matrik raperda org Ok.xlsx

	A	B	C	D	E	F
1	MATRIK KONDISI SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN KETIGA
2	PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
3	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
4
5	NO	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN
6		BAB I. KETENTUAN UMUM			Tetap
7	1	Pasal 1			Tetap
8		BAB II. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH			Berubah
9	2	Pasal 2			Berubah
10		a.	Sekretariat Daerah Tipe A		a.	Tetap
11		b.	Sekretariat DPRD Tipe A		b.	Tetap
12		c.	Inspektorat Tipe A		c.	Tetap
13		d.	Dinas Daerah, terdiri dari :		d.	Dinas Daerah terdiri dari:
14			1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga.	1	Tetap
15			2	Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan	2	Tetap
16			3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	3	Tetap
17			4	Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban, dan sub urusan kebakaran	4	Tetap
18			5	Dinas sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.	5	Tetap
19			6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;	6	Tetap
20			7	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian;	7	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian.
21			8	Dinas Petemak:an, Kesehatan Hewan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian (sub urusan peternakan) dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;	8	Tetap
22			9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak	9	Tetap
23			10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	10	Tetap
24			11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	11	Tetap
25			12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sahl Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;	12	Tetap
26			13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian.	13	Tetap
27			14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.	14	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
28			15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik;	15	Tetap
29			16	Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan	16	Tetap
30			17	Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	17	Tetap
31			18	Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;	18	Tetap
32			19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan	19	Tetap
33					20	Dinas Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan
34		e	Badan Daerah, terdiri dari :		e	Badan Daerah, terdiri dari :
35			1	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;	1	Tetap
36			2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;	2	Tetap
37			3	Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;	3	Tetap
38			4	Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;	4	Tetap
39			5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.	5	Tetap
40			6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.	6	Tetap
41		f	Kecamatan terdiri atas:		Tetap
42	3	Pasal 3			Tetap
43	4	Pasal 4			Tetap
44	5	Pasal 5			Tetap
45		BAB III.PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS			Tetap
46	6	Pasal 6			Tetap
47	7	Pasal 7			Tetap
48	8	Pasal 8			Tetap
49	9	Pasal 9			Tetap
50	10	Pasal 10			Tetap
51	11	Pasal 10 A			Tetap
52	12	Pasal 10 B			Tetap
53	13	Pasal 10 C			Tetap
54	14	Pasal 10 D			Tetap
55	15	Pasal 11			Tetap
56		BAB IV. STAF AHLI
57	16	Pasal 12			Tetap
58		BAB V. JABATAN PERANGKAT DAERAH
59	17	Pasal 13			Tetap
60		BAB VI. KEPEGAWAIAN
61	18	Pasal 14			Tetap
62		BAB VII. TATA KERJA
63	19	Pasal 15			Tetap
64		BAB VIII. PEMBIAYAAN
65	20	Pasal 16			Tetap
66		BAB IX. KETENTUAN PERALIHAN
67	21	Pasal 17			Tetap
68	22	Pasal 17 A			Tetap
69	23	Pasal 18			Tetap
70	24	Pasal 19 (Dihapus)			Tetap
71		BAB X. PENUTUP
72	25	Pasal 20			Tetap
73	26	Pasal 20 A			Tetap
74	27	Pasal 21			Tetap
75	28	Pasal 22			Tetap
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100