000050 | Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum | Dokumen | Dokumen Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
29 | 28 | 1.04.000051 | Ketersediaan akses jaringan jalan sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta) | Dokumen | Identifikasi ketersediaan akses jaringan jalan sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RDTR, RP3KP, dokumen perencanaan teknis bidang jaringan jalan dan identifikasi melalui citra satelit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
30 | 29 | 1.04.000052 | Ketersediaan Jaringan Air Limbah di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan | Dokumen | Identifikasi ketersediaan jaringan air limbah di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang air limbah domestik dan identifikasi melalui citra satelit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
31 | 30 | 1.04.000053 | Ketersediaan Jaringan Air Minum di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan | Dokumen | Identifikasi ketersediaan jaringan air minum di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang air minum dan identifikasi melalui citra satelit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
32 | 31 | 1.04.000054 | Ketersediaan Jaringan Listrik di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan | Dokumen | Identifikasi ketersediaan jaringan listrik di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang jaringan listrik dan identifikasi melalui citra satelit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
33 | 32 | 1.04.000055 | Ketersediaan Jaringan Persampahan di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan | Dokumen | Identifikasi ketersediaan jaringan persampahan di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang persampahan dan identifikasi melalui citra satelit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
34 | 33 | 1.04.000056 | Ketersediaan moda transportasi sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan | Dokumen | Identifikasi ketersediaan moda transportasi sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang moda transportasi dan identifikasi melalui citra satelit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
35 | 34 | 1.04.000057 | Ketersediaan rencana pengembangan aksesibilitas sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta) | Dokumen | Identifikasi ketersediaan rencana pengembangan aksesibilitas sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang aksesibilitas dan identifikasi melalui citra satelit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
36 | 35 | 1.04.000058 | Ketersediaan rencana pengembangan PSU pendukung sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta) | Dokumen | Identifikasi ketersediaan PSU pendukung sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang PSU dan identifikasi melalui citra satelit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
37 | 36 | 1.04.000059 | Lahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Lokasi | 1. Peruntukan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Tidak berada di kawasan negative list dalam RP3KP 3. Memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai dengan penilaian appraisal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
38 | 37 | 1.04.000060 | Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Lokasi | 1. Peruntukan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Tidak berada di kawasan negative list dalam RP3KP 3. Memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai dengan penilaian appraisal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
39 | 38 | 1.04.000061 | Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Lokasi | 1. Peruntukan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Tidak berada di kawasan negative list dalam RP3KP 3. Dibuktikan dengan Penetapan Status Barang Milik Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
40 | 39 | 1.04.000063 | Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun | Laporan | Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun yang memuat: 1. Data kepemilikan dan/atau penghunian serta letak Sarusun 2. Pembentukan Panitia Musyawarah 3. Hasil Sosialisasi 4. Hasil Musyawarah pembentukan PPPSRS 5. Susunan Organisasi PPPSRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
41 | 40 | 1.04.000065 | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Laporan | Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
42 | 41 | 1.04.000066 | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum | Laporan | Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi KPDBU perumahan umum/rumah susun umum yang kegiatannya menjelaskan: 1. Tahapan kegiatan 2. Pelaksana kegiatan 3. Mutu baku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
43 | 42 | 1.04.000067 | Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | Laporan | I. Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman menyusun rencana pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil II. Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Provinsi yang mengurusi perumahan/permukiman dalam rangka Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dalam bentuk FGD/Workshop/Rapat minimal 1 kali dalam 1 tahun III. Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan pengembang perumahan dalam rangka Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil dalam bentuk FGD/Workshop/Rapat minimal 2 kali dalam 1 tahun IV. Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman menyusun laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil kepada Bupati/Walikota minimal 1 kali dalam 1 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
44 | 43 | 1.04.000069 | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Fungsi Hunian | Laporan | Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan SKBG fungsi hunian yang kegiatannya menjelaskan: 1. Tahapan kegiatan 2. Pelaksana kegiatan 3. Mutu baku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
45 | 44 | 1.04.000070 | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Laporan | Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan oleh Pokja PKP Kabupaten/Kota atau Forum PKP Kabupaten/Kota | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||||||||||||||
46 | 45 | 1.04.000071 | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Laporan | Dokumen laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan di kabupaten/kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
47 | 46 | 1.04.000074 | Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Laporan | Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan oleh Pokja PKP atau Forum PKP sesuai kewenangan. Diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi bagi Pemerintah Provinsi, serta diselenggarakan oleh Pokja PKP Kabupaten/Kota atau Forum PKP Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
48 | 47 | 1.04.000078 | Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang | Laporan | Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan hasil serah terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang. | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
49 | 48 | 1.04.000081 | Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman | Laporan | Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
50 | 49 | 1.04.000082 | Laporan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program | Laporan | Dokumen laporan pelaksanaan OP lingkungan perumahan pada relokasi program yang menjelaskan: 1. Urgensi pelaksanaan operasional dan pemeliharaan 2. Kondisi bangunan atau lingkungan perumahan 3. Progres pelaksanaan operasional dan pemeliharaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
51 | 50 | 1.04.000083 | Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Layanan | Laporan | Dilakukan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan dengan muatan yang terdiri atas: 1. Laporan kendala penerapan SPM 2. Laporan anggaran dalam penerapan SPM 3. Laporan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan (verifikasi, sosialisasi, dan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti) 4. Jumlah unit rumah yang tertangani 5. Jumlah rumah tangga yang terlayani | N/A | N/A | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
52 | 51 | 1.04.000085 | Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Layanan | Laporan | Dilakukan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan dengan muatan yang terdiri atas: 1. Laporan kendala penerapan SPM 2. Laporan anggaran dalam penerapan SPM 3. Laporan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan (verifikasi, sosialisasi, dan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti) 4. Jumlah unit rumah yang tertangani 5. Jumlah rumah tangga yang terlayani pedoman penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan mengacu kepada Perpres 62/2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
53 | 52 | 1.04.000089 | Laporan pelaksanaan Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana | Laporan | Dokumen laporan pelaksanaan penguatan dan pembinaan BLU/BUMD untuk penyelenggaraan rumah sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
54 | 53 | 1.04.000090 | Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Laporan | Pelaporan untuk Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi. Pelaporan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
55 | 54 | 1.04.000091 | Laporan pelaksanaan pertemuan/ koordinasi penyepakatan penerima bantuan berdasarkan jenis layanan | Laporan | Dokumen laporan pelaksanaan pertemuan dalam rangka Koordinasi Penyepakatan Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan yang menjelaskan: 1. Jumlah penerima bantuan 2. Jenis bantuan yang diberikan 3. Kesepakatan koordinasi | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||||||||||||||
56 | 55 | 1.04.000092 | Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota | Laporan | Dokumen laporan pelaksanaan rembug warga (musyawarah warga) untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang memuat: 1. BNBA penerima layanan 2. Jumlah rumah sesuai dengan klasifikasi kerusakan 3. Jenis pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan SPM | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||||||||||||||
57 | 56 | 1.04.000094 | Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Laporan | Dokumen laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Dokumentasi rumah eksisting 3. Besaran bantuan dan bentuk bantuan 4. DED dan RAB 5. Progres pelaksanaan pembangunan | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
58 | 57 | 1.04.000096 | Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana | Laporan | Dokumen laporan pelaksanaan proses pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Data lokasi pembangunan rumah baru dan jumlah unit rumah 3. Siteplan, DED dan RAB 4. Progres pelaksanaan pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
59 | 58 | 1.04.000097 | Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Relokasi Program | Laporan | Dokumen laporan pelaksanaan proses pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban relokasi program provinsi yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Data lokasi pembangunan rumah baru dan jumlah unit rumah 3. Siteplan, DED dan RAB 4. Progres pelaksanaan pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
60 | 59 | 1.04.000101 | Laporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | Laporan | Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan. Aktivitas pelaksanaan meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
61 | 60 | 1.04.000105 | Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | Laporan | Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh alam meningkatkan pemahaman atas rumah layak huni melalui penyuluhan, pendampingan, pemberdayaan, dll. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
62 | 61 | 1.04.000106 | Laporan Pembinaan P3SRS | Laporan | Laporan pembinaan P3SRS yang memuat laporan kegiatan: 1. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan 2. Kegiatan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi terhadap pengurus P3SRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
63 | 62 | 1.04.000108 | Laporan Pembinaan UPT Rumah Susun | Laporan | Laporan pembinaan UPT rumah susun yang dikelola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
64 | 63 | 1.04.000110 | Laporan proses penyediaan PSU perumahan | Laporan | Laporan yang memuat risalah proses penyediaan PSU perumahan yang menjelaskan: 1. Data 2. Dokumentasi kondisi eksisting 3. Progres pelaksanaan penyediaan perumahan 4. DED dan RAB | 2 | 10 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
65 | 64 | 1.04.000111 | Laporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencana | Laporan | Dokumen laporan proses Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Dokumentasi rumah eksisting 3. Besaran bantuan dan bentuk bantuan 4. RAB 5. Progres pelaksanaan rehabilitasi/perbaikan | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
66 | 65 | 1.04.000113 | lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei | Lokasi | Hasil survei yang menggambarkan profil kumuh daerah (nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh), serta dapat merumuskan strategi dan prioritas penanganan kawsan kumuh di daerah. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
67 | 66 | 1.04.000114 | Lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan | Lokasi | Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan: a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman dan b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksudberisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan. Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain. Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud, dibuat dalam suatu wilayah daerah kabupaten/kota, khusus DKI Jakarta dalam suatu wilayah daerah provinsi berdasarkan tabel daftar lokasi. Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khusus untuk DKI Jakarta oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
68 | 67 | 1.04.000115 | Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian, dengan penjelasan daftar lokasi perumahan tersebut. | 2 | 10 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
69 | 68 | 1.04.000116 | Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Bencana dan Tingkat Risiko | Lokasi | Lokasi rawan bencana provinsi berdasarkan jenis bencana dan tingkat risiko bencana yang bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
70 | 69 | 1.04.000118 | Luas Lahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Ha | Luas lahan milik BUMD yang dapat digunakan sebagai lokasi relokasi sesuai peruntukan perumahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
71 | 70 | 1.04.000119 | Luas Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Ha | Luas lahan milik masyarakat yang dapat digunakan sebagai lokasi relokasi sesuai hasil penilaian appraisal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
72 | 71 | 1.04.000120 | Luas Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Ha | Luas lahan milik pemerintah yang dapat digunakan sebagai lokasi relokasi sesuai peruntukan perumahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
73 | 72 | 1.04.000124 | Luas Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Ha | Luas lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
74 | 73 | 1.04.000126 | Luas Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Ha | Luas lahan lokasi yang berpotensi terkena relokasi, yaitu: 1. kawasan rawan bencana berisiko tinggi, 2. kawasan negative list perumahan, dan 3. kawasan permukiman kumuh berat. Data bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
75 | 74 | 1.04.000133 | Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Orang | Jumlah orang yang mengikuti penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
76 | 75 | 1.04.000134 | Pegawai BLU/BUMD yang mengikuti penguatan dan pembinaan untuk penyelenggaraan rumah sederhana | Orang | Daftar jumlah pegawai BLU/BUMD yang mengikuti penguatan dan pembinaan untuk penyelenggaraan rumah sederhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
77 | 76 | 1.04.000135 | Penerima Bantuan Dalam Bentuk Pembangunan Kembali | Orang | Jumlah penerima bantuan dalam bentuk pembangunan kembali yang diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
78 | 77 | 1.04.000136 | Penerima Bantuan Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang Sewa | Orang | Jumlah penerima bantuan dalam bentuk pemberian subsidi uang sewa yang diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
79 | 78 | 1.04.000137 | Penerima Bantuan Dalam Bentuk Rehabilitasi Rumah | Orang | Jumlah penerima bantuan dalam bentuk rehabilitasi rumah yang diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
80 | 79 | 1.04.000138 | Penerima Bantuan Dalam Bentuk Relokasi | Orang | Jumlah penerima bantuan dalam bentuk relokasi yang diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Wali Kota tentang Relokasi Korban Bencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
81 | 80 | 1.04.000140 | Pengelola Pemilik/Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang dibina | P3SRS | Jumlah P3SRS yang dibina Permen PUPR 14/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
82 | 81 | 1.04.000141 | Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan yang mengajukan izin pembangunan rumah atau pengembangan perumahan | Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan | Jumlah Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan yang mengajukan izin pembangunan rumah atau pengembangan perumahan | 5 | 1 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
83 | 82 | 1.04.000143 | Perkiraan Harga Beli Tanah di Lahan Potensial (nilai NJOP dan harga pasar) | Dokumen | Perkiraan harga beli tanah adalah penilaian harga beli tanah berdasarkan nilai NJOP dan harga pasar yang melibatkan appraisal dalam prosesnya. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
84 | 83 | 1.04.000144 | Peserta Sosialisasi Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan | Orang | Daftar jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
85 | 84 | 1.04.000146 | Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota | Orang | Daftar jumlah orang dan nama peserta kegiatan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | ||||||||||||||||
86 | 85 | 1.04.000148 | PSU yang tersedia dari hasil kerja sama | Jenis dan Unit (PSU) | Daftar PSU Perumahan atau Permukiman (sesuai kewenangan) berdasarkan jenis dan jumlahnya, dari Kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan dan/atau pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
87 | 86 | 1.04.000151 | Rencana Penyediaan dan Keterpaduan PSU Perumahan | Dokumen | Dokumen yang memuat kebutuhan dan rencana penyediaan PSU Perumahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
88 | 87 | 1.04.000154 | Rumah bagi Korban bencana kabupaten/kota yang terbangun | Unit Rumah | Jumlah rumah yang memenuhi kriteria berat dan dilakukan pembangunan kembali sehingga memenuhi kriteria rumah layak huni | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
89 | 88 | 1.04.000159 | Rumah Khusus | Unit Rumah | Jumlah rumah khusus eksisting milik pemerintah sesuai kewenangannya beserta data penghunian | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
90 | 89 | 1.04.000160 | Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban bencana kabupaten/kota yang Terbangun | Unit Rumah | Jumlah rumah khusus yang dibangun bagi Korban Bencana kabupaten/kota dengan kriteria: sebagai berikut: 1. Peruntukan lokasi sesuai dengan RTRW didukung dengan surat kesesuaian peruntukan ruang 2. Ketersediaan konektivitas ke lokasi 3. Bebas dari bencana banjir dan longsor 4. Tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai, pantai , dan danau 5. Ketersediaan pasokan listrik sesuai kebutuhan 6. Terdapat pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai kebutuhan 7. Pembebasan tanah (UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksananya) 8. Dibutuhkan DED dan Rencana Aksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
91 | 90 | 1.04.000162 | Rumah Khusus Beserta PSU bagi yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun | Unit Rumah | Jumlah rumah khusus yang dibangun bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program kabupaten/kota dan dilaksanakan untuk relokasi yang berdampak masif, untukmemenuhi kekurangan rumah sewa eksisting (lebih dari 50 unit) dengan kriteria: sebagai berikut: 1. Peruntukan lokasi sesuai dengan RTRW didukung dengan surat kesesuaian peruntukan ruang 2. Ketersediaan konektivitas ke lokasi 3. Bebas dari bencana banjir dan longsor 4. Tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai, pantai , dan danau 5. Ketersediaan pasokan listrik sesuai kebutuhan 6. Terdapat pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai kebutuhan 7. Pembebasan tanah (UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksananya) 8. Dibutuhkan DED dan Rencana Aksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
92 | 91 | 1.04.000164 | Rumah Khusus yang Dibangun | Unit | Jumlah Rumah Khusus yang dibangun dengan kriteria sebagai berikut: 1. Peruntukan lokasi sesuai dengan RTRW didukung dengan surat kesesuaian peruntukan ruang 2. Ketersediaan konektivitas ke lokasi 3. Bebas dari bencana banjir dan longsor 4. Tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai, pantai , dan danau 5. Ketersediaan pasokan listrik sesuai kebutuhan 6. Terdapat pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai kebutuhan 7. Pembebasan tanah (UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksananya) 8. Dibutuhkan DED dan Rencana Aksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
93 | 92 | 1.04.000165 | Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya | Unit Rumah | Jumlah total unit rumah yang akan ditangani berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan | N/A | N/A | 5 | 25 | 21 | ||||||||||||||||
94 | 93 | 1.04.000166 | Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani | Unit Rumah | Jumlah unit rumah yang belum ditangani berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan | N/A | N/A | 4 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
95 | 94 | 1.04.000167 | Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Sudah Tertangani | Unit Rumah | Jumlah unit rumah yang sudah ditangani berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan | N/A | N/A | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
96 | 95 | 1.04.000168 | Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | Unit | Jumlah rumah yang memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang dan dilakukan rehabilitasi sehingga memenuhi kriteria rumah layak huni. | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
97 | 96 | 1.04.000173 | Rumah MBA di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Unit Rumah | Jumlah unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Atas (MBA) di lokasi rawan bencana. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
98 | 97 | 1.04.000175 | Rumah MBM di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Unit Rumah | Jumlah unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM) di lokasi rawan bencana. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
99 | 98 | 1.04.000177 | Rumah MBR di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Unit Rumah | Jumlah unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di lokasi rawan bencana. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
100 | 99 | 1.04.000179 | Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan | Unit Rumah | Jumlah rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabuoaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan OP hanya dapat diberikan kepada aset (rumah susun atau rumah khusus) yang dimiliki pemerintah kab/kota. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |