ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
3
NOMOR 188/ /K/411.013/2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TEMPLATE ELEKTRONIK EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
4
5
6
TEMPLATE ELEKTRONIK EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
7
NoKomponen/Sub Komponen/KriteriaBobotUnit/SatkerDefinisi Operasional/Catatan/Hasil Telaah Daftar EvidenceBukti EvidenceLink Evidence
8
JawabanNilai
9
1PERENCANAAN KINERJA30,0030
10
1.aDokumen Perencanaan kinerja telah tersedia6,00AA61. Penilaian setiap kriteria pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi AKIP berbeda dengan penilaian pada peraturan sebelumnya.
2. Pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021 menggunakan sistem paket (langsung bisa dipilih kategori nilai pada setiap aspek yang disesuaikan dengan penilaian setiap aspeknya) sehingga pada LKE jika kategori telah terinputkan maka secara otomatis nilai akan terconvert.
3. Simulasi pemberian kategori pada setiap aspeknya:
- Disesuaikan dengan bobot dan jumlah kriterianya.
- Misalnya dari 7 kriteria hanya terdapat 4 yang terpenuhi, maka 4/7 = 57% kemudian dikategorikan sesuai interval yang ada (CC) .
4. Berkaitan dengan penilaian, yang perlu diperhatikan adalah rentan nilai seluruh kriteria. Misal, jika seluruh kriteria sudah diterapkan 2 th berarti bisa mendapatkan predikat BB untuk setiap aspeknya, namun jika seluruh kriteria sudah diterapkan 5 tahun maka predikatnya A, dan jika lebih dari 5 tahun bisa mendapatkan predikat AA.
5. Kriteria merupakan satu kesatuan, tidak dibedakan bobot per kriterianya
*catatan: disesuaikan dengan kriteria penilaian pada setiap komponen yang ada.
11
Kriteria:
12
1Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.1. Pedoman teknis bisa berupa modul atau acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan yang baik (terdapat penjelasan yang lebih teknis dan detail), pedoman teknis ini dibuat mengikuti kaidah-kaidah pada pemerintah daerah tersebut, sehingga harus diformalkan dalam lingkup tertentu (misalnya: dalam bentuk perbub atau peraturan kepala Bappeda ataupun dokumen legal formal lainnya) sehingga pemerintah daerah harus mematuhi pedoman yang ada.
2. Diperbolehkan juga jika pemerintah daerah memiliki modul pedoman teknis dimana isinya adalah komponen-komponen SAKIP yang mengatur tata cara perencanaan kinerja yang lebih teknis. kemudian, pedoman teknis tersebut tidak harus terpisah-pisah setiap komponennya namun bisa dijadikan satu.
SOP/Juknis/Lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang terkait proses penyusunan; 1) dokumen Renstra, 2) dokumen Renja, 3) Rencana Kerja Anggaran (RKA).
13
2Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.Dokumen Perencanaan Kinerja jangka panjang pada level unit tidak ada, mengikuti dokumen RPJPD di tingkat instansi. N/A
14
3Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.Dokumen Renstra dan Renstra Perubahan 2018-2023 telah disusun dan ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja, telah dilengkapi dengan nomor dan tanggal dokumen, ditandatangani dan stempel IP atau tanda tangan elektronik.Dokumen Renstra
15
4Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.Dokumen perencanaan kinerja jangka pendek pada unit adalah Dokumen renja sebagai penjabaran Renstra dan telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan perjanjian kinerja eselon II dan III eselon serta ditandatangani oleh Pegawai ybs dengan atasan langsungnya..1. Dokumen Renja
2. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun berjalan
16
5Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.1. Dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja adalah adalah dokumen Rencana Aksi yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Sasaran, Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan , Penanggungiawab Pelaksana, dan Jadwal Kegiatan. Rencana aksi tahun 2023 dan tahun 2024.
2. Rencana Aksi tidak memiliki format baku, dokumen perencanaan anggaran juga bisa disebut sebagai rencana aksi asalkan pada dokumen perencanaan anggaran tersebut menjelaskan rangkaian aktivitas-aktivitas yang mendukung kinerja.
3. Apa yang ada pada rencana aksi tidak semuanya perlu dianggarkan (misal: untuk meningkatkan nilai SAKIP dibutuhkan pelaksanaan dialog dan diskusi yang dilaksanakan secara online, sehingga tidak membutuhkan anggaran), namun aktivitas-aktivitas seperti ini harus dilakukan pencatatan dalam bentuk rencana aksi.
Dokumen Rencana Aksi
17
6Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.Dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja pada unit adalah RKA dan DPA serta telah dilegalformalkanRKA/RKAP dan DPA/DPPA
18
1.bDokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)9,00AA91. Penilaian setiap kriteria pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi AKIP berbeda dengan penilaian pada peraturan sebelumnya.
2. Pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021 menggunakan sistem paket (langsung bisa dipilih kategori nilai pada setiap aspek yang disesuaikan dengan penilaian setiap aspeknya) sehingga pada LKE jika kategori telah terinputkan maka secara otomatis nilai akan terconvert.
3. Simulasi pemberian kategori pada setiap aspeknya:
-disesuaikan dengan bobot dan jumlah kriterianya.
-Misalnya dari 7 kriteria hanya terdapat 4 yang terpenuhi, maka 4/7 = 57% kemudian dikategorikan sesuai interval yang ada (CC) .
4. Berkaitan dengan penilaian, yang perlu diperhatikan adalah rentan nilai seluruh kriteria. Misal, jika seluruh kriteria sudah diterapkan 2 th berarti bisa mendapatkan predikat BB untuk setiap aspeknya, namun jika seluruh kriteria sudah diterapkan 5 tahun maka predikatnya A, dan jika lebih dari 5 tahun bisa mendapatkan predikat AA.
5. Kriteria merupakan satu kesatuan, tidak dibedakan per bobot bobotnya
*catatan: disesuaikan dengan kriteria penilaian pada setiap komponen yang ada.
19
Kriteria:
20
1Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan dengan perkada yang dilengkapi dengan tandatangan dan diberikan stempel dinas tanggal pengesahan 1. Dokumen Renstra (Renstra Induk dan Perubahan)
2. Dokumen Renja (Renja Induk dan Perubahan)
3. Rencana Aksi (tahun-N dan N-1)
4. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA dan RKAP)
5. Perjanjian Kinerja
6. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
21
2Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.Dipublikasikan tepat waktu artinya dokumen perencanaan kinerja yang telah ditandatangani oleh pimpinan/pejabat yang berwenang dan telah dipublikasikan melalui media resmi yang dapat dengan mudah diakses oleh publik dan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.PING Nganjuk, ESR atau Website OPD tepat waktu
22
3Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.Renstra menjabarkan isu strategis setiap unit, apakah program kegiatan sampai sub kegiatan beserta indikatornya sudah dapat menjawab isu strategis dan kebutuhan setiap unit1. Pohon Kinerja
2. Dokumen Renstra
3. Dokumen IKU
4. Perjanjian Kinerja
23
4Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.Rumusan tujuan/sasaran yang dimuat dalam Dokumen Perencanaan Kinerja disimpulkan telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, apabila substansi rumusan tujuan/sasaran telah tergambarkan dengan jelas sebagai outcome atau hasil dari berfungsinya output. Dari hasil analisis menunjukkan apakah rumusan tujuan/sasaran yang disajikan tersebut telah sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, telah terkait dengan isu strategis dan telah menggambarkan outcome atau hasil dari berfungsinya output.Dokumen Renstra
24
5Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.Apabila substansi rumusan indikator kinerja telah tepat sebagai alat ukur ketercapaian tujuan/sasaran dan telah memenuhi kriteria SMART, yaitu specific, measurable, attainable, relevance dan times bound.Dokumen Renstra
25
6Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).Rumusan IKU yang dimuat dalam Dokumen Renstra disimpulkan telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan, apabila substansi rumusan IKU telah dimuat dalam dokumen Renja secara berkelanjutan dalam kondisi normal. Perubahan IKU yang dapat diterima jika perubahan tersebut bersifat darurat atau adanya kebijakan yang mengharuskan adanyan penyesuaian IKU.1. Dokumen Renstra
2. Dokumen IKU
26
7Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.Penetapan target yang dimuat dalam Dokumen Perencanaan Kinerja disimpulkan dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis, apabila substansi rumusan indikator telah dimuat dalam dokumen Renja secara berkelanjutan.Dokumen Renja
27
8Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).Antar dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading)1. Pohon Kinerja
2. Dokumen IKU/IKI
28
9Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).Dokumen Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting), apabila substansi rumusan sasaran dan indikator kinerja telah dimuat dalam dokumen Pohon Kinerja dengan penjelasan yang logis atas adanya perpotongan kinerja antar jabatan dalam organisasi.1. Pohon Kinerja
2. Dokumen IKU/IKI
3. Dokumen Renja
29
10Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.Setiap pejabat struktural dalam menyusun perencanaan kinerja difokuskan pada dokumen perjanjian kinerja dan dokumen rencana aksi yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam organisasi1. Dokumen Perjanjian Kinerja
2. Dokumen Rencana Aksi
30
11Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.Setiap pegawai yang menjabat sebagai pejabat fungsional khusus dan pejabat fungsional umum menyusun Perencanaan Kinerja yang difokuskan pada dokumen perjanjian kinerja atau dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan dokumen rencana aksi yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pegawai.1. Dokumen Perjanjian Kinerja
2. Dokumen SKP
31
1.cPerencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan15,00AA15
32
Kriteria:
33
1Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.Perencanaan anggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Seluruh rincian anggaran memiliki pengaruh terhadap capaian kinerja1. Dokumen Renja
2. Dokumen DPA/DPPA
34
2Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.Kegiatan yang dimuat dalam Dokumen Rencana Aksi apakah telah mendukung kinerja yang ingin dicapai dari substansi kegiatan yang dimuat dalam dokumen Perjanjian Kinerja.1. Dokumen Penjanjian Kinerja
2. Dokumen Rencana Aksi
35
3Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) dibandingkan dengan sasaran strategis yang dimuat dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) dibandingkan dengan sasaran strategis yang dimuat dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Target yang dimaksud bisa dilihat pada target tahunan renstra. Target yang dimaksud apakah masih sesuai, dan apakah capaiannya masih on the right track atau tidak.1. Dokumen Renja
2. Dokumen LKJIP
36
4Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.Berdasarkan hasil penelaahan atas dokumen Laporan Monitoring Kinerja dengan membandingkan substansi Sasaran Strategis yang dimuat dalam Dokumen Rencana Aksi Kinerja dengan efektivitas pencapaian kinerja1. Form E.81
2. Dokumen Rencana Aksi
3. Laporan Monitoring Kinerja
37
5Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.1. Evaluator akan melihat rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, apakah rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti atau belum.
2. Selain itu, Laporan kinerja perlu disusun untuk perbaikan perencanaan baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun.
1. LHE SAKIP
2. Dokumentasi tindaklanjut atau perbaikan LHE SAKIP
38
6Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya perbaikan dokumen Perencanaan Kinerja, apakah berpengaruh dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik1. Dokumen Renja
3. Dokumen LKJIP
39
7Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.Berdasarkan hasil penelaahan dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya serta sampai sejauh mana pemahaman dan kepedulian pimpinan SKPD dalam mencapai kinerja1. Dokumen Perjanjian Kinerja
2. Dokumen SKP
3. Dokumen Dialog Kinerja
4. Evaluasi Kinerja Tribulan/Tahunan dari E kinerja
40
8Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen Perjanjian Kinerja/Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Perencanaan lainnya serta sampai sejauh mana pemahaman dan kepedulian dari masing-masing pegawai dalam mencapai kinerja.1. Dokumen Perjanjian Kinerja
2. Dokumen SKP
3. Dokumen Dialog Kinerja
4. Evaluasi Kinerja Tribulan/Tahunan di E Kinerja
41
2PENGUKURAN KINERJA30,0030
42
2.aPengukuran Kinerja telah dilakukan6,00AA6
43
1Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.Dibuktikan dengan tersedianya hardcopy/softcopy SK/SE Tentang pedoman yang telah final dan telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Pedoman teknis menjelaskan secara memadai proses pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja; Dasar, tujuan, manfaat, Proses Bisnis, IKU, PK dan penanggungjawab yang dilampiri semua SOP pengumpulan data kinerja per-PK, jadwal Monev pengukuran kinerja sesuai Renaksi. Proses evaluasi dilakukan dengan meng ceklis poin-poin dari sistematika atau daftar isi pedoman tersebut.Salah satu antara :
1. Aplikasi pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
2. Modul atau pedoman teknis dan sistem pengukuran kinerja dan pengumpulan data Kinerja (bisa dijadikan satu dengan modul perencanaan)
3. SOP Pengumpulan Data Kinerja
44
2Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.Dibuktikan dengan tersedianya dokumen Profil IK secara formal dengan minimal memuat narasi yang menjelaskan; Judul IK, Definisi Operasional/deskripsi IK, Cara Pengukuran / Formulasi, Sumber Data sebagai pendukung dari pengukuran kinerja, periode pengukuran, dan Penanggungjawabnya.Dokumen Renstra PD dan IKU yang mendefinisikan operasional atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja (Formulasi Pengukuran)
45
3Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.Dibuktikan dengan adanya SOP yang menggambarkan secara jelas mekanisme pengumpulan data kinerja yang digunakan untuk semua indikator kinerja yang tercantum dalam renstra dan Renja/RKT, serta kejelasan penanggung jawab dari setiap IK.Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja di level unit kerja
46
2.bPengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan9,00AA9
47
1Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.yang diharapkan adalah pimpinan ketika mengambil suatu kebijakan mempertimbangkan/didasarkan pada kondisi pengukuran kinerja (misal: pengukuran triwulan atau hasil monitoring evaluasi)1. Terdapat notulensi / berita acara / lembar monitoring evaluasi disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh pimpinan OPD. Contoh Form E.81 (hal. 628) dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
2. Arahan pimpinan yang mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang selanjutnya ditindaklanjuti menjadi suatu rencana aksi/kegiatan/kebijakan
3. Dialog kinerja yang dilakukan pimpinan untuk melakukan monev capaian kinerja pada setiap triwulan yang menghasilkan dokumen monev (idealnya meggunakan format dialog kinerja)
4. Dokumentasi / dokumen hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja (rapat koordinasi dsb)
5. Dokumen SKP PD
48
2Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.Indikator dikategorikan relevan apabila:
1. Terkait langsung dengan kinerja (sasaran) utama atau kondisi yang akan diukur
2. Mewakili (representatif) kinerja (sasaran) utama atau kondisi yang akan diwujudkan
3. IKU mengindikasikan (mencerminkan) terwujudnya kinerja utama atau sasaran strategis yang ditetapkan
1. Dokumen Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) (Definisi operasional dan sumber datanya)
49
3Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan:
1. Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yang melakukan supervisi, serta sumber data yang valid)
3. Data kinerja yang diperoleh tepat waktu
4. Data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal
1. Dokumen Manual Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja (SOP/Modul)
3. Dokumentasi rapat koordinasi
4. Data Kinerja pada dokumen/notulensi hasil monitoring dan evaluasi (lebih kepada "menguji" pada saat pengukuran: sampling. Menelusuri data kinerja yang dicantumkan / melihat pada pengukuran kinerja yang ada pada LAKIP)
50
4Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.Kriteria yang digunakan untuk pengendalian dan pemantauan:
1. Hasil pengukuran Rencana Aksi menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan (progress) kinerja
2. Hasil pengukuran Rencana Aksi menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk mengambil tindakan (action) dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan
3. Hasil pengukuran Rencana Aksi menjadi dasar (tindak lanjut) untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran
1. Mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja (SOP/Modul/Pedoman sistem pengukuran kinerja)
2. Pengujian pelaporan kinerja secara berkala (Hasil Dokumen monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja : Laporan Monev/Notulensi hasil monev)
3. Aplikasi e-SAKIP
4. Dokumen Rencana Aksi Kinerja
51
5Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.Untuk level unit kerja dalam hal ini pimpinan melakukan pemantauan untuk memastikan kepada unit kerja dibawahnya untuk melakukan monev pengukuran kinerja pada internal unit masing-masing.1. Dokumentasi rapat monev (pembahasan pada rapat monev) Monev Triwulan 1,2,3, dan 4 yang ditandatangani setiap pimpinan unit kerja / bidang dengan mengetahui Pimpinan OPD
2. Aplikasi e-SAKIP
3. Dokumen Rencana Aksi Kinerja
52
6Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)- Aplikasi e-SAKIP (Pemanfaatan e-SAKIP untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi)
- Sumber Data Pengukuran Kinerja
- Laporan Pengukuran Kinerja
53
7Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)- Aplikasi e-SAKIP (Pemanfaatan e-SAKIP untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi)
- Sumber Data Pengukuran Kinerja
- Laporan Pengukuran Kinerja
54
2.cPengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien15,00AA15
55
1Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.Melakukan wawancara dan tinjauan langsung untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (melalui aplikasi atau mekanisme lainnya sesuai dengan pedoman yang ada) apakah pengukuran kinerja tersebut sudah dijadikan dasar dalam penyesuaian TPP.1. Perbub tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
2. Terdapat mekanisme pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (Aplikasi)
56
2Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.Capaian kinerja (hasil pengukuran kinerja) menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan rotasi atau mutasi jabatan.1. Dokumen Hasil evaluasi SKP
2. Pedoman pola mutasi atau rotasi yang mana terdapat penjelasan mutasi dan rotasi didasarkan salah satunya karena pencapaian kinerjanya dari BKPSDM
57
3Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.Misalnya capaian kinerja organisasi ada beberapa permasalahan. Kemudian disarankan pemisahan tusi karena dirasa terlalu berat atau beban kerja yang terlalu tinggi. Maka dari itu diperlukan suatu pedoman evaluasi organisasi yang berpedoman atau memperhatikan capaian kinerja organisasinya. Instansi bisa memiliki pedoman tersendiri untuk melakukan evaluasi organisasi.1. Pedoman evaluasi organisasi yang memperhatikan capaian kinerja organisasi
2. Lampiran cascading PD
58
4Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.1. Lebih berfokus pada kinerja triwulanan, monev triwulan juga memperhatikan rencana aksi yang telah dilakukan selama 3 bulan ini cukup efektif atau belum (strategi-strategi yang dilakukan untuk mencapai target tahunan). Renaksi ini adalah strategi jangka pendek dalam satu tahun-> kinerja jangka pendek
2. untuk kinerja jangka menengah berdasarkan rencana kinerja dalam jangka waktu beberapa tahun (Ketika tidak efektif, maka perlu perubahan dan penyesuaian) -> kinerja jangka menengah
1. Rencana Aksi
2. Dokumen Evaluasi triwulan
3. Laporan monev rencana aksi
4. Formulir E.81
59
5Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.Lebih mengarah pada kebijakan-kebijakan baru baik berupa peraturan bupati (mengeluarkan kebijakan berdasarkan monev pengukuran kinerja)

1. Rencana Aksi
2. Dokumen Evaluasi triwulan
3. Laporan monev rencana aksi
4. Formulir E.81
60
6Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.aktivitas bisa dilihat dari rencana aksi, namun lebih melihat kebutuhannya, biasanya akan mempelajari hasil monev yang dilakukan, kemudian penilai akan memastikan hasil monev dan rekomendasi yang dilakukan sudah sesuai atau belum. Jika tidak ada penyesuaian bukan berarti nilai 0 tapi lebih pada telah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan.1. Rencana Aksi
2. Dokumen Evaluasi triwulan
3. Laporan monev rencana aksi per tribulan
4. Formulir E.81
61
7Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.bisa dilihat dari perubahan anggarannya, apakah harus ditambah atau dikurangi atau penyesuaian lainnya dan anggarannya bisa dialokasikan ke yang lainnya1. Dokumen perubahan anggaran
2. Laporan efisiensi penggunaan anggaran
3. Renja Perubahan BAB IV
4. Formulir E.81
62
8Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.melihat efisiensi antara capaian kinerja dan capaian anggaran, bisa juga dilakukan dengan menghapus kegiatan yang mana kegiatan tersebut tidak berkaitan langsung dalam mencapai kinerja, bisa juga melakukan realokasi anggaran kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan kinerja.1. Laporan efisiensi penggunaan anggaran (terdapat pada LKjIP bab akuntabilitas kinerja efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran)
63
9Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.Memahami dan Peduli berarti Hasil monev tadi harus segera ditindaklanjuti. Jadi cara mengukurnya adalah apakah dari hasil monev sudah ditindaklanjuti oleh opd atau oleh unit kerja. Paham dan peduli juga berarti Memperbaiki renaksi atau melakukan renaksi yang belum dilangsungkan.1. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
2. Dokumen rencana aksi perbaikan
3. Tindak Lanjut atas rencana aksi yang sudah dibuat
4. Dokumen penilaian SKP masing-masing individu
64
10Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.SKP pegawai telah selaras dengan kinerja OPD. Kemudian pegawai memahami kinerjanya dalam SKP dan menindaklanjuti catatan hasil monev triwulanan.1. Dokumen SKP
2. Perbaikan atau penyesuaian SKP
3. Dokumentasi/Notulensi dialog kinerja monev progress kinerja
65
3PELAPORAN KINERJA15,0015
66
3.aTerdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja3,00AA3
67
1Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.Tersedia, Laporan kinerja telah disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang: 1. Uraian singkat organisasi; 2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan; 3. Pengukuran kinerja; 4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP)
68
2Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.Tersedia, Dokumen Laporan telah disusun secara berkalaPenyusunan Laporan Kinerja Unit/Perangkat Daerah Triwulan dan tahunan (LKjIP)
69
3Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.Tersedia, Dokumen LKj telah dilengkapi dengan nomor dan tanggal laporan, ditandatangani pejabat yang berwenang dan stempel IP atau tanda tangan elektronik.Tanda tangan dan stempel resmi dinas terkait yang termuat dalam LKjIP
70
4Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.LKJ telah dilengkapi reviu berjenjang dengan paraf pejabat (reviu sheet)Bukti Paraf koordinasi yang menunjukkan telah direviu (berita acara reviu LKjIP dsb)
71
5Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.Tersedia, Dokumen Laporan telah dipublikasikan1. Dokumen Pelaporan yang telah terupload pada Website Instansi/Perangkat Daerah
2. Dokumen yang telah terupload pada ESR Menpan
72
6Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.Tersedia, LKj OPD disampaikan kepada KDH paling lambat 2 bulan setelah TA berakhir (dibuktikan dengan ekspedisi/ resi pengiriman)1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
2. Dokumen Pelaporan yang telah terupload pada Website Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah atau ESR Menpan
3.Dibuktikan dengan ekspedisi/ resi pengiriman
73
3.bDokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya4,50AA4,5
74
1Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.Laporan kinerja unit perangkat daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah1. LKjIP dipastikan menggunakan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014
2. Tandatangan kepala dinas atau pimpinan unit kerja serta stampel PD pada LKjIP
75
2Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.Dokumen pelaporan kinerja instansi pemerintah harus menyajikan capaian kinerja dan capaian anggaran organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) -> BAB III LKjIP tentang pencapaian kinerja
76
3Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.LAKIP -> melaporkan pencapaian kinerja sesuai dengan kinerja yang diperjanjikan dengan catatan PK nnya sudah tepat, bukan melaporkan kegiatannya apa saja dan realisasinya seperti apa, namun melaporkan kinerja kinerja yang sudah diperjanjikan dalam outcome. 1. Dokumen pelaporan kinerja yang isinya melaporkan kinerja yang diperjanjikan sesuai dengan PK
2. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya (BAB III LKjIP)
77
4Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.Dalam dokumen pelaporan kinerja harus terdapat analisis dan evaluasi perbandingan antara target dan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (khususnya perbandingan realisasi serta capaian kinerja dengan target jangka menengah)
78
5Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.Dalam dokumen pelaporan kinerja harus terdapat analisis dan evaluasi perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhirDokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (khususnya perbandingan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir)
79
6Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).Dalam dokumen pelaporan kinerja harus menginfokan analisis dan evaluasi perbandingan realisasi kinerja tahun ini (tahun yang dilaporkan) dengan standar nasional (jika ada)Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) -> Screenshoot tabel perbandingan realisasi kinerja pada level nasional atau internasional
80
7Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja serta bagaimana upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan dalam mengatasi keberhasilan ataupun kegagalan tersebut. Analisa lebih ke upaya-upaya yang perlu dilakukan, boleh juga dilakukan analisis pada program dan kegiatanDokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) khususnya mengenai analisis upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja -> BAB III atau BAB IV yang meninjukkan analisis upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan kedepan. Boleh juga diambilkan dari narasi dibawah tabel analisis keberhasilan dan kegagalan.
81
8Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.Untuk bisa melakukan efisiensi dalam pelaporan kinerja, syaratnya harus efektif terlebih dahulu. kita baru bisa mengukur efisiensi Ketika sudah efektif (capaian kinerja sudah 100% atau lebih) kita harus mengetahui terlebih dahulu efektifitas. Efisiensi bisa dilaporkan Ketika: Misal: untuk mencapai kinerja A dilakukan 10 kegiatan, dalam monev yang dilakukan yang benar-benar efektif hanya 7 kegiatan, sehingga 3 kegiatan yang lainnya tidak dilaksanakan dan anggarannya dialokasikan oleh kegiatan yang lain. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) khususnya pada efisiensi sumber dayanya
82
9Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).Menyajikan analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan atau bahkan peningkatan/ penurunan kinerja dan alternatif-alternatif solusi apa yang telah digunakan saat mengalami keberhasilan atau kegagalan tersebut untuk bisa dijadikan rekomendasi perbaikan ke depanDokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) khususnya pada analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi yang dilakukan sebagai rekomendasi kedepannya. (Penutup)
83
3.cPelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya7,50AA7,5
84
1Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).Pimpinan membahas substansi atau data capaian kinerja dan analisisnya terkait kendala dan langkah-langkah kedepan (Notulensi rapat yang membahas terkait laporan kinerja)1. Notulensi rapat yang membahas terkait laporan kinerja (arahanan atau rekomendasi dari pimpinan)
2. Daftar hadir rapat
3. Dokumentasi rakor mengenai laporan kinerja ( Monitoring Evaluasi (Monev) Triwulan 1, 2, 3 dan 4)
85
2Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.Agar dapat melihat kepedulian seluruh pegawai untuk memberikan informasi dalam laporan kinerja, maka diperlukan adanya :
1. Forum yang membahas mengenai informasi capaian kinerja (Nota Dinas).
2. SKP sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 tahun 2022
3. Indikator Kinerja Individu.
ketika ketiga komponen diatas terpenuhi dan tersusun dengan baik, maka seluruh pegawai dapat memberikan laporan kinerja.
1. Nota Dinas terkait Forum yang membahas mengenai informasi capaian kinerja
2. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
3, Dokumen Capaian Individu Tribulanan
86
3Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.Bahwa dalam monev berkala secara triwulan berkaitan dengan laporan kinerja berkala. Selain melaporkan laporan kinerja pada triwulan tersebut juga membahas langkah langkah tindak lanjut informasi tersebut dapat membuat penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerjaDokumen Laporan Kinerja tribulanan yang melampirkan langkah langkah tindak lanjut informasi tersebut dapat membuat penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja
87
4Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.Perlunya penyesuaian aktifitas atau rencana aksi dan bentuknya adalah revisi-revisi anggaran direalokasikan kepada kegiatan-kegiatan lainnya.
Untuk mengetahui sejauh mana hasil evaluasi berkala telah menjadi pertimbangan prioritasi anggaran
1. Laporan Kinerja tribulanan
2. Rencana Aksi
88
5Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.Untuk mengetahui sejauh mana tren pencapaian kinerja and memastikan faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja telah dijadikan pertimbangan untuk evaluasi berikutnyaDokumen Laporan Kinerja tribulanan
Pada LKjIP menyajikan informasi terhadap realisasi kinerja dan anggaran sebagai berikut :
1. Upaya efisiensi jika realisasi kinerja ≥ 100% dan anggaran ≤ 100% ;
2. Faktor pendorong jika realisasi kinerja 100% dan anggaran 100% ;
3. Faktor hambatan jika realisasi kinerja < 100%
89
6Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.Terdapat Analisa capaian kinerja, rekomendasi-rekomendasi yang selanjutnya dicantumkan kepada dokumen perencanaan tahun berikutnya, contoh yang sudah dilakukan untuk bisa mengubah perencanan tahun berikutnya untuk lebih baik.1. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun berjalan Bab IV
Pada penutup LKjIP terdapat rekomendasi atau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya berdasarkan hambatan atan kendala dalam pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya / evaluasi berjalan
2. Renja TA berikutnya Bab II
90
7Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.Perubahan budaya kerja (misalnya: membuat aplikasi yang menampilkan dashboard capaian kinerja, berdasarkan hasil laporan kinerja terdapat hambatan-hambatan atau adanya komparasi antar satuan perangkat daerah atau kegiatan yang dilakukan menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. ) sebagai tindak lanjut dari rekomendasi kinerja.
Best Practice atau Inovasi OPD
LKjIP memberikan informasi mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai secara implisit dan eksplisit, seperti pada berikut :
1. Seluruh target kinerja mencapai 100% sebagai wujud berkomitmen;
2. Adanya efisiensi dan efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan berkomitmen;
3. Menurunnya angka pelanggaran atau hukuman pada pegawai;
4. Selalu memberikan rekomendasi jika terdapat kendala / hambatan sebagai wujud kepedulian dan inovasi / adaptif.
91
4EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL25,0025
92
4.aEvaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan5,00AA5
93
1Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan pedoman/juklak evaluasi menpan dan RBSOP terkait Evaluasi/Monitoring Capaian Kinerja Internal
94
2Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.Tim AKIP Internal Perangkat Daerah telah melakukan evaluai kinerja internal kepada seluruh perangkat daerah - Laporan Pengukuran (Evaluasi) Kinerja Triwulan
- Monitoring Evaluasi (Monev) Triwulan 1, 2, 3 dan 4
95
3Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.Laporan Evaluasi Kinerja secara periodik yang menyajikan evaluasi capaian Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub KegiatanLaporan Evaluasi Kinerja tribulanan
96
4.bEvaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai7,50AA7,5
97
1Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.SOP Evaluasi Capaian Kinerja Internal menjelaskan tentang alur penyusunan Laporan Monev TribulanSOP Pelaksanaan Evaluasi Capaian Kinerja Internal dan Dokumen Evaluasi Internal (Bahan s.d. Laporan hasil Evaluasi)
- Pelaksanaan Monev triwulan 1-4 sesuai dengan peraturan/pedoman teknis yang telah ditetapkan.
(SOP Evaluasi Capaian Kinerja Internal menjelaskan tentang alur penyusunan Laporan Monev Tribulan)
98
2Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.Tim AKIP Internal Perangkat Daerah telah memiliki kompetensi terkait dengan SAKIP dan telah mengikuti pelatihan (misal: Bimtek peningkatan kapasitas Tim AKIP Internal Perangkat Daerah)a. SK Tim Evaluasi Capaian Kinerja Internal
b. Bukti keikutsertaan pelatihan tentang SAKIP
- Tim Evaluasi Capaian Kinerja Internal pernah mengikuti pelatihan terkait SAKIP.
c. Pelaksana monev dilakukan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dan pernah mengikuti sosialisasi / diklat mengenai pengukuran dan pengumpulan realisasi data kinerja. Pegawai Eselon 2 dan 3 terlibat dalam pelaksanaan Monev dengan bukti tanda tangan pada Monev (Tw I, 2, 3, 4)
99
3Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.Tim AKIP Internal Perangkat Daerah telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara memadai dan berdasarkan standar yang hasilnya dituangkan pada Hasil Evaluasi Capaian Kinerja TribulanLaporan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tribulan
- Laporan Monev Capkin Tribulan memuat Informasi tentang target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan, dan rekomendasi.
100
4Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilakukan oleh Tim SAKIP Internal Perangkat Daerah kepada seluruh Perangkat DaerahLaporan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tribulan
Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang di input pada monev harus sesuai dengan PK seluruh pegawai yang telah disetujui / ditetapkan