| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eselon 1 | Kajati | wakajati | asbin | asintel | aswas | aspidum | aspidsus | asdatun | |
2 | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | Persentase satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memenuhi jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai kebutuhan | ||||||||
3 | Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi | |||||||||
4 | Persentase satuan kerja yang memenuhi jumlah SDM sesuai Kebutuhan | |||||||||
5 | Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Tinggi Lampung | Jumlah Satuan Kerja yang ditetapkan sebagai satker WBK/WBBM | ||||||||
6 | Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | Persentase satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal | ||||||||
7 | Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis TI | Persentase Penyelesaian Kinerja kejaksaan dengan IT Master Plan | ||||||||
8 | Meningkatnya Kuantitas Dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | Persentase satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yang memiliki sarana dan prasarana sesuai kebutuhan | ||||||||
9 | Meningkatnya kualitas aparatur Kejaksaan RI yang bersertifikat kompetensi | Persentasi Jumlah SDM yang bersertifikat | ||||||||
10 | Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | ||||||||
11 | Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | ||||||||
12 | Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | ||||||||
13 | Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | ||||||||
14 | Meningkatnya Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | ||||||||
15 | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | Persentase lembaga/pihak yang diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | ||||||||
16 | Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | |||||||||
17 | Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | Persentase perkara Tindak Pidana Umum di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung pada tahap pra penuntutan yang berhasil diselesaikan | ||||||||
18 | Persentase perkara Tindak Pidana Umum di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi | |||||||||
19 | Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung secara Transparan, Akuntabel dan Profesional | Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | ||||||||
20 | Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yang diselesaikan pada tahap penyelidikan | |||||||||
21 | Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan | |||||||||
22 | Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan | |||||||||
23 | Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan | |||||||||
24 | Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah dieksekusi | |||||||||
25 | Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung. | |||||||||
26 | Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung secara Transparan, Akuntabel dan Profesional | Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tppu di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan | ||||||||
27 | Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yang diselesaikan pada tahap penuntutan | |||||||||
28 | Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah dieksekusi | |||||||||
29 | Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | Persentase perkara perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yang diselesaikan melalui jalur litigasi | ||||||||
30 | Persentase perkara perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yang diselesaikan melalui jalur non litigasi | |||||||||
31 | Persentase perkara tata usaha negara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung yang diselesaikan melalui jalur litigasi | |||||||||
32 | Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | ||||||||
33 | Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayaanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayaanan hukum dan tindakan hukum lain di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | ||||||||
34 | Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung | ||||||||
35 | Persentase berkurangnya laporan pengaduan masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan R.I di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung |