LAMPIRAN FORMAT H .xlsx

	A	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1
2	NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			KINERJA					ANGGARAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	BIDANG PENGAMPU
3	NO	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN			TARGET DPA PERUBAHAN		REALISASI		CAPAIAN ( % )	PAGU DPA PERUBAHAN	REALISASI DPA PERUBAHAN	CAPAIAN ( % ) (realisasi/target)x100	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	BIDANG PENGAMPU
4						Ket : Diisi Target sesuai aplikasi e monev perubahan		Ket : Diisi capaian akhir sesuai aplikasi e monev perubahan			Ket : Ambil Pagu dari DPA Perubahan	Ket : Ambil realisasi dari satria keuangan laporan fungsional 31 des	Terisi Otomatis	Ket : Dirincikan permasalahan untuk capaian tidak 100 %	Ket : Dirincikan upaya pemecahan masalah	Ket : Dijelaskan yg pokir / dak / dbhcht
5	1	4	5			6		7		8	9	10	11	12	13	14	15

6		( Mohon diisi sesuai dari format M )	A	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
7					Indikator Program :
8					Persentase Produktivitas pada Perusahaan Kecil	0	%	0	%	0
9					Persentase Penerapan Program PBK dengan kualifikasi Klaster	100	%	85.71	%	85.71
10					Persentase LPK yang mendapatkan Perijinan	100	%	100		100
11			A.1	Keg. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
12					Jumlah Penganggur Yang Dilatih	150	Orang	147	Orang	98
13			A.1.1	Sub Keg. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi							525,755,950	293,006,326	55.73	Anggaran Pelatihan dari dana DBHCHT, sesuai PMK No. 7/PMK.07/2020 sasaran prioritas adalah petani tembakau dan/ atau tenaga kerja pabrik rokok sehingga untuk target peserta pelatihan sebanyak 104 orang tidak dapat terpenuhi 100 % hanya ada 69 orang peserta pelatihan CPMI	Dilaksanakan sosialisasi di 9 kelompok petani tembakau di 6 Desa di 5 Kecamatan. Sisa anggaran untuk 35 orang tidak direalisasikan dan menjadi Silpa	-	Bidang P3K2T dan UPTD BLK
14					Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan	104	Orang	147	Orang	141.35							Bidang P3K2T dan UPTD BLK
15					Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang diberikan pelatihan	104	%	69	Orang	66.35				Anggaran Pelatihan dari dana DBHCHT, sesuai PMK No. 7/PMK.07/2020 sasaran prioritas adalah petani tembakau dan/ atau tenaga kerja pabrik rokok sehingga untuk target peserta pelatihan sebanyak 104 orang tidak dapat terpenuhi 100 % hanya ada 69 orang peserta pelatihan CPMI	Dilaksanakan sosialisasi di 9 kelompok petani tembakau di 6 Desa di 5 Kecamatan dan untuk sisa anggaran untuk 35 orang tidak terealisasi dan menjadi Silpa		Bidang P3K2T dan UPTD BLK
16					Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi	104	Orang	147	Orang	141.35							Bidang P3K2T dan UPTD BLK
17
18
19			A.1.2	Sub.Keg.Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja							20,000,000	19,974,500	99.87	-	-	Jenis pelatihan Design Grafis dan Video Editing Berbasis Android yang dilaksanakan di Kel. Karanglewas Lor dengan jumlah peserta 20 Orang	Bidang P3K2T
20					Jumlah pelatihan calon Pekerja Migran iIndonesia (CPMI)/Calon Tenaga kerja	20	Orang	20	Orang	100
21			A.2	Keg. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
22					Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dilaksanakan	1	Keg	1	Keg	100
23			A.2.1	Sub Keg. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							11,339,825	11,339,500	100.00				Bidang P3K2T
24					Jumlah LPK yang dibina	30	lembaga	30	lembaga	100.00							Bidang P3K2T
25					Jumlah LPK yang terakreditasi	6	lembaga	9	lembaga	150.00							Bidang P3K2T
26
27		( Mohon diisi sesuai dari format M )	D	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
28					Indikator Program :
29					Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang dilakukan	3.58	%	3.58	%	100
30			D.1.	Keg. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
31					Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yang dilaksanakan	20	Keg	26	Keg	130
32			D.1.1.	Sub. Keg. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota							3,559,900	3,559,900	100				Bidang Koperasi
33					Jumlah Koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	20	koperasi	20	koperasi	100
34					Jumlah Peserta Rakor Pengawas Koperasi	25	koperasi	0	koperasi					Rakor tidak terlaksana karena anggaran di Refocusing	Menaggarkan kembali di tahun berikutnya		Bidang Koperasi
35					Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	0	%		%
36		( Mohon diisi sesuai dari format M )	E	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
37					Indikator Program :
38					Persentase Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) yang dinilai kesehatannya	4.65	%	4.65	%	100
39			E.1.	Keg. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
40					Jumlah Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan	20	Keg	59	Keg	295
41			E.1.1	Sub.Keg. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota							7,303,100	7,303,100	100	Minimnya anggaran sehingga pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP kurang maksimal karena belum bisa dilaksanakannya sosialisasi penilaian kesehatan koperasi dan penyampaian hasil penilaian kesehatan melalui exit meeting	dukungan anggaran untuk dapat meningkatkan jumlah koperasi yang dinilai kesehatanya sebagai langkah preventif pemerintah untuk melindungi anggota koperasi		Bidang Koperasi
42					Jumlah koperasi usaha simpan pinjam yang dilakukan penilaian kesehatan	20	koperasi	20	koperasi	100
43					Jumlah Koperasi Peserta Pelaksanaan rakor kesehatan koperasi	25	koperasi	0	koperasi					Rakor tidak terlaksana karena anggaran di refocusing			Bidang koperasi
44		( Mohon diisi sesuai dari format M )	F.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
45					Indikator Program :
46					Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	8.96	%	0	%	0				Refocusing anggaran
47			F.1.	Keg. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
48					Presentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8,96	%	0	%
49			F1,1,	Sub. Keg. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi							5,231,800	5,231,800	100				Bidang Koperasi
50					Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian	50	koperasi	0	koperasi					Rakor tidak terlaksana karena anggaran di refocusing			Bidang koperasi
51		( Mohon diisi sesuai dari format M )	G	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
52					Indikator Program :
53					Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	4.48	%	4.48	%	100
54			G.1.	Keg. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
55					Presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4,48	%	4.48	%	100
56			G.1.1	Sub.Keg. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota							16,281,500	16,280,230	99.99				Bidang koperasi
57					Jumlah Koperasi Peserta Pelaksanaan rakor kelembagaan dan usaha koperasi.	25	koperasi	25	koperasi	100
58					Jumlah koperasi Peserta pelaksaan rakor fasilitasi dan pembiayaan koperasi	25	koperasi	25	koperasi	100
59					Jumlah Kelompok peserta pelaksanaan sosialisasi prinsip - prinsip perkoperasian	25	Kelompok	25	Kelompok	100
60
61
62
63		( Mohon diisi sesuai dari format M )	H	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
64					Indikator Program :
65					Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	0.95	%	1.127	%	118.63
66			H.1.	Keg. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
67					Jumlah UMKM yang mengikuti kegiatan pemberdayaan	205	UMKM	230	UMKM	112.19
68			H.1.1	Sub. Keg. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro							22,706,000	22,706,000	100
69					jumlah dokumen potensi dan pengembangan usaha mikro	1	Dokumen	1	Dokumen	100
70					Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	3.56	%	3.56	%	100
71					Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	6.03	%	7.16	%	118.74
72
73			H.1.2.	Sub.Keg. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro							33,091,750	33,091,750	100
74					jumlah usaha mikro yang mendapat legalitas usaha	800	usaha	950	usaha	118.75				Walaupun sudah mencapai target, namun jumlah usaha mikro yang belum mendapat legalitas usaha masih cukup besar dikarenakan para pelaku usaha mikro belum tumbuh kesadaran akan pentingnya legalitas usaha serta masih minimnya informasi terkait tata cara/prosedur pengurusan legalitas usaha	1. Dinnakerkopukm di berbagai kesempatan secara terus menerus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya legalitas usaha kepada pelaku usaha mikro. 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak (DPMPTSP, Kecamatan, Kelurahan/Desa. Aspikmas dll) untuk melakukan upaya memberikan kemudahan2 dalam pengurusan legalitas usaha pelaku usaha mikro
75					Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0.06	%	0.064	%	106.67
76			H.1.3	Sub. Keg.Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro							594,500,000	572,454,640	96.29178133
77					Jumlah calon entreprenuer(pengusaha UMKM) terlatih bidang kewirausahaan	205	calon entreprenuer	230	calon entreprenuer	112.20
78					Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi pembiayaan	300	UMKM	520	UMKM	173.33
79					jumlah usaha mikro yang mengikuti kegiatan pemberdayaan kelembagaan	50	UMKM	50	UMKM	100
80					Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan	100	UMKM	120	UMKM	120
81
82		( Mohon diisi sesuai dari format M )	I	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
83					Indikator Program :
84					Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0.243	%	0.273	%	112.35
85			I.1	Keg. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
86					Jumlah kegiatan pengembangan usaha Mikro yang dilaksanakan	2	Keg	2	Keg	100
87			I.1.1	Sub.Keg. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi							140,856,910	128,364,910	91.1314255	Dari sisi pemasaran produk, masih banyak pelaku usaha mikro yang belum mengenal digital marketing/marketing online disebabkan kurangnya pemahaman teknologi karena faktor usia lanjut, disisi lain keberadaan jaringan internet di pelosok desa yang kurang stabil juga mempengaruhi pemasaran online.	1. Dinnakerkopukm bekerjasama dengan berbagai pihak (Dinkominfo, Kecamatan. Kelurahan/Desa, Aspikmas serta pihak lain yang terkait) tetap berusaha melakukan pelatihan-pelatihan marketing online kepada pelaku usaha mikro, bagi pelaku usaha mikro usaha berusia lanjut diupayakan adanya pendampingan dari anggota keluarga ataupun Aspikmas sehingga materi pelatihan tetap terserap dan dapat didayagunakan. 2. Terkait jaringan internet yang kurang stabil di berbagai wilayah, Dinnakerkopukm sebatas memberikan informasi dan memohon penguatan jaringan ke pihak-pihak terkait (Dinkominfo, Telkom dll)
88					Jumlah UMKM yang terfasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	50	UMKM	50	UMKM	100
89					Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0	UMKM	0	UMKM	0
90
91		( Mohon diisi sesuai dari format M )	C	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
92					Indikator Program :
93					Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP, PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	7.33	%	7.33	%	100.00
94			C.1	Keg. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
95					Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan yang disahkan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang tercatat	1	aturan	1	aturan	100
96					Jumlah SK Pengesahan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan	0	SK	42	SK	-				Belum bisa maksimal dalam pembinaan ke perusahaan	pembinaan ke perusahaan dengan mengikuti kegiatan yang lain dengan menggunakan anggaran kegiatan lainnya		Bid. Hub. Industrial
97					Jumlah dokumen Perjanjian Kerjasama yang terdaftar	0	Dokumen	46	Dokumen	-				Belum bisa maksimal dalam pembinaan ke perusahaan	pembinaan ke perusahaan dengan mengikuti kegiatan yang lain dengan menggunakan anggaran kegiatan lainnya		Bid. Hub. Industrial
98			C.1.1	Sub. Keg.Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan							22,103,025	21,352,975	96.61
99					Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	4.26	%	9.46	%	222.07							HUB IND
100					Jumlah Perusahaan yang dimonitoring UMK	125	Perusahaan	125	Perusahaan	100